Dalam keterangannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk mengkaji potensi besar yang dimiliki kawasan pesisir, sekaligus mengevaluasi aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Dirinya menyebut, kawasan pesisir selama ini masih menjadi salah satu titik konsentrasi kemiskinan di Jember.

“Wilayah pinggir pantai ini merupakan salah satu sentra kemiskinan terbesar. Karena itu, kami bersama TNI AL turun langsung untuk melihat dan mengkaji potensi yang ada,” kata Bupati Fawait.

Dalam peninjauan itu, Bupati Fawait mengaku terkejut setelah menemukan banyaknya tambak udang yang beroperasi di sepanjang garis pantai. Sementara setelah dilakukan pengecekan, sebagian besar tambak tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi.

Karenanya, Bupati Fawait mengaku bila kondisi itu cukup ironi. Mengingatkan, di tengah tingginya angka kemiskinan, aktivitas ekonomi justru berjalan cukup besar, namun tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Ada kegiatan ekonomi skala besar, tapi tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Bahkan banyak yang tidak berizin. Ini yang akan kita evaluasi bersama,” tegasnya.

Baca juga :

Gus Fawait menekankan, bahwa setiap kegiatan usaha di wilayah Jember harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk dari sisi legalitas dan kepatuhan terhadap aturan.

Selain menyoroti persoalan tambak, Bupati Fawait juga mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi besar wilayah pesisir Selatan Jember, yang membentang dari Kecamatan Kencong hingga Ambulu. Dirinya menyebut, kawasan tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil laut hingga keindahan gugusan pulau yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata.

“Potensi wisata dan sumber daya alam di pesisir selatan sangat besar dan belum tergarap maksimal. Ini akan kita kembangkan secara bertahap,” ungkapnya.

Gus Fawait juga menjelaskan, bahwa panjang garis pantai Jember merupakan salah satu yang terpanjang di Jawa Timur. Sehingga, menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Terlebih, ketika didukung dengan pembangunan JLS, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.

Keberadaan JLS, tambahnya, akan membuka akses menuju kawasan pesisir, mempercepat distribusi hasil laut, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. “JLS akan menjadi kunci pembuka pembangunan wilayah selatan. Akses semakin mudah, ekonomi akan bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Jember berencana membentuk tim kerja gabungan lintas instansi untuk fokus menangani persoalan sekaligus mengembangkan potensi wilayah pesisir. Tim ini, akan bekerja menyusun strategi terpadu dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Termasuk, kerja sama dengan TNI Angkatan Laut juga akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan wilayah perairan serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik.

“Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Potensi besar ini harus dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir pihak,” tambahnya. (rio/gie/adv)

“Ini hanya salah satu dari banyaknya titik yang terdampak luapan air yang luar biasa tinggi. Saya berempati dan bersimpati kepada Mas Bupati yang baru balik dari Magelang, guna harus langsung menindaklanjuti permasalahan ini. Untuk itu, kami akan segera mengirim Bronjong,” kata Wagub Emil Dardak, saat meninjau langsung lokasi Dam Siguo, Desa Tambak Ukir.

Dam ini, sambung Wagub Emil, adalah bangunan air yang sangat vital untuk mengairi ratusan hektar sawah warga Desa Tambak Ukir dan Kendit. “Atas kreatifitas dan gotong-royong warga, membangun saluran menggunakan drum-drum yang dilas jadi satu, sehingga air bisa dialirkan ke Kendit,” tambah Wagub Emil.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, karena telah membantu alat berat dan BBM-nya untuk memperbaiki bantaran sungai dan Dam agar tidak rusak lagi diterjang banjir. “Kita siapkan Bronjong serta akan kami siapkan 2 ribu kantong pasir atau sand bag untuk titik-titik yang lain, agar segera diperbaiki. Yang di sini akan kami kirimkan kawat Bronjong, untuk batunya, warga akan kolektif mencari sendiri,” jelas Emil Dardak.

Baca juga :

Selain itu, untuk jembatan dan rumah warga yang rusak, lanjut Emil, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Situbondo terkait skema pemberian bantuannya. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan Mas Rio Bupati Situbondo, tentunya Mas Bupati juga memahami kekuatan fiskal kita,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan akan terus berupaya secara maksimal dalam penanganan pasca bencana ini. “Saya telah berkoordinasi dengan semua OPD dan Provinsi untuk bagaimana secepatnya melakukan perbaikan pasca banjir,” kata Bupati Yusuf Rio.

Menurut Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, pemerintah daerah terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BNPB, pemerintah provinsi dan pusat, untuk penanganan pasca bencana. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan takut terjadi banjir susulan.

