Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua, M Rifai, Susi Narulita K dan Mujib tersebut, diikuti 31 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi, telah menandatangani daftar hadir. Sedangkan Bupati Blitar, bersama Wakil Bupati Blitar, Rahmay Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. “Telah kita ketahui, bahwa bupati telah menyampaikan penjelasan tentang KUA-PPAS TA 2023 pada rapat paripurna tanggal 15 Juli kemarin. Selanjutnya Badan Anggaran telah membahas dan mencermati materi KUA-PPAS TA 2023,” kata Suwito.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

Adapun hasil pembahasan, lanjut Suwito, akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama anatara Bupati Blitar dan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. “Menindaklanjuti hal itu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetap Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA-PPAS tahun 2023,” jelasnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini, pertama oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dengan disaksikan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, kedua Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito. Kemudian diteruskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M. Rifai, selanjutnya Wakil Ketua, Susi Narulita, dan Wakil Ketua, Mujib. (jar/gie)

Menarik, tidak hanya bekerjasama dalam layanan smart city. Pemkab Lamongan juga bekerjasama terkait smart PJU, smart tax solution, juga pengembangan UMKM dengan program 99 persen usahaku milik Telkomsel. Hal tersebut, diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sejalan dengan etos kerja masyarakat Lamongan yang luar biasa, juga sejalan dengan usaha Lamongan untuk bangkit dalam segala hal. Termasuk, perekonomian.

“Membangun smart city yang lebih baik ini sudah kita cita-citakan bersama. Namun demikian, banyak kendala dan persoalan-persoalan. Misal SDM kita, pemeliharaan digitalisasi yang awalnya masih bagus kemudian tidak ter-maintenance dengan baik, kemudian masalah persoalan financial, dan sebagainya. Apalagi kemarin, kemampuan fiskal kita sangat tergerus, terfokuskan pada penanganan covid. Momen ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk memulai kembali kebangkitan bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya digitalisasi,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

Selain itu, tambahnya, berbagai langkah penting yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan digitalisasi dengan adanya kerjasama tersebut, diantaranya adalah terkait penyediaan data base yang terintegrasi dan akurat, smart PJU untuk pengembangan teknologi efisiensi penggunaan lampu jalan, smart tax solution untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Serta, pengembangan ekonomi kreatif dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan program Lamongan yang salah satunya yakni Megpreneur.

Vice President Area Account Management Telkomsel, Yogi Risqian Bahar, mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan menyediakan sistem informasi dan database yang terintegrasi, pengembangan teknologi komunikasi dan data, hingga Support UMKM dengan 99 persen usahaku. “Kita siap support operasional digitalnya Pak Bupati, khususnya di Lamongan. Kita juga punya program untuk UMKM. Jadi, kita punya aplikasi 99 persen usahaku. Ayo kita bantu UMKM di Lamongan, dengan 99 usahaku maka peluang UMKM di Lamongan mendapatkan permodalan, mendapatkan support akan lebih terbuka. Di dalam 99 usahaku ini itu tidak hanya BSI namun juga Bank konvensional. Insyaallah kita bangun Lamongan ini lebih besar,” ujarnya. (zen/sit)

Kepala Diskominfo Kota Malang, M Nur Widianto, mengatakan bahwa saat ini baru dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerapkan tanda tangan elektronik. “Keduanya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP). Namun di tingkat wilayah, yakni 57 kelurahan dan 5 kecamatan, sudah,” jelasnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Tandatangan Elektronik di lingkungan Pemkot Malang, di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (16/11/2021).

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu menjelaskan, bahwa dahulu pendekatan yang dilakukan adalah dengan wilayah dasar. Sehingga, terjadi ketimpangan antara jumlah wilayah dan OPD yang menerapkan tanda tangan elektronik.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan

“Saat ini, di perangkat daerah yang arahnya kepada pelayanan publik juga prioritaskan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Seperti, layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kemudian, selanjutnya OPD lainnya akan menyusul,” sambung pria yang akrab disapa Wiwid itu.

Selanjutnya, untuk penerapan tandatangan elektronik tersebut masih butuh proses. Melalui Bimtek ini, tata kelola pemanfaatan sertifikat elektronik dan tandatangan elektronik dapat menyeluruh dapat lebih dipahami. Mengingat, setelah proses sistemnya siap, maka masih perlu pengajuan enskripsi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

“Yang sudah terimplementasikan, maka kita ajukan enskripsi ke BSSN. Bimtek ini sebagai bentuk edukasi dan nanti diberikan password. Dengan enskripsi , diharapkan kita bisa terhindar dari upaya pemalsuan, karena menjadi karakter tersendiri,” terang Wiwid. (mus/sit)

Itu karena, sejumlah Ketua Komisi yang sebelumnya sebagai pelapor, terkesan bungkam saat dikonfirmasi soal lanjutan sidang kode etik tersebut.

Sidang putusan yang seharusnya diagendakan 16 Desember lalu, tidak terealisasi hingga sekarang. Padahal, seperti anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan, Hamdi, pernah mengatakan akan menggelar agenda putusan pada tanggal tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail, saat ditanya mengenai hal tersebut, lebih memilih tidak memberikan statement. Padahal, hasil BAP akan dijadikan dasar melanjutkan sidang etik.

“Kalau masalah itu (tandatangan BAP, Red) saya no coment. Silahkan langsung ke BK saja,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Anggota Komisi III, Heriyanto, mengatakan bahwa khusus Komisi-nya sudah menyatakan sikap terkait BAP. Meski pun, Heri tidak menyatakan belum atau tidaknya, BAP itu ditandatangani.

“Sudah itu (tandatangan BAP, red). Jelasnya, saya belum update karena rapat terakhir saya tidak mengikuti,” kata Politisi yang juga anggota BK tersebut.

Ketua Komisi II, Imam Hosairi, juga memilih irit bicara. Imam mengaku, kasus itu sudah dilimpahkan ke BK DPRD Pamekasan. Komisi, sudah tidak mempunyai wewenang lagi.

“Sudah. Kami sudah tidak mempunyai wewenang, silahkan langsung ke BK,” ujar Politisi PKB itu tanpa memastikan pembubuhan tandatangan BAP.

Anggota BK, Hamdi, yang sebelumnya vokal dalam mengawal pemalsuan tanda tangan lebih memilih hati-hati saat diminta keterangan. Politisi PBB itu meminta, media ini untuk konfirmasi langsung ke Ketua BK.

“Ketua-Ketua komisi sudah. Coba langsung ke Ketua BK. Sidang belum digelar,” ujar Hamdi tanpa memastikan tandatangan Ketua Komisi. (adi/sit)