Hal itu dikatakan Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, saat menghadiri kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penerima manfaat Rumah Peduli Jiwa dan Rasa (Rumah Pijar) Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Sukun, Kamis (18/06/2026) tadi. “Kenapa dilakukan di Sukun? Karena PDM-nya paling banyak di Sukun untuk di wilayah Kota Malang. Tapi di tiap kecamatan juga ada, nanti kita lakukan lagi pendampingan-pendampingan lainnya,” kata Wawali Ali.

Ditambahkannya, bahwa salah satu kebutuhan mendesak dalam penanganan kesehatan jiwa saat ini adalah keberadaan psikolog klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, hingga kini belum seluruh puskesmas di Kota Malang memiliki tenaga tersebut. Karena itu, Pemkot Malang tengah menyiapkan skema penyediaan psikolog klinis melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang.

Baca juga :

“Setiap puskesmas harusnya ada psikolog klinis untuk itu. Tahun ini kita upayakan bisa. Tidak semua sekaligus, tetapi di beberapa puskesmas yang memang masyarakatnya paling membutuhkan,” ujarnya.

Wawali Ali juga menjelaskan, skema penyediaan psikolog klinis akan dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi profesi, serupa dengan pola yang selama ini diterapkan Dinkes dalam penanganan stunting serta kesehatan ibu dan anak. Selain itu, Pemkot Malang juga akan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Psikologi untuk mendukung penyediaan tenaga psikolog klinis di wilayah yang membutuhkan.

“Selama ini Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga telah menggandeng akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Psikologi untuk melakukan pendampingan,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa di tahun 2019 lalu total ada aset tanah yang telah bersertifikat hanya sekitar 799 bidang atau sekitar 11 persen dari total aset yang dimiliki Pemkot Malang. Namun, saat ini sudah sekitar 4.600 an aset atau sekitar 53 persen dari total 8.264 bidang tanah.

“Percepatan sertifikasi tanah ini tidak lepas dari kolaborasi antara Pemkot Malang dengan Kementerian ATR/BPN serta Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Saat ini sudah 53 persen dari total 8.264 bidang tanah, kita terus untuk sertifikasi ini dan harapan saya tentunya juga bisa kelar semuanya,” jelas Subkhan, Kamis (11/06/2026) tadi.

Momentum itu, juga dimanfaatkan BKAD untuk melakukan pengamanan aset secara bertahap di seluruh wilayah Kota Malang. Terlebih, Subkhan berharap seluruh aset tanah milik Pemkot Malang dapat tersertifikasi sebelum dirinya memasuki masa purna tugas pada tahun depan.

Baca juga :

“Mudah-mudahan sebelum saya pensiun sudah selesai,” tambahnya.

Subkhan juga menjelaskan, seluruh aset yang disertifikasi merupakan tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan tersebar di lima kecamatan. Sertifikasi dinilai penting, untuk memperkuat status hukum aset sekaligus mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari.

“Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Malang masih cukup besar. Karena, ada sekitar 3.600 bidang tanah lainnya masih dalam proses penyelesaian sertifikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Subkhan menambahkan, bahwa penyelesaian seluruh aset tidak hanya bergantung pada BKAD. Proses tersebut, juga memerlukan dukungan dari Kantor Pertanahan yang menangani berbagai layanan sertifikasi masyarakat maupun lembaga lainnya.

“Kami tidak bisa memaksa karena yang dilayani pertanahan bukan hanya aset pemerintah, tetapi juga sertifikat masyarakat, yayasan, dan sebagainya. Namun selama ini kerja sama yang terjalin sangat baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Tim Kerja Pelayanan RSSA, Diana Wati Ekasari, menjelaskan bahwa vaksinasi tersebut dilakukan atas program dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan sasaran tenaga medis yang memiliki risiko tinggi. Karena intensitas kontak langsung dengan pasien.

“Program ini memang ditujukan bagi nakes dan named yang berisiko tinggi terpapar karena intensitas kontak dengan pasien cukup besar,” ujar Diana, Rabu (13/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, seluruh peserta vaksinasi tersebut telah melalui proses skrining melalui pengisian data dan microplanning yang difasilitasi Dinkes Kota Malang. Sasaran vaksinasi meliputi para Nakes yang belum pernah menerima vaksin MR, hanya mendapat satu kali vaksin saat masa anak-anak, maupun yang membutuhkan dosis penguat (booster).

“Dari hasil skrining awal, sekitar 104 orang teridentifikasi membutuhkan dua kali vaksin karena belum pernah atau tidak memiliki riwayat vaksinasi yang jelas,” jelasnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa program vaksinasi MR bagi Nakes dan Named itu menjadi pelaksanaan pertama di RSSA, sejak dirinya bertugas. Bagi yang memerlukan dua dosis, pemberian vaksin kedua dijadwalkan 28 hari setelah suntikan pertama.

