Tentunya ini dilakukan untuk mewaspadai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan bencana lain akibat curah hujan tinggi. Tentunya Polresta Malang Kota juga telah mendapat bekal mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana alam di Kota Malang.

Pendistribusian peralatan tanggap bencana ini langsung diserahkan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes, Pol. Budi Hermanto, kepada seluruh Bhabinkamtibmas pada 57 kelurahan se-Kota Malang

Bantuan peralatan tanggap bencana ini dari Korbinmas Baharkam Mabes Polri dan Kapolresta Malang Kota. Diantaranya berupa jas hujan, jaket, rompi, rangsel, sarung tangan dan sepatu boots. Penyerahannya dilakukan secara simbolis perwakilan dari masing-masing Polsek.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Diharapkan dapat membantu mempermudah para Bhabinkamtibmas di 57 kelurahan tersebut di saat wilayah binaan nya terjadi bencana alam, setidaknya dapat melakukan pendektesian dini maupun pertolongan pertama saat terjadi bencana alam.

“Hari ini kita distribusikan peralatan tanggap bencana bantuan dari Korbinmas Baharkam Mabes Polri dan Polresta Malang Kota kepada seluruh Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran Polresta Malang Kota yang membina 57 kelurahan se-Kota Malang,” terang Kapolresta Malang Kota

Dirinya menambahkan bahwa peralatan tanggap bencana ini nantinya dapat di gunakan membantu masyarakat di wilayah binaan para Bhabinkamtibmas sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dengan melaksanakan pertolongan pertama

“Kami siapkan para Bhabinkamtibmas ini sebagai personel Tanggap Bencana dan dapat memberikan pertolongan pertama saat terjadi bencana dengan peralatan yang telah diterima. Sehingga dijarapkan dapat membantu masyarakat secara cepat guna meminimalisir dampak buruk bencana yang akan terjadi,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto. (gie)

Dalam SK tersebut, diputuskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat bencana Gunung Semeru selam tujuh hari, terhitung mulai tanggal 18 hingga 24 Desember 2021.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Bupati juga meminta, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dan mendesak serta melakukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan instansi terkait yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana. Juga mempersiapkan segala potensi untuk penanggulangan bencana.

“Mempersiapkan segala potensi untuk penanggulangan bencana dampak erupsi Gunung Semeru, baik personil maupun relawan logistik dan atau peralatan,” terang bupati dalam SK tersebut.

Bupati juga meminta Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, untuk meningkatkan peran masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. (kom/adi/sit)

Menanggapi kesiapsiagaan itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Abdul Wahab, mengatakan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Baik itu jaringan formal atau kedinasan, juga jaringan non formal, seperti relawan.

“Kebetulan kita punya beberapa jaringan. Contohnya, jaringan relawan yang banyak tersebar di seluruh Kabupaten Jombang. Sehingga, sekecil apapun kejadian yang terjadi di pelosok Kabupaten Jombang, pasti terpantau. Selain itu, ada Kasi Trantib Penyelamatan yang merupakan agen BPBD Kabupaten Jombang, serta punya komunikasi langsung dengan pusat komunikasi yang ada di BPBD,” ujarnya, Kamis (02/12/2021).

Baca juga

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Relawan BPBD, tambahnya, komunitasnya tidak terlalu banyak. Tetapi, masing-masing komunitas anggotanya tersebar dan memiliki jaringan di seluruh Kabupaten Jombang.

Adapun relawan BPBD tersebut, terangnya, adalah mulai Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), Sentra Komunikasi (SenKom), Semangat Masyarakat Relawan (SEMAR), Satuan Banser Tanggap Bencana (BAGANA). “Jumlah relawan BPBD yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang, ada sekitar 750 orang. Sehingga, kejadian apapun seperti banjir serta angin puting beliung pasti seketika tersampaikan ke pusat pengendali oprasi. Kondisi Kabupaten Jombang saat ini di bandingkan Nganjuk, Kediri serta Mojokerto, relatif lebih aman. Meski demikian, kami intens melakukan pemantauan dan antisipasi,” paaprnya.

