Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa pendidikan hari ini menuntut lebih dari sekadar penguasaan ilmu. Sebaliknya, guru tidak boleh lagi stagnan. Mereka harus bergerak, belajar dan terus berkembang untuk menjawab kompleksitas zaman yang semakin dinamis.

“Kami berharap para guru tidak pernah berhenti belajar. Anak-anak kita kini lebih kritis, lebih cerdas dan sangat melek teknologi. Guru harus menjadi panutan yang terus relevan dan adaptif,” kata Bunda Indah, di hadapan sekitar 500 peserta apel.

Pesan ini tidak hanya ditujukan sebagai motivasi, tetapi sebagai peringatan. Bunda Indah menggarisbawahi bahwa perubahan zaman menuntut perubahan pendekatan pendidikan. Guru tidak bisa lagi sekadar mengajar, mereka harus menginspirasi, membimbing dan menjadi figur yang terus tumbuh bersama murid-muridnya.

Baca juga :

Bunda Indah juga menyoroti, mengenai ancaman terbesar dalam dunia pendidikan saat ini, yakni krisis karakter dan merosotnya nilai moral dalam pergaulan remaja. Oleh karena itu, dirinya mendorong para pendidik untuk menjadikan budi pekerti sebagai inti dari proses belajar mengajar.

“Tingkatkan pendidikan budi pekerti kepada siswa. Pergaulan siswa hari ini sangat mengkhawatirkan. Jika guru tidak hadir sebagai penjaga nilai, maka generasi kita akan kehilangan arah,” tegasnya.

Dalam momen penuh semangat tersebut, Bunda Indah juga memberikan penghargaan tinggi kepada seluruh tenaga pendidik yang telah mendedikasikan diri bagi kemajuan pendidikan Lumajang. Dirinya menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya mengubah wajah masa depan bangsa.

Apel Peringatan Hardiknas ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Forkopimca Klakah, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klakah, serta tokoh-tokoh pendidikan setempat. Kegiatan ini bukan hanya menjadi perayaan, tetapi titik tolak untuk memperkuat komitmen bersama membangun pendidikan yang berkarakter, inklusif dan relevan dengan zaman. (kom/adi/gie)

Melalui pelantikan itu, Bupati Yuhronur berpesan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dimutasi, dapat menyelesaikan berbagai tantangan ke depan, utamanya efektivitas anggaran. Sebab, di tengah dukungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengalami efisiensi, pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mempunyai dampak yang bearti bagi masyarakat,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Selain itu, dirinya juga menekankan tantangan dan kebutuhan masyarakat kian kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat, harus memberikan pelayanan terbaik. Serta, mampu mempersiapkan program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. Beberapa program tersebut, seperti Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan lainnya.

“Kita sepakat jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan solidaritas, disiplin, kerja sama baik, saling menguatkan InsyAllah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” ujar Bupati Lamongan.

Beberapa pejabat yang dilantik, diantaranya Moh Chaidir Anas sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Mugito sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aris Wibawa sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda, Pujobroto Irawan Putra sebagai Sekertaris DPRD, Etik Sulistiyani sebagai Asisten Administrasi Umum Setda dan Edy Yunan Achmadi sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah serta beberapa lainnya. (kom/son/gie)

Langkah penegasan tersebut, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 di Pendopo Arya Wiraraja, Senin (05/05/2025) tadi. “Pemerintah bersama DPRD telah menyepakati bahwa prioritas pembangunan kita adalah infrastruktur dasar yang mendesak, seperti jalan-jalan yang rusak, air bersih, pertanian yang membutuhkan dukungan teknologi dan irigasi, serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kita ingin Lumajang tumbuh sebagai kota tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dalam sektor pariwisata, Bunda Indah menekankan pentingnya penataan tata kelola destinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah desa, swasta, maupun pemerintah daerah. Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengajukan pembahasan Raperda tentang tata kelola wisata sebagai payung hukum dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

Baca juga :

“Semua kita atur supaya wisata di Lumajang berkembang secara terpadu, promosi lebih luas, dan peluang investasi juga semakin terbuka,” jelasnya.

Sebagai dasar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, Bunda Indah menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menyusun penjabaran visi pembangunan ‘Lumajang Amanah, Manusiawi dan Berkeadilan’ ke dalam 8 misi pembangunan, 17 sasaran strategis, 8 strategi dan 140 arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. “Arah kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi masyarakat Lumajang, mulai dari kemiskinan, ketimpangan layanan publik, hingga peningkatan daya saing daerah,” tegasnya.

