Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kejadian banjir pada 4 Desember 2025 lalu. Karenanya, akan diaktifkan posko siaga bencana 24 jam untuk mempercepat respons penanganan banjir.

“Posko ini kami dekatkan ke titik-titik rawan. Tim dari Polresta, Kodim, BPBD, PMI dan relawan semuanya siaga 24 jam,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, banjir sebelumnya dipicu intensitas hujan tinggi serta kendala sarana prasarana yang terhambat sedimentasi dan sampah. Pemkot pun telah melakukan kerja bakti massal di seluruh RT. Sementara Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, menjadi prioritas awal karena terdampak paling parah. Namun, Kecamatan Kedungkandang akan segera menyusul menjadi posko aktif.

Baca juga :

“Amprong ini ancamannya dari timur. Kalau wilayah atas hujan deras, otomatis turun ke Kota Malang. Karena itu posko Kedungkandang harus segera aktif,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu memastikan, bahwa seluruh kecamatan tetap siaga penuh karena seluruh perangkat daerah, dari lini bawah, yakni Lurah, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Linmas, sudah diperintahkan untuk bersiap. “Harapannya dengan adanya posko bencana ini, kita lebih cepat untuk menangani,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, memastikan pengamanan posko diperkuat personel berkemampuan khusus. “Ada tiga sit. Setiap sif delapan personel. Semua yang ditempatkan adalah anggota dengan latar belakang Brimob, jadi punya kemampuan SAR dan penyelamatan,” kata Kapolresta Nanang.

Sedangkan untuk jumlah posko, menurutnya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan. Karenanya, saat ini ada empat posko yang disiapkan. “Tinggal berapa posko yang diperlukan, kami siap menambah,” imbuh Nanang. (rsy/sit)

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. “Meski Status Tanggap Darurat sebelumnya telah berakhir, namun dampak Semeru masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (24/11/2025) tadi.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat sendiri, berlaku selama tujuh hari dan terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025. Keputusan ini, memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur dan perlindungan warga terdampak.

Baca juga :

“Perpanjangan Status Tanggap Darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pasca bencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan, bahwa seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi dan pemulihan infrastruktur.

Dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat ini, Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. “Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin dan saling mendukung,” tambahnya.

BPBD Kabupaten Lumajang pun siap memperkuat koordinasi semua stakeholder, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal. (kom/adi/gie)

Bantuan dari BRI berupa beras, mie instan, sembako, air mineral, popok bayi, obat-obatan, masker, kasur lipat, serta peralatan kebersihan, itu bersumber dari Program CSR Tanggap Darurat Bencana. Selain itu, YBM BRIlian SBO Malang turut memberikan dukungan tambahan berupa bantuan 50 unit survival kit yang berisi selimut, obat dan peralatan salat. Sehingga, diharapkan bisa semakin menguatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Pronojiwo, yang masih membutuhkan dukungan logistik dan perlengkapan darurat.

Kehadiran bantuan ini, juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan serta memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak langsung APG dan material vulkanik.

Baca juga :

Pemimpin Cabang BRI Lumajang, Rahmat Salim, menyampaikan komitmen BRI dalam mendampingi masyarakat di saat bencana serta memberikan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat terdampak. “BRI berkomitmen hadir dan bergerak cepat dalam setiap kondisi bencana sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Semoga bantuan dapat bermanfaat dan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk kembali bangkit dan menata kehidupan. Saat bencana datang, kita selalu lebih kuat ketika saling menggenggam,” katanya.

Sementara itu, Camat Pronojiwo, Hani Pujianto, memberikan apresiasi khusus atas respons cepat yang diberikan oleh BRI. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kehadiran BRI di tengah masyarakat Pronojiwo. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, yang sedang berjuang memulihkan kondisi paska APG. Kolaborasi seperti ini, tentunya sangat membantu percepatan penanganan darurat di wilayah kami,” ungkapnya.

BRI melalui BRI Peduli dan YBM BRILian sendiri, akan terus berupaya memberikan dukungan kemanusiaan dan memperkuat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia. (hms/sit)

Erupsi yang terjadi pada 19 November 2025 itu, sempat mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah terdampak. Karenanya menyikapi hal ini, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.

Penetapan status tanggap darurat dimaksudkan agar koordinasi antarinstansi berjalan efektif, evakuasi dapat dilakukan dengan lancar, dan warga tetap mendapatkan perlindungan maksimal. “Setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat. Status tanggap darurat ini memastikan kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana,” kata Bunda Indah, Rabu (19/11/2025) tadi.

Selain memastikan keselamatan warga, pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat pengungsian yang nyaman dan aman, lengkap dengan layanan medis, logistik dan informasi terkini bagi warga terdampak. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan relawan siap siaga mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat.

Baca juga :

Bunda Indah juga menambahkan, bahwa masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mematuhi arahan pemerintah. Koordinasi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar tidak ada warga yang berada di zona merah atau wilayah berbahaya.

“Ketika kita bekerja bersama, solidaritas dan kesiapsiagaan akan menjadi kekuatan kita. Bencana bisa kita hadapi dengan kepala dingin dan langkah nyata,” ujar Bunda Indah.

Keputusan tanggap darurat ini juga membuka peluang bagi pemulihan lebih cepat pasca-erupsi, termasuk penataan kembali fasilitas publik, sekolah dan sarana transportasi yang terdampak. Pemerintah juga memastikan bantuan sosial dan logistik tepat sasaran, serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terganggu.

Dalam menghadapi erupsi Gunung Semeru, langkah cepat pemerintah tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun optimisme warga bahwa bencana dapat dikelola secara efektif. Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata kepedulian dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, kesiapsiagaan yang matang, dan partisipasi warga, bencana diharapkan bisa diminimalkan dampaknya. (kom/adi/sit)

Sementara pelaksanaan apel sendiri, dipimpin Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra dan diikuti puluhan personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan PMI. Termasuk, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Dalam sambutannya, Kombespol Rama menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang meningkat seiring datangnya musim hujan. “Apel ini memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel dan sarana prasarana (Sarpras) dalam menghadapi ancaman bencana. Diharapkan, seluruh elemen sigap, cepat dan tepat dalam memberikan respons terhadap situasi bencana untuk menjamin keselamatan warga,” kata Kapolresta membacakan amanat Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan, yang puncaknya diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Fenomena La Nina juga diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya intensitas hujan di atas normal.

Baca juga :

Meningkatnya curah hujan tersebut, berpotensi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Menghadapi tantangan ini, Kapolresta membeberkan langkah antisipatif yang akan dilakukan di Banyuwangi.

Diantaranya, melakukan deteksi dini titik kerawanan bencana melalui kolaborasi bersama BMKG maupun stakeholder terkait lainnya. Sinergi lintas sektor juga akan diperkuat untuk memberikan kecepatan dan ketepatan respons, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, Wabup Banyuwangi, Mujiono, menambahkan keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada sistem penanggulangan bencana yang didukung sarana dan prasarana yang mumpuni. Serta, koordinasi yang baik antar stakeholder dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga, Wabup Mujiono meminta BPBD bersama dinas terkait rutin menggelar sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana di wilayah rawan bencana. “Bahkan anak-anak di Banyuwangi juga kita ajarkan budaya siaga bencana sejak dini melalui Program Tagana Masuk Sekolah (Tamasa) yang rutin kita gelar di sekolah-sekolah,” ujarnya. (kom/gie)

Optimalisasi yang dilakukan, yakni perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di ruas Ploso hingga batas wilayah kabupaten. Sementara dalam pelaksanaan itu, kegiatan dipimpin langsung Kadishub, Budi Winarno, yang mengimplementasikan aksi cepat tanggap dalam pemulihan fasilitas penerangan jalan pada ruas Ploso hingga batas Kabupaten Jombang.

Bupati Warsubi dalam peninjauan itu mengatakan bahwa langkah ini merupakan wujud merefleksikan dukungan nyata terhadap penguatan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. “Terima kasih atas dedikasi dalam menjalankan tugas. Mari kita terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Jombang,” kata Bupati Warsubi.

Baca juga :

Di tempat sama, Kadishub Budi Winarno menambahkan bahwa keberadaan PJU memegang peranan krusial dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan, terutama saat malam hari. “Keberadaan PJU sangat penting, sebab menyediakan pencahayaan buatan yang esensial bagi visibilitas pengguna jalan. Sehingga, secara signifikan mengurangi potensi kecelakaan serta berkontribusi pada pencegahan tindak kriminalitas,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa proses perbaikan melibatkan tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, yang bekerja intensif sejak pagi hingga petang. Kegiatan meliputi inspeksi, penggantian komponen yang rusak serta perbaikan instalasi listrik pada setiap titik PJU yang bermasalah.

“Dalam kurun waktu satu hari kerja, Tim PJU berhasil merehabilitasi sebanyak 45 titik lampu. Ini merupakan sebuah langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan mobilitas masyarakat”, ungkapnya.

Dirinya menambahkan, tuntasnya perbaikan ini, diharapkan di sekitar jalur Ploso menuju batas kabupaten beserta pengguna jalan, kini dapat merasakan manfaat optimal dari penerangan jalan yang berfungsi baik. “Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perhubungan memiliki komitmen berkelanjutan untuk memonitor dan memelihara fasilitas PJU secara periodik. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib,” paparnya. (azl/sit)

Kedatangan Mas Yudha ke wilayah yang terdampak banjir itu, pun sontak mendapat perhatian masyarakat. Salah satunya, mengenai kepeduliannya yang dianggap tanggap dan peduli terhadap masyarakat.

Dalam momen itu, Mas Yudha sesekali menyapa dan memberikan pesan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana. Selain tetap sabar dan tabah, juga tetap meminta warga untuk ekstra waspada dengan kondisi cuaca yang acapkali sering terjadi hujan deras. Termasuk, juga menanyakan tentang bagaimana bencana itu terjadi.

“Airnya tetiba masuk ke rumah, pak,” kata perempuan setengah baya, yang kala itu diajak ngobrol Mas Yudha.

Baca juga :

Dalam kunjungannya itu, Mas Yudha juga turut memberikan bantuan untuk penanganan awal kepada warga. Melalui bantuannya itu, dirinya berharap bisa sedikit meringankan musibah yang menimpa warga.

“Kami memahami betul kesulitan yang dihadapi warga Desa Rowokangkung, saat ini. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan perhatian dan turut memberikan bantuan. Semuanya tentu berharap, bencana tidak kembali terjadi dan langkah-langkah antisipasi dan penanganan harus dilakukan,” ujar Mas Yudha.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan bahwa ada sekitar 200 KK terdampak banjir tersebut. Banjir sendiri, merupakan luapan Sungai Banter, yang diduga mengalami pendangkalan. Dampaknya, tiga dusun yaitu Dusun Banter, Dusun Blimbing dan Dusun Krajan Barat, menjadi terdampak banjir.

“Warga yang terdampak sekitar 1000 jiwa lebih. Ketinggian air berada di kisaran 70 sentimeter,” kata Yudi. (adi/sit)

Dalam sosialisasi itu, juga hadir sebagai nara sumber, Sekjen FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) Jatim, Catur Sudarmanto. Disampaikannya, bahwa kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas relawan forum pengurangan resiko bencana dalam rangka program TMMD ke-122 Kodim 0809/Kediri tahun 2024, untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya bencana alam. Sehingga, melalui sosialisasi ini diharapkan bisa berguna. Bahkan, apabila terjadi maka dapat mengatasi, mencegah dan meminimalisir kerugian materiil maupun dampak yang lain.

Baca juga :

“Materi yang kita sampaikan mulai dari tindakan mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana. Termasuk, langkah-langkah darurat yang harus diambil ketika menghadapi situasi bencana,” katanya.

Dengan pemahaman itu, ujarnya, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih siap lagi dan tanggap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam. Khususnya, seperti tanah bergerak, tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.

Pihaknya berharap, melalui sosialisasi di kegiatan non fisik TMMD Reguler Desa Pagung, ini masyarakat akan semakin teredukasi dan mampu berperan aktif dalam memitigasi dan mengatasi berbagai risiko bencana di wilayahnya. “Semoga sinergi antara TNI, BPBD dan masyarakat bisa terus berjalan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bencana,” imbuhnya. (pan/sit)

“Saat ini semua mengakses berbagai layanan digital. Karena itu, diperlukan tim khusus penanganan keamanan data dan informasi serta penanggulangan insiden siber. Kita sudah memperoleh pendampingan dalam membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT di Kota Probolinggo,” kata Pj Wali Kota Probolinggo, seusai menerima STR.

Pj Wali Kota Nurkholis juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Aman Suryaman, untuk mengikuti tahapan teknis lanjutan usai pembentukan CSIRT tersebut. Termasuk, kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS antar sektor, guna memperluas wawasan penanggulangan insiden dan peluang kerjasama dalam keamanan informasi.

“Dengan keberadaan CSIRT di daerah, maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa berjalan dengan aman dan akuntabel. Karena program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengamankan infrastruktur digital, di tengah isu yang berkembang tentang ancaman keamanan siber,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Budi Aria Setiadi, menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif. Mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber.

“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, khususnya pemulihan insiden keamanan siber, perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team,” katanya.

Menkominfo Budi juga mengatakan, Kementerian Kominfo selaku leading sector bagi transformasi digital, menjalankan berbagai agenda prioritas untuk memastikan penyediaan akses digital bersifat inklusif. Selain itu juga memberdayakan serta mendorong seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan berbagai akses dan layanan digital tersebut secara bijak dan cerdas.

“Pembentukan CSIRT di daerah menjadi kepanjangan tangan BSSN dalam memperkuat ketahanan siber untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengatakan, CSIRT ini adalah media untuk memastikan ruang siber Indonesia aman, yang mana cara kerjanya bersifat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor pembangunan manusia. Sebagai penutup, Hinsa pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah membentuk CSIRT tersebut. (kom/pix/gie)