Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyampaikan bahwa ITAS tersebut menyasar 2.600 anak berusia 9 bulan hingga 7 tahun. Kotalama dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, karena tingginya temuan kasus campak, serta rendahnya capaian imunisasi dalam tiga tahun terakhir.

“Selama tiga tahun terakhir, capaian imunisasi di Kotalama masih di bawah 80 persen, padahal targetnya 95 persen. Jadi memang direkomendasikan untuk pelaksanaan ITAS,” ujar Meifta, melalui sambungan seluler.

Kemudian, ditambahkannya bahwa ITAS sendiri merupakan bagian dari program nasional yang juga dikenal sebagai Outbreak Response Immunization (ORI), namun dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua minggu, sejak 6 hingga 18 Oktober mendatang.

“Untuk ITAS ini memang hanya di Kelurahan Kotalama saja,” tambahnya.

Baca juga :

Meifta juga menyebut, bahwa peningkatan kasus campak tahun ini juga dipicu oleh faktor pandemi Covid-19. Karena menurutnya, banyak orang tua yang enggan datang ke Posyandu karena takut. Sehingga melewati jadwal imunisasi.

“Akibatnya, jadwal imunisasi banyak yang terlewat sehingga jadinya bolong-bolong. Setelah ini kami juga tetap akan melakukan sweeping dengan mendatangi mereka yang belum terimunisasi. Karena manfaat imunisasi ini bukan hanya bagi anaknya, tapi juga melindungi lintas generasi dan membentuk kekebalan kelompok,” tegas Meifta.

Lebih lanjut, Meifta juga menanggapi adanya sebagian orang tua yang menolak imunisasi karena rasa khawatir, saat anaknya panas. “Itu wajar, tapi panas setelah imunisasi hanya 1 hingga 2 hari dan tidak semua anak mengalaminya. Bahkan bisa diantisipasi dengan obat penurun panas,” ucapnya.

Dengan ITAS ini, Dinkes Kota Malang menargetkan minimal 95 persen anak di Kotalama mendapat imunisasi lengkap agar kekebalan kelompok terbentuk sempurna. Karena, campak adalah penyakit menular yang bisa berbahaya jika tidak dicegah.

“Kalau sudah kena campak, imunitas tubuhnya bisa hilang, mudah terserang infeksi lain, bahkan bisa menyebabkan radang otak atau paru-paru. Karena itu, imunisasi ini penting agar tidak menimbulkan dampak fatal. Kami berharap seluruh masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini. Anak yang sehat akan semakin kuat dan terlindungi,” imbuh Meifta. (rsy/sit)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasinya masih di bawah 50 persen. “Nanti kita maksimalkan, karena kemarin masa transisi. APBD 2024 digodok di masa transisi sampai sekarang, mungkin itu menjadi salah satu penyebab. Tapi sesuai rekomendasi dewan, insyaallah di 2026 tidak terjadi lagi,” ujar Wawali Ali.

Terkait dengan pergeseran anggaran yang terjadi di sejumlah OPD, Ali menyebut hal itu sudah melalui koordinasi antara Banggar dan OPD terkait. “Pergeseran dilakukan sesuai kebutuhan serta analisis masing-masing OPD. Sudah kita sepakati bersama, tinggal keputusan final dari fraksi-fraksi besok,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan hasil pembahasan Banggar. Trio-sapaannya, menyebut terdapat tambahan pendapatan daerah sebesar Rp 13 miliar, terdiri dari PAD Rp 6,4 miliar dan pendapatan transfer Rp 7,3 miliar.

“Total belanja di PAK APBD ini setelah pembahasan Banggar sekitar Rp 2,7 triliun. Artinya ada peningkatan Rp 13 miliar. Sedangkan pendapatan Rp 2,5 triliun, sehingga nutupnya melalui SILPA tahun lalu sebesar Rp 204 miliar,” kata Trio.

Kemudian, dikatakannya bahwa tambahan anggaran tersebut banyak diarahkan ke sektor pendidikan. Yakni sebesar Rp 7,45 miliar dengan rincian untuk insentif Guru PAUD sebesar Rp 4,68 miliar, untuk melengkapi pembayaran insentif tiga bulan yang sebelumnya tertunda.

