Pelaksanaan sendiri, diawali dengan senam bersama di Halaman Kantor Bupati Pasuruan, yang berlangsung sekitar pukul 07.00. Setelah itu, giliran para Lansia unjuk kebolehan, mulai dari senam Lin Tien Kung, pembacaan puisi dan lainnya. Kegiatan, dilanjutkan dengan talkshow bersama dr Cicilia Diah dari RSUD Bangil.

Plt Direktur RSUD Bangil, dr Arma Roosalina, mengatakan ada banyak program yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi para Lansia agar selalu menjaga kesehatan. Mulai dari senam rutin kelompok lanjut usia (Komala), senam Lin Tien Kung dan kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang bersinergi dengan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan.

“Kalau ditanya kegiatan untuk Lansia ya cukup banyak. Ada senam rutin Kolama seminggu sekali ditambah beberapa pegawai. Kami memotivasi Lansia agar rajin berolahraga secara rutin,” katanya.

Baca juga :

Menurut Arma, dalam hal layanan, RSUD Bangil mengedapankan para Lansia. Para pasien Lansia menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan lebih dulu dari pasien lainnya. “Beda lagi kalau dengan kasus kegawat daruratan, ya tetap nomor satu yang kami dahulukan. Tapi ini layanan seperti di poli dan sejenisnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dirancang bukan hanya sebagai pertemuan. Tetapi bentuk nyata perhatian dan kasih sayang kepada Lansia. “Ada senam untuk jaga kebugaran. Ada juga edukasi kesehatan tulang dan osteoporosis agar Lansia semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini,” tegasnya.

Tidak lupa, Merita berterima kasih kepada RSUD Bangil, serta Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pihak penting lainnya yang telah bersinergi dalam mensukseskan gelaran Peringatan HLUN di Kabupaten Pasuruan.

“Kolaborasi seperti inilah yang harus terus kita rawat. Sebab urusan Lansia bukan hanya urusan kesehatanm keluarga dan pemerintah. Namun urusan Lansia menjadi urusan bersama,” imbuhnya. (kom/puj/gie)

Sebelum pelaksanaan talkshow, tamu undangan yang hadir disuguhi parade busana Kartini oleh Pengurus PKK Kabupaten Pasuruan dan 24 Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Tidak terkecuali, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, drg Merita Rusdi Sutejo, juga tampil elegan dengan mengenakan busana Kartini masa kini.

Usai gelaran parade, acara dilanjutkan dengan talkshow. Kali ini, talkshow bertemakan ‘Kartini Masa Kini Peduli Kesehatan Ibu Hamil demi Generasi Berkualitas’, dengan menghadirkan dua nara sumber. Pertama adalah seorang psikoterapis, trainer hipnoterapi dan pendiri Ruang Pulih Perempuan serta Spiritual Motherhood, Bunda Aniq Al Faqiroh dan yang kedua, adalah dokter spesialis Obgyn di RSUD Grati, dr Sofiana Indrayanti.

Ketua Panitia Penyelenggara, dr Tri Dinar Herturini, menjelaskan bahwa dipilihnya talkshow kesehatan sebagai acara dalam memeriahkan Hari Kartini, karena tidak lain untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususunya perempuan. Terutama, tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil, serta mendorong peran aktif perempuan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat.

“Sebagai Kartini saat ini, kami ingin meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Termasuk, pemenuhan gizi seimbang dan pencegahan stunting pada para ibu yang hadir dalam acara ini,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, drg Merita Rusdi Sutejo, mengatakan bahwa Hari Kartini bukan sekadar peringatan, tetapi momentum untuk merefleksikan peran perempuan dalam membangun bangsa. Dirinya berpendapat, semangat perjuangan RA Kartini harus dilanjutkan dalam bentuk nyata. Salah satunya, melalui kepedulian terhadap kesehatan, khususnya kesehatan ibu hamil.

“Temanya sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kesehatan ibu hamil adalah fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas di masa depan,” urainya.

