Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa sebelumnya Kota Malang telah mengusulkan sekitar 900 unit RTLH untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat. Namun, kuota yang semula disetujui hanya sekitar 674 unit.

“Pak Wali sudah menyiapkan datanya sekitar 900 sekian rumah. Sampai kemarin yang terverifikasi karena kuota hanya 674. Nah, sekarang setelah Pak Menteri datang, usulan tambahan itu langsung di-ACC,” ujar Wawali Ali, seusai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jalan KH Malik Dalam, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Jumat (03/07/2026) tadi.

Dikatakan Wawali Ali, tambahan kuota sebanyak 154 unit tersebut akan semakin memperluas cakupan penerima manfaat program BSPS pada tahun ini. Dirinya menyebut, seluruh usulan yang diajukan telah melalui proses verifikasi administrasi oleh Pemkot Malang sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

Baca juga :

“Tidak semua rumah tidak layak huni dapat langsung diusulkan sebagai penerima bantuan. Salah satu syarat utama adalah status legalitas tanah yang harus jelas agar memenuhi ketentuan program. Untuk yang kami ajukan sudah diverifikasi. Mulai dari legalitas tanah hingga persyaratan administrasi lainnya. Kalau legalitasnya belum jelas, tentu tidak bisa kami usulkan,” jelasnya.

Wawali Ali menambahkan, program BSPS diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Pemkot Malang juga memprioritaskan rumah dengan kondisi paling memprihatinkan dan berdampak terhadap kesehatan penghuninya.

“Rata-rata penerimanya desil 1 sampai desil 4. Yang kami prioritaskan adalah masyarakat yang kondisinya paling membutuhkan, mulai dari aspek kesehatan hingga kelayakan huni rumahnya,” tuturnya.

Wawali Ali berharap, dengan tambahan kuota dari Kementerian PKP dapat membantu Pemkot Malang mempercepat penanganan RTLH, sehingga semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak.

“Tentu kami berterima kasih karena tambahan kuota ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semakin banyak usulan yang disetujui, semakin besar pula peluang mewujudkan Kota Malang yang layak huni,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa pembahasan mengenai dampak kenaikan BBM akan dilakukan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam waktu dekat. Menurutnya, seluruh skema penyesuaian anggaran akan dianalisis terlebih dahulu sebelum diputuskan.

“Yang jelas, kami akan menganalisis semua pilihan-pilihan atau skema-skema. Mana yang kira-kira signifikan. Intinya kami akan mendengarkan skema dari Pemkot karena belum disampaikan kepada kami,” ujar Mia-sapaannya, Senin (22/06/2026) tadi.

Mia menjelaskan, pembahasan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan Peraturan Wali Kota (Perwal) Mendahului kedua terkait perubahan penjabaran APBD. DPRD berencana mengundang Pemkot Malang untuk membahas berbagai alternatif penyesuaian anggaran, termasuk dampak kenaikan BBM terhadap belanja daerah.

“Perwal mendahului yang kedua akan kami bahas. Di situ nanti akan kami bahas secara detail konstruksi atau jalan keluarnya. Kemungkinan minggu ini,” katanya.

Baca juga :

Mia mengakui, anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya berpotensi tidak mencukupi hingga akhir tahun akibat kenaikan harga BBM. Namun, hingga saat ini DPRD belum mempertimbangkan penambahan anggaran.

“Kami upayakan tidak ada penambahan. Kita gunakan anggaran yang ada, karena yang utama harus kita fasilitasi adalah pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong efisiensi pada sejumlah pos belanja pemerintah daerah. Beberapa kegiatan dinilai masih dapat dirampingkan, termasuk perjalanan dinas yang memungkinkan diganti dengan rapat secara daring.

“Harus ada alternatif lain. Misalnya kegiatan yang tidak perlu keluar daerah bisa dilakukan secara daring. Kita harus berkomitmen menyelamatkan APBD ini untuk masyarakat dulu,” tambahnya.