Melalui RPJMD 2025-2029, Pemkab Lumajang menargetkan transformasi menyeluruh di berbagai sektor. Dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. (kom/adi/gie)

Ketua Umum PC PMII Kota Malang, Dicky Wahyu Firmansyah, memberikan apresiasinya terhadap berkelanjutan program MBG. Namun, tentunya hal itu harus ada keterlibatan penuh elemen masyarakat bawah, secara khususnya.

“Peran korporasi pemerintah masih dominan. Jadi, ini perlu adanya pelibatan masyarakat UMKM dalam proses pelaksanaan hingga pengawasannya,” kata Dicky.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa kualitas makanan dan minuman (Mamin) yang disajikan program MBG, juga masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, kerap ditemukan adanya ketidaksamaan terkait kualitas makanan minuman di setiap daerah.

“Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas kandungan gizi yang disajikan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditentukan perlu adanya pengawasan lagi,” ujar Dicky.

Kemudian, lanjutnya, terkait sasaran penerima MBG, yang dirasa belum tepat sasaran. Sekolah yang seharusnya menjadi prioritas, yaitu bagi siswa yang masuk dalam keluarga berpendapat rendah.

“Kepastian pendanaan harus dipastikan dan dimanajemen betul sebagai keberlanjutan program yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan program MBG,” imbuhnya.

Baca juga :

Nara sumber pertama, Yatimul Ainun, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwasa program strategis nasional MBG sangatlah bagus. Tapi secara teknis pelaksanaan program MBG harus dievaluasi dan diperbaiki dalam sistem operasional.

“Fakta lapangan akibat program MBG, ditemukan banyak kantin sekolah yang dirugikan, pasalnya minim siswa yang makan di kantin. Sehingga, pengusaha cathering yang awalnya kerja sama dengan sekolah sudah lagi tidak digunakan. Sementara, waktu belajar terganggu mulai dari pembagian nasi hingga proses makannya. Tentunya, ini menyita waktu belajar dan lamanya waktu pendistribusian mengakibatkan makanan tidak lagi fresh,” kata Ainun.

Dirinya juga menyampaikan adanya tantangan dalam pelaksanaan teknis MBG. Sehingga, perlu adanya atensi sebagai bahan evaluasi.

“Pertama bagi pesantren yang jumlah santrinya kurang dari 3 ribu, akibatkan mereka harus ikut dapur luar. Kedua menu yang tidak sesuai selera siswa, kemudian bagi mitra mengeluhkan terkait pembayaran yang terlambat. Sebagai mahasiswa, mari berperan aktif dalam mengawal program pemerintahan yang berpihak kepada rakyat bawah,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan terkait peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peluang bagi generasi yang memang membutuhkan program ini. “Adanya program MBG, diharapkan mampu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat bawah. Karenanya, pemerintah dapat kolaborasi dengan UMKM yang terlibat aktif dalam program MBG ini,” jelasnya.

Sementara itu, nara sumber dua dari Dosen Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Dr Mofit Jamroni, mengatakan bahwa program MBG juga sebagai wujud dukungan kedaulatan pangan Indonesia. Hal ini, terkait dengan banyaknya hasil bumi berupa produk olahan yang dapat dimanfaatkan untuk mensukseskan MBG.

“Dengan adanya potensi kekayaan hayati yang melimpah seperti 77 jenis karbohidrat, 110 jenis rempah, 388 jenis buah, 228 jenis sayuran, 40 jenis bahanamin dan 26 jenis kacang-kacangan, harapanya dapat dikelolah dengan baik. Sehingga, sirkulasi ekonomi tetap berputar lebih baik,” ujarnya. (cw1/sit)

Ketua Umum KONI Kota Malang, R Djoni Sudjatmoko, menyampaikan bahwa anggaran tersebut tidak jauh berbeda dengan anggaran yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. “Kalau untuk KONI tetap ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar Rp 10 miliar,” ujar Djoni-sapaanya, Sabtu (22/02/2025) tadi.

Djoni menambahkan, bahwa memang terdapat anggaran tambahan yang diplot untuk penyelenggaraan Porprov. Hanya saja, anggaran itu dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Yakni, ada sekitar Rp 60 miliar lebih.

Baca juga :

“Sedangkan KONI menerima Rp 10 miliar, yang mayoritas diperuntukkan bagi cabang olah raga (Cabor). Sementara untuk operasional internal KONI dan honor pegawai hanya mendapat porsi kecil,” jelasnya.

Djoni mengakui, bahwa sebelumnya KONI telah mengajukan anggaran sebesar Rp 23 miliar, tetapi mengalami efisiensi sehingga hanya menerima Rp 10 miliar. Padahal, sebagai tuan rumah, Kota Malang memiliki target besar untuk meraih posisi runner-up mendekati Kota Surabaya.