Lalu, ada rehab sekolah sebesar Rp 2,4 miliar, yang diproyeksikan untuk sekitar 10 sekolah dengan kategori kerusakan ringan hingga berat dan kegiatan kelembagaan sekolah swasta sebesar Rp 320 juta, serta insentif SAKIP Terbaik sebesar Rp 50 juta. “Tambahan belanja ini harus segera dijalankan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu. Pasalnya, PAK baru bisa disahkan setelah mendapat persetujuan Gubernur, yang diperkirakan pada awal Oktober 2025,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang didampingi Wakil Bupati Lumajang, menegaskan akan pentingnya keselarasan pengelolaan wisata yang menjunjung aturan dan kenyamanan pengunjung. “Penarikan tiket di dasar Tumpak Sewu tidak dibenarkan, karena wilayah tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Kesepakatan ini, disambut positif oleh berbagai pihak. Termasuk, wisatawan yang selama ini menyuarakan aspirasi atas adanya pungutan ganda. Dengan keputusan ini, diharapkan pengalaman wisata di Tumpak Sewu akan semakin nyaman dan membahagiakan.

Baca juga :

“Jika tidak dikelola bersama secara bijak, maka potensi wisata ini justru tidak akan optimal. Padahal, Tumpak Sewu telah dikenal luas, bahkan hingga mancanegara. Kita perlu menjaga citra baiknya,” tambahnya.

Senada dengan kesepakatan itu, Bupati Malang, Sanusi, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengeluarkan izin pengelolaan kawasan wisata yang bersinggungan dengan wilayah antar kabupaten. “Kami mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan kajian mendalam, terutama terhadap lokasi-lokasi seperti Kali Glidik dan sempadannya, yang bukan termasuk wilayah administratif Kabupaten Malang,” ujarnya.

Langkah sinergis ini, merupakan contoh nyata semangat empowering dan enlightening, di mana pemerintah daerah hadir untuk memberdayakan masyarakat serta menciptakan ekosistem wisata yang adil, tertib dan berkelanjutan. (kom/adi/sit)

Disampaikan, bahwa ada 239 jamaah yang belum mendapatkan layanan manasik haji massal yang kedua. Penyebabnya, karena anggaran dari Kementerian Agama Pusat hanya mencukupi digunakan sebagai biaya pelaksanaan manasik haji massal untuk 1221 jamaah. Sedangkan sisa jamaah sebanyak 239 orang, anggarannya belum turun dan baru cair beberapa hari lalu.

“Karena anggarannya baru turun, maka untuk 239 jamaah yang belum mendapatkan layanan manasik massal kedua, akan kita laksanakan,” katanya.

Rencananya, manasik massal tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu (10/05/2025) lusa. Pelaksanaan manasik tersebut, akan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, yang kembali melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Baca juga :

“Nanti Gus Shobih yang akan memimpin manasik massal di Masjid Makkah Kota Pasuruan, pada Minggu besok,” ucapnya.

Ditambahkan Imron, usai manasik massal, para jamaah tinggal mempersiapkan diri menjelang keberangkatan haji di tanggal 28 dan 29 Mei mendatang. Terkait manasik di tingkatan kecamatan, Kemenag memastikan seluruh KUA di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan manasik sebanyak 4 kali. “Menurut info yang kami dapat, tinggal wilayah KUA Bangil dan Gempol yang terakhir melaksanakan manasik,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, sampai saat ini tercatat ada 1512 jamaah Kabupaten Pasuruan, yang akan berangkat haji melalui 5 Kloter. Imron berharap, agar para jamaah selalu menjaga kesehatan agar siap melaksanakan seluruh rukun haji.

“Apalagi nanti berangkat dari Raci pukul 02.00-03.00 dini hari. Jadi jaga kesehatan karena haji sama dengan ibadah wajib,” paparnya. (kom/pas/gie)

Sekedar diketahui, sebelumnya di Kabupaten Pamekasan, hanya tersedia satu dapur MBG, yang berlokasi di Makodim 0826 Pamekasan, Lawangan Daya, Pademawu Pamekasan. Dapur ini dimaksimalkan dengan penerima 2.935 siswa.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayati, mengatakan bahwa dengan adanya penambahan empat dapur tersebut, maka saat ini dapur MBG di Pamekasan sudah menjadi lima unit. “Insyaallah, kelima dapur ini sudah bisa melayani kebutuhan makanan bergizi bagi 13.774 siswa,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, penambahan empat dapur baru tersebut adalah hasil kerja sama dengan mitra swasta, yang bersedia menyewakan fasilitas dapurnya kepada pemerintah pusat sebagai tempat produksi makanan bergizi untuk program MBG. “Kami bermitra pada pihak yang bersedia membangun dan menyediakan fasilitas dapur sehat. Sehingga, kami disewa dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program ini,” tambahnya.