Selain membahas penyesuaian anggaran, nantinya juga akan mengkaji sejumlah kebijakan yang terdampak kenaikan BBM, termasuk rencana Pemkot Malang menyediakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas melalui skema sewa atau pembelian. Nantinya keputusan tersebut akan diambil berdasarkan perhitungan yang paling efisien terhadap struktur APBD.

“Kami melihat hitungannya dulu. Mana yang lebih baik untuk konstruksi atau struktur APBD kita. Itu yang menjadi pertimbangan,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, menyampaikan bahwa selain sampah rumah tangga, saat ini terdapat pula sampah dari dapur MBG yang terus bertambah. Apalagi, jumlah titik pelaksanaan program tersebut saat ini terus bertambah.

“Dengan bertambahnya program MBG tentu menambah volume sampah. Karena itu kami sedang menyiapkan pola penanganannya supaya tidak menambah beban DLH,” ujar Raymond, Sabtu (02/04/2026) tadi.

Menurutnya, dalam pengelolaan sampah MBG ini bisa dengan mendorong keterlibatan transporter atau pengelola sampah swasta. Dengan menangani sampah sejak dari sumbernya. “Ke depan kami arahkan kerja sama dengan transporter swasta. Jadi sampah dari MBG bisa langsung diambil pengelola swasta sehingga tidak semuanya masuk ke sistem sampah kota,” katanya.

Baca juga :

Untuk saat ini DLH Kota Malang masih melakukan pendataan terkait volume sampah yang dihasilkan program MBG. Pasalnya, jumlah lokasi MBG di Kota Malang terus bertambah.

“Secara tonase belum bisa kami hitung karena jumlah MBG masih berkembang. Saat ini kurang lebih ada sekitar 50 lokasi MBG,” tuturnya.

Dalam hal ini, menurutnya DLH Kota Malang berencana menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi khusus bagi pengelola MBG guna memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih tertata.

Terlebih, berbagai inovasi pengelolaan sampah terus disiapkan, termasuk rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), fasilitas pengolahan LSDP, serta inovasi pengurangan sampah lainnya. Langkah tersebut sejalan dengan target nasional menuju konsep zero waste sebagaimana arahan pemerintah pusat.

“Dengan berbagai inovasi ini, harapannya pengelolaan sampah Kota Malang bisa menuju zero waste,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengakui bahwa sebagian besar kendaraan operasional pengangkut sampah telah berusia tua sehingga membutuhkan pergantian. “Kondisi mobil memang sudah tua. Beberapa armada kami memang sudah waktunya diganti,” ujar Raymond, Jumat (17/04/2026) tadi.

Menurutnya, ada beberapa armada pengangkut sampah yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut, berdampak pada pola pengangkutan di lapangan yang harus disesuaikan dengan keterbatasan kendaraan. Secara normal satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) idealnya dilayani maksimal dua kali pengambilan sampah setiap hari.

Baca juga :

“Tetapi karena jumlah armada terbatas, pengangkutan di sejumlah TPS harus dilakukan hingga tiga sampai empat kali,” tambahnya.

Saat ini Kota Malang memiliki 78 TPS, sementara jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia hanya 49 unit. Idealnya, satu TPS dilayani satu kendaraan agar proses pengangkutan lebih efektif.

Selain penambahan armada, DLH Kota Malang juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya melalui optimalisasi bank sampah. Dari sekitar 520 bank sampah yang pernah terbentuk di Kota Malang, baru sekitar 320 yang masih aktif, sementara lebih dari 200 lainnya tidak lagi beroperasi.

“Kami berharap bank sampah di tingkat RT dan RW bisa aktif kembali sehingga volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang dapat berkurang,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, H Akhmad Yulianto, mengatakan bahwa Program Berantas Plus merupakan salah satu program prioritas daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya, tengah disiapkan penambahan anggaran.

