Dalam hal ini, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya belum memberikan persetujuan penuh atas pengunduran diri tersebut. Sebab, masih ada beberapa pekerjaan rumah dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dodot.

“Pengunduran diri direktur Tunas masih kami tindaklanjuti. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama target-target sesuai rencana yang belum terpenuhi. Silakan mundur, tapi penyelesaiannya harus tetap berjalan sesuai skenario yang sudah dibuat,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (29/10/2025) tadi.

Dikatakannya, meski Dodot telah diterima bekerja di Jakarta, dirinya tetap diminta menyelesaikan tanggung jawab di Perumda Tunas terlebih dahulu. “Sampai saat ini saya masih mempelajari pengunduran dirinya. Walaupun sudah diterima di tempat lain, tetap ada tanggung jawab yang harus diselesaikan,” lanjutnya.

Baca juga :

Terkait pengisian posisi yang ditinggalkan, Wali Kota Wahyu menyebut Pemkot akan segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Termasuk juga untuk BUMD lainnya, yang belum mempunyai Direktur Utama.

“Kita akan bentuk Pansel untuk Tugu Artha dan Tunas, termasuk pengawasnya. Karena ini BUMD, mekanismenya berbeda dengan OPD,” paparnya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, tidak ada masalah lain yang melatarbelakangi pengunduran diri tersebut. Terlebih, Dodot juga sudah diterima di tempat lain.

“Buktinya sudah diterima di tempat lain. Kalau ada masalah, tentu tidak akan bisa diterima. Beliau juga sudah berjanji akan menyelesaikan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Di akhir, Wali Kota Wahyu juga mengatakan bahwa kinerja Perumda Tunas selama ini turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. “Ada sumbangan PAD meskipun kecil, sekitar seratus juta sekian. Itu sudah bagus. Karena itu, saya minta penyelesaian tanggung jawab ini dilakukan dengan baik sebelum benar-benar mundur,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Semangat juang para pahlawan adalah modal berharga bagi kita. Kemerdekaan ini bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab untuk membangun Lumajang yang lebih maju, adil dan sejahtera,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya juga menekankan, bahwa setiap warga, terutama generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat karakter bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan pengabdian nyata bagi masyarakat.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat ini, turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum. Puncak upacara sendiri, ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

Selain upacara, berbagai rangkaian kegiatan memperkuat makna peringatan HUT ke-80 RI, termasuk penampilan paduan suara dari PGRI Kabupaten Lumajang, aksi inspiratif Polisi Cilik Polres Lumajang yang meraih Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Timur, serta penyerahan penghargaan atas prestasi Kabupaten Lumajang di tingkat nasional dan regional.

Bunda Indah juga menekankan, bahwa nasionalisme bukan hanya diungkapkan melalui upacara dan simbol, tetapi melalui tindakan nyata yang mendorong kemajuan masyarakat. “Setiap langkah pembangunan, inovasi dan pengabdian adalah bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan,” ujarnya.

Upacara dan rangkaian kegiatan ini, menjadi pengingat bahwa menghormati jasa pahlawan berarti juga memperkuat persatuan, menumbuhkan gotong royong dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Semangat HUT ke-80 RI, menjadi fondasi bagi seluruh warga Lumajang untuk menghadapi tantangan modern sambil tetap meneladani nilai-nilai perjuangan bangsa. (kom/adi/gie)

Dalam kegiatan penyerahan bantuan itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menekankan bahwa Alsintan bukan milik pribadi, melainkan milik bersama dalam wadah brigade pangan. “Bantuan ini bukan milik pribadi. Gunakan untuk kesejahteraan bersama. Saya harap, setiap kelompok tani punya komitmen untuk merawat dan mengatur pemanfaatannya dengan bijak,” kata Bunda Indah, dalam arahannya di Kantor Dinas Pertanian, Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT).

Dirinya juga mengingatkan, bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya ditentukan oleh alat yang tersedia. Namun, juga kesadaran dan kedewasaan pengelola dalam membangun sistem kerja yang adil, transparan dan berorientasi jangka panjang.

