Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa secara umum sekitar 98,8 persen sampel Memenuhi Syarat (MS). Namun, berdasarkan rekapitulasi laporan pengawasan Pasar Takjil 2026, masih terdapat temuan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terutama pada uji bakteriologi dan pewarna tekstil.

“Dari 101 sampel yang diperiksa untuk uji bakteriologi (E Coli), 91 sampel atau 90,1 persen dinyatakan MS dan 10 sampel atau 9,9 persen dinyatakan TMS karena terdeteksi bakteri E Coli,” kata Husnul, Senin (02/03/2026) tadi.

Cemaran bakteri tersebut, ujarnya, umumnya dipicu faktor higiene dan sanitasi. Mulai dari kebersihan bahan baku, peralatan, hingga proses penyajian. Sampel yang diuji meliputi berbagai jenis takjil, diantaranya cilok, saus, tape, serta aneka minuman berwarna.

Tidak hanya itu, Dinkes Kota Malang juga melakukan pemeriksaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) ilegal. Dari 73 sampel yang diperiksa, hasilnya 100 persen bebas boraks. Begitu juga dengan 72 sampel yang diuji, hasilnya 100 persen bebas formalin.

Baca juga :

“Namun, pada uji Rhodamin B (pewarna merah tekstil), dari 69 sampel terdapat 4 sampel yang dinyatakan TMS karena mengandung pewarna tekstil. Sementara, 65 sampel lainnya aman dan untuk Methanil Yellow (pewarna kuning tekstil) dari 25 sampel diperiksa, 100 persen memenuhi syarat,” tuturnya.

Atas temuan sampel yang tidak memenuhi syarat, ungkapnya, Dinkes Kota Malang mengambil langkah tegas. Yaitu, hasil uji disampaikan langsung kepada pedagang yang bersangkutan disertai edukasi terkait higiene dan sanitasi pangan.

“Pedagang juga dianjurkan mengganti bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan dengan bahan yang aman dan legal. Selain itu, pengawasan lanjutan akan dilakukan melalui uji petik ulang, khususnya pada jenis takjil yang sebelumnya terindikasi positif bakteriologis maupun bahan kimia berbahaya,” jelasnya.

Lebih lanjut Dinkes Kota Malang juga menegaskan, bahwa pelatihan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) rutin diberikan kepada penjamah makanan. Namun, tidak semua pedagang takjil telah mengikuti pelatihan tersebut, terutama pedagang musiman yang berjualan hanya saat Ramadan.

“Kalau pelatihan semua penjamah makanan itu kita latih SLHS. Tapi kan yang mereka di takjil ini ada yang dadakan, ya itu yang belum kami latih untuk pelatihan penjamah makanan,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Ya, begitulah suasana sekilas yang dilakukan Komunitas Relawan Siaga Bencana atau Kresna 384 Wagir. Tanpa memandang suku, agama dan ras, secara cuma-cuma plus disertai dengan pengaturan jalan yang tertib, sejumlah relawan membagikan takjil kepada pemakai jalan.

Yang menarik, aksi ini juga disuport Babinsa Koramil dan anggota Polsek Pakisaji. Bahkan, tatkala ada rombongan kendaraan yang berisi suster, tanpa ragu juga turut diberikan takjil gratis.

“Aksi sosial bagi-bagi takjil gratis ini bukan yang pertama kami lakukan. Sebaliknya, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kami selalu aktif mengisi Bulan Ramadan dengan membagikan takjil gratis untuk pengendara,” kata Ketua Kresna 384 Wagir, Suprayitno.

Baca juga :

Selain berbagi takjil gratis, tambah Suprayitno, Relawan Kresna juga memiliki program lain selama Ramadan. Diantaranya, seperti berbagi pada anak yatim piatu, bakti sosial hingga membantu para korban bencana alam serta kegiatan kemanusiaan lainnya.

“Tidak hanya kegiatan ini (bagi takjil gratis, red), kami pada intinya melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Mulai bakti sosial, seperti menyantuni anak yatim piatu, gotong royong di lokasi bencana dan kegiatan kemanusiaan lainnya,” urai Suprayitno.