BPBD sendiri, tambahnya, juga memiliki langkah dalam menghadapi bencana. Seperti banjir, langkah pertama adalah pendirian dapur umum, BPBD sudah menjalin hubungan dengan Dinas Sosial. Ssehingga, dapur umum bisa di aktifkan sewaktu-waktu serta di desa-desa sudah disiapkan untuk pendirian dapur umum mandiri

“Desa-desa rawan bencana seperti desa di sepanjang Kali Konto mulai dari Kecamatan Ngoro, Gudo, Perak serta Bandar Kedungmulyo kita bina untuk menjadi desa tangguh bencana. Secara kebencanaan mereka rawan tetapi kita edukasi kader-kadernya agar mereka menjadi tangguh menghadapi bencana yang datangnya tiba-tiba,” tuturnya

Pembentukan desa tangguh bencana sendiri, ujarnya, memiliki proses mulai pembentukan kader desa, pembentukan forum komunikasi desa sampai pembentukan kelompok-kelompok kader pembina di tingkat dusun. Dan yang tidak kalah pentingnya, pembekalan simulasi evakuasi terkait jalur evakusasi, titik kumpul, titik pengungsian. (azl/sit)

“Demi memaksimalkan peran saat penanganan bencana, Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo, akan selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Dengan koordinasi ini, diharapkan nanti ada sinkronisasi tugas dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih saat berada di lapangan. Siapa berbuat apa sudah jelas,” kata Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzamil.

Menurut Muzamil, Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo, bentuk landasannya karena di tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Timur, sudah ada. Selain itu, juga sudah ada instruksi dari Baznas pusat maupun Baznas Provinsi Jawa Timur, yang disampaikan secara virtual mengenai pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas di masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Timur.

Baca Juga : Sempat Tak Lolos, Wali Kota Probolinggo Akhirnya Jalani Vaksinasi

“Tugas dari Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo ini adalah membantu Pemerintah Daerah mengenai tanggap bencana, utamanya masalah logistik. Kami tetap akan menjalin koordinasi dengan BPBD Kabupaten Probolinggo sebagaimana hasil silaturahim yang dilakukan oleh Komisioner Baznas dengan BPBD. Intinya tetap ada koordinasi antara Baznas dengan BPBD,” terangnya.

Muzamil menerangkan, pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo ini bertujuan untuk membantu tugas Pemerintah Daerah, dalam penanganan bencana dengan menggunakan dana infaq. Hal ini masuk dalam program Probolinggo Peduli.

Tetapi kami tidak mengharap terjadi bencana, namun kita tetap harus waspada akan kemungkinan terjadinya bencana. Kalau tidak membentuk khawatir ada musibah di daerah lain dan kita dibutuhkan untuk mengirimkan personil oleh Baznas Provinsi Jawa Timur. Kewaspadaan itu tidak hanya dilakukan di lingkungan Kabupaten Probolinggo saja, tetapi juga di luar.

“Namun untuk Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo, tupoksinya tetap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Untuk teknis pelaksanaan tugas di lapangan tambah Muzamil, pihaknya tetap menunggu komando dari BPBD Kabupaten Probolinggo. Dalam waktu dekat Baznas juga akan memfasilitasi tanggap bencana dari ormas, supaya ada pemahaman yang sama terhadap Tim Relawan Tanggap Bencana yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Probolinggo. Materinya akan disampaikan oleh tim dari BPBD Kabupaten Probolinggo.

“Kami berharap pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Probolinggo ini dapat meringankan dan membantu tugas Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana. Dengan kata lain mampu membantu menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Daerah,” harapnya. (geo/ed2)

Dalam kegiatan apel tersebut diikuti petugas gabungan dari TNI, Polri, Relawan, BPBD, Satpol PP, Dinsos, PMI, Linmas Pemerintah Kota Probolinggo dan komunitas. Selain itu di apel tersebut juga memamerkan peralatan seperti gergaji mesin, kapal karet, motor trail, mobil jeep, serta persiapan kebutuhan sembako jika emergency untuk persiapan kebutuhkan korban bencana alam nantinya jika terjadi.

Wali kota Didampingi Kapolres Probolinggo kota dan Dandim 0820 saat melakukan Apel siaga tanggap bencana di halaman kantor BPBD kota Probolinggo (Pix)

Dalam apel tersebut di pimpin langsung oleh wali kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, didampingi Kapolres Probolinggo kota, AKBP Ambariyadi Wijaya, dan Dandim 0820 Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo, juga bersama Muspika setempat, setelah melakukan apel dan mengecek kesiapan pasukan, akan dilanjutkan pengecekan sungai yang biasa terjadi Banjir Bandang kiriman dari wilayah selatan Kabupaten Probolinggo.

