Menurutnya, kenaikan harga paska pertemuan antara pemerintah dengan para pengusaha tambang pasir di Gedung Panti PKK, Senin (20/2/2023) sore kemarin, tidak menjadi masalah. Kenaikan sendiri, dari sebelumnya Rp 25 ribu, menjadi Rp 35 ribu.

“Mulai Maret mendatang, harga SKAB sudah mulai diberlakukan,” ujarnya.

Ketua HPBI juga minta, agar pemerintah dalam hal ini tidak hanya bisa menaikkan harga SKAB semata. Tetapi, juga harus diimbangi dengan kinerja yang baik. “Artinya, ke depan pemerintah harus bisa menertibkan terkait pertambangan yang ada. Jangan ada lagi jual beli SKAB dan jangan ada lagi ‘permainan’ dari BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah). Lalu, jangan ada lagi penambang yang tidak ada izinnya alias ilegal. Karenanya, alhamdulillah pihak Polres Lumajang melakukan penertiban beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, penertiban dilakukan dengan baik,” tambah Bang Jamal.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Jadi, tambahnya, kenaikan itu tidak ada masalah, selama memang sudah ada penertiban-penertiban. Sehingga, tidak memunculkan hal-hal lama.

Masih menurut Bang Jamal, terkait stockpile terpadu, juga harus berjalan. Kemudian, pemerintah akan menguruskan izin untuk kawasan yang di stockpile dan Pemilik stockpile, kerja sama dengan pemilik izin tambang. “Itu yang harus dilakukan supaya legal formal,” terangnya.

Lebih jauh dirinya menyarankan, terkait stockpile yang saat ini masih belum bisa mewadahi semua pengusaha pasir yang ada. Untuk menampung itu, harus secepatnya bisa menyediakan tempat. “Hari ini itu masih kurang banyak. Jadi, jangan melakukan penindakan kalau masih belum bisa memberikan tempat,” paparnya. (adi/sit)

“Pagi ini, saya ke Kantor KPK untuk menyampaikan surat permohonan pendampingan KPK dalam pengelolaan pertambangan pasir di Lumajang,” ujar Cak Thoriq.

Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pertambangan pasir. Mulai tentang tonase truk pasir, stockpile ilegal, kerusakan jalan, jual beli SKAB, pajak daerah yang kurang optimal hingga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dampak dari pertambangan pasir.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Bupati Lumajang juga menyampaikan, bahwa saat ini Pemkab Lumajang sedang memulai mengoperasionalkan Stockpile Terpadu. Ini, meneruskan pembangunan jalan tambang yang lebih permanen dan sedang pendampingan sistem pajak daerah yang melibatkan Institut Teknologi Surabaya (ITS).

“Karena itu, perlu didampingi oleh KPK dalam menata pertambangan pasir, supaya koridor aturan hukum dan pelaksanaan aturan berjalan sesuai fungsi masing-masing. Perlu juga didampingi untuk kordinasi lintas kementrian/lembaga, terutama permasalahan kendaraan di luar tonase. Juga, proses perizinan yang harus mempertimbangkan persoalan yang ada di daerah,” katanya.

Kunjungan bupati ke KPK, diterima langsung oleh pimpinan KPK, Nurul Gufron, Direktur Korsupgas II dan Brigjend Pol Bahteiar Ujang. “Insyaallah dalam waktu dekat akan segera ada tindak lanjut untuk kordinasi dan pemetaas persoalan bersama,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Cak Thoriq juga menyampaikan, permasalahan galian C tidak hanya di Kabupaten Lumajang. Namun, hampir semua daerah kabupaten yang punya potensi galian C atau pertambangan pasir, mempunyai masalah masing-masing.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Menurutnya, adanya rekomendasi khusus tersebut, sangat dibutuhkan. Karena, saat meninjau aktivitas pertambangan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran truk yang muat pasir yang tidak ditutupi dengan terpal, dan tidak disertai dengan kelengkapan administrasi surat, terutama Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

Untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Bupati langsung melakukan koordinasi dengan Kapolres Lumajang, untuk proses hukum. Baik dari pelanggaran pertambangan ilegal yang tidak memiliki SKAB dan penyalahgunaan SKAB, seperti tidak sesuai dengan lokasi dan bahkan tidak sesuai dengan kendaraan.

