Aksi ini, merupakan sebuah kekecewaan MPR MR pada Pemkab Sumenep. Sebab, mereka menilai Pemkab Sumenep hingga saat ini belum ada itikad baik untuk menertibkan Galian C ilegal. “Janji hanya sekedar janji saja, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami sangat kecewa kepada Bupati Sumenep,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, M Faizi.

Menurut Faizi, sebelumnya pada audiensi tersebut Pemkab berjanji akan melakukan penertiban Galian C ilegal sebagaimana di Dusun Pregi, Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Sumenep. Pemkab saat itu, berjanji akan mendatangi satu persatu lokasi dan menertibkannya dengan memasang baner himbauan untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut hingga izin penambangan dimilikinya. Tetapi, sampai hari ini janji itu belum juga dilaksanakan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita tidak serta merta menggelar aksi unjuk rasa yang ke empat ini. Tetapi sebelumnya, pada Kamis (28/04/2022), kita sudah bersurat untuk melakukan audiensi dengan Bupati Sumenep, tetapi tak ada satu pun yang menemui kita,” terangnya.

Mahasiswa INSTIKA Guluk-Guluk ini, menduga bahwa Bupati Sumenep tidak mempunyai itikad baik dalam mengurus persoalan Galian C ilegal tersebut. “Jadi hari ini tuntutan kita cukup sederhana, yaitu tunaikan janjinya untuk menertibkan Galian C ilegal. Sebagaimana dijanjikannya di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Dan aksi unjuk rasa ini adalah sebuah peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ungkapnya. (dan/gie)

“Karena pasca erupsi (APG) Semeru ada beberapa pertambangan pasir yang masih belum bisa beroperasi, apalagi ada surat dari kementerian ESDM terkait dengan penghentian pertambangan pasir sementara, maka persoalan berikutnya jalan tambang yang tidak bisa digunakan. Kemudian, muncul juga persoalan perizinan yang turun belum sempurna, tetapi itu sudah menjadi izin, yang sudah bisa beroperasi. Itulah yang mendasari kami ingin menata kembali,” ujar Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Bupati juga menjelaskan, terkait stocpile terpadu yang sudah direncanakan, perizinannya juga sudah keluar. Berdasarkan itu, pihaknya berbincang dengan DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari dan jajarannya. Untuk menyatukan persepsi bersama, bagaimana menata pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Sehingga, betul-betul membawa manfaat untuk daerah.

“Bagaimana perputaran ekonominya bisa adil dan berkeadilan bagi masyarakat. Kan ada yang ngurus izin, ternyata kalah dengan yang ilegal. Apa fungsinya negara kalau yang legal kalah dengan yang ilegal. Itu yang salah satunya dibahas. Intinya, membuat sistem tata kelola yang lebih baik,” paparnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka, mengatakan jika keberlanjutan dari kegiatan ini adalah membentuk Satgas terpadu. Sebagai penegak hukum, ada beberapa tahapan mulai dari kegiatan preemtif, preventif sampai dengan represif.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita kalau mengedepankan represif di awal tanpa adanya sosialisasi, nanti akan jadi resistensi. Tentunya dari tindakan yang berlanjut ini segera akan kita bentuk. Menyerahkan nama-nama siapa yang bertugas dalam Satgas preemtif gabungan, baik dari Polri, pemerintah daerah dalam hal ini satpol PP dan dinas terkait dari Kodim dan Kejaksaan. Kami satu wadah sinergi untuk bagaimana kegiatan dari tambang ini nantinya betul-betul bisa dikendalikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” tegasnya.

Ditanya terkait apakah pihak Polres sudah mengetahui adanya tambang ilegal yang menggunakan sedotan, Kapolres menyampaikan, jika pihaknya masih akan melakukan pemetaan.

“Jadi begini, kita melakukan pemetaan melalui undercover eliciting. Setelah diketahui, kemudian kita melakukan tahap preemtif. Karena pentahapan dari tindakan Kepolisian itu, preemtif, preventif sampai dengan represif,” ujarnya.

Ditanya penindakan hukumnya, Kapolres menegaskan, jika tugas polisi adalah melakukan preemtif, preventif dan baru represif. Setelah ada Satgas pihaknya nanti akan bergerak. “Setelah ada sosialisasi, namun jika tidak ada yang menggubris, kita akan represif. Siapapun dibelakangnya (beking) akan dilakukan penindakan sesuai aturan hukum yang ada,” ujarnya.

Rapat koordinasi dipimpin Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka, Dandim 0821, Letkol Czi Gunawan Indra, Kajari Lumajang, ER. Wiranto, SH, serta jajaran OPD Pemkab Lumajang. (adi/gie)

Akibat aktivitas dum truck, yang setiap hari keluar masuk lokasi proyek tersebut juga menjadi keluhan para pengguna jalan raya. Karena, membuat badan jalan menjadi kotor, sebab tanah liat yang menggumpal berceceran di badan jalan. Sehingga, menjadikan jalan tersebut licin dan kumuh, alias polusi jalan raya.

“Jalan Raya KH Hasyim Asyari, tepatnya di utara Universitas Ibrahimi, sekarang menjadi kumuh dan licin akibat aktifitas puluhan dum truck yang keluar masuk membawa tanah urug ke lokasi proyek. Apalagi, disaat musim hujan begini kita harus hati-hati karena jalan tersebut menjadi lebih licin,” kata seorang warga.