Ditambahkannya, bahwa Relawan Kresna 384 adalah Komunitas Relawan Siaga Bencana, yang muncul dari ide warga yang ingin membentuk komunitas agar bermanfaat bagi masyarakat saat terjadi bencana alam. Komunitas relawan ini, kemudian tumbuh dan berkembang dengan bertambahnya anggota. Kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan, pun kian beragam.

“Dalam aksi bagi takjil gratis ini, ada sekitar 20 anggota yang terlibat,” ujarnya. (oso/sit)

Perlu diketahui, pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka refleksi satu tahun perjalanan kepemimpinan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo – Wakil Bupati, Ulfiyah, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Sementara dalam sambutannya, Mas Rio menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja kepada masyarakat selama setahun memimpin Kabupaten Situbondo. Yang mana, banyak program prioritas dari janji politik yang sudah direalisasikan selama menjabat sebagai kepala daerah Situbondo.

Mas Rio menjelaskan, program kerja yang sudah dilaksanakan, diantaranya seperti memberikan bantuan Ambulance Rakyat Situbondo untuk desa. Sebelumnya, ada 38 unit mobil ambulance yang sudah disalurkan ke desa. Sedangkan tahun ini, ada sebanyak 20 mobil ambulance desa yang akan diserahkan. Sementara tahun depan, akan ditambah lagi.

“Kami juga ada Program Berobat Gratis Tanpa Batas (Berantas) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Situbondo. Kemudian soal Jalan Pantura yang rusak dan banyak dikeluhkan masyarakat, itu sedang berproses karena kami langsung mengunjungi Kantor Kementerian PUPR. Dan alhamdulillah, secara bertahap sudah di aspal dan mulai dari Kecamatan Banyuglugur hingga sampai Banyuputih,” katanya.

Bupati Rio menjelaskan, 11 program prioritas dari janji sudah menjadi aksi nyata. Dalam setahun, program tersebut telah dijalankan dan mulai menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.

Diantaranya, seperti Progam Petani Tentram, berupa penguatan sektor pertanian dan perikanan yang mencatat peningkatan produktivitas tangkap dan budi daya. Tercatat, produksi ikan tangkap naik menjadi 19.725 ton pada 2025 dan budi daya naik menjadi 637 ton. Sedangkan, produksi padi mencapai 321.723 ton, jagung 295.802 ton dan tebu 1 juta ton.

Program Sentra Ekonomi, Wisata dan Kebudayaan (Sesaka), merupakan pengembangan kawasan heritage Besuki dan sport tourism, termasuk digitalisasi destinasi Pasir Putih dengan capaian pendapatan Rp 3,8 miliar pada 2025. Sejumlah destinasi wisata tengah dipersiapkan, terutama fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) melalui Pokdarwis.

“Ke depan, Situbondo akan fokus pada wisata minat khusus seperti pendakian, wisata bahari, sampai konservasi, budaya dan sejarah,” lanjutnya.

Program Rio Ulfi Calling (Ricall), sebuah program layanan pengaduan 24 jam terintegrasi melalui aplikasi eSIBOND untuk mempercepat respons terhadap aspirasi warga. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui akun resmi Bupati, Wakil Bupati, Pemkab dan lewat pesan WhatsApp RiCall 08138-777-8727 yang akan direspons secara langsung.

Lalu, ada Program Vorsa UMKM. Program ini merupakan voucher usaha, pelatihan kerja, serta akses pinjaman modal bunga 0 persen bagi UMKM terverifikasi. Pemkab Situbondo menyiapkan inkubasi bisnis dan Situbondo Creative Hub untuk mendampingi UMKM sampai benar-benar naik kelas.

Program Bantu Desa, penguatan pelayanan desa termasuk pengadaan ambulans dan peningkatan kesejahteraan warga. Pada tahap pertama 2025, Pemkab Situbondo telah menyalurkan 38 ambulans dengan target satu desa satu ambulans.