Istri Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo ini menegaskan bahwa melalui sinergi peran TP PKK dalam pendampingan dan edukasi ibu hamil, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut secara tidak langsung berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh kader PKK dan masyarakat untuk terus bersinergi dengan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah. Khususnya, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pasuruan.

“Mari kita jadikan momentum Hari Kartini ini sebagai penguat komitmen kita bersama, bahwa dari rahim ibu yang sehat akan lahir generasi penerus bangsa yang unggul. Perempuan masa kini bukan hanya kuat, tetapi juga peduli, berdaya dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Selamat Hari Kartini,” tambahnya.

Di akhir acara, panitia memberikan lima hadiah berupa barang elektronik kepada lima penampil terbaik serta pengundian doorprize bagi yang beruntung. (kom/puj/gie)

Kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2025 ini, menjadi salah satu media untuk memberikan wawasan kepada peternak dan mendorong potensi peternakan di Kota Soto. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas peternakan lokal, mengatasi kendala seperti penyakit ternak dan mahalnya pakan, serta memacu ekspor. Mengingat, peternakan merupakan salah satu sektor yang ada pada program swasembada pangan.

Baca juga :

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa serangkaian pelaksanaan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lamongan, dalam mewujudkan peternakan yang berkembang pesat dan maju. “Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendukung realisasi swasembada pangan. Peternakan menjadi salah satu pendukungnya. Maka dari itu, peternakan harus berkembang pesat dan maju. Sehingga, peternak juga sejahtera,” kata Bupati Yuhronur.

Guna mendukung peternak di Lamongan, tambahnya, juga diserahkan tiga tosa untuk gudang pakan kepada pihak desa. Yang mana saat ini, sudah dibangun delapan belas gudang pakan.

Sementara dalam rangkaian pelaksanaan itu, juga digelar pameran peternakan. Bahkan, sedikitnya ada 31 pameran peternakan yang turut meramaikan. Sejumlah peserta, diantaranya dari Japfa Comfeed, produk olahan kayu putih, Alexander Burja, Azria Pet Shop, Produk Olahan Bakalan Pule, UPT Pembibitan, Kelompok Ternak Desa Trepan, Kelompok Tani Ternak Rojokoyo Makmur, Tikung (Bank Pakan 2024), Kandang Kambing Portable, Complete Feed Godog Laren hingga Puskeswan Modo. (kom/son/sit)

Dalam pelaksanaan ini, kegiatan dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Wahyu Kurniati bersama kepala bidang (Kabid) dan staf. Sedangkan sebagai nara sumber, hadir Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, Beny Setiawan, Kasubsi A Intelijen Kejari Malang, Bima Haryo Hutomo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, A Kholiq.

Mengawali Talkshow, Plt Kadiskominfo Kabupaten Malang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat, mengenai langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Malang, dalam meminimalisir peredaran rokok ilegal. Termasuk, langkah teknis dengan seperti turun langsung ke lapangan hingga bagaimana penggunaan anggaran hingga sasaran peruntukan.

“Melalui sejumlah langkah ini, diharapkan masyarakat bisa menjadi paham. Termasuk, mengenai hal teknis hingga bagaimana ciri rokok ilegal. Sementara dari sisi pemerintahan (dinas, red), tentunya koordinasi dengan dinas penerima anggaran agar peruntukannya maksimal kepada masyarakat,” kata Wahyu.

Masih menurut Plt Kadiskominfo Kabupaten Malang, bahwa secara pelaksanaan di lapangan, sosialisasi atau gempur rokok ilegal akan terus dan masif dilakukan. Karena, keberadaan rokok ilegal di lapangan masih tetap dijumpai. Sehingga, langkah antisipasi dan minimalisir adalah terus melakukan sosialisasi.

“Karena keberadaan rokok ilegal masih ada di lapangan, maka program ke depan atau lanjutan akan secara masih terus dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan penerimaan pajak cukai kepada negara tidak mengalami kerugian. Sehingga, gempur rokok ilegal akan terus dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang memaparkan bahwa dalam serangkaian pemanfaatan DBHCHT, lembaga legislatif hanya menjadi pengawas. Artinya, ketika sasaran dari pemanfaatan ini tidak mengalami kendala dan mampu menjangkau masyarakat secara luas, maka akan sangat mengapresiasi. Meski demikian, langkah-langkah evaluasi juga tetap dilakukan, jika memang hal itu diperlukan.