Masih menurut Nurul, untuk jenjang siswa yang menerima nantinya, yaitu mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). “Pendistribusian makanan gratis ini dilakukan lima kali dalam seminggu. Yaitu mulai Senin hingga Jumat,” paparnya. (azm/sit)

Sekedar diketahui, dengan adanya penambahan dapur umum, maka total terdapat tiga SPPG yang beroperasi di Banyuwangi. Khusus SPPG yang baru, telah ditempatkan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi yang beroperasi sejak 24 Februari dan SPPG Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, yang beroperasi mulai 25 Februari. Dua SPPG itu, melengkapi SPPG yang ditempatkan di Desa/Kecamatan Rogojampi, yang telah beroperasi lebih dulu sejak 3 Februari 2025.

“Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi, total sudah ada 3 SPPG yang menyokong Program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (12/03/2025) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan Program MBG berjalan lancar di Banyuwangi. Termasuk, juga mendorong agar cakupan program tersebut semakin luas. Sehingga, akan semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo itu.

Baca juga :

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi, Letkol Arh Joko Sukoyo, menyampaikan bahwa sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG Jambewangi dan Kebalenan sudah dioperasikan. Artinya, dapur umum untuk pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi.

SPPG Jambewangi sendiri, melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang. SPPG Kebalenan, melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa. Sementara SPPG Rogojampi, mendistribusikan paket makanan bergizi untuk 2.915 siswa yang tersebar di 17 sekolah.

Dengan demikian, lanjutnya, saat ini Program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 39 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP dan pondok pesantren. “Ini sudah sesuai dengan arahan dari BGN. Kami berkomitmen akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG di Banyuwangi,” ujarnya.

Terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi, pihaknya masih menunggu persetujuan dan BGN terkait operasionalnya. (kom/bwi/gie)

Dalam pemantauan di Puskesmas yang lokasinya berdekatan dengan Kantor Kecamatan dan Pasar Winongan ini, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Bahkan khusus hari ini, masyarakat yang datang kebanyakan pasien yang ingin mendapatkan layanan PKG dan mereka adalah warga yang lahir di bulan Februari.

Salah satu warga, Deni Topan Febrian (27), mengaku sengaja memanfaatkan momen PKG untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Terlebih, semua layanan pemeriksaan tidak dipungut biaya sepeser pun. Baik itu untuk pemeriksaan tensi darah, gula darah, kolesterol dan lainnya.

“Kebetulan saya lahirnya 9 Februari, jadi berkesempatan dapat layanan PKG. Sudah dicek dan hanya kolesterol saja yang agak tinggi. Jadi, kadarnya harus dinormalkan dulu,” ungkapnya.

Kepala UPT Puskesmas Winongan, dr Thalifiah, menjelaskan bahwa total untuk sementara ada delapan pasien yang sudah menerima PKG. Lima diantaranya adalah bayi baru lahir dan sisanya pasien usia dewasa.

“Kalau sampai sekarang ada delapan pasien. Lima bayi dan tiga pasien dewasa,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap, yakni screening awal yang dilakukan di ruangan khusus. Jika diperlukan pemeriksaan lanjutan, pasien akan diarahkan ke poli terkait. Dan seluruhnya dilakukan di semua puskesmas pada jam dan hari kerja.

“Selain screening kuesioner, kami juga melakukan pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, profil lipid, pemeriksaan gigi serta pemeriksaan kebidanan bagi wanita dewasa. Termasuk, pemeriksaan payudara dan kanker leher rahim, semuanya gratis di 33 puskesmas se-Kabupaten Pasuruan pada jam dan hari kerja,” katanya.

Ditambahkan Ani, jenis pemeriksaan bervariasi sesuai kelompok usia. Pertama, PKG hari ulang tahun ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun dan bagi usia 18 tahun ke atas.

Selanjutnya, PKG sekolah ditujukan bagi anak usia 7 hingga 17 tahun yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru, serta PKG rutin ditujukan bagi ibu hamil, bayi dan anak hingga usia 6 tahun, yang meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standart pelayanan kesehatan ibu dan anak. “Warga yang berulang tahun diberikan kesempatan untuk ikut pemeriksaan kesehatan hingga 30 hari setelah tanggal ulang tahun,” paparnya.

Pj Bupati Nurkholis dalam kesempatan itu menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ada biaya tambahan dan lainnya, untuk bisa mendapatkan pelayanan. Karena selama membawa serta KTP atau KK, bisa dilayani, termasuk apabila memerlukan pemeriksaan lanjutan, Pemerintah Daerah telah menanggungnya melalui program UHC (Universal Health Coverage).