“Betul, anggaran Berantas Plus saat ini menipis. Tapi kami sudah menyediakan kembali anggaran tersebut dan sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Situbondo. Untuk nilai penambahan anggaran Berantas Plus, bisa ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Situbondo,” jelasnya, Selasa (14/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Pj Sekda, bahwa pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran untuk memastikan program-program penting tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan semua bisa berjalan baik. Sehingga, Program Berantas Plus tetap berjalan optimal dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Situbondo.

“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Program Berantas Plus dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya, dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Akhmad Yulianto. (her/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa perbaikan itu merupakan bentuk perawatan gedung sekaligus penyempurnaan fasilitas pelayanan publik yang telah berjalan. Karena, ada beberapa titik area plafon pelayanan yang mengalami kebocoran, sehingga hal itu telah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2026.

“Sebagian sudah teralokasikan di APBD 2026 dan sebagian lagi nanti di Perubahan Anggaran (PAK). Ini bagian dari perawatan gedung, insyaallah tahun ini kita selesaikan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (30/03/2026) tadi.

Baca juga :

Selain perbaikan fisik bangunan, ungkapnya, Pemkot Malang juga akan menambah fasilitas pendingin ruangan (AC) guna meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan di MPP. Bahkan, MPP Kota Malang juga direncanakan menghadirkan layanan keimigrasian. Seperti, pelayanan pembuatan paspor sementara, yang akan dipusatkan di MPP menyusul renovasi Kantor Imigrasi di Jalan Suroso.

“Nanti akan ada pelayanan imigrasi di sini untuk pembuatan paspor, karena kantor pusatnya sedang diperbaiki,” katanya.

Sebagai pelengkap layanan, Pemkot Malang juga merencanakan kehadiran toko modern di kawasan MPP. Fasilitas tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar dari area pelayanan.

“Ini untuk melengkapi pelayanan. Jadi masyarakat yang datang tidak perlu keluar lagi mencari kebutuhan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa penambahan armada tersebut merupakan bentuk sinergi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. “Alhamdulillah dengan keterbatasan anggaran, ada kolaborasi dengan pihak swasta. Kita mendapatkan enam unit bus, dari Bagong, Bank Jatim, Polinema, Pelita Mas dan Juragan 99,” ujar Jaya-sapaannya, Rabu (04/03/2026) tadi.

Jaya merinci, lima bus memiliki kapasitas rata-rata 40 penumpang, sehingga totalnya mencapai 200 orang. Sementara, satu bus berkapasitas 24 penumpang. Dengan begitu, total kuota mudik gratis tahun ini mencapai 224 orang.

Baca juga :

“Yang bisa kami rilis sementara ini enam bus terlebih dahulu, mudah-mudahan akan ada tambahan armada lagi,” katanya.

Untuk rute, Dishub memprioritaskan daerah dengan tingkat kebutuhan tertinggi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Rute utama adalah menuju Madura, kemudian ke Banyuwangi melalui Jember, serta rute alternatif menuju Ponorogo atau Pacitan.

“Pendaftarannya belum, tetapi kami jadwalkan pemberangkatannya pada 17 Maret 2026, khusus bagi warga ber-KTP Kota Malang,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kehadiran KNMP yang merupakan kawasan kampung nelayan modern dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, itu bakal menambah daya tarik sentra kuliner olahan laut yang menjadi salah satu jujukan favorit wisatawan yang berkunjung ke kabupaten berjuluk The Sunrise of Java. Saat ini, progres pembangunan KNMP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut telah memasuki tahap akhir. Progres fisik KNMP hampir rampung, dengan fokus pekerjaan pada penyempurnaan bangunan serta penataan kawasan pendukung.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih ini kian menambah daya tarik pusat kuliner seafood di Banyuwangi. “Terima kasih pada pemerintah pusat yang terus mendukung pariwisata Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk, Jumat (30/01/2026) tadi.

KNMP Banyuwangi sendiri, mulai dibangun September 2025. Sementara saat ini, progres pembangunannya telah mencapai 97 persen dan pengerjaan hanya menyisakan tahapan finishing.