“Untuk memastikan keamanan, setiap Nakes dan Named yang telah divaksin wajib menjalani observasi selama 15 menit, untuk memastikan tidak ada reaksi alergi ataupun efek lainnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya diselesaikan pada tahap pengangkutan dan pengolahan akhir. Namun, juga harus dimulai dari kesadaran masyarakat sejak di tingkat rumah tangga.

“Ini kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dimana bergerak menyelesaikan permasalahan persampahan, sekaligus memberi apresiasi kepada pihak yang sudah bekerja menangani sampah di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena menunjukkan perkembangan positif. Jika konsistensi tersebut terus dijaga, Kota Malang ditargetkan mampu meraih Piala Adipura pada 2027.

“Tahun 2027 insyaallah Kota Malang, apabila tetap mempertahankan dan terus berkelanjutan kita akan mendapatkan Piala Adipura,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa kunci utama penyelesaian persoalan sampah berada di sektor hulu, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah. Dirinya menilai, kesadaran masyarakat tidak boleh hanya muncul karena adanya sanksi, melainkan harus tumbuh sebagai kebiasaan bersama.

“Kalau hulunya sudah baik, hilirnya akan aman. Tapi kalau di hulunya belum tertata, maka di hilir akan terus menjadi masalah,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Malang mendorong pemanfaatan program RT Berkelas atau Rp 50 juta untuk mendukung pengelolaan sampah lingkungan tersebut. “Sudah banyak RT-RT yang menganggarkan untuk pembelian bak sampah, maupun gerobak sampah,” tambahnya.

Meski pembenahan di hulu terus diperkuat, Wali Kota Wahyu mengakui persoalan di sektor hilir masih menjadi pekerjaan rumah, terutama terkait keterbatasan armada truk pengangkut sampah. “Di hilir memang kita masih membutuhkan sarana prasarana karena beban pelayanan cukup besar, sementara anggaran daerah juga terbatas,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Malang berencana menggandeng dunia usaha melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pengadaan armada maupun fasilitas persampahan. “Tadi sudah dibantu juga, nanti saya minta nanti Pak Kadis LH untuk bisa merangkul lagi dunia usaha, pengusaha-pengusaha untuk bisa mengalokasikan tersebut,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas kesehatan yakni Ngalam Tahes. Sehingga, ditargetkan tidak ada lagi kematian ibu melahirkan, bayi maupun kasus stunting di Kota Malang.

“Gerakan Penting ini sangat penting karena kita ingin menuju zero kematian ibu dan bayi serta zero stunting di Kota Malang,” ucap Wawali Ali.

Dalam gelaran tersebut, Pemkot Malang menggandeng camat, lurah, tenaga kesehatan hingga dokter spesialis anak dan kandungan. Diharapkan, nantinya setiap Puskesmas di Kota Malang akan mendapatkan pendampingan dua dokter spesialis, guna memastikan pemantauan kesehatan ibu hamil berjalan optimal.

“Pendampingannya ada dokter anak dan dokter kandungan. Selain itu, RSUD juga akan diperkuat sebagai fasilitas rujukan untuk mendukung pencegahan kasus-kasus tersebut,” jelasnya.

Baca juga :

Selain penguatan layanan kesehatan, Pemkot Malang juga melibatkan lintas instansi, mulai Kementerian Agama, Dinas Sosial hingga kepolisian, untuk menekan pernikahan dini sekaligus meningkatkan pendampingan keluarga berisiko. Termasuk juga sistem deteksi dini hingga tingkat RT dan RW.

“Lurah, camat, kader Posyandu, serta tenaga kesehatan harus aktif melakukan pendataan langsung di masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Semua harus responsif. Jangan sampai ada ibu hamil yang tidak terdeteksi,” tegasnya.

Menurut Wawali Ali, fasilitas kesehatan di Kota Malang sebenarnya telah memadai, baik dari sisi tenaga medis maupun peralatan kesehatan di puskesmas. “Kita sudah siapkan dokter spesialis, alat kesehatan lengkap, bahkan seluruh puskesmas sudah memiliki fasilitas USG. Tinggal bagaimana masyarakat mau memeriksakan diri,” katanya.

Wawali Ali menambahkan, rendahnya pelaporan kehamilan dipengaruhi berbagai faktor, mulai kondisi ekonomi hingga kehamilan yang tidak direncanakan. Sehingga melalui penguatan sosialisasi dan pendampingan wilayah, Pemkot Malang berharap seluruh ibu hamil dapat terpantau sejak awal sehingga risiko kematian ibu, bayi dan stunting dapat ditekan.

