Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebagai upaya memerangi maraknya informasi hoaks yang beredar di media sosial dan kerap meresahkan masyarakat. Termasuk juga, mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan dirinya, Wakil Wali Kota, maupun pejabat Pemkot Malang lainnya.

“Ini untuk mencegah berita-berita hoaks. Wartawan di media mainstream sudah ada yang memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sehingga, saya yakin mereka tidak akan menulis berita yang tidak layak. Nantinya untuk pengawasan, dilakukan berjenjang. Pak Sekda akan mengecek ke kepala OPD, kemudian ke bawahannya dan seterusnya,” tegas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menilai, bahwa media sosial saat ini menjadi sumber informasi yang banyak diminati masyarakat. Namun, tidak sedikit konten di dalamnya yang tidak didukung kompetensi jurnalistik dan kerap menyajikan informasi yang keliru.

Baca juga :

“Di media sosial itu kadang isinya ngawur. Kompetensinya tidak dimiliki. Karena itu, kami minta kepala OPD ikut aktif menyampaikan informasi yang benar,” katanya.

Ditambahkannya, apabila informasi hanya disampaikan melalui akun resmi Pemkot Malang, penyebarannya kerap terbatas. Karena itu, ASN diminta turut merepost informasi resmi melalui story atau status di media sosial pribadi, termasuk WhatsApp.

“Dengan story atau status WA, informasi yang benar, valid dan sesuai fakta bisa sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Malang akan menyiapkan konten informasi berupa flyer, story, maupun video singkat yang mudah dipahami masyarakat. Konten tersebut akan dikoordinasikan oleh Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

“Kalau ada flyer atau video, masyarakat akan tahu mana informasi yang benar, apalagi ditambah pemberitaan dari media mainstream,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, mengatakan bahwa seiring telah berjalannya tahapan Pemilu 2024, maka dipandang perlu dilakukan tangkal isu informasi hoax. “Munculnya informasi hoax menjelang Pemilu 2024 hingga pada pemilihan kepala daerah, ini menjadi kekhawatiran seluruh pihak. Karena, ini bisa berakibat pada adanya gejolak atau konflik dan memicu tidak kondusifnya masyarakat,” terangnya, Selasa (19/12/2023) tadi.

Oleh sebab itu, tambahnya, Diskominfo Kota Batu terus berupaya dengan meningkatkan literasi digital kepada ASN dan masyarakat. “Tujuan dari peningkatan literasi digital ini, dimaksudkan untuk bersama-sama meredam informasi hoaks,” ujarnya.

Baca juga:

Terkait informasi atau berita hoaks yang beredar di media sosial, pihaknya hingga saat ini belum menerima adanya laporan. Namun, jika ditemukan adanya informasi atau berita hoaks yang dilaporkan ke Diskominfo, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Batu dan Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Kemudian, papar Onny, ketika ada temuan informasi yang diduga hoaks, maka akan dilakukan analisa bersama. Contohnya, ketika ada pencemaran nama baik akan dilakukan klarifikasi. “Salah satu strategi ketika ada informasi hoaks beredar, maka kami akan sosialisasikan ke media sosial, video tron dan lembaga penyiaran milik Pemkot Batu,” jelasnya. (put/sit)

Anggota Bawaslu, Hanif Fahmi, menyampaikan jika kegiatan itu dilakukan guna untuk menangkal berita hoaks terkait dengan pemilu. Terlebih, pada 28 November 2023 mendatang, juga sudah memasuki masa kampanye.

“Hari ini memang kami adakan gathering dengan teman-teman media yang selalu suport pemberitaan kita. Sebentar lagi sudah masa kampanye, sehingga kami sudah melihat disinformasi yang sudah bertebaran. Harapanya dengan adanya Agenda hari ini kami bisa bersama-sama mengantisipasi itu,” jelas Hanif

Baca juga:

Menurutnya, disinformasi itu bisa terkait dengan ketidakbenaran informasi mengenai pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Selain itu, juga mengenai isu-isu negatif (informasi yang tidak benar) terkait dengan Bawaslu.

“Diharapkan teman-teman media dapat aware (sadar, red) terhadap itu bersama-sama untuk mengklarifikasi. Karena ada banyak masyarakat yang sepertinya beranggapan, bahwa kehadiran Bawaslu tidak ada. Padahal kami sebelum melakukan tindakan itu kami kaji dulu,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, jurnalis juga dibekali materi seperti media menangkal hoaks dan pegawasan program siaran berita, talkshow dan variety show selama Pemilu oleh para yang ahli dibidangnya, yakni Eko Widianto dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Royin Fauziah dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur.