“Semua warga bisa mendapatkan layanan ini menyesuaikan dengan kelompok usianya. Mari kita manfaatkan program ini karena gratis, termasuk apabila perlu pemeriksaan lanjutan, selama warga Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan KTP atau KK, akan dicover oleh Pemda karena ada program UHC,” terangnya. (kom/pas/sit)

Pertama, menurutnya dengan beroperasinya kereta baru kelas eksekutif Ijen Ekspres rute Banyuwangi-Malang, maka ini akan menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar dua kota. Selama ini, rute Malang-Banyuwangi hanya dilayani satu kereta api kelas ekonomi, yakni KA Tawang Alun.

Sebelumnya, Bupati Ipuk Fiestiandani sudah mengusulkan kepada KAI untuk menambah jalur kereta api Banyuwangi-Malang. “Alhamdulillah, usulan kami kepada KAI untuk menambah KA Banyuwangi-Malang, diakomodasi. Dengan beroperasinya Ijen Ekspres akan menambah opsi bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke dua kota tersebut,” kata Bupati Ipuk, Sabtu (04/01/2025) tadi.

Selain Ijen Ekspres, jalur lainnya merupakan perpanjangan jalur KA Logawa. Selama ini KA Logawa melayani perjalanan Purwokerto-Jember PP. Rencananya, jalur tersebut akan diperpanjang hingga ke Banyuwangi.

Baca juga :

“Dengan penambahan jalur ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kunjungan ke Banyuwangi dan memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menjelaskan bahwa dua jalur kereta api baru di Banyuwangi akan segera beroperasi. Dirinya menyebut, aktivitas penumpang di stasiun-stasiun di Banyuwangi meningkat dari waktu ke waktu.

“Kami optimistis pada tahun 2025 pertumbuhan penumpang di Stasiun Banyuwangi bisa mencapai 10 persen,” kata Didiek.

Dirinya mengatakan, stasiun di Banyuwangi merupakan salah satu stasiun dengan jumlah penumpang terbanyak di wilayah Daop 9 Jember. Stasiun Banyuwangi Kota menduduki peringkat kedua. Sedangkan Stasiun Ketapang berada di posisi ketiga. Untuk mendukung rencana penambahan jalur baru, KAI membangun Stasiun Banyuwangi Kota agar mampu menampung lebih banyak penumpang. (kom/bwi/gie)

Dalam peninjauan itu, Ni Luh mengecek kondisi sejumlah fasilitas di Pelabuhan. Diantaranya, seperti melihat kondisi ruang tunggu penumpang sebelum menaiki kapal serta fasilitas parkir kendaraan penumpang.

Saat berada di ruang tunggu penumpang, Ni Luh memberikan usulan agar calon penumpang kapal bisa diberikan atraksi hiburan. “Alangkah baiknya, jika kami bisa memberikan pengalaman kepada para penumpang di momen liburan Nataru ini. Misalnya saja, kesenian khas daerah, musik tradisional dari Banyuwangi atau lainnya, yang dihadirkan. Sehingga, selain penumpang merasa nyaman juga bisa menjadi cerita yang efektif,” kata Ni Luh.

Dirinya juga meminta, agar pengelola pelabuhan dapat menyediakan sejumlah titik layanan bagi penumpang, seperti titik layanan kesehatan hingga layanan pengaduan jika terjadi kehilangan barang atau lainnya. Apalagi, Kemenhub telah memproyeksikan kepadatan penumpang yang akan menyeberang di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Nataru mendatang, berjumlah 1,2 juta orang. Sedangkan jumlah kendaraan yang akan melintas, diperkirakan sekitar 320 ribu unit.

Baca juga :

Sehari sebelum Jumat (14/12/2024) kemarin, Ni Luh juga sempat melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana serta fasilitas di Bandara Banyuwangi, yang diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang wisata selama libur Nataru.

Sementara itu, GM ASDP Ketapang, Yani Andrianto, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi penumpang selama Nataru. Mulai dari ruang tunggu perwakilan, serta posko kesehatan dan pelayanan atau layanan pengaduan pelanggan sebagaimana yang diinstruksikan Wamenpar.

“Kami juga telah merencanakan beberapa event untuk melengkapi taman bermain tersebut. Kami juga siap menampilkan kesenian khas daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menambahkan bahwa Banyuwangi sudah bersiap menyambut kedatangan wisatawan. Salah satunya, dengan terus memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pariwisata daerah.

“Akses menuju ke Banyuwangi semakin mudah dengan adanya bandara yang jumlah penerbangannya semakin meningkat. Dengan jadwal atraksi yang digelar sepanjang tahun, kami juga berharap penumpang kapal yang akan menyeberang bisa singgah di Banyuwangi terlebih dahulu,” ujarnya. (kom/bwi/sit)