Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, menyebutkan bahwa jumlah lulusan SD/MI tahun ini mencapai 13.792 siswa. Sementara, daya tampung SMP negeri hanya tersedia 7.360 kursi. Sehingga, siswa yang tidak dapat tertampung di sekolah negeri, menurutnya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta maupun pondok pesantren.

“Berarti sekitar 6.000 sekian siswa memang tidak bisa kita tampung di SMP negeri. Mereka bisa melanjutkan ke sekolah swasta atau pondok,” jelas Adhim, Rabu (20/05/2026) tadi.

Kondisi serupa, juga terjadi pada jenjang sebelumnya. Berdasarkan data Dapodik, jumlah lulusan TK, RA dan BA di Kota Malang mencapai 12.947 anak. Namun pagu penerimaan SD negeri hanya 8.568 kursi.

“Artinya sekitar 4.000 anak kemungkinan melanjutkan ke sekolah swasta,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, ketimpangan tersebut bukan fenomena baru. Setiap tahun, jumlah lulusan memang selalu lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri.

“Kalau dibanding tahun lalu mirip. Bahkan tahun kemarin lulusan SD/MI sempat sekitar 14 ribu siswa,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi agar orang tua tidak kebingungan saat mendaftar, Disdikbud Kota Malang menyiapkan informasi sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung melalui laman resmi SPMB 2026/2027. Nantinya, masyarakat tidak hanya melihat sisa kuota sekolah, tetapi juga informasi biaya pendidikan hingga karakteristik masing-masing sekolah.

“Kita tampilkan pagunya berapa, SPP-nya, uang bangunan, sampai kekhasan sekolah seperti ekstrakurikuler dan penguatan karakter,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sekolah swasta di Kota Malang kini semakin kompetitif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, sejumlah sekolah swasta favorit disebut sudah penuh sejak awal masa penerimaan.

“Itu menunjukkan kepedulian masyarakat Kota Malang terhadap pendidikan sangat tinggi. Berapapun biaya yang dikeluarkan, yang penting kualitasnya baik,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

Dalam pertemuan ini, para pedagang dan paguyuban menyampaikan banyak hal kepada bupati. Terutama, mengenai keinginan para pedagang agar ada pembangunan pasar kembali.

“Mumpung ada Mas Bupati. Jadi sekalian Curhat semoga pasar ini dibangun kembali,” kata salah seorang pedagang, Choirul.

Kepala Paguyuban Pedagang, Dudung, menyampaikan bahwa sejak 2016 belum ada pembangunan di Pasar Tradisional Gondanglegi. Pedagang meminta, agar Pemda melakukan renovasi agar para pedagang bisa kembali berjualan seperti dahulu.

“Sudah 10 tahun Pasar Gondanglegi ditinggalkan Pemda dan pedagang ikhtiar tetap berjualan meskipun dalam keadaan tidak layak,” ujarnya.

Baca juga :

Salah seorang pedagang ayam potong, Nurul dan pedagang lain, hanya minta kesejahteraan rakyat kecil yang ada di pasar tradisional. Dimana nantinya, transaksi jual beli tetap berjalan.

“Kalau pasar kembali bersih dan layak untuk jual beli, kemungkinan besar pembeli kembali ramai dan pedagang bisa sejahtera,” ungkap Nurul.

Seusai menerima uneg-uneg pedagang, Bupati Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terlebih dahulu akan melakukan pengkajian serta analisis. Tujuannya, adalah tidak lain untuk menentukan langkah ke depan untuk kelanjutan ex Pasar Gondanglegi.

“Kita kaji dan analisa dahulu. Mau diapakan eks Pasar Gondanglegi ini. Kalau bicara pembangunan, kita belum sampai di situ,” tegasnya.

Kepada para pedagang, Bupati Rusdi mempersilahkan untuk tetap beraktivitas seperti biasa. “Yang terpenting tetap tertib dan ikut menjaga keamanan dan keselamatan warga yang akan berbelanja menuju pasar tetap terjaga. Karena di sini jalur cepat, jadi yang terpenting juga lalu lintas di depan pasar tidak terganggu dan masyarakat. Para pedagang semuanya boleh berdagang seperti biasanya,” tambahnya. (kom/pas/gie)

“Kami ingin mengajak semua untuk makan bersama dengan semua ojek online di Kota Malang. Sambil sarapan, kita bisa berdiskusi secara tidak formal. Alhamdulillah, banyak hal yang bisa dibicarakan dan sejumlah keluhan ojol juga bisa langsung diatasi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan para pengemudi. Salah satunya, terkait Terminal Arjosari.