“Sehingga, apa yang direncanakan dan diharapkan, bisa lebih maksimal,” kata Kholiq.

Baca juga :

Dalam kaitan DBHCHT, lanjutnya, DPRD Kabupaten melalui Komisi di dewan juga terus melakukan koordinasi. Bahkan, jika diperlukan juga turut turun ke lapangan.

“Sebagai contoh, anggaran DBHCHT yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaannya, Komisi di DPRD juga melakukan koordinasi dengan dinas itu. Termasuk, memantau penyaluran atau pemanfaatan kepada masyarakat atau petani. Bahkan, bila diperlukan juga turut turun ke lapangan,” paparnya.

Sedangkan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, Beny Setiawan, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan produsen rokok ilegal dalam meminimalisir rokok ilegal adalah dengan pengurus izin. Karena dengan izin yang sesuai, maka akan menekan munculnya rokok ilegal. “Pengurusan izin produksi rokok, perlu kembali saya sampaikan yaitu sangat mudah dan cepat. Karenanya, kepada produsen rokok agar melakukan perizinan. Apalagi, Kantor Bea Cukai juga akan memberikan layanan secara maksimal,” terangnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengingatkan masyarakat, mengenai keberadaan dan bahaya mengkonsumsi rokok ilegal. Karena, peredaran rokok ilegal tidak lepas dari konsumen atau masyarakat. Ketika tidak dibeli, maka mereka tidak produksi.

“Kemudian terkait dengan bahaya rokok ilegal. Masyarakat atau konsumen juga perlu tahu mengenai nikotin yang digunakan oleh rokok tersebut. Jangan sampai hanya karena murah, kemudian justru membahayakan kesehatan. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki hak untuk bisa menginformasikan keberadaan rokok ilegal. Informasi yang diberikan, tentunya akan dijaga kerahasiaan dan identitasnya,” paparnya.

Sementara itu, Kasubsi A Intelijen Kejari Malang, Bima Haryo Hutomo, dalam kesempatan itu menerangkan mengenai sistem penindakan yang akan dilakukan kepada produsen rokok ilegal. Salah satunya, seperti mengenai sanksi atau denda. Termasuk, juga mengulas mengenai bahaya rokok ilegal dari sisi kesehatan.

“Bagi masyarakat yang tidak merokok, sudah pasti disarankan untuk tidak merokok. Apalagi, sampai membeli rokok ilegal, yang pastinya itu merugikan diri sendiri dan negara,” ujarnya. (sit/adv)

Dalam pelaksanaan kali ini, Diskominfo menghadirkan beberapa nara sumber. Selain Plt Kadiskominfo Kabupaten Malang, Wahyu Kurniati, juga hadir Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Bea Cukai Malang, Agnita Adityawardani, Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, Fikri Fawait dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza.

Mengawali Talkshow, Plt Kadiskominfo Wahyu menjelaskan bahwa ketika peredaran rokok ilegal dibiarkan tumbuh, maka akan memberikan dampak secara luas. Tidak hanya kepada pendapatan pemerintah atau negara, namun juga kepada masyarakat secara luas hingga perusahaan rokok resmi. Karena, ketika pendapatan dari sektor cukai masuk, maka hasil yang diberikan dikembalikan kepada masyarakat.

“Bentuknya beragam, mulai kesejahteraan masyarakat hingga kepada sektor kesehatan. Karenanya, gempur rokok ilegal harus dimasifkan,” kata Wahyu.

Untuk memasifkan penindakan dan sosialisasi, tambah Plt Kadiskominfo, tentunya butuh bantuan semua pihak. Baik itu Diskominfo melalui sosialisasi, hingga Satpol PP, Bea Cukai dan Kejaksaan sebagai penindakan, hingga DPRD sebagai lembaga kontrol.