“Truk pasir yang melakukan pelanggaran, ada dua belas sopir truk pasir. Karenanya, sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Pasirian,” tambahnya. (kom/adi/sit)

Saat Sidak, petugas mendapati beberapa penambang pasir tradisional yang menggunakan alat seperti cangkul. Sejumlah truk bermuatan pasir masih terlihat keluar-masuk di kawasan tambang pasir Kali Bladak aliran lahar Gunung Kelud.

Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Blitar Kota, Iptu Edy Subagyo, mengatakan bahwa kegiatan tambang pasir harus disertai izin yang lengkap. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi pidana. Untuk masyarakat, pun diimbau untuk tidak melakukan penambangan pasir ilegal dengan menggunakan alat berat. Sebagaimana yang tertuang  pada Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan penambangan liar menggunakan alat berat yang dapat merusak lingkungan. Aktivitas tambang harus berizin, agar tidak sembarangan dan lokasi tambang ditentukan oleh pemberi izin,” kata Edy Subagyo.

Di lokasi penambangan pasir liar, polisi memasang sejumlah baliho berisi imbauan kepada masyarakat. Imbauan tersebut berbunyi larangan penambangan pasir tanpa dilengkapi izin. Serta ketentuan sanksi penjara selama lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar bagi yang melanggar. (jar/gie)

Lantas, bagaimana berkas tersangka dan apakah ada tersangka lain ? Kejaksaan Negeri Lumajang, saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pihak kejaksaan hingga saat ini belum menerima berkas perkara dugaan penambangan pasir ilegal Padang Savana di Desa Pandanwangi atau karena belum P-21. Hal itu, diungkapkan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lumajang Mirzantio Erdinanda SH. MH pada memontum.com, Selasa (02/11/2021).

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG

“Jadi, sampai saat ini kami selaku jaksa penuntut umum belum menerima berkas perkara dari pihak penyidik. Jadi, kami belum bisa mengambil sikap apapun dan tidak bisa memberi petunjuk karena belum ada berkas perkara,” ungkap Mirzantio.

Sementara itu, mensikapi penetapan seorang tersangka itu, Tokoh Pemuda Lumajang, Indra Hosy, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawalan ketat dan akan menemui Kapolres Lumajang.

“Satu pelaku informasinya sudah diamankan pihak Satreskrim Polres Lumajang. Kita berharap, Bapak Kapolres memberikan support terhadap para penyidik. Sehingga, kasus tersebut bisa menjadi antensi penegakan hukum di Lumajang. Apalagi, kasus tersebut aromanya tidak hanya seorang diri dan dilakukan secara sistematis dan organisir,” terangnya.

Hosy menegaskan, Polres Lumajang harus bisa mengungkap aktor-aktor keterlibatan pihak. Karenanya, akan meminta Kapolres Lumajang untuk menyelesaikan persoalan pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Lumajang.

“Sehingga, warga negara mempunyai kesetaraan yang sama. Tidak kebal hukum, meskipun itu pejabat. Karena jika hal tersebut dibiarkan, maka akan menjadi suatu preseden buruk,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dengan penegakan hukum ini, maka pemerintah daerah bisa memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat. Sehingga, kejadian serupa tidak terulang. (adi/sit)

Memontum Lumajang – Penutupan jalan menuju ke arah penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, menuai perhatian serius Kapolsek Pasirian, Iptu Agus Sugiharto SH. Dikonfirmasi Selasa (19/10/2021) tadi, Kapolsek menjelaskan jika paska pelaksanaan penutupan, sudah tidak ada lagi aktifitas hilir mudik truk pengangkut pasir di jalan yang diklaim milik warga tersebut. 

“Hasil cek lokasi, jalan posisi tetap tertutup. Aktivitas truk pasir (pengakut, red) nihil,” tegasnya.

Mensikapi penutupan jalan tersebut, pihaknya mengimbau agar para sopir truk pengangkut pasir yang biasa melakukan aktifitas, untuk mengalihkan jalur. Atau, tidak melewati jalan yang sudah diklaim dan terpasang banner larangan. 

