Langkah tersebut, diambil untuk mengatasi masalah banjir yang menjadi ancaman berulang setiap musim penghujan. Serta, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Daerah akan segera menormalisasi Sungai Curah Menjangan di Desa Kutorenon, karena menjadi faktor utama terjadinya banjir,” kata Pj Bupati Yuyun, saat melakukan kunjungan di lokasi banjir di Desa Kutorenon, Jumat (19/04/2024) tadi.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa normalisasi Sungai Curah Menjangan, akan melibatkan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait. Proyek normalisasi tersebut, direncanakan akan dilaksanakan sepanjang 1 kilometer, meliputi wilayah Desa Kutorenon dan Desa Dawuhan Lor.

Baca juga :

“Dalam upaya menormalisasi Sungai Curah Menjangan, kami mengharapkan kerja sama dan koordinasi yang baik agar penanganan banjir dapat berjalan lancar,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kutorenon, Faisal Rizal, memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang akan dilaksanakan oleh Pj Bupati Lumajang, dalam menangani bencana banjir yang sering melanda wilayahnya. “Kami menyampaikan rasa terima kasih pada Pj Bupati Lumajang, Ibu Yuyun, yang telah turun langsung ke lokasi banjir di desa kami untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik dalam penanganan bencana ini,” ujarnya.

Dirinya berharap, agar upaya menormalisasi Sungai Curah Menjangan segera dilaksanakan. Sehingga, dapat mengurangi dampak buruk banjir bagi masyarakat Desa Kutorenon. Normalisasi tersebut, ujarnya, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. “Kami, sebagai Pemerintah Desa Kutorenon, berharap agar upaya normalisasi Sungai Curah Menjangan segera direalisasikan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi agar warga kami dapat terhindar dari ancaman banjir,” paparnya. (adi/sit)

Dalam pelatihan ini, tidak ketinggalan petugas juga menggelar simulasi tanggap bencana seperti pohon tumbang dan teknik-teknik pemotongannya.

Wakapolresta Malang Kota, AKBP Apip Ginanjar, menyampaikan bahwa pelatihan ini untuk anggota kepolisian dalam meningkatkan kualitas dalam memberikan pertolongan kebencanaan. “Kita tingkatkan kualitas anggota dalam pertolongan kejadian bencana. Petugas kepolisian harus sudah tahu apa yang dilakukan,” ujarnya.

Pelatihan ini, tambahnya, bukan pertama kalinya dilakukan. Sebab, sebelumnya pihaknya juga telah menggelar simulasi dan pelatihan penanganan kebakaran. “Ini pelatihan secara kontinyu bagi anggota kepolisian agar bisa mengetahui apa yang dilakukan dan juga bersinergi dengan instansi terkait berkaitan dengan bencana-bencana yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polresta Malang Kota,” tegasnya.

Baca juga:

Diharapkannya, melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman penanganan bencana terutama bagi anggota Polri baru. Dalam pelatihan kali ini, berkaitan dengan menghadapi korsleting listrik saat terjadinya pohon tumbang. Diajarkan bagaimana penanganan korsleting listrik yang bisa terjadi di dalam dan luar ruangan.

“Kita bekali ketrampilan saat menghadapi adanya pohon tumbang dan mengenai kabel listrik. Bagaimana keselematan petugas yang datang. Petugas harus sudah melengkapi alat keselamatan diri seperti helm, mampu menggunakan senso dan mengetahui kondisi pohon yang dipotong bagaimana. Intinya bisa mengetahui teknik pelaksanaan di lapangan untuk menjaga keselamatan diri dan orang di sekitar,” lanjutnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adi Nugraha, menjelaskan edukasi penanganan bencana penting dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan. “Mana yang harus dikerjakan dulu dan mana yang tidak membahayakan bagi petugas itu sendiri. Semuanya ada caranya. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian ketidaksengajaan. Harus diketahui bagaimana tekniknya. Sebab jika salah penanganan bisa membahayakan keselamatan bagi petugas di lapangan,” ujarnya. (gie)

“Intinya kita how to solve the problem. Kita melakukan banyak hal ketika terkonfirmasi dengan daerah, itu yang menjadikan kita semangat. Ketika kita bilang ke Pak Yuhronur, Pak penyebab banjir yang bisa signifikan diatasi apa dan dijawab ternyata bilang di sini (Pintu Kuro). Sehingga kita cek, ternyata ada pompa dari zaman Belanda yang bocor. Kita carikan solusi yang memungkinkan, kita cocokkan dengan kabupaten,” kata Gubernur Khofifah.

Sebab, lanjutnya, di awal tahun 2023 saat musim penghujan, genangan air tidak bisa dibuang akibat Pintu Kuro yang bocor. Sehingga, berdampak pada banjir yang mengakibatkan sebanyak 6.672 rumah penduduk tergenang yang tersebar di 59 desa, 8 kecamatan serta beberapa fasilitas umum seperti 55 sekolah, 22 tempat ibadah dan 7 fasilitas kesehatan, selama kurang lebih enam bulan.

Menangani persoalan tersebut, ujarnya, yakni dengan pembangunan proyek penanganan Bengawan Jero yang berlangsung selama tiga bulan, meliputi rehab pintu air, pembangunan rumah genset pompa Kuro dan penambahan kapasitas pompa 3000 liter perdetik sebanyak 2 buah. Penambahan 2 buah pompa menambah jumlah kapasitas air di UPT Kuro menjadi 10.000 liter perdetik.

Baca juga :

Kepala Dinas PU SDA Jawa Timur, Baju Trihaksono, mengatakan anggaran proyek penanganan Bengawan Jero bersumber dari Pemprov Jatim sebesar 2/3 dan 1/3 dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. “Diputuskan solusi dengan pengkajian anggaran BBWS bahwa 1/3 dari Kabupaten Lamongan dan 2/3 Pemprov Jatim. Sehingga, anggaran kita sekitar Rp 34 miliar yang terdiri dari 3 pompa air kapasitas 2000 liter per detik, 3 unit genset silent 400 kva,” kata Baju.

Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengungkapkan penanganan banjir yang bersumber dari Pemkab Lamongan dimanfaatkan untuk normalisasi di Pintu Melik. “Pemkab Lamongan memperbaiki normalisasi di Pintu Melikm. Selain untuk pembuangan banjir, juga bisa mengambil air. Kemarin saat kemarau, bisa dimanfaatkan airnya. Memang saat ini belum selesai sepenuhnya, tapi sudah bisa dimanfaatkan,” kata Bupati Lamongan.

Melihat secara langsung beroperasinya pompa air baru Kuro bersama Gubernur Khofifah, Bupati Yuhronur mengapresiasi dan berterima kasih atas sinergi antara Pemprov Jatim, BBWS, Pemerintah Daerah Lamongan dan stakeholder untuk memecahkan persoalan banjir yang menjadi momok di Kabupaten Lamongan.

“Kami akan terus memelihara keberlangsungan Pintu Kuro yang telah kita buat. Dan ini akan menjadikan masyarkat semakin aman dan nyaman, yang kita harapkan nantinya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, apalagi Lamongan sebagai lumbung pangngan nasional,” jelas bupati. (kom/gie)