“Dengan kehadiran teman-teman media sebagai mitra kami itu kan bisa menyampaikan informasi yang terkonfirmasi ke kami tidak sepihak. Kami ada tim humas dan tim khusus untuk mengamati atau memantau adanya berita-berita negatif di media,” imbuhnya. (rsy/sit)

Begitu juga dengan Polresta Malang Kota, yang mengikuti kegiatan ini secara daring bersama Kominfo Kota Malang, perwakilan PWI dan sejumlah wartawan di ruang eksekutif Mapolresta Malang Kota. Tentunya, kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya menangkal informasi atau berita hoaks, insan media berkolaborasi dengan Polri turut mensukseskan jalannya Pemilu serentak 2024. Dengan tema ‘Sinergitas Polda Jatim Bersama Awak Media Dalam Mensukseskan Pemilu 2024’.

Baca juga:

Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto, mengatakan bahwa jika banyak sekali informasi yang berkembang secara pesat di momen tahapan menjelang Pemilu 2024. Bahkan, dirinya tidak menampik bahwa banyak berita yang memiliki akurasi tepat dalam tahapan Pemilu. Namun, juga ada akurasi yang kurang pada tahapan Pemilu.

“Saya sampaikan, jika dulu bad news is good news. Tetapi, sekarang ini, bad news is bad news, good news is good news. Buruk tetap buruk. Bukan jadi seksi dan Bagus,” tegas Irjen Pol Toni Harmanto.

Menurutnya, sejauh ini potensi konflik sudah menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya. “Ada 268 potensi konflik pada tahun 2022 di wilayah Jawa Timur, namun melalui komunikasi yang sudah terjalin saat ini di tahun 2023 menyisakan 5 potensi konflik,” tegasnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, mengajak para insan media berkolaborasi dengan Polri untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024. “Kami mengapresiasi kegiatan inim Kolaborasi antara awak media dengan Polri ini harus dibangun, salah satu tujuannya untuk mensukseskan Pemilu 2024,” jelasnya.

Dirinya berharap, wartawan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. “Melalui kerja profesional yang dilakukan, maka Pemilu 2024 yang damai dapat terwujud sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, seusai acara pelatihan Pelatihan Peliputan Pemilu ini, Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dengan insan media. “Dalam upaya menjaga kondusifitas serta menangkal berita atau informasi hoaks,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, untuk bijak apabila menerima informasi. “Pastikan dan cermati, apakah informasi tersebut benar-benar fakta atau hoaks. Apalagi saat ini, merupakan masa Pemilu Serentak 2024,” tegasnya. (gie)

Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, dalam kesempatan itu mengajak awak media Pokja Jurnalis Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang dikemas dalam ‘Ngopi bareng’ awak media yang tergabung dalam Forum Mitra Polres Probolinggo. Dirinya pun menjelaskan, bahwa antisipasi hoaks di tahun politik, harus dilakukan.

Kapolres Wisnu menambahkan, bahwa pihaknya juga akan menggelar sosialisasi pengaturan literasi digital dengan menggandeng beberapa stake holder dan organisasi kemahasiswaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Hoaks sangat berbahaya. Menjelang Pemilu, biasanya hoaks akan muncul. Kami menggandeng rekan-rekan media untuk bersama-sama memerangi informasi hoaks,” ujarnya, Kamis (24/08/2023) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga mengapresiasi awak media, bahwa selama gelaran berlangsung juga banyak mendapat masukan yang bermanfaat untuk pihak kepolisian. “Terima kasih banyak rekan-rekan media. Masukan memang perlu, karena yang memahami secara langsung di lapangan adalah pelaku lapangan sendiri seperti rekan media,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Mitra Media Polres Probolinggo, Ahmad Faisol, menegaskan bahwa hoaks perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hoaks sering muncul di media sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat.

“Berita di media massa menjadi rujukan informasi bagi masyarakat, karena melalui proses jurnalistik, konfirmasi, klarifikasi dan cover both side. Kami siap bersinergi dengan Polres Probolinggo, dalam menangkal dan memerangi hoaks,” kata Faisol. (nun/pix)