“Himbauan kami, kepada para sopir truk pasir, bisa mengalihkan jalur di pengambilan pasir di luar jalur (lintas pasir),” tegas Kapolsek.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jalur angkutan pertambangan pasir di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, pada Minggu (17/10/2021) siang, dilakukan penutupan oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan di jalur pertambangan tersebut. Penutupan tersebut, dilakukan pemilik lahan dengan didampinhi lima kuasanya, masing-masing Dwi Wismo Wardono, SH., MH, Indra Host Efendhy, SH., MH. Lubboyk Dayrobbie, SH. Abd Kasim, SH dan Moh Shodik, SH. (adi/sit)

Baru-baru ini, petugas kepolisian telah melakukan razia penambangan pasir yang diduga illegal di Padang Savana Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Dalam razia itu, pihak kepolisian setempat atau Polsek Tempeh, berhasil mengamankan empat unit truk dari lokasi.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

“Di wilayah Tempeh (Kecamatan, red) atau Desa Pandanwangi, dua hari yang lalu kita berhasil mengamankan empat unit truk. Saat diamankan, truk dalam keadaan belum mengangkut pasir,” tegas Kapolsek Tempeh, Iptu Lugito, kepada memontum.com, Jumat (10/09) tadi di Mapolsek Tempeh

Kapolsek menambahkan, bahwa razia atau patroli yang dilakukan pihaknya, merupakan perintah langsung dari Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno. Saat mengamankan truk, beredar selentingan kabar ada dugaan oknum DPRD Kabupaten Lumajang, yang terlibat dalam penambangan ilegal di wilayah itu.

“Ini masih akan dilakukan pendalaman, terkait benar tidaknya informasi tersebut. Jadi, informasinya seperti itu. Tetapi kami perlu gali dahulu, apakah benar atau tidak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolsek mengatakan, dari razia atau patroli itu, untuk penanganan lanjutan dilimpahkan ke Polres Lumajang. Sehingga, untuk konfirmasi lebih rinci, bisa langsung ke Mapolres Lumajang.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Fajar Bangkit Sutomo, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, sementara belum memberikan respon. Termasuk, mengenai rencana pengembangan adanya dugaan orang yang terlibat dari penambangan pasir. (adi/sit)

Akibatnya, sang pemilik lahan yaitu Arsyad Subekti, melalui kuasa hukumnya Dwi Wismo Wardono SH MH, pun melayangkan surat somasi kepada Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) H Moh Sofyanto.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

Kepada memontum.com, Dwi Wismo mengaku jika tanah milik kliennya yang terletak di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, sepanjang 9 kilometer telah dipergunakan untuk akses jalan tambang oleh APRI, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik lahan.

“Faktanya, jalan tambang tersebut melewati tanah klien kami yang berlokasi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Pemakaian itu, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan sudah dipergunakan sudah hampir 1 tahun,” katanya.

Dijelaskan Dwi Wismo, terkait hal tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat somasi kepada Ketua APRI. Pertama, pada pekan lalu dan belum direspon, sehingga dilayangkan surat somasi yang ke dua. Saat ini, surat somasi tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan

“Kita sudah mengirimkan surat somasi pertama. Lalu, sekarang yang kedua karena hingga saat ini belum ada respon dari pihak APRI,” ujarnya.

Lebih lanjut Dwi menjelaskan, bahwa pihaknya tidak menutup ruang koordinasi guna mencari titik temu atas persoalan yang ada. Karenanya, dirinya berharap pihak APRI dalam hal ini kooperatif.