Baca juga :

“Kalau alat ini dirawat dengan baik, digunakan bergantian sesuai kebutuhan dan dikelola dengan sistem yang terbuka, manfaatnya bisa dinikmati oleh semua anggota. Jangan sampai ada yang merasa lebih berhak atau justru tidak mendapat giliran,” tambahnya.

Semangat gotong royong dan keberlanjutan, lanjutnya, menjadi fondasi utama yang dirinya dorong agar keberadaan Alsintan tidak hanya menjadi simbol modernisasi. Namun, juga menjadi penggerak solidaritas antar petani dan kemajuan pertanian desa.

Bunda Indah juga mengajak Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Lumajang, untuk terus mendampingi kelompok tani dalam membangun tata kelola Alsintan yang efektif. Sekaligus, memberikan pelatihan teknis agar pemanfaatan alat benar-benar berdampak pada produktivitas dan efisiensi kerja.

Dengan pendekatan partisipatif seperti ini, Pemkab Lumajang berharap bantuan Alsintan bukan hanya menjawab tantangan pertanian hari ini, tetapi juga menjadi investasi sosial-ekonomi jangka panjang bagi masa depan ketahanan pangan daerah. (kom/adi/sit)

“Tugas pendidikan tidak hanya tugas sekolah dan pemerintah, tapi tugas kita bersama, tugas keluarga terutama masyarakat juga. Maka, dibutuhkan kerja kolaboratif agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik,” kata Bupati Ipuk, seusai upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kantor Pemkab Banyuwangi.

Lebih dari sekadar transfer ilmu, Bupati Ipuk juga menekankan pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berakhlak dan peduli terhadap sesama.

“Sesuai Arahan Presiden, pendidikan tidak boleh hanya sekedar masalah keilmuan, tapi juga perlu pembentukan karakter. Terutama bagaimana anak-anak punya semangat juang yang tinggi agar tidak mudah rapuh. Nah ini yang kita tekankan dengan berbagai project di berbagai sekolah,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pendidikan merupakan program prioritas wajib Pemkab Banyuwangi. Untuk itu, meski di tengah efisiensi keuangan negara, sektor pendidikan tetap diprioritaskan dan tidak mengurangi kualitas pendidikan di daerah.

“Bagi kami, pendidikan dan kesehatan tidak ada kata efisiensi, tapi bagaimana kita efektifkan semuanya. Pendidikan tetap harus bisa dirasakan oleh semua pihak,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menerangkan bahwa pemkab terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini, dijadwalkan akan mulai berjalan pada Juli 2025, dan tahap awal untuk 100 siswa SMP dan SMA dengan empat rombongan belajar (Rombel).

“Petugas PKH sudah turun ke lapangan untuk menjaring calon siswa. Anak-anak miskin yang saat ini sudah Kelas 6 SD dan Kelas 9 SMP ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 nanti,” terang Bupati Ipuk.

Pelaksanaan Hardiknas di Banyuwangi sendiri diperingati dengan meriah. Selain upacara yang diikuti oleh ratusan pelajar dari tingkat SD-SMA, juga ditampilkan beragam kreativitas siswa. Ada pertunjukan seni hingga pameran teknologi karya pelajar yang menampilkan berbagai inovasi pelajar Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga meluncurkan program Sekolah Asuh Sehati (Sehat Kini dan Nanti), program pendidikan kesehatan. Dimana siswa diajarkan tentang kesehatan dasar yang bisa dilakukan siswa untuk menggugah kesadaran menjaga kesehatan sejak dini.

Selain itu, juga diluncurkan Sekolah Asuh Siaga Bencana sebagai pencegahan dan budaya tanggap terhadap bencana. Serta, Sekolah Asuh Sister Say (sistem terpadu ternak ikan dan sayur) untuk support program ketahanan pangan di lingkungan sekolah dan keluarga.