“Diskominfo akan senantiasa maksimal dalam membantu dan sosialisasi menggempur rokok ilegal dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun di luar itu, peran hingga tingkatan bawah juga akan terus diberikan, sehingga semuanya menjadi lebih paham dan memiliki kesadaran,” paparnya.

Wahyu mencontohkan, seperti munculnya pabrik ilegal rokok baru di tengah masyarakat, ini tentunya yang paham lebih awal adalah masyarakat sekitar dan RT. Peran inilah, yang akan dimaksimalkan guna diteruskan kepada petugas penindakan.

“Peran seperti itulah yang juga diharapkan. Sehingga, tidak hanya sosialisasi dan penindakan yang secara masif harus selalu dilakukan, namun juga antisipasi,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Agnita menjelaskan jika peredaran rokok ilegal sudah pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Karenanya, sosialisasi dan gempur rokok ilegal harus terus secara masif dilakukan. Apalagi, kontribusi cukai Kabupaten Malang untuk negara sangat besar.

“Tahun 2024 lalu, target kami berada di angka Rp 29 triliun dan tercapai. Sementara untuk target penerimaan cukai di tahun ini adalah Rp 31 triliun. Karenanya, ini yang harus bersama-sama kita gempur,” terangnya.

Masih menurut Agnita, bahwa langkah penindakan untuk gempur rokok ilegal masih perlu terus ditingkatkan. Meskipun, selama ini peran Bea Cukai bersama Satpol PP dan Kejaksaan, sudah bukan lagi setiap bulan melainkan telah setiap hari.

“Keberhasilan di tahun lalu, sebanyak sekitar 20 juta batang rokok ilegal atau polosan, berhasil dilakukan penyitaan. Karenanya, perlu ditekankan pula bahwa mendirikan rokok resmi sangatlah mudah dan cepat. Sehingga, jika resmi adalah mudah dan cepat, buat apa harus ilegal,” imbuhnya.

Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Fikri dalam talkshow itu kembali menegaskan bahwa Kejari Malang akan terus maksimal dalam mengawal gempur rokok ilegal. Meskipun dalam prakteknya di lapangan, modus baru terus dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan rokok ilegal.

“Setiap wilayah, itu memiliki dinamika atau sistem berbeda-beda. Begitu juga di sini, itu sama. Karenanya, dalam penindakan akan terus dioptimalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Amarta Faza menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan sosialisasi dan penindakan yang dilakukan dalam gempur rokok ilegal. Terlebih, jika dilihat dari azas manfaat yang diberikan berdampak secara langsung untuk masyarakat.

“Karena pemanfaatannya sangat luar biasa, tentunya kita sangat mendukung dengan langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan. Apalagi sekarang, azas manfaatnya lebih jelas dan luas. Seperti 40 persen untuk kesejahteraan, 10 persen untuk penegakan hukum dan 50 persen untuk kesehatan,” ujarnya. (sit/adv)

Dalam momen itu, hadir secara langsung Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj Lathifah Shohib. Sementara sebagai nara sumber, turut hadir Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Gunawan Ari Wibowo, Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, Fikri Fawait dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq.

Mengawali Talkshow, Wabup Lathifah menjelaskan bahwa beragam optimalisasi dilakukan Pemkab Malang, dalam memanfaatkan DBHCHT. Di mulai dari sejumlah dinas dengan sasaran yang beragam, mulai pelatihan hingga evaluasi, sarana prasarana kesehatan hingga pertanian untuk masyarakat. Termasuk, hingga pada sasaran tingkatan sosialisasi gempur rokok ilegal.

“Arah pemanfaatan ini disesuaikan dengan bidang masing-masing. Sehingga, semua memberikan azas manfaat sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Sementara untuk meminimalisir rokok ilegal, tambah Wabup, langkah sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat mulai dari Diskominfo Kabupaten Malang melalui media massa hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai bagian penegakan hukum. Baik itu melalui sosialisasi dalam bentuk tatap muka hingga sarana seperti banner atau fasilitas lain.