“Sebagai tuan rumah, idealnya KONI menerima anggaran sekitar Rp 40 miliar. Namun, yang dialokasikan hanya Rp 10 miliar. Itu berarti kami harus berjuang dengan anggaran yang ada,” tegasnya.

KONI Kota Malang kini tengah mengatur strategi pemanfaatan anggaran agar tetap bisa mendukung prestasi atlet. Djoni optimis cabang olah raga di Kota Malang dapat memberikan hasil maksimal dalam ajang Porprov 2025 nanti. “Kami sangat mengandalkan cabor untuk meraih emas,” imbuh Djoni. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa persoalan ATS/APS ini cukup kompleks. Terutama karena dipengaruhi oleh faktor sosial dan ketidaksinkronan data. “Banyak anak putus sekolah karena sudah menikah atau bekerja. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan, mereka merasa tidak perlu melanjutkan pendidikan. Rata-rata, mereka berhenti setelah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke SMA,” kata Suwarjana, Rabu (15/01/2025) tadi.

Ditegaskannya, bahwa faktor kemiskinan atau kriminalitas bukan menjadi penyebab utama tingginya angka ATS di Kota Malang. Sebab, anak yang terlibat kriminal, masih tetap diperbolehkan untuk sekolah. Itu karena ada faktor lain yang menjadi penyebab, seperti faktor keluarga.

“Karena ada anak yang sudah menikah, terutama perempuan, tidak diizinkan suaminya untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ini salah satu tantangan dari faktor keluarga,” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, ketidaksinkronan data juga menjadi kendala dalam penanganan ATS/APS tersebut. Apalagi, data yang diterima merupakan data dari pusat atau Kementerian terkait.

“Data yang kami terima dari kementerian sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada anak yang sudah tidak berada di wilayah kami, tapi masih tercatat sebagai ATS,” tambahnya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud Kota Malang juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Cabang Dinas Pendidikan. Itu dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang terdata di madrasah atau SMA.

“Selain itu kami dari Disdikbud juga mengerahkan tim untuk turun langsung ke masing-masing kelurahan, mereka mengidentifikasi dan mendata ATS yang belum terjangkau,” katanya.

Meski demikian, Suwarjana meyakini jika persoalan ATS/APS dapat terus menurun hingga zero. Apalagi, dalam penangananya juga didukung oleh semua pihak terkait.

“Kami optimis angka ini akan terus menurun dan kami juga siap jemput bola turun langsung ke masyarakat dan memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan mereka,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Mas Dhito-sapaan akrabnya, mengatakan bahwa di era digital ini Generasi Z bakal dihadapkan dengan peluang sekaligus tantangan besar. Di era ini, tantangan terbesar bagi Gen Z adalah diri sendiri.

“Tantangan kalian itu bukan hanya bersaing antar teman atau sekadar lingkungan, tapi tantangan ke depan adalah diri kalian sendiri,” kata Mas Dhito, di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Sabtu (11/01/2025) tadi.

Mas Dhito menjabarkan, terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi Gen Z. Diantaranya, bullying, pergaulan bebas dan kurangnya rasa kepedulian termasuk terhadap kedua tantangan tersebut. Karenanya, pihaknya tidak memungkiri, jika pada saat ini banyak generasi muda yang terjerumus pada hal negatif. Hal ini dibuktikan, dengan banyaknya anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi pernikahan dini.

Baca juga :

Untuk itu, bupati muda berusia 32 tahun tersebut mengajak Gen Z untuk bijak memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas diri. Sebagai contoh, memperdalam keterampilan digital tanpa meninggalkan nilai-nilai kebudayaan lokal.

“Karena hari ini Kabupaten Kediri sedang menekan pernikahan dini. Jangan sampai terjadi di lingkungan panjenengan semua,” pesannya.

Di sisi lain, terkait Peringatan Natal Pelajar SMP se-Kabupaten Kediri, Mas Dhito berharap peringatan tersebut bisa terus digelar. Menurutnya, peringatan ini menjadi momen untuk meningkatkan nilai-nilai religius bagi pelajar umat Kristiani. “Di perayaan Natal ini, saya doakan semoga Tuhan memberkati dalam setiap langkah panjenengan semua,” ujar Mas Dhito.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Peringatan Natal Pelajar SMP se-Kabupaten Kediri, Meky Mamahit, menyampaikan kegiatan ini mengusung tema ‘Christ is Enough for Me’. Adapun jumlah audien mencapai 1000 peserta yang terdiri dari 901 siswa pelajar, 71 tenaga pendidik dan beberapa tamu undangan. (pan/gie)

Materi yang disampaikan pada diskusi tersebut, yakni tantangan dan harapan pembangunan Bandar Udara Internasional Dhaha Kediri. Diskusi ini, bertempat di SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri.