“Program ini sebagai langkah awal mengenalkan anak-anak kita tentang kesadaran menjaga kesehatan, tanggap terhadap bencana, hingga ketahanan pangan sejak dini,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Suratno.

Ketiga program tersebut, lanjutnya, merupakan pengembangan dari program Siswa Asuh Sebaya (SAS), yang merupakan program charity dimana para siswa yang mampu secara ekonomi menyisihkan uang sakunya secara rutin untuk diberikan kepada siswa yang miskin. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2011. (kom/bwi/sit)

Dalam pidato sambutannya, Wali Kota Wahyu mengajak Umat Muslim untuk terus meningkatkan keimanan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan keikhlasan, ketulusan dan saling menyayangi, maka jarak batin sesama saudara, sesama tetangga serta sesama warga Kota Malang akan semakin dekat.

“Semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapatkan rahmat dan syafaat, sesuai dengan jati diri agama Islam yang dibawa dan diajarkan Nabi Muhammad, sebagai agama yang rahmatan lil-alamin,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa momen Hari Kemenangan, momen Hari kembali ke Fitrah setelah sebulan penuh menjalani ibadah Puasa Ramadan. Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momen untuk merefleksikan diri dan memperkuat hubungan, baik dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.

Baca juga :

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu berpesan, bahwa umat manusia diajarkan untuk saling memaafkan, mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam setiap aspek kehidupan. “Sebagai warga Kota Malang, kita harus memaknai esensi Idul Fitri ini dengan semangat kolaborasi untuk kemajuan pembangunan,” paparnya.

Seperti halnya ibadah puasa yang melatih kesabaran dan ketulusan, tambahnya, dalam membangun Kota Malang juga perlu bekerja sama dengan sikap penuh keikhlasan dan tanggung jawab. “Tidak ada keberhasilan yang dapat diraih sendiri. Tetapi dengan bersatu dan berkolaborasi, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan membawa kemajuan bagi kota ini. Dalam langkah menghadirkan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan, amat sangat penting bila dilakukan bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, saya mengharapkan semangat gotong royong yang kita jaga selama Ramadan kemarin, dapat menjadi integritas dan spirit kerja keras kita dalam membangun Kota Malang yang lebih baik, berdaya saing, dan penuh dengan inovasi di tahun-tahun mendatang,” urai Wali Kota Malang.

Momentum Idul Fitri ini, tambahnya, dapat pula dijadikan sebagai ajang refleksi untuk mengevaluasi diri. Selain sebagai momen mempererat tali silaturahmi dan memulai babak baru dengan hati yang bersih, tapi sekaligus mensyukuri berkah Allah SWT atas usia ke-111 Kota Malang yang jatuh tanggal 1 April 2025.

Sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan panjang Kota Malang selama 111 tahun, Wali Kota Wahyu mengajak untuk merenungkan kontribusi apa saja yang dapat diberikan dalam membangun kota ini. Dengan semangat Idul Fitri dan kebersamaan yang terjalin, menjadikan momen ini sebagai pijakan untuk terus melangkah maju.

“Bersama-sama, kita dapat menghadapi tantangan ke depan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan visi dan misi Kota Malang. Sebagai bagian dari komitmen dalam membangun Kota Malang, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat,” paparnya. (pro/mlg/sit)

Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggelar audensi bersama stakeholder terkait, untuk membahas Raperda TJSL guna banyak masukan, saran dan ide baru. “Kami butuh masukan dari Apindo, Kadin dan HR Club terkait penyusunan Raperda TJSL. Dan allhamdulilah, tadi ada beberapa masukan yang sudah disampaikan para pihak. Insyallah, hasil ini akan segera kami aplikasikan ke dalam Raperda TJSL ini,” katanya.

Mas Rusdi sangat berharap, Raperda TJSL ini bisa segera disahkan. Sebab, Raperda TJSL ini untuk mengatur bagaimana pemerintah, dunia usaha berkolaborasi dan bersinergi agar bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Pasuruan secara umum.

