Komandan Lantamal V AL, Brigjen TNI (Mar) Joni Sulistiawan SH MHan, yang bertugas sebagai inpektur upacara, menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah dilakukan oleh Kolonel Laut Dewi Lestari selama memimpin Lanal Malang. Apalagi, tugas yang di emban juga cukup berat, mulai mengawal, mengawasi hingga mengamankan jalur wilayah di selatan.

“Lanal Malang ini sangat strategis dan komplek tugasnya. Apalagi di wilayah selatan ini cukup berat, di samping ada tantangan dari alam di sana juga ada tantangan dan ancaman dari selatan terkait dengan kedaulatan wilayah negara,” ujar Brigjen TNI (Mar) Joni Sulistiawan SH MHan.

Baca juga:

Pihaknya berharap, ke depan Komandan baru Kolonel Laut Rinanda bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa mempertahankan serta meningkatkan atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh Komandan sebelumnya, Kolonel Laut Dewi. “Pesan saya kepada Kolonel Rinanda, itu bisa mempertahankan dan meningkatkan atas capaian yang sudah dilakukan oleh Kolonel Dewi, saya juga menekankan agar Kolonen Rinanda tetap menjalin komunikasi dengan sinergi bersama instansi terkait di wilayah Malang Raya,” tambahnya.

Sementara itu, Kolonel Dewi Lestari, menyampaikan rasa terima kasih dan bangga bisa menjadi keluarga besar dari Malang Raya. Terlebih, para pejabat, stakeholder dan masyarakat Malang Raya menurutnya juga sangat ramah dan selalu mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh AL Malang.

“Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya, yang jelas saya berterimakasih. Sekali lagi I Love You Malang,” ucapnya.

Pihaknya berharap kepada komanda baru TNI AL Malang, Kolonel Rinanda, agar segera bisa beradaptasi dengan para pejabat di Pemerintah Daerah Malang Raya, maupun stakeholder terkait dan bisa membawa Lanal Malang untuk menjadi yang lebih baik.

Sebagai informasi, untuk saat ini Kolonel Laut (KH/W) Dewi Lestari SPd MTr Hanla MM CHRMP, akan dipindah tugaskan menjadi Perwira Ban II Watpers Spers Kogabwilhan I Mabes TNI. Sementara, Kolonel Laut (KH/W) Rinanda Sintasari SSos MTr AP, sebelumnya telah menjabat sebagai Aspers Danlantamal IV Tanjungpinang.

Dalam Sertijab tersebut, juga dihadiri oleh Pj Wali Kota Malang, Wakil Bupati Malang serta jajaran Forkopimda Malang Raya dan para stakeholder lainnya di wilayah Malang Raya. (rsy/sit)

Salah satu penerima manfaatnya, Amzah (43) warga Kelurahan Kampung Bugis, Kampung Madang, Kota Tanjungpinang, mengaku lega telah mendapatkan sertifikat tanah setelah puluhan tahun tanpa kejelasan. “Sekarang sudah tidak khawatir lagi tinggal di sini (Kampung Madang). Sertifikat ini juga bisa saya jaminkan ke bank untuk pengembangan usaha budidaya ikan yang kami kelola,” kata Amzah, Sabtu (28/05/2022) tadi.

Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Kepulauan Riau (Unrika), Dr Tri Artanto, menilai bahwa program Reforma Agraria wilayah pesisir dan pulau kecil yang didorong Kantor Staf Presiden, harus dibarengi dengan sosialisasi ke masyarakat. Sebab, masih ada ketidakpahaman masyarakat pesisir dan kepulauan soal pentingnya SHM sebagai kekuatan hukum hak atas tanah.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Seperti di Kepri. Masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan terluar masih menganggap alas hak sudah cukup memiliki kekuatan hukum atas tanah yang mereka tinggali. Dalam beberapa perkara di pengadilan, alas hak juga bisa menjadi landasan hukum asal memiliki history yang kuat,” ujarnya.

Percepatan legalisasi tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil, menjadi salah satu agenda Reforma Agraria yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Untuk memastikan program tersebut berjalan maksimal, Kantor Staf Presiden melakukan debottlenecking, dengan menggelar rapat teknis dan koordinasi bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai pemangku kepentingan.

“Hasilnya, ada singkronisasi terhadap regulasi. Outputnya nanti, KKP akan menerbitkan perizinan untuk dijadikan landasan hukum bagi BPN untuk menerbitkan sertifikat,” terang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Usep Setiawan.

Usep menambahkan, dengan adanya perizinan sebagai dasar pemberian hak di kawasan pesisir, maka bisa dipastikan percepatan legalisasi tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil segera berjalan. “Kepulauan Riau akan jadi percontohannya. Ada 560,31 hektare yang harus segera diselesaikan legalisasinya. KSP akan terus mengawal,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi percepatan legalisasi tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil, di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, Jumat (27/05/2022). Rakor yang dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian KP, Kementerian LHK, dan Pemda Kepulauan Riau, tersebut untuk mengurai berbagai sumbatan pada legalisasi tanah masyarakat pesisir.

Dalam Rakor itu, Kantor Staf Presiden juga mendorong percepatan legalisasi tanah transmigrasi. Beberapa kendala yang muncul, diantaranya adanya tumpang tindih kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan atau HGU perusahaan dan diokupasi masyarakat. (hms/ksp/gie)