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, bahwa pengelolaan terminal itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian. “Tetapi tadi sudah saya sampaikan juga, bahwa sudah meminta Dinas Perhubungan Kota Malang berkoordinasi agar tidak ada pungutan masuk bagi Ojol yang hanya sekadar melintas atau menjemput penumpang,” tambahnya.

Para Ojol, menurutnya juga menekankan pentingnya menjaga Kota Malang agar tetap aman dan kondusif. Karena dengan adanya insiden yang menimbulkan keresahan masyarakat, berimbas langsung pada mata pencaharian Ojol.

Baca juga :

“Mereka ingin Kota Malang tetap damai dan nyaman. Kalau kota aman, mereka juga bisa bekerja tanpa rasa takut,” kata Wali Kota Wahyu.

Di akhir, dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah hadir bersama jajaran Forkopimda untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Kota Malang. “Kami pastikan Malang aman. Ojol bisa bekerja seperti biasa, tanpa rasa takut,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan ojol, Diah, mengungkapkan apresiasinya atas forum silaturahmi tersebut. Menurutnya, komunitas Ojol Malang Raya selama ini solid menjaga kondusivitas. “Kemarin kami hanya doa bersama di Simpang Balapan dan tidak ada demo atau kerusakan. Kami menghargai Malang ini damai, tetap jogo Malang agar kondusif,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga berharap kepada pemerintah, agar memberikan perhatian lebih pada keluarga korban Affan, salah satu Ojol yang terkena musibah di Jakarta. Termasuk fasilitasi pendidikan dan lapangan pekerjaan.

“Kalau bisa proses hukum tetap lanjut, jangan sampai seperti kasus Kanjuruhan yang terkesan tidak ada tindak lanjut,” imbuh Diah. (rsy/sit)

Dalam pertemuan itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan perwakilan Ojol. Diantaranya, tentang BPJS Ketenagakerjaan Driver Ojol, pelatihan kepada keluarga driver yang dapat mendongkrak perekonomian, bantuan sosial (Bansos) serta regulasi transportasi online untuk aplikator nakal.

Di pertemuan itu, perwakilan Ojol juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Jember bisa memfasilitasi berangkat ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia di Jakarta.

Sementara merespon permintaan itu, Bupati Fawait langsung akan segera memfasilitasi perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta. “Untuk tuntutan dan permintaan dari para perwakilan driver Ojol, saya Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember akan segera menindak lanjuti. Tetapi semua harus bersabar, karena ini perlu proses,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Bupati Jember menambahkan, bahwa driver Ojol ini juga berkontribusi dalam perputaran ekonomi Jember. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memaksimalkan apa yang diharapkan oleh seluruh driver Ojol Jember.

Hal serupa juga disampaikan Wabup Jember. Bahkan, dirinya berharap apa yang menjadi tuntutan bisa terealisasi.

“Tentunya, harapan yang disampaikan juga menjadi harapan kami dalam memikul amanah untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Wabup Djoko Susanto.

Setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan driver Ojol, Wabup Djoko juga menghampiri perwakilan aksi massa di Depan Pemkab Jember. Wabup Djoko mengatakan, bahwa pihaknya sudah menugaskan kepada asisten dan jajaran terkait untuk membentuk tim kecil dan melibatkan perwakilan driver Ojol serta aplikator agar masalah yang sedang terjadi cepet terselesaikan. (kom/rio/sit)