Dalam kegiatan tersebut Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menuturkan langkah kesiapsiagaan tanggap bencana itu lebih baik sedia payung sebelum hujan, istilah ini, sebelum ada bencana banjir, tanah longsor, atau yang lainnya disaat musim penghujan ini, kita akan melakukan normalisasi sungai, pemangkasan ranting dan pembersihan sampah di sungai, dan perlu kerjasama warga untuk menjaga lingkungannya.

“Sedia payung sebelum hujan, istilah ini kita pakai, sebelum kejadian ada bencana kita antisipasi sedini mungkin, dan kita akan melakukan normalisasi sungai, pemangkasan pohon, dan saya harap kerjasama warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, agar bencana alam tidak terjadi di wilayah Kota Probolinggo” ujar Habib Hadi saat dikonfirmasi di lokasi.

Juga dikatakan AKBP Ambariyadi Wijaya, Kapolres Probolinggo Kota, kita akan melakukan persiapan untuk semua personil jika sewaktu – waktu dibutuhkan jika terjadi bencana alam, kita akan semua kerahkan semua anggota kita nanti, dan bantuan dari teman TNI dari Kodim 0820, BPBD, Satpol PP, Linmas dan relawan.

Wali kota, Kapolresta, dan Dandim 0820 saat mencoba perahu milik BPBD (Pix)

“Kita akan selalu siap untuk kesiapsiagaan tanggap bencana, anggota kita siapkan semuanya jika nanti ada bencana alam, dengan dibantu anggota TNI, Linmas, BPBD, dan relawan, semoga tidak terjadi bencana apa saja, saat memasuki musim penghujan ini” jelas Ambariyadi.

Pemerintah Kota Probolinggo, menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai, dan rumahnya dekat dengan pohon besar, untuk lebih berhati – hati jika hujan deras berintesitas tinggi dan ada angin kencang, untuk menjauh dan mengevakuasi harta benda, dan yang terpenting jangan membuang sampah sembarangan. (pix/yan)

Dalam apel siaga itu, sejumlah kendaraan operasional penanganan bencana juga ikut digelar di Alun-alun.

Apel ini digelar dalam rangka memberikan pengarahan sesuai prediksi BMKG Juanda. Diprediksi musim hujan terjadi bulan desember. Sejumlah titik rawan bencana sudah diantisipasi BPBD Pemkab Sidoarjo.

“Berdasarkan datanya, selama kurun waktu Tahun 2019 telah terjadi 10 kali puting beliung. Daerah yang rawan diantaranya Kecamatan Sedati, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Tulangan,” terang Kepala BPBD Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito, Rabu (04/12/2019).

Lebih jauh, Dwijo menguraikan untuk daerah yang rawan banjir, diantaranya Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, Kecamatan Waru dan Kecamatan Kota.

“Karena itu, kami siagakan 200 personil menghadapi musim hujan yang diprediksi BMKG terjadi mulai bulan desember ini. Kami akan mengecek lagi seluruh kendaraan yang akan dipakai untuk tanggap bencana,” imbuhnya.

Bagi Dwijo bencana kebakaran sepanjang tahun 2019 telah terjadi sekitar 450 kali. Saat ini BPBD Pemkab Sidoarjo sudah membangun pos Damkar di 6 kecamatan.

“Targetnya 18 kecamatan memiliki Posko Damkar,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengajak semua pihak baik institusi pemerintah, swasta, seluruh jajaran keamanan, kesehatan dan instansi terkait lainnya, untuk merapatkan barisan. Hal ini untuk meningkatkan koordinasi secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan semangat jiwa gotong-royong.

“Kesiapsiagaan personil dan kendaraan operasional tanggap bencana merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana yang akan terjadi,” tandasnya. Wan/yan

Kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi atau gladi ruang mitigasi gempa bumi dan tsunami ini digelar di salah satu hal di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek.

Dalam kesempatan tersebut hadir Plt. Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin yang juga berkesempatan membuka acara. Tak hanya itu, anggota Komisi V DPR RI Dr Gatot Sudjito, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Mochammad Riyadi, Kepala BPBD Trenggalek Joko Rusianto serta seluruh undangan dari berbagai kalangan yang tergabung dalam mitra kerja BPBD dari Kecamatan dan Desa yang terdampak tunai juga turut ambil bagian.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan peranan UPT. Dalam hal ini, BMKG Daerah sebagai perpanjangan tangan dari BMKG pusat untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai rantai peringatan dini dan menguatkan peran BPBD sebagai simpul utama dari rantai peringatan dini tsunami di daerah dalam memberikan informasi dan arahan yang benar kepada masyarakat dan SKPD terkait warning peringatan dini tunai, ” ungkap Ketua Panitia, Muhammad Chudori, Jumat (20/4/2018).