“Khusus tatap muka, Satpol PP memiliki sosialisasi dengan nama Sobo Pasar. Di mana langkah yang dilakukan, sosialisasi dengan menjangkau penjual atau pemilik toko yang menjual rokok dan konsumen atau pembeli. Sehingga, langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena langkah ini juga efektif, sehingga di tahun 2025 ditargetkan bisa dimaksimalkan,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Gunawan Ari Wibowo menjelaskan bahwa Kabupaten Malang adalah penyumbang terbesar DBHCHT. Bahkan di tahun 2025 ini, target yang diberikan adalah di angka Rp 31,6 triliun. Yang mana, dari hasil keseluruhan itu selanjutkan akan dioptimalkan untuk bidang kesejahteraan, kesehatan hingga penegakan hukum, seperti peran yang selama ini dilakukan Satpol PP.

“Khusus penegakan hukum, itu ada alokasi sekitar 10 persen. Penegakan di sini, salah satu peran yang dilakukan oleh Satpol PP. Bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga mengenai bahaya rokok ilegal,” ungkapnya.

Kemudian, tambah Gunawan, bagaimana regulasi cukai juga disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, menjual rokok polos mengenai sanksi hingga denda.

“Seperti denda, ini tidak serta merta sama sesuai dengan pelanggaran. Namun, juga dilihat dari kesalahan yang dilakukan. Jika berulang, maka sanksi denda akan mengikuti,” paparnya.

Hal tidak jauh berbeda, juga disampaikan Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejari Fikri Fawait. Diterangkannya, bahwa tidak semua perkara pidana, itu akan diproses secara hukum. Itu karena, sebelum tahapan itu, tentunya ada upaya lain.

“Seperti, ada denda atau restorasi justice. Untuk terkait cukai, itukan ada denda. Sehingga, ada peluang tidak berlanjut hingga pada proses persidangan, ketika denda sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kholiq, dalam talkshow itu menjelaskan bahwa selama proses pelaksanaan sudah berlangsung baik, maka legislatif selaku lembaga kontrol, tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh. Terlebih, hingga pada tingkatan pembinaan.

“Azas manfaat dari pelaksanaan ini sudah sangat bagus. Karena, tidak kepada pedagang sebagai bagian sasaran rokok ilegal. Namun, dari keterangan tadi juga diberikan kepada petani tembakau. Sehingga, ini sudah bagus,” ungkapnya. (sit/adv)

Merry Puspita menyampaikan, bahwa antibiotik bukanlah obat bebas. Artinya, pemilihan obat antibiotik harus dilakukan oleh dokter dan syarat dilakukan pembelian adalah adanya resep dokter. Sebab, itu berhubungan dengan jenis, dosis, durasi dan cara pemberian pada setiap pasien berbeda.

“Antibiotik adalah substansi kimia yang bisa berasal dari mikroorganisme atau bukan. Fungsinya untuk menekan pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri penyebab infeksi. Maka dari itu, sebelum mengkonsumsi antibiotik perlu dipastikan dahulu jika seseorang tersebut sedang terkena penyakit infeksi bakteri. Cara memastikannya, perlu penegakan diagnosis yang dilakukan oleh dokter,” katanya.

Konsumsi antibiotik tanpa resep dokter, ujarnya, bisa memberikan efek negatif. Pemilihan antibiotik yang salah, tidak akan menyelesaikan permasalahan infeksi. Malah justru bisa memperparah keadaan.

“Lebih penting lagi dan tidak akan dirasakan secara langsung adalah bakteri bisa menjadi kebal terhadap antibiotik ini. Bakteri yang kebal terhadap antibiotik bisa menyebabkan infeksi semakin lama proses penyembuhannya,” tambahnya

Selain itu, juga menyebabkan biaya untuk pengobatan semakin mahal dan menularkan bakteri ke sekitar. Karenanya, perlu pemilihan antibiotik yang lebih kuat dan tentu bisa memberikan efek ke tubuh.