Baca juga :

Program Berobat Gratis Tanpa Batas (Berantas), pelayanan kesehatan gratis dan perluasan jaringan rujukan RSUD. Sepanjang tahun pertama Mas Rio dan Mba Ulfi, Pemkab telah menyalurkan anggaran Rp 60 miliar khusus untuk program ini.

Program Pakenyang, subsidi dan distribusi bantuan pangan senilai Rp 164 juta guna menjaga stabilitas stok dan harga. Bahkan, Pemkab juga menyiapkan stabilitas harga lewat Program Pasar Murah.

Program Guru Agama Mampu dan Berprestasi (Mantap), yakni peningkatan insentif guru agama, guru PAUD, serta tenaga kependidikan. Lebih dari 4.400 guru agama telah terfasilitasi, insentif juga diberikan hingga Rp 2 juta per orang.

Program Bakti, bantuan aktivasi dan operasional tempat ibadah. Tercatat 655 masjid telah mendapatkan dana operasional Rp 1,37 miliar dan hibah digelontorkan Rp 1,92 miliar untuk 81 lembaga peribadatan.

Program Sibond Melenting, sebuah program beasiswa 228 pemuda berprestasi di Kabupaten Situbondo senilai Rp 1,9 miliar dan bantuan pendidikan anak putus sekolah dengan realisasi Rp 214 juta pada 2025.

“Program Naik Honda, program supaya tenaga honorer naik kelas. Tercatat sebanyak 5.814 tenaga honorer telah resmi menjadi PPPK paruh waktu, dengan kenaikan honor terutama untuk tenaga kesehatan hingga Rp1,5 juta perbulan,” ujarnya.

Tidak hanya 11 program prioritas, Mas Rio dan Mba Ulfi juga melakukan revitalisasi pendidikan dan infrastruktur monumental. Tercatat, rehabilitasi 71 SD dan 16 SMP dengan anggaran Rp 53 miliar, pembangunan Pendopo Pate Alos di kawasan heritage Besuki Raya, serta pengembangan Bandara KHR As’ad Syamsul Arifin (KASA) sebagai infrastruktur strategis.

Kemudian, juga telah membangun 638 unit rumah layak huni, membangun 6,26 kilometer jalan baru, memperbaiki 44,58 km jalan eksisting, serta pemasangan 292 titik penerangan jalan umum (PJU).

Berikutnya, ada capaian ekonomi dan Investasi. Diantaranya, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Realisasi investasi melonjak dari Rp 590 miliar pada 2024 menjadi Rp 1,04 triliun pada 2025 dan menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp 271,67 miliar menjadi Rp 320,97 miliar, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi anggaran, mencerminkan efektivitas kebijakan serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap Situbondo. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Situbondo sepanjang 2025 mencapai 5,28 persen dan menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” jelas Mas Rio.

Selain itu, di sepanjang tahun pertama kepemimpinan Mas Rio, Kabupaten Situbondo berhasil meraih 29 penghargaan tingkat nasional dan provinsi sebagai bentuk pengakuan atas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, inovasi daerah, serta kinerja ekonomi. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa penghargaan tertinggi tetaplah kepercayaan masyarakat. (her/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa dalam hal ini pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Puskesmas untuk melakukan pengecekan secara keliling. Hal itu, berkaca pada temuan tahun sebelumnya, di mana sejumlah makanan takjil diketahui mengandung zat pewarna berlebihan.

“Saya sudah minta Dinas Kesehatan melalui puskesmas untuk mengecek keliling. Tahun lalu kan ditemukan ada beberapa makanan yang zat pewarnanya terlalu banyak,” ucap Wali Kota Wahyu, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, pengawasan akan lebih mudah dilakukan jika lokasi penjualan takjil dipusatkan dalam satu kawasan. Selain memudahkan kontrol kualitas makanan, langkah tersebut juga membantu petugas yang memiliki keterbatasan jumlah personel.

“Makanya kalau kita lokalisir di satu tempat, itu akan lebih mudah mengeceknya daripada mereka tersebar,” katanya.

Meski begitu, Wali Kota Wahyu memastikan pengujian tetap dilakukan meskipun pasar takjil berada di berbagai lokasi. Namun, kondisi pedagang yang tersebar dinilai menyulitkan proses pengawasan karena petugas harus berpindah-pindah setiap hari.

