Program-program itu sendiri, meliputi seperti pupuk, sehingga membuat petani bahagia karena telah direalisasikan dengan pemberian tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025. Begitu pula dengan program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri 98,72 persen di 2025.

Bidang kesehatan ini, pun diperluas dengan program peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan Rumah Sakit di kawasan Aerotropolis. Sampai penghujung 2025, Pemkab Kediri telah berhasil menambah enam Puskesmas rawat inap dan hingga Februari ini tercatat sudah terdapat 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri.

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, melihat dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, berat untuk membangun rumah sakit yang memerlukan anggaran besar. Adapun strategi yang dilakukan, yakni mencoba membangun kerjasama dengan swasta.

“Yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan beberapa rumah sakit dan ada tiga rumah sakit,” katanya, Jumat (20/02/2026) tadi.

Program prioritas lain yang telah direalisasikan, yakni insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama. Untuk guru ngaji dan agama, penerima manfaat bisyaroh di tahun 2025 bahkan mencapai 9.500 orang dan tahun 2026 direncanakan bertambah menjadi 12.000 orang.

Baca juga :

Bidang pendidikan ini, juga termasuk program beasiswa Kediri Berbudaya Rp 30 miliar pertahun. Kemudian, program bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, ponpes, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, program pemberian insentif untuk kader seperti posyandu dan KB, peningkatan insentif RT/RW, Halo Masbup 2.0, Gercep Sahaja administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejahtera juga telah direalisasikan di 2025. Dalam pemerintahannya, Mas Dhito juga berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah sebelumnya berhasil merevitalisasi Pasar Wates, awal periode kedua Mas Dhito melakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih.

Program lain yang secara bertahap mulai dijalankan, yakni 30 ribu lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2025, dimulai dengan 6 ribu lebih lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang akan terus dilanjutkan tahun berikutnya.

Di sektor pariwisata, Mas Dhito juga mulai melakukan pengembangan wisata dengan gebrakan membuka wisata Ubalan di akhir tahun 2025 dan tahun 2026, ini melanjutkan pembangunan akses jalan ke wisata Gunung Kelud. “Kelud di tahun 2026, ini saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah. Kemudian yang kedua (terkait), safetynya,” ungkap Mas Dhito.

Bidang infrastruktur yang menjadi bagian program prioritasnya, menurut Mas Dhito, saat ini keluhan masyarakat banyak pada jalan, terutama jalan desa. Adapun skema untuk pembangunan jalan desa, yakni dengan pemberian BKK dimana pengerjaannya dilakukan desa. Hanya saja, untuk saat ini belum memungkinkan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. (pan/sit)

“Tujuan dari Musrenbang kecamatan ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat, merumuskan rencana kegiatan pembangunan, membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan. Termasuk, menjamin pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, saya hadir langsung untuk menyaksikan proses Musrembang ini,” kata Wabup Ulfiyah.

Manfaat pelaksanaan Musrenbang ini, lanjut Wabup Situbondo, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan wilayah, memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Termasuk, menyerap aspirasi desa untuk meningkatkan pembangunan hingga menjadi tempat memusyawarahkan rencana pembangunan hingga jangka panjang.

Baca juga :

“Tahapan Musrenbang ini merupakan tahapan perencanaan pembangunan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang harus melibatkan berbagai unsur tokoh masyarakat, organisasi agama, ormas dan pihak-pihak terkait lain,” jelas Mbak Ulfi-sapaan Wabup Situbondo.

Tidak hanya itu yang disampaikan Wabup pasangan Bupati Rio itu, namun dirinya juga menegaskan kepada leading sektor kegiatan Musrembang, agar pelaksanaan yang dilakukan tidak hanya semacam rutinitas tahunan. Namun, harus mampu berinovasi dan merumuskan program-program sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes) atau usulan masyarakat tingkat paling bawah.

“Harapan saya, Musembang kecamatan ini berlangsung dengan baik dan sesuai dengan usulan atau perencanaan yang telah disepakati bersama. Sehingga, nantinya masyarakat benar-benar merasakan dampak dari pembangunan daerah. Selain itu, saya juga meminta kepada tokoh-tokoh yang hadir dalam Musrembang, untuk terus mengkawal proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo tercinta ini,” papar Mbak Ulfi. (her/sit)

Komisioner Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Moh Ariful Anam, menuturkan bahwa meskipun masih dalam masa transisi kepemimpinan dan adaptasi tugas-tugasnya di Bawaslu, yakni tugas utama pengawasan oleh Bawaslu tetap dijalankan oleh jajaran. “Sejak dilantik tanggal 19 Agustus kemarin hingga saat ini, bahkan dua minggu ini kami masih dalam masa-masa orientasi tugas atau penyesuaian. Masih banyak bimbingan teknis, rapat kerja nasional (Rakernas), rapat koordinasi (Rakor) masing-masing divisi di beberapa daerah,” katanya, Senin (28/08/2023) tadi.

Moh Ariful Anam menyampaikan, dalam hal tugas-tugas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk tersebut khususnya di Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, saat ini merupakan tahap pengawasan terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. “Hari ini adalah hari terakhir tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait DCS. Setelah itu nanti ada kegiatan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT),” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya menyampaikan, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang diembannya dalam Bawaslu Kabupaten Nganjuk lebih intens dalam pengawasan terhadap potensi adanya sengketa pada proses penyusunan DCT dan kampanye. “Pada saat penyusunan DCT, potensi sengketa antara calon peserta Pemilu dengan KPU. Dan pada saat kampanye, biasanya sering terjadi gesekan, perselisihan dan sengketa antara peserta Pemilu,” tambah mantan Ketua PPK Kecamatan Prambon itu.

Dirinya juga menegaskan, sebelum terjadinya pelanggaran dan sengketa, pihaknya akan efektifkan dan maksimalkan upaya pencegahan. “Dengan cara mengkomunikasikan antara Bawaslu dengan KPU dan Bawaslu dengan peserta Pemilu, agar lebih harmonis dan meminimalkan terjadinya pelanggaran serta sengketa Pemilu,” tambahnya.

Sebagai informasi, kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang sebelumnya berada di Jalan Dermojoyo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk akan segera pindah di Jalan Raya Kedondong, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor (Gedung Dinas Damkar Kabupaten Nganjuk terdahulu). (kom/gie)