Baca juga :

Seseorang yang terinfeksi bakteri kebal antibiotik, ujarnya, memerlukan waktu opname lebih lama dibanding penyakit yang lainnya. “Tidak hanya memberikan efek negatif terhadap pasien, tapi juga bisa merugikan lingkungan, karena bakteri ini bisa menular. Jika yang tertular adalah seseorang dengan sistem imun (kekebalan) yang rendah, orang tersebut juga beresiko terkena penyakit infeksi yang sama dikemudian hari. Bakteri juga bisa mencemari lingkungan, seperti tanah, air dan udara. Karena bakteri ini bisa bertahan beberapa hari di dunia luar,” ungkapnya. 

Kuman atau bakteri kebal terhadap antibiotik, tidak hanya disebabkan oleh kesalahan kebiasaan manusia saja. Tetapi juga, bisa dicetuskan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada bidang pertanian dan perikanan. Sebab pada dasarnya bakteri pasti ada di seluruh makhluk hidup dan lingkungan, atau biasa disebut sebagai flora normal.

“Permasalahan ini perlu disadari oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika semua orang sadar akan besarnya efek konsumsi antibiotik, maka tidak akan ada lagi orang yang sembarangan membeli antibiotik sendiri, mengkonsumsi antibiotik tidak sesuai anjuran dokter (mulai dari dosis hingga durasi) dan tidak menghabiskan antibiotik,” jelasnya.

Selain hal-hal tersebut, ujarnya, yang paling utama adalah usaha menjaga kesehatan badan, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Semua penyakit infeksi bisa dilawan oleh sistem imun yang kuat. Hal tersebut, tidak didapatkan dengan instan dan cuma-cuma. Tapi perlu diusahakan dengan makan-makanan yang bergizi, olah raga teratur, menjaga pikiran tetap positif, mengatur jam istirahat dan bekerja, serta banyak lagi hal baik lainnya.

“Apabila infeksi tidak kunjung sembuh, maka perlu dicari penyebab infeksinya atau yang biasa disebut agen infeksi. Sebagai upaya identifikasi dan menentukan jenis antibiotik yang tepat, terapi yang tepat melalui pemeriksaan yang namanya kultur (tes medis yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi bakteri atau jamur, serta mengidentifikasi jenisnya). Pemeriksaan kultur bisa dari sample apapun yang berasal dari sumber infeksinya,” tambahnya.

Berdasarkan pemeriksaan kultur tersebut, bisa diketahui penyebab infeksinya apa, nama bakterinya apa dan kemudian diberikan antibiotik yang tepat. Dibutuhkan waktu paling cepat dua hari untuk mengetahui hasil pemeriksaan kultur.

“Sebab butuh waktu cukup untuk menumbuhkan bakterinya, kemudian dilakukan analisa serta menentukan terapi yang tepat. Mari mencegah bakteri kebal antibiotik demi menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan,” imbuhnya. (azl/gie)

Sementara dalam kegiatan yang dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto ini, diikuti sekitar 200 orang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Korwil dan Pengawas Pendidikan serta Ketua Apdesi Kecamatan.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, M Sjaiful Effendi, menyampaikan bahwa inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya.

Yakni, berkaitan dengan urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah. “Berbagai inovasi yang diciptakan oleh Kepala Daerah, anggota DPRD, Perangkat Daerah, ASN dan masyarakat diharapkan akan berdampak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu menyelesaikan isu-isu strategis Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan bahwa koordinasi dan sinergi itu mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Demikian halnya ketika rapat koordinasi (Rakor), sinergi dan koordinasi itu gampang sekali disampaikan dan sulit untuk dilakukan.

“Di situlah, ayo bersama-sama kita sinergi. Kalau bersama-sama mensupport dengan kekuatan yang sama, maka akan memunculkan inovasi yang luar biasa. BUS Patas itu berawal dari penguatan internal Pemerintah Daerah. Kemudian muncul call center Lapor Kand4. Melalui call center Lapor Kand4 ini masyarakat bisa protes apa yang sudah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas sinerginya,” katanya.