“Tetap kita akan coba tes. Tapi kalau jadi satu kesatuan kan memudahkan kami yang memiliki keterbatasan tenaga. Kalau tiap hari keliling terus dengan tempat yang menyebar di mana-mana, itu kan menyulitkan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa larangan itu telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pemerintah Kota Malang yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. Selain melanggar aturan, keberadaan pedagang itu dinilai memicu kemacetan.

“Kita sudah buat di dalam SE itu dilarang ada penjualan di trotoar. Karena ini mengganggu lalu lintas. Mereka yang beli itu kan berhenti, akhirnya banyak kemudian mengganggu lalu lintas,” kata Wali Kota Wahyu.

Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti dampak langsung terhadap pejalan kaki yang kehilangan ruang aman untuk berjalan. “Nanti kalau terjadi sesuatu terhadap pejalan kaki, pemerintah lagi yang disalahkan. Padahal kita sudah mengatur. Kita ini sama-sama menjaga, kita melarang tapi ada solusi, silahkan ada tempat yang sudah kita siapkan,” tuturnya.

Tenda yang melanggar aturan tersebut, ujarnya, tentunya berpotensi dibongkar. Namun, Pemkot Malang akan mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Itu dilakukan, sebagai upaya menjaga kenyamanan bersama, khususnya selama Ramadan.

Baca juga :

“Nanti ada teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak dibongkar, akan kami bongkar sendiri,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapolresta Malang Kota, AKBP Putu Kholis Aryana, menyampaikan bahwa adanya indikasi praktik tidak transparan terkait pemasangan tenda. Saat berdialog dengan pedagang, banyak yang mengaku memperoleh lapak melalui perantara, mulai dari teman, saudara, hingga media sosial, tanpa mengetahui pihak yang bertanggung jawab.

“Kesan kami, pihak yang mendirikan tenda, menawarkan, menerima pembayaran, dan yang berdagang saling menutupi. Ini akan kami selidiki,” ucap Putu Kholis.

Jika nantinya pedagang merasa dirugikan, lanjutnya, kasus tersebut berpotensi masuk kategori penipuan. “Kalau ada yang merasa tertipu, bisa dilaporkan. Itu bukan pungli karena pelakunya bukan aparatur negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, nantinya Polresta Malang Kota akan memastikan dan menelusuri alur pihak yang memfasilitasi pemasangan tenda hingga pihak yang menerima pembayaran. (rsy/sit)

Dalam edaran yang ditetapkan pada 13 Februari 2026 dan ditandatangi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, itu menekankan penggunaan alat musik tradisional untuk aktivitas patrol sahur dengan volume suara yang wajar. Untuk penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, pengelola diminta tetap mematuhi pedoman dari Menteri Agama.

“Masyarakat yang ingin mengadakan takbir keliling dengan memanfaatkan jalan raya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Malang,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (18/02/2026) tadi.

Poin lainnya, yaitu juga dilarang keras menggunakan petasan demi keamanan lingkungan. Guna memastikan aturan tersebut berjalan efektif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Baca juga :

“Termasuk juga seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Ketua RT/RW hingga pengelola tempat ibadah, diharapkan melaksanakan instruksi itu dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Kemudian, untuk tempat hiburan dilakukan penutupan total. Sementara jenis usaha yang wajib tutup selama Bulan Suci, mulai dari diskotik, pub, bar, karaoke hingga klub malam. Selain itu, juga termasuk panti pijat dan spa serta fasilitas serupa yang berada di dalam hotel.

“Namun, untuk panti pijat tuna netra, refleksi, serta spa khusus wanita tetap diperbolehkan buka seperti biasa. Sementara itu, operasional rumah biliar dibatasi mulai pukul 20.00 WIB hingga 02.00 WIB,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemkot Malang juga mengatur ketat pedagang takjil agar tidak mengganggu ketertiban umum. Penjual dilarang menggunakan badan jalan, taman atau fasilitas umum tanpa izin keramaian dari kepolisian. Selain itu, penyelenggara wajib menjamin keamanan pangan serta menyediakan tempat sampah dan parkir.