“Doakan semoga semuanya lancar dan masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa ada rasa was-was,” imbuh Bupati Muda Situbondo ini. (her/gie)

Dalam aksinya itu, warga menuntut penghentian sementara operasional tambak udang di wilayah tersebut hingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dibangun dan perizinan tambak terpenuhi. Tuntutan ini muncul, setelah mereka merasa lingkungan tempat tinggal mereka tercemar dan kesehatan warga mulai terdampak akibat limbah yang mengalir langsung ke sungai tanpa pengolahan.

Koordinator Aksi Damai, Hanung Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah serius untuk mengatasi persoalan limbah tambak udang. “Kami sudah bertahun-tahun merasakan bau busuk ini, tapi tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Kami menuntut agar tambak ini dihentikan sementara sampai IPAL terpasang dan perizinannya lengkap,” ujarnya, Kamis (10/10/2024) tadi.

Selain itu, dampaknya dari limbah tersebut, membuat aliran sungai air payau di bibir pantai menjadi keruh dan berbau. Kemudian warga dan nelayan , juga sering mengeluhkan gatal bila terkena air itu. Pencemaran ini, juga menyebabkan biota seperti Kepiting, Sidat dan beberapa jenis biota yang lain sulit dijumpai. Tangkapan ikan juga semakin jauh, karena ikan semakin menjauh akibat pencemaran.

“Belum lagi saat ini sudah mulai musim penghujan. Ditakutkan sungai meluap atau terjadi banjir, sehingga mengakibatkan pencemaran semakin meluas dan mengganggu kesehatan warga,” imbuh Hanung.

Baca juga :

Dalam aksi itu, warga juga menyebut bahwa salah satu pengusaha tambak udang di daerah tersebut, juga sudah memiliki memiliki izin. Hanya saja, untuk pengelolaan limbahnya tidak memadai. Selain itu, ada juga yang tidak memiliki izin namun sudah beroperasi. Situasi ini, pun memicu perdebatan sengit antara warga dan pemerintah daerah yang hadir di lokasi aksi.

Pjs Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati, menanggapi keluhan warga mengatakan bahwa pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk memverifikasi masalah ini. “Kami berjanji, dalam waktu seminggu ke depan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambak. Kami akan memastikan apakah pengelolaan limbah sudah sesuai aturan atau tidak,” katanya.

Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek beserta jajaran, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, menanggapi soal perizinan tambak, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jatim ini menyampaikan untuk kondisi perizinan sendiri dari lima usaha tambak di Munjungan, dari angka itu ada empat sudah berizin dan yang satunya sudah berproses. “Untuk yang sudah berizin, tentu saja kita perhatikan IPALnya. Langkah terdekat kita langsung ke lapangan. Dan dalam kurun waktu yang kita sepakati tadi, kita akan melakukan satu keputusan. Untuk satu yang belum berizin tadi, kita akan menutup usahanya. Sedangkan untuk yang berizin tadi, kita beri waktu untuk seminggu ini dan kemudian menutup usahanya,” papar Pjs Bupati Trenggalek.

Perlu diketahui, aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap lambatnya respon pemerintah daerah terkait persoalan limbah tambak udang yang sudah berlarut-larut. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas demi menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan di Kecamatan Munjungan. (mil/sit)

Kanit Reskrim Polsek Kraksaan, Ipda Dj Setyowadi, mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari adanya laporan terkait kasus pencurian sebuah dinamo kincir air dan kabel di Tambak Udang PT PCN III, Rabu (20/03/2024) lalu. “Mulanya kami mendapat laporan telah terjadi pencurian dinamo dan kabel, yang digunakan untuk perawatan udang di tambak,” katanya Rabu (27/03/2024) tadi.

Dari hasil penyelidikan, pihaknya mendapatkan informasi hingga berhasil mengamankan tersangka, Sabtu (23/03/2024) sekitar pukul 14.00. Saat diamankan oleh petugas, tersangka tidak melakukan perlawanan.

Baca juga :

“Tersangka kami amankan di rumahnya. Dalam pemeriksaan, tersangka kooperatif dan tidak melakukan perlawanan,” ucapnya.

Dari penangkapan itu, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu dinamo kincir air warna biru dan kabel listrik warna hitam. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.

“Intinya, yang dilakukan oleh tersangka ini sangat berakibat fatal dan menimbulkan kerugian ratusan juta. Artinya, itu termasuk kepada pemberatan, dengan ancaman 5 tahun penjara,” tambahnya. (nun/pix/gie)