Dalam kunjungannya itu, Menteri PU juga didampingi oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Airyn Saputri Harahap. Tidak terkecuali, turut menyertai Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya.

“Ini TPA Kelas Super VVIP dan bagus sekali. Apalagi dengan luasan lahan 32 hektar yang tertata dengan baik. Meski jumlah penduduk Kota Malang bertambah, TPA ini tetap mampu berfungsi optimal,” kata Dody.

Dalam kesempatan sama, dirinya juga mengapresiasi rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), yang nantinya akan menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF) untuk kebutuhan industri semen dan PLTU. Proyek tersebut, dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026 mendatang.

Baca juga :

“Kota Malang seharusnya menjadi percontohan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar TPA, tapi sudah TPA plus-plus,” tambahnya.

Dody juga menekankan pentingnya peran edukasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam meningkatkan kesadaran warga tentang pengelolaan sampah yang baik demi keberlanjutan lingkungan.

“Mengedukasi masyarakat itu tantangan terbesar. Tanpa dukungan warga, keberhasilan seperti ini sulit dicapai. Ini tugas besar Pemkot Malang yang tak bisa hanya diukur dengan uang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dody juga menyarankan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) turut meninjau TPA Supit Urang, guna membuka wawasan tentang pengelolaan sampah modern. Pihaknya berharap konsep TPA Supit Urang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

“TPA di sini bukan hanya tempat pembuangan sampah biasa, Ini bagus dan menurut saya adalah salah satu contoh untuk seluruh Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia,” imbuh Dody. (rsy/sit)

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menjelaskan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi pada 2024, hanya sebesar 0,29 persen. Angka itu, lebih rendah dibanding dua tahun sebelumnya, yakni 0.43 persen pada 2023 dan 0,99 persen pada 2024.

Selain itu, angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi, juga lebih rendah dibanding nasional maupun Provinsi Jatim. Pada 2024, kemiskinan ekstrem di tingkat nasional sebesar 0,83 persen, sementara tingkat provinsi sebesar 0,66 persen.

“Ini menunjukkan ada kolaborasi dan sinergi, serta konvergensi program antara pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder,” kata Arif, dalam Diskusi Media Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Banyuwangi, Jumat (27/09/2024) tadi.

Dalam kunjungannya itu, dirinya juga turut meninjau beberapa program pemberdayaan ekonomi kerakyatan para pelaku UMKM mitra PNM di Banyuwangi. Dalam program-program tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN, terlihat dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Pada salah satu sasaran program, Pemkab Banyuwangi memberi pelindungan sosial kepada warga melalui program Rantang Kasih. Yakni, pemberian makanan siap saji bergizi kepada Lansia setiap sehari. Di sisi lain, PNM memperkuat program tersebut dengan pemberdayaan-pemberdayaan.

Baca juga :

“Dari pemerintah daerah, fokus utamanya pada perlindungan sosial dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dari kelompok miskin. Sementara dari BUMN, fokusnya selain dari CSR dan bantuan sosial, juga pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan,” sambungnya.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, semakin lengkap sebab bukan hanya pemerintah darah dan perusahaan saja yang bergerak. Tapi juga termasuk lembaga-lembaga filantropi yang juga turut berperan. Dalam program Rantang Kasih, misalnya. Selain APBD Banyuwangi dan Alokasi Dana Desa, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga turut andil dalam pemberian bantuan itu.

“Lembaga filantropi melengkapi dana daerah yang tidak cukup karena target sasaran lebih besar dari anggaran yang ada,” sambung Arif.

Dengan kerja sama seluruh pihak di Banyuwangi, Arif berharap kemiskinan ekstrem bisa terus ditekan hingga nol. Dirinya juga berharap, program-program yang telah jalan bakal berkelanjutan.

“Target ke depannya bukan lagi hanya menghapuskan kemiskinan ekstrem, tapi juga menaikkan kelompok miskin menjadi menengah, kelompok menengah tetap stabil dan bahkan lebih sejahtera,” sambungnya.

Plt Bupati Banyuwangi, Sugirah, menjelaskan bahwa berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus digenjot dalam empat tahun terakhir. Hasil yang ada saat ini, katanya, merupakan kolaborasi berbagai pihak. (kom/bwi/sit)

Keduanya, pun kemudian melakukan audiensi di Pendopo Wahyawibawagraha. Dalam audiensi itu, Bupati Hendy menjelaskan kepada Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, tentang Kabupaten Jember dengan segala macam potensinya.

Bahkan, hal tersebut dibuktikan saat kunjungannya bersama jajarannya ke beberapa tempat di Kabupaten Jember. Mulai dari Pantai Papuma, Rumah Adat Kesilir Wuluhan, Pantai Getem, hingga BIN Cigar Jember.

Baca juga:

“Potensi wisata Jember yang sangat besar ini, akan terus didorong untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” kata Bupati Hendy.

Sementara itu, Pria kelahiran 30 Agustus 1966 tersebut dibuat takjub akan keindahan Jember dan keramahan masyarakat. Dalam sesi wawancara, dirinya mengungkapkan bahwa Jember sangat keren.

Diuraikannya mulai dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) hingga segala hal yang menjadi daya dukung Jember. Dirinya pun juga turut mengajak seluruh masyarakat mulai dari Jember atau Jawa Timur hingga Indonesia, untuk berkunjung ke Kabupaten Jember. (kom/rio/gie)