“Setelah ini, masukan dan saran dari para pihak akan kami sesuaikan. Apa yang kurang tepat akan kami sempurnakan. Insyallah setelah Perda jadi, nanti akan kami tindak lanjuti dengan Perbup dan selanjutnya kami sosialisasikan ke para pihak yang berkepentingan,” papar Bupati Pasuruan.

Sementara itu, Ketua HR Club Pasuruan, Wahyu Budi Priyanto, mengungkapkan pihaknya memberi usulan bahwa pemerintah harus memberikan sesuatu yang konkret kepada perusahaan, utamanya dalam perlindungan dan pendampingan menjalankan operasional perusahaan. Mengingat, di lapangan masih sering dijumpai dan ditemui oknum-oknum yang seringkali bermain secara personal atau kepentingan pribadinya, dalam meminta sesuatu ke perusahaan.

Baca juga :

Karenanya, dirinya mengaku senang bahwa dalam forum ini, bupati menyampaikan komitmennya untuk menertibkan dan meluruskan oknum-oknum tersebut. “Saya kira, komitmen dari bupati ini yang ditunggu perusahaan. Karena nanti ke depan, tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain di situ. Semuanya terkoordinasi dengan baik, meski lintas institusi melalui TJSL ini,” ungkap Minhoo-sapaan akrabnya.

Menurut Minhoo, jika semua hal itu bisa berjalan dengan baik, maka akan tercipta kolaborasi yang bagus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Sehingga, apa yang dimaksud serta diinginkan pemerintah ini bisa terealisasi membawa Pasuruan lebih maju, sejahtera dan berkeadilan.

“Apalagi, saya membaca kalau TJSL ini nantinya tujuannya adalah pemerataan pembangunan wilayah. Jadi, kawasan yang ada atau tidak ada industrinya bisa merasakan manfaatnya. Saya kira ini sesuatu yang baik untuk perubahan Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Apindo Nurul Huda, mengatakan bahwa sejak awal apapun yang ditata lebih baik itu pihaknya akan setuju. Apalagi, ini terkait dengan CSR perusahaan.

Hanya saja, dirinya titip dalam pasal-pasal di dalam Raperda nanti harus dicermati dan dikaji lebih dalam. Termasuk, perlu pertimbangan matang.

“Jangan sampai, muncul kesan bahwa Pasuruan ini kok seperti ini atau seperti itu. Dalam artian, Pasuruan ini akan dipandang atau terkesan ribet di mata investor, baik itu asing ataupun lokal. Ini yang harus dipahami dan dijaga bersama,” sambungnya.

Huda-sapaan akrabnya menyebut, Pasuruan ini milik bersama, bukan milik siapa-siapa. Maka dari itu, perlu dicintai bersama dan dimajukan bersama – sama.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dalam forum CSR ini. Maka, jangan sampai salah persepsi,” imbuhnya. (kom/pas/sit)

“Perasaannya macam-macam. Tetapi yang paling dominan adalah rasa tanggung jawab yang membuat saya deg-degan. Saya harus mengoordinasikan 44 teman-teman dengan fraksi yang berbeda-beda,” kata Mia, Senin (07/10/2024) tadi.

Meskipun sebelumnya pernah menjalankan tugas serupa di tingkat komisi, Mia mengakui bahwa skala yang akan dilakukan ini jauh lebih besar. Sehingga, dalam hal ini menurutnya membutuhkan lebih banyak pembelajaran.

Baca juga :

“Tidak mungkin saya langsung mahir dan tentunya pasti butuh proses. Yang membuat saya gugup adalah karena ini melibatkan lebih banyak orang. Lebih banyak aspirasi dan tantangan untuk menjaga keseimbangan dalam bekerja bersama,” tambahnya.