“Kita berharap ada titik temu atas persoalan tersebut. Karena jika tidak ada kata sepakat, kita akan menempuh jalur hukum atas dasar somasi itu. Jangan sampai, iktikad baik ini diabaikan. Karena, klien kami juga bisa saja menutup akses jalan tambang tersebut, karena merupakan pemilik lahan yang sah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), H Moh. Sofyanto, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait dugaan penyerobotan lahan yang dipergunakan untuk akses jalan tambang, belum memberikan jawaban. Sementara pesan via WhatsApp juga belum dijawab. (adi/sit)

Hal itu, disampaikan Ketua Komisioner Forum Panggung Rakyat Lumajang (FPR), Dwi Wismo Wardono SH MH, yang mengaku sangat prihatin dengan kondisi carut-marutnya pertambangan pasir di Lumajang. Apalagi, dirinya menilai bahwa kondisi itu sampai sekarang, masih belum menemukan solusi yang terbaik.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026

“Pemerintah daerah tidak boleh meremehkan hal ini. Sebaliknya, kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian dan penanganan. Karena jika kondisi ini terus-terusan dibiarkan, maka bisa berpotensi menimbulkan konflik horisontal,” tegasnya pada memontum.com, Sabtu (26/06) tadi.

Dijelaskan Dwi Wismo, dari pengamatan FPR, ada beberapa hal yang melatar-belakangi munculnya konflik yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Diantaranya, seperti maraknya pungutan liar (Pungli), kerusakan jalan dan status peredaran Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang masih terjadi polemik.

“Menjamurnya Portal liar di jalan umum, dengan dalih tertentu, apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Hal ini, tentu bertentangan dengan undang-undang. Sebab, dalam aktivitas apa pun, semua harus memiliki payung hukum yang jelas. Contohnya, saat kita lakukan pengecekan lapangan, ditemukan penarikan atau pungutan hingga Rp 50 ribu, yang harus dibayar oleh sopir di salah satu portal Wilayah Candipuro. Padahal, menurut info dari sopir, dalam satu hari itu bisa ratusan truk yang lewat dan itu memberatkan,” ungkapnya.

Masih menurut Dwi Wismo, praktek yang mengarah ke Pungli itu, yang selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Terbukti, praktek-praktek tersebut sudah berlangsung cukup lama di Kabupaten Lumajang.

“Kita berharap, Pungli seperti temuan itu, bisa segera dicarikan solusi. Karena bagaimana pun, dasar pungutan tidak ada dan bisa mengarah ke aksi premanisme. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum atau Tim saber Pungli Lumajang, harus sigap dalam menyikapi permasalahan tersebut sesuai kewenangan,” ujarnya.

Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan selanjutnya, adalah kerusakan jalan. Dirinya melihat, banyaknya jalan rusak akibat armada pasir. “Ini pengawasannya bagaimana, harusnya pemerintah memikirkan hal itu dan itu harus ditertibkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, SKAB yang sampai saat ini masih memicu polemik, juga perlu dipertegas dengan penerapan aturan yang jelas. Sebab, yang terjadi di lapangan seakan tidak terkontrol dan terkesan terjadi ‘permainan’.

“Peredaran SKAB yang liar, harus diteliti, harus dilakukan penindakan. Karena SKAB itu hanya bisa dikeluarkan oleh penambang legal. Sehingga, tidak terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang sopir truk pasir ketika diminta keterangan, mengatakan jika selama ini mereka terpaksa membayar portal-portal, meski pun sebenarnya merasa keberatan. Karena, apa yang dilakukan tidak terlepas dari alasan keamanan.

“Ya kita bayar mas, karena saya tidak ingin ruwet,” tutur Sopir yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya juga berharap, kepada pemerintah untuk bisa menghilangkan tarikan-tarikan (Portal) yang membebani sopir truk pasir di Kabupaten Lumajang. Karena, secara tidak langsung hal itu mengurangi pendapatannya sopir. “Akibat adanya tarikan-tarikan itu, pendapatan pastinya berkurang,” paparnya.

Pantauan memontum.com dari banyaknya informasi dan fakta di lapangan, ditemukan cukup banyak portal tarikan untuk truk pasir. Sementara nilainya, memiliki variasi berbeda-beda. Informasi dari sopir, jalur pertambangan di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasirian, ada beberapa titik. Seperti, Gladak perak, Kampung renteng , Kebon deli, Sumber kajar, Jugosari, Danurojo hingga Bago.

Belum lagi, di beberapa titik lain, sebagaimana laporan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, di mana ada tujuh kecamatan yang memiliki lokasi pertambangan. Yakni, mulai Kecamatan Sumbersuko, Pasrujambe, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari. (adi/sit)