Baca juga :

Menurut Pj Bupati Ugas, Pro-Beraksi ini dilakukan karena terlalu minim berinovasi. Padahal semua hal yang menyangkut pelayanan itu dinilai oleh lembaga independen dan pemerintahan.

“Saya memohon inovasi itu tidak pernah berhenti sebagai upaya untuk melayani masyarakat. Sebab masyarakat tidak akan perneh berhenti dan puas. Karena keinginan masyarakat itu dinamis, terutama yang berkaitan dengan pelayanan. Tetapi tidak ada inovasi yang sempurna, tetapi kita harus terus berinovasi dan berkreasi,” jelasnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan, kemiskinan itu terjadi karena takdir dan budaya. Kemiskinan itu takdir, karena jika segala bentuk bantuan diambil dan yang bersangkutan tidak bisa bekerja tentunya akan tambah bermasalah dalam kehidupannya.

“Kita tidak mungkin bisa nol. Pasti pada saat ditarik bantuannya, maka tidak bisa makan betul. Itu sudah kondisi dan karena takdir. Apapun yang kita lakukan untuk merelakan dan mengikhlaskan untuk membantu sesama. Hal itu sebagai seorang kesatria,” terangnya.

Selain takdir, jelas Pj Bupati Ugas, kemiskinan itu terjadi karena budaya. Masyarakat ini merasa bangga ketika disebut miskin. Budaya masyarakat sudah terbiasa nyaman menerima. Tetapi ada budaya lain salah satunya adalah budaya pernikahan dini. Di saat anak dilamar, rata-rata orang tua tidak bisa menolak.

“Orang tua khawatir kalau menolak nanti anaknya tidak laku. Padahal dengan usia dini, akan berpengaruh kepada pendidikannya, tetapi orang tuanya bangga. Orang tua tidak berani menolak takut sangkal katanya. Insya Allah kita akan terus bergerak dan bekerja,” tegasnya. (kom/nun/gie)

Lagu ciptaan Mario G Klau yang dinyanyikan Salma, itu pun membuat suasana Alun-alun Kota Probolinggo, sangat meriah dan seru. Salah satu warga setempat yang datang Wasil (21), mengaku senang sekali dapat menyaksikan secara langsung dan mendengarkan live Salma menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Anggi Marito. Sebelumnya, dirinya hanya menyaksikan penampilan Salma dari Youtube saat menyanyikan lagu Tak Segampang Itu.

“Seneng banget ya, pastinya. Soalnya, saya dengerin pas perfom saja suaranya Salma sudah merdu sekali. Dan sekarang ini, bisa melihat langsung sama mendengerkan langsung suaranya yang enak banget,” ujarnya.

Baca Juga :

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, yang turut hadir di Alun-alun mengaku sangat mendukung penuh Salma Salsabil, yang merupakan salah satu putri daerah yang berprestasi. Termasuk, bisa mengharumkan nama Kota Probolinggo.

“Ini merupakan bentuk dukungan dan suport kami serta masyarakat Kota Probolinggo. Alhamdulillah, Salma berhasil mejadi juara,” katanya.

Sementara itu, Salma Salsabil mengatakan bahwa dirinya sangat senang sekali dapat pulang kampung ke Probolinggo. Tidak hanya itu, dirinya juga merasa bahagia karena bisa membawa sambutan baik dari masyarakat Probolinggo.

“Senang sekali. Karena setelah delapan bulan di karantina, akhirnya bisa bertemu bapak Wali Kota dan Ibu. Rasanya senang sekali bisa membawa kabar baik dan bisa merayakan hari kemenangan saat itu bareng-bareng bersama masyarakat Probolinggo. Jadi, kemenangan ini dirayakan bersama-sama masyarakat Probolinggo,” katanya.

Terlebih, paparnya, dikesempatan sama juga bisa bertemu dan menyapa Salmine Probolinggo (Fans Salma, red). “Terima kasih banyak atas dukungan dan suportnya untuk saya. Terima kasih banyak semuanya,” imbuhnya. (nun/pix/sit/adv)