“Manfaat adanya bandara ini, sangat banyak. Yakni, memudahkan aksesibilitas masuk Kota Kediri, membuka banyak lapangan pekerjaan serta perekonomian masyarakat juga akan tumbuh. Selain itu, potensi pun juga sangat besar. Kita berharap, tamu-tamu yang datang itu turun dan paling tidak menginap semalam hingga dua malam di Kota Kediri. Makanya, kita harus siapkan kota kita yang ramah untuk segala usia. Baik Lansia, anak-anak dan semuanya,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Pj Wali Kota Zanariah juga menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh Kota Kediri dengan menyediakan berbagai pelatihan. Salah satunya, pelatihan kebandarudaraan, pemberian bantuan modal bagi para UMKM Kota Kediri dan bantuan untuk sertifikasi halal produk UMKM. Selain itu, juga dilakukan kurasi agar kualitas terjaga dan masyarakat yang akan membeli tidak ragu.

“Saya minta, kalau kuliner harus ada uji klinisnya agar orang yang mau membeli, itu tidak takut atas kebersihan dan kesehatan produk tersebut,” imbuhnya.

Baca juga :

Selain kuliner, sarana prasarana juga harus mendukung untuk bisa menangkap peluang dari dibangunnya bandara tersebut. Seperti perbaikan jalanan dan trotoar di Kota Kediri. Kemudian, kecepatan kendaraan di dalam kota hanya boleh 40 km perjam sehingga aman untuk para pesepeda.

“Jalur sepeda, pun juga akan diperjelas. Tempat sampah, juga sudah diupayakan oleh Pemerintah Kota Kediri dan disediakan berjarak agar memudahkan untuk membuang sampah,” tambahnya.

Pj Wali Kota Zanariah juga berpesan, untuk anak muda juga harus menguatkan kemampuan hard skill dan soft skill baik untuk persiapan bekerja maupun berwirausaha. “Sejak muda, anak-anak harus bisa memanfaatkan waktunya untuk mengenali diri sendiri, mengasah keterampilan, mengikuti komunitas, kursus keterampilan, mengumpulkan berbagai pengalaman, perbanyak relasi serta yang tidak boleh lupa tetap belajar dan berdoa,” urainya.

Turut hadir dalam diskusi panel kewirausahaan itu, yakni General Manager Angkasa Pura 1, I Nyoman Noer Rohim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Adi Prayitno, Kepala Bappeda Kabupaten Kediri, Mohammad Solehudin, Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya, Eko Agus Suwandi, perwakilan Kadin Kota Kediri, Setyohadi, Ketua Kadin Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi, perwakilan PT Gudang Garam, Tbk, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, serta Kepala Sekolah SMA se-Kota Kediri. (kom/pan/gie)

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berkomitmen untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Karenanya, solusi inovatif dengan menjalin kerja sama yang erat dengan badan usaha, akan membuka akses permodalan dari pihak swasta.

Pj Bupati Yuyun juga menyebut, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang hanya mencapai 16 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat, membuat Pemkab Lumajang terbatas dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu, menjalin kerja sama dengan badan usaha menjadi solusi yang efektif.

Baca juga:

“Pembangunan tidak hanya dapat bergantung pada pendanaan APBD. Salah satu cara, adalah dengan bekerja sama dengan swasta, seperti melalui KPBU. Selama ada timbal balik yang menguntungkan, kita dapat menjalin kerja sama dalam berbagai sektor seperti PJU, PDAM atau RSUD,” kata Pj Bupati Yuyun.

Lebih lanjut Pj Bupati menegaskan, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor. Termasuk, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah dan mengurangi angka pengangguran.

Pembangunan infrastruktur, paparnya, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan, menjadi prioritas Pemkab Lumajang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Komitmen dan perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dikejar di Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur, Pj Bupati Lumajang menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi. Meskipun pemenuhannya dilakukan secara bertahap, banyak peluang pembiayaan yang dapat dijajaki. Termasuk, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kerja sama tersebut, lanjutnya, Pemkab Lumajang berharap agar PT PII dapat memberikan kontribusi positif, termasuk dalam Corporate Social Responsibility (CSR), yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di Lumajang. “Dengan kerja sama yang dibangun, saya berharap selain terkait proses pembangunan, PT PII juga dapat memberikan kontribusi melalui CSR. Terutama, mengingat potensi pariwisata yang sangat luar biasa di Lumajang. Sehingga, ini akan meningkatkan gerak ekonomi di daerah kita,” tambahnya. (kom/adi/gie)