“Harapannya ke depan kita targetkan zero stunting, zero kematian anak atau bayi dan zero kematian ibu melahirkan itu,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Sejak digulirkan pada 2014, program pelayanan kesehatan mata gratis ini, telah berhasil mengoperasi katarak lebih dari 4.500 warga. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 718 warga telah terdaftar untuk mengikuti operasi katarak gratis yang berlangsung selama lima hari, atau sejak Selasa (28/04/2026) hingga Sabtu (02/05/2026) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa bakti sosial operasi katarak tahap pertama ini ditargetkan mampu menjangkau 300 hingga 350 pasien. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI Banyuwangi dan John Fawcett Foundation yang terus konsisten memberikan layanan ini,” kata Sekda Guntur, saat membuka acara operasi katarak gratis.

Dirinya menambahkan, program operasi katarak gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membantu memulihkan penglihatan warga, bakti sosial ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga program ini terus berkelanjutan agar semakin banyak warga yang terbantu,” tambah Sekda Guntur.

Selain operasi katarak gratis, pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan mata gratis kepada 1.500-2.000 orang, penanganan 151 pasien refraksi, serta penggantian bola mata palsu (protesa) kepada 15 pasien. Bakti sosial ini, melibatkan 7 dokter spesialis mata, 32 tenaga medis, serta relawan dari Dinas Kesehatan, PMI dan berbagai lintas sektor. Sementara pelaksanaan operasi sendiri, dilakukan di dua lokasi, yakni Markas PMI Banyuwangi dan RSUD Blambangan.

Baca juga :

Ketua JFF Indonesia, I Gede Bingin, menyampaikan bahwa John Fawcett Foundation berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kebutaan, khususnya yang disebabkan oleh katarak. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan senantiasa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Senada diungkapkan oleh JFF Australia Board Member dr Joss Meyer. Dirinya mengaku sangat senang dapat hadir di Banyuwangi dan terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Australia, Indonesia, John Fawcett Foundation dan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih kepada para pasien dan keluarga atas kepercayaannya. Kami sangat menantikan hasil positif dari kegiatan ini bagi kesehatan mata warga,” ungkap dr Joss.

Salah satu pasien operasi katarak, Sayunah (52), warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, mengaku telah menderita katarak pada mata kirinya selama 3 tahun terakhir. Selama itu pula, dirinya kerap mengeluhkan kondisi mata yang terus berair. “Saya sangat bersyukur bisa ikut operasi karena pelayanan ini gratis. Ini sangat membantu warga seperti saya. Semoga setelah ini saya bisa melihat dengan normal kembali,” ujarnya.

Manfaat program ini, juga dirasakan oleh M Misbahul Munir (32), warga Tulungagung ini rela menempuh perjalanan jauh ke Banyuwangi untuk menjalani prosedur pemasangan bola mata palsu. Ini merupakan kali kedua Munir mengikuti Program JFF, setelah sebelumnya pernah ikut pada tahun 2023.

Munir menceritakan bahwa kerusakan matanya bermula dari kecelakaan kerja saat terkena percikan las. Dirinya mengetahui informasi program gratis ini melalui Facebook dan sengaja pulang dari tempat kerjanya di Kalimantan demi mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sangat bersyukur ada program ini. Saya sempat bertanya ke rumah sakit di Tulungagung, biaya pemasangan bola mata palsu itu paling murah sekitar Rp 6-8 juta, bahkan yang kualitas bagus bisa mencapai Rp 15 juta,” ungkap Munir. (kom/bwi/gie)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa kegiatan skrining kanker serviks merupakan bagian dari program nasional pencegahan penyakit tidak menular yang menyasar kaum perempuan di Kota Malang. “Hari ini kita melaksanakan program rutin setiap tahun untuk pencegahan kanker serviks pada ibu-ibu. Ini bagian dari upaya menekan risiko kejadian kanker serviks di masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut, dilakukan serentak di 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan temuan awal, pemerintah telah menyiapkan alur penanganan berjenjang.

“Kalau hasilnya grade 1 bisa langsung ditangani di tiga puskesmas yang sudah disiapkan. Tapi kalau grade 2 atau grade 3 akan dirujuk ke rumah sakit umum,” jelasnya.

Pemkot Malang menargetkan sebanyak 2.500 perempuan mengikuti skrining tahun ini. Seluruh layanan diberikan secara gratis karena dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Baca juga :

“Kami targetkan 2.500 warga dan ini gratis bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa program skrining dilakukan selama sepekan secara serentak di seluruh puskesmas. Sebelumnya, sudah ada sebanyak 1.800 peserta yang telah mendaftar untuk menjalani pemeriksaan tersebut.

“Tahun 2025 lalu kami memeriksa 2.500 perempuan dan ditemukan 40 hasil positif. Seluruhnya masih grade 1