“Untuk sistem pelayanan drive thru pasar takjil, dilarang guna menghindari kemacetan. Restoran, warung makan dan pedagang kaki lima yang buka pada siang hari, wajib memasang tirai penutup agar aktivitas makan-minum tidak terlihat langsung dari luar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Di wilayah Kota Banyuwangi, sejumlah titik di setiap tahun selalu ramai. Seperti diantaranya, di Pantai Marina Boom dan sepanjang Jalan Letjen Sutoyo.

“Saya minta dinas terkait dan para camat membantu memfasilitasi Pasar Takjil. Atur dengan baik supaya tertib, aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli,” kata Bupati Ipuk, Selasa (17/02/2026) tadi.

Dirinya juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk turun langsung memastikan kebersihan makanan dan minuman yang dijual para pedagang. “Tolong Dinas Kesehatan bersama puskesmas aktif mendampingi. Pastikan higienitasnya terjaga, supaya masyarakat tenang saat membeli takjil,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah turut diminta untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan memberikan edukasi sederhana kepada pelaku UMKM. “Datangi pedagangnya, beri arahan cara pengolahan yang bersih dan aman,” sambung Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengatakan, Pasar Takjil tidak hanya menjadi tempat jual beli makanan berbuka. Di sana, banyak pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan. Menurutnya, UMKM merupakan penopang ekonomi daerah.

Ramadan menjadi kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan memastikan setiap desa dan kelurahan dapat menggelar Pasar Takjil sesuai kondisi masing-masing wilayah.

“Silakan berkreasi, tapi tetap koordinasi agar tidak mengganggu lalu lintas dan tetap menjaga ketertiban umum,” tegasnya. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa hal itu dilakukan karena berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya. Terutama, seperti di kawasan Soekarno-Hatta, yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas akibat banyaknya pedagang takjil di tepi jalan.

“Takjil nanti kita lokalisir, kita tempatkan masuk ke dalam. Seperti di Soekarno-Hatta kemarin kan jadi macet. Nanti kita kerja sama dengan Taman Krida Budaya dan beberapa titik lain,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (13/02/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, kebijakan itu dilakukan bukan untuk membatasi aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM), namun untuk menata agar tidak mengganggu arus lalu lintas serta kenyamanan masyarakat. Apabila di lokasi tertentu tidak tersedia lahan memadai, maka akan dilakukan pengaturan lalu lintas serta pembatasan jam operasional.

“Setelah waktu berjualan selesai, area wajib segera dibersihkan,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa regulasi penataan pedagang kaki lima (PKL) selama Ramadan saat ini tengah difinalisasi dalam bentuk Surat Edaran (SE). Karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memberikan masukan, terutama terkait penentuan titik-titik PKL, mengingat jumlah pedagang tahun ini diperkirakan meningkat.

“SE sudah dalam proses, tinggal harmonisasi. Sebelum Ramadan harus keluar supaya semua bisa melakukan persiapan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Kegiatan pembagian takjil ini rutin kita laksanakan setiap Bulan Puasa bersama siswa-siswi SD Kristen Imanuel, SMP Kristen Imanuel dan SMP Katolik Santo Elias Situbondo. Tujuannya, kita mengajari pelajar dalam membangun toleransi sejak dini,” kata Ketua PSMTI Kabupaten Situbondo, Linda Indarwati.

Baca juga :

Linda menambahkan, melalui kegiatan ini, diharapkan bisa menjadi contoh murid-murid SD Kristen Imanuel, SMP Kristen Imanuel dan SMP Katolik ST Elias Situbondo untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. “Berbagi takjil atau makanan berbuka puasa ini dilakukan secara rutin. Melalui aksi ini, tentunya juga mengajari untuk menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Linda.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, ujar Linda, diharapkan juga menjadi momen untuk sama-sama berbagi di Bulan Ramadan. “Semoga murid-murid non muslim sejak dini tertanam jiwa toleransi yang kuat terhadap umat beragama di Kota Santri Situbondo ini,” papar Linda. (her/sit)