Bangunan-bangunan KNMP Banyuwangi sendiri, mengangkat arsitektur Osing sebagai gaya utama. Bangunan-bangunan yang berdiri membawa bentuk, karakter dan ornamen khas suku asli Banyuwangi itu.

Sebanyak enam unit bangunan utama, mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing dan diperkaya ornamen batik khas Gajah Oling. Perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal itu memberi identitas kuat, sekaligus menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir.

Baca juga :

Selain itu, KNMP Banyuwangi dilengkapi dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, stasiun pengisian bahan bakar, balai pertemuan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil laut. Bahkan juga disiapkan sebagai kawasan kuliner bahari baru.

“Kampung nelayan moderen ini dirancang terintegrasi. Selain menjadi tempat aktivitas kampung nelayan pada umumnya, juga dirancang menjadi daya tarik baru bagi sektor pariwisata Banyuwangi. Melalui konsep tersebut, hasil tangkapan nelayan diharapkan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, menjelaskan bahwa pembangunan KNMP Lateng merupakan bagian dari program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Banyuwangi ditetapkan sebagai 1 dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu di Indonesia.

“Program ini tidak sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan terintegrasi,” jelasnya.

Selain itu, Suryono, menyebut, KNMP disiapkan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru bagi nelayan setempat. “Kawasan ini kami lengkapi dengan fasilitas pengolahan ikan, sentra kuliner, hingga ruang pemberdayaan nelayan agar benar-benar memberi manfaat langsung,” ujarnya.

Dikatakan Suryono, bahwa nanti setelah seluruh pekerjaan fisik tuntas, pengoperasional kawasan ini menunggu proses dari pemerintah pusat ke pengelola. “Setelah BAST, aset akan kami kelola melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah dibentuk,” tuturnya. (kom/bwi/gie)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu menyampaikan bahwa perempesan itu dilakukan merata di lima kecamatan Kota Malang. Hingga saat ini, pun juga sudah ada antrean permintaan perempesan pohon sekitar 400 titik.

“Jumlah pohon di Kota Malang, itu ribuan. Antrean perempesan sampai hari ini kurang lebih 400. Kita tidak bisa langsung menyelesaikan semuanya karena hanya punya tiga tim dan tiap tim bertugas di lokasi berbeda,” jelas Raymond, Senin (20/10/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa dalam satu hari setiap tim rata-rata hanya mampu menyelesaikan empat titik perempesan. Bahkan, untuk jenis pohon besar seperti beringin atau trembesi, pengerjaan bisa memakan waktu lebih lama karena ukuran dan tingkat kerumitan yang tinggi.

Baca juga :

“Tetapi kegiatan perempesan inu tidak menunggu musim hujan. Pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, kami menambah jumlah pohon yang dirempesi sesuai permintaan masyarakat dan kondisi lapangan. Contohnya di Jalan Ijen, ada sekitar 50 pohon palem yang batangnya masih berdiri tapi daunnya sudah tidak ada. Itu kita anggap tidak sehat dan dirempesi. Tapi yang kemarin justru tumbang malah palem yang sehat. Jadi memang ada faktor di luar kemampuan kita,” ujarnya.

Raymond juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menghadapi perubahan cuaca. Selain membuang sampah pada tempatnya, menurutnya masyarakat juga perlu berhati-hati, terutama bagi pengendara motor.

“Gunakan helm karena bukan hanya pohon tumbang, dahan yang patah juga bisa membahayakan,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, jika DLH Kota Malang melakukan perempesan setiap hari, kecuali Minggu. Namun, apabila ada kejadian darurat seperti pohon patah, petugas menurutnya tetap turun di hari libur.

“Untuk perempesan pohon ini, permintaan yang paling sedikit ada di Kedungkandang. Sedangkan, yang banyak itu di pusat kota, karena banyak pohon besar dan tua. Alat kami hanya bisa menjangkau 12 meter, sementara banyak pohon sudah di atas 15 meter. Jadi kami minta bantuan alat dari pihak lain, terutama untuk perempesan di Jalan Ijen,” imbuh Raymond. (rsy/sit)