Terpisah, Plt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin turut menyambut baik dengan kegiatan sekolah lapang gempa bumi ini. “Perlunya prediksi –prediksi yang diberikan oleh BMKG bisa digunakan sebagai power mitigasi bagi kita juga sekaligus sebagai Early Warning System (EWS), jadi sebelum bencana datang sudah dilakukan evakuasi, ” tutur Arifin.

Oleh karena itu melalui PMI Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan pelatihan pemantapan Siswa Siswi SMK dan SMA Kota dan Kabupaten Probolinggo dalam tema Dapur Umum Lapangan (Dumlap), di lapangan SMKN 1 Kota Probolinggo. Sabtu (1/4/2018).

Kegiatan yang berlangsung mulali siang tersebut di buka oleh Kepala SMKN 1 Kota Probolinggo, Didik Purwandi. Menurutnya kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana khususnya Dumlap.

“Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemampuan SDM Tagana dalam pengelolaan Dumlap serta meningkatkan kapasitas para siswa dalam penanggulangan bencana sehingga penanganan pengungsi dapat diatasi secara cepat dan tepat.” jelasnya.

Didik juga menambahkan penanggulangan bencana bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah dan swasta tetapi juga diharapkan keterlibatan para siswa – siswi baik SMK/SMA sederajat berkewajiban dan harus peduli.

“Hakikat penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi resiko dan dampak bencana terhadap masyarakat, terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut dituntut untuk bisa melakukan dan diperlukan upaya upaya pemberdayaan seperti pelatihan penguatan, karakteristik kearifan local serta kemampuan dan potensi para siswa dan masyarakat itu sendiri.

“Tagana sebagai ujung tombak terdepan dalam penanggulangan bencana baik saat tanggap bencana maupun pasca bencana diharapkan dapat memahami tentang peran dan fungsinya dalam menanggulangi bencana,” jelas Didik.

Pelatihan dapur umum yang melibatkan ratusan peserta utusan setiap sekolahan yang terdiri dari Siswa – Siswi SMK/SMA maupun SMP serta Palang Merah Indonesia. Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah jam latihan selama 24 jam menghadirkan pemateri dari PMI, Didik Kustono dengan materi tentang sistem penanggulangan bencana dan pemantapan Dumlap. (Pix/nat)

Oleh karena itu melalui PMI Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan pelatihan pemantapan Siswa Siswi SMK dan SMA Kota dan Kabupaten Probolinggo dalam tema Dapur Umum Lapangan (Dumlap), di lapangan SMKN 1 Kota Probolinggo. Sabtu (1/4/2018).

Kegiatan yang berlangsung mulali siang tersebut di buka oleh Kepala SMKN 1 Kota Probolinggo, Didik Purwandi. Menurutnya kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana khususnya Dumlap.

“Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemampuan SDM Tagana dalam pengelolaan Dumlap serta meningkatkan kapasitas para siswa dalam penanggulangan bencana sehingga penanganan pengungsi dapat diatasi secara cepat dan tepat.” jelasnya.

Didik juga menambahkan penanggulangan bencana bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah dan swasta tetapi juga diharapkan keterlibatan para siswa – siswi baik SMK/SMA sederajat berkewajiban dan harus peduli.

“Hakikat penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi resiko dan dampak bencana terhadap masyarakat, terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut dituntut untuk bisa melakukan dan diperlukan upaya upaya pemberdayaan seperti pelatihan penguatan, karakteristik kearifan local serta kemampuan dan potensi para siswa dan masyarakat itu sendiri.

“Tagana sebagai ujung tombak terdepan dalam penanggulangan bencana baik saat tanggap bencana maupun pasca bencana diharapkan dapat memahami tentang peran dan fungsinya dalam menanggulangi bencana,” jelas Didik.

Pelatihan dapur umum yang melibatkan ratusan peserta utusan setiap sekolahan yang terdiri dari Siswa – Siswi SMK/SMA maupun SMP serta Palang Merah Indonesia. Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah jam latihan selama 24 jam menghadirkan pemateri dari PMI, Didik Kustono dengan materi tentang sistem penanggulangan bencana dan pemantapan Dumlap. (Pix/nat)