Sementara saat media mendatangi lokasi tambang, salah satu petugas menjelaskan, penambangan tersebut dilakukan karena membantu proses pengurukan tanah basah menjadi tanah kering milik Yayasan dan tidak dijual ke pihak lain. Serta, menggunakan satu Bego besar, yang dalam perharinya mampu melayani 60 dam truck.

“Galian ini dikelola oleh PT Pasirmas Grup Sejahtera, milik Deny. Dalam perharinya rata-rata kami melayani 60 dum Truck dan ini kami lakukan karena membantu Yayasan Ibrahimi, untuk proses pengurukan,” dalih kepala teknik tambang galian C, BR, saat ditemui Memontum.com di lokasi penambangan, Jumat (11/2/2022) siang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Karena di lahan yang kami urug saat ini akan didirikan bangunan. Sementara tanah ini, bekas tanah persawahan atau tanah basah dan kami pun tidak melayani pesanan atau pembelian dari pihak lain.

Sementara Deny, pemilik PT Parimas Grup, saat dihubungi berkali-kali oleh media, melalui sambungan telepon guna dimintai korfirmasi, yang bersangkutan tidak mau merespon.

Selain itu, Kepala Desa (Kades) Kembiritan, Sukamto, menjelaskan bahwa dirinya dipercaya oleh pemilik PT untuk menjadi fasilitator dalam acara mediasi ditempat yang sudah ditentukan. “Besok saja kumpul, bersama seluruh teman-teman media lainnya, terkait adanya tambang galian itu. Karena kebetulan saya juga dipercaya oleh Deny selaku pemilik tambang,” papar Kamto.

Dilain tempat, Camat Genteng saat ditemui diruang kerjanya guna di mintai konfirmasi menjelaskan bahwa kecamatan tidak mengetahui sama sekali. Terkait adanya aktivitas tambang, karena tidak ada konfirmasi dari pihak PT, maupun Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

“Saya tidak mengetahui tentang adanya aktifitas tambang tersebut, sebab baik dari pihak PT, maupun Pemdes setempat, belum ada koordinasi sama sekali,” tegas Camat Genteng, Satriyo. S.Sos. (aar/sit)

Pada kegiatan konferensi pers tersebut, Kapolres Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Awan Hariono menjelaskan terkait penanganan kasus human trafficking anak dibawah umur, Polres Situbondo bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo untuk penanganan 5 orang korban yang merupakan anak dibawah umur.

“Korban ada 12 orang, 5 diantaranya anak dibawah umur. Sedangkan tersangka yang diamankan sebanyak 2 orang dan 1 dalam proses pencarian (DPO), “ terang AKBP Awan Hariono.

Sementara itu terkait tambang illegal, kata Kapolres Awan, Polres Situbondo akan terus melakukan penertiban setelah kurang lebih 1 tahun.

“Sejak bulan Mei 2018, kami sudah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada para pelaku tambang untuk melengkapi surat ijin, “katanya.

Lebih lanjut, Kapolres Awan Hariono menjelaskan, dalam kegiatan penertiban tambang ilegal sebelumnya, Polres Situbondo telah mengamankan 1 unit dam truk dan 1 unit eksavator yang penangannanya masih proses penyelidikan.

“Bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan profesional serta mengharapkan peran aktif masyarakat untuk menjaga kamtibmas dan memberikan informasi kepada Polri apabila menemukan hal-hal yang mengganggu kamtibmas, ” ujarnya. (im/oso)

Namun peristiwa yang terjadi di lokasi lahan milik Perhutani ini tidak terexpose oleh media, karena dari informasi yang telah digali memontum.com, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan dari pihak keluarga korban. Meskipun truknya hanyut serta Sopir meninggal dunia.

Korban Rokadi, yang diketahui warga Desa Jagalan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang ini, juga diprediksi sangat berani karena mengambil pasir dari lokasi tempat yang diduga tak berizin tersebut.

Pihak Polsek Pronojiwo melalui Kanit Reskrim, Ipda Wahono, saat dimintai keterangan juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun enggan memberikan komentar karena menurutnya itu ranah dari Polsek Ampelgading.

“Silahkan ikut wilayah Malang, langsung ke Ampel Gading saya gak berani komen,” katanya kepada media via WA.

Sementara itu, Kepala Desa Sidomulyo Paiman, saat dimintai keterangan seputar hal itu mengatakan dan membenarkan jika lokasi tambang pasir tersebut memang tak berizin.

“Kalau lokasinya ada di hutan. Dan itu milik Perhutani. Saya sebenarnya tidak mengetahui persis, hanya saya tahu kalau kejadian itu ada dan sudah diselesaikan oleh pihak keluarga,” jelasnya.pada Memontum.com via seluler, Jumat (8/12/2017)

Ketika ditanya lokasi tambang tersebut, Paiman juga membeberkan bahwa itu milik Bagong, yang berada di Dusun Sumberurang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur.

“Ya dulu lokasi tambang pasir itu milik Bagong, tapi sekarang saya nggak tau lagi milik siapa,” ujarnya lagi.

Dijelaskan lagi oleh Paiman kalau di wilayah Kecamatan Pronojiwo sebenarnya banyak lahan tambang pasir yang tidak berizin alias ilegal, sekitar 30 tempat tambang.

Kejadian ini awalnya diinfokan oleh warga Desa Sidomulyo, namun enggan disebut namanya di media pada tanggal 29 November 2017 beberapa waktu yang lalu.

“Sampeyan datang aja ke lokasi kejadian biar tahu peristiwanya. Dan bisa konfirmasi dengan para penambang disana,” katanya waktu itu. (adi/yan)