Melalui inovasi ini, diharapkan menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjawab harapan masyarakat, yang semakin menginginkan layanan yang cepat, responsif dan solutif di era digital yang semakin berkembang. Sambat Bunda sendiri, merupakan sebuah layanan pengaduan publik berbasis teknologi Artificial Intelegence (AI). Sehingga, masyarakat nantinya akan dapat menyampaikan keluhan, aspirasi dan masukan terhadap pelayanan yang mereka terima.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa platform Sambat Bunda merupakan pengaduan pelayanan yang mengarah secara langsung ke instansi yang dituju, bahkan dipastikan akan menjawab pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dengan waktu yang singkat. “Semua sambat. Semua hal, yang biasanya masyarakat sambat lewat WhatsApp (WA) saya. Nah, sekarangkan sudah ada salurannya. Tapi, masyarakat yang mau tetap WA saya, juga tidak apa-apa. Sambil lalu saya arahkan ke Aplikasi Sambat Bunda,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Nantinya, ujarnya, pekerjaan yang bersifat teknis administrasi dan pengolahan data yang sebelumnya manual, dapat beralih dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga, nanti lebih efisien dan mempersingkat waktu.

Baca juga :

Disamping itu, jika keluhan yang disampaikan oleh masyarakat lewat platform Sambat Bunda ringan, nantinya bisa dijawab langsung oleh AI tersebut. “Tapi kalau pertanyaannya tentang kasus, maka AI akan menjawab pertanyaannya dan akan diteruskan ke OPD yang bersangkutan,” jelasnya.

Selanjutnya, dirinya juga menegaskan bahwa melalui birokrasi, pemerintah dituntut hadir untuk memberi layanan terbaik dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pelayanan. “Ya minimal paling lambat 4 jam untuk menjawab keluhan masyarakat, kalau gak dijawab, pada hari itu juga saya akan menegurnya,” tegasnya.

Bunda Indah juga menekankan, bahwa inovasi tersebut bukan hanya sekedar formalitas teknologi semata, tetapi bagian dari komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang lebih baik lagi. Untuk itu, dirinya meminta kepada setiap OPD harus benar-benar serius dalam mendukung dan mengimplementasikan layanan di unit kerja masing-masing.

“Mari kita manfaatkan teknologi ini sebaik mungkin, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Lumajang yang lebih baik, maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa sejumlah Pokir tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). “Pokir ini hasil aspirasi anggota DPRD saat reses di Dapilnya masing-masing. Jadi, 1.241 Pokir yang masuk itu murni usulan dari masyarakat. Namun karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab, tentunya nanti dari jumlah Pokir 1.241, akan diselektif kembali karena tidak mungkin semua akan terakomodir,” ungkapnya, Jumat (07/03/2025) tadi.

Dikatakan Politisi PDI-Perjuangan ini, bahwa usulan tersebut merupakan gambaran program untuk pemerintah daerah. Nantinya, Pokir itu akan dibawa ke forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Usulan-usulan tersebut nantinya akan disinkronkan dengan RKPD. Nanti yang masuk dan sesuai tema skala prioritas, ya itu yang nantinya diterima. Kalau memang masuk skala prioritas, maka akan terakomodir. Tetapi pemanfaatan anggaran Pokir nantinya, itu tidak boleh melebihi 10 persen dari Penghasilan Asli Daerah (PAD),” jelas Doding.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, inti dari usulan yang akan terakomodir tetap mengacu pada skala prioritas. Misalnya, usulan terkait kerusakan jalan yang rusak berat.

“Kita tidak melihat siapa yang mengusulkan. Namun, fokusnya pada skala prioritas dan sesuai dengan RKPD dan RPJMD,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pemerataannya, sambung Doding, tentu akan menyeluruh di wilayah sesuai dengan skema-skema skala prioritasnya bupati. Pada intinya, pemerataan wilayah itu ada baik di tingkat kecamatan atau desa.

Masih menurut Doding, bahwa jumlah usulan yang begitu banyak tidak bisa direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Selain karena keterbatasan anggaran daerah, efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah kehilangan Rp 45 miliar di tahun ini.

“Meski tidak ada batasan jumlah Pokir yang diajukan, tapi kebutuhan anggaran untuk merealisasikannya dibatasi maksimal 10 persen dari PAD. Jadi kita berharap masyarakat mau bersabar menunggu realisasi Pokir yang diusulkan,” tambahnya. (mil/gie)

Dalam sambutannya, Hardi Kusuma menekankan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dijelaskannya, bahwa reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga terkait berbagai isu pembangunan dan permasalahan yang dihadapi.

“Pembangunan yang efektif harus melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan keluhan warga agar dapat diperjuangkan di DPRD,” kata Hardi Kusuma.

Dalam reses ini, juga dilakukan sesi tanya jawab. Warga menyampaikan berbagai permasalahan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak, keterbatasan layanan kesehatan, hingga kebutuhan peningkatan sektor pertanian.

Baca juga :

“Kami berharap, perbaikan jalan desa segera direalisasikan karena kondisinya sudah rusak parah dan menyulitkan aktivitas warga. Terutama, bagi petani yang harus mengangkut hasil panen,” ujar salah satu warga, Ahmad.

Menanggapi hal tersebut, Hardi Kusuma berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dirinya juga menyoroti, pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami akan mengawal aspirasi ini di tingkat DPRD dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Acara reses sendiri, ditutup dengan diskusi lebih lanjut antara warga dan para pemangku kepentingan setempat guna merumuskan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (kom/adi/gie)

Hadir dalam Rembug Disabilitas kali ini, diantaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonessia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat. Termasuk, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcyle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa aspirasi dari difabel sangat penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif. “Kami ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas. Karena itu penting untuk mendengar langsung aspirasi rekan-rekan agar kebijakan dan program yang nantinya dirancang benar-benar tepat dan bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan,” kata Bupati Ipuk.

Beberapa masukan tersampaikan dalam forum tersebut. Seperti, usulan perlu dibangunnya fasilitas olah raga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra dan fasilitas Juru Bicara Isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.

Baca juga :

Di bidang kesehatan ada usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa insyarat bagi Nakes dan pelatihan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk kader Posyandu. Pada bidang ekonomi, usulan yang datang mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran.

Seperti yang disampaikan oleh Wasis, penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki usaha pembuatan makanan ringan. Wasis memberdayakan teman-teman disabilitas sebanyak 20 orang sebagai tim produksinya. Makanan yang diproduksinya adalah camilan kekinian basreng. Selama ini Wasis mengirim bangsreng yang diproduksinya ke pihak ketiga.

“Kami belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT dan sertifikat halal. Kami mohon pendampingan untuk mengurus keperluan tersebut. Karena kalau sudah lengkap legalitasnya ingin mengembangkan usaha juga dengan berjualan langsung ke konsumen,” kata Wasis.

Pada kesempatan itu, Bupati Ipuk langsung memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas Produk Wasih. Dirinya juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti  semua usulan yang ada.

“Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk ditindakanjuti,” kata Ipuk. (kom/bwi/gie)

Pria yang kerap disapa Dwicky ini, merupakan salah satu anggota dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Malang. Dirinya sendiri juga masih menempuh pendidikan di salah satu Universitas Kota Malang.

“Bangga pasti, tapi saya tidak terlalu euforia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa perwakilan generasi muda di DPRD. Seperti Mas Gagah, Mas Rendy, dan Mas Rimzah, yang juga seumuran saya saat menjabat,” kata Dwicky.

Baca juga :

Sebagai wakil dari generasi Z, Dwicky berharap dapat langsung klop dengan para anggota dewan yang lebih senior. Dirinya juga menyadari banyak agenda penting yang harus segera diselesaikan, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2025 setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Menjadi anggota DPRD ini memang impian saya. Sekarang ini, Gen-Z saya kira sudah banyak yang melek dan bahkan maju langsung dalam dunia politik. Karena itu memang menjadikan warna baru di dunia perpolitikan Indonesia,” ujarnya.

Dwicky berharap, dengan duduk di jajaran legislatif, nantinya dapat mendorong ekonomi kreatif hingga perkembangan pembangunan di Kota Malang yang membawa semangat anak muda. “Dengan semangat dan visi yang segar, saya siap memperjuangkan kepentingan generasi muda dan masyarakat luas di DPRD Kota Malang,” tambahnya.

Menanggapi tantangan biaya tinggi dalam berpolitik, Dwicky tetap optimis dan menegaskan bahwa suara masyarakat tidak mudah dibeli. “Biaya pasti ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membawa aspirasi masyarakat dan turun langsung ke lapangan,” imbuh Dwicky. (rsy/sit)