Mengenai persiapan khusus yang dilakukan, Mia menekankan pentingnya kesiapan mental. “Mental harus lebih kuat dan saya harus tetap menjaga form dan koridor yang benar, baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman di dewan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Amithya mengaku masih menunggu proses pengesahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebelum pelantikannya secara resmi dilakukan. Setelah itu, Mia baru bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kota Malang. (rsy/sit)

Tetapi saat mengakses ruang digital, pelajar mesti terampil memahami hak dan tanggung jawab. Ada etika dan tata krama yang harus diterapkan dengan bijak dan berhati-hati. Kenapa? Karena pengguna berisiko merusak jejak digital yang berpotensi merusak masa depan.

Untuk memberi pemahaman seputar hak dan tanggung jawab di ruang digital kepada pelajar, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Ponorogo, Kamis (22/08/2024) pagi, mulai jam 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Belajar Hak dan Tanggung Jawab di Ruang Digital’, diskusi online yang akan diikuti pelajar dan tenaga kependidikan dengan menggelar nonton bareng (Nobar) ini rencananya menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah technopreneur, Erlan Primansyah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Nastai’in dan Mom Influencer Ana Livian sebagai key opinion leader, serta dipandu Chi Chi Zakaria selaku moderator.

”Webinar juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranponorogo2208. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Rabu (21/08/2024) tadi.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menjelaskan bahwa memahami hak dan tanggung jawab di ruang digital amat penting bagi pelajar. Sebab, ruang digital telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek di kalangan pendidikan. Internet telah merevolusi cara belajar moderen yang kian menantang dan menarik.

Baca juga :

”Platform media sosial dengan beragam aplikasi belajar moderen, e-mail, pesan instan, dan konferensi video telah mempermudah pelajar untuk terhubung dengan teman, guru, serta mudah mengakses materi belajar,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Belajar hak dan tanggung jawab di ruang digital, lanjut Kemenkominfo, berarti menjelajahi internet dan terlibat dengan konten online sambil meminimalkan risiko terhadap keamanan, privasi serta saling menghargai hak dan tanggung jawab orang lain di ruang digital. ”Dari webinar ini, pelajar diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, beretika, tetap berbudaya dan terlindungi. Terkait itu, individu dapat memanfaatkan teknologi sekaligus meminimalkan risiko dan tuntutan hukum yang etikanya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” papar Kemenkominfo.

Sebagai informasi, webinar seperti digelar di Kabupaten Ponorogo ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo ini tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Agar pelajar memiliki pemahaman terkait hak dan tanggung jawab ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Timur, akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, Jumat (17/05/224) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Mengusung tema ‘Belajar Hak dan Tanggung Jawab di Ruang Digital’, diskusi virtual yang akan diikuti secara Nobar oleh siswa dan tenaga pendidik itu rencananya menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Mei Santi, Praktisi IT, Ardiansyah, key opinion leader influencer, Azmy Zen dan Anissa Rilia selaku moderator.

“Webinar ini juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranbanyuwangi1705. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet sebesar Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Kamis (16/05/2024) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, bahwa hak digital merupakan hak asasi yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Ada pun tanggung jawab digital adalah menjaga hal dan reputasi orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga moral publik.

“Meski begitu, ada beberapa hal yang dilarang dilakukan di ruang digital, karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti melanggar kesusilaan, judi online, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan maupun pengancaman, menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Hak dan tanggung jawab digital warganet, lanjut Kemenkominfo, di antaranya yaitu patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. ”Hindari konten negatif seperti pornografi, perjudian, hoaks, ujaran kebencian, perundungan, ataupun permusuhandan pencemaran nama baik. Jangan lupa, selalu kedepankan etika digital!” tegasnya.

Baca juga :

Untuk diketahui, webinar seperti digelar di Kabupaten Banyuwangi ini, merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Hingga akhir 2023, tercatat sebanyak 24,6 juta orang telah mengikuti program peningkatan literasi digital yang dimulai sejak 2017. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia sampai dengan akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

“Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman,” tutur Kemenkominfo.

Kecakapan digital warga masyarakat menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia. Hasil survei APJII juga menyebutkan, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 berada pada angka 79,5 persen. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, ada peningkatan 1,4 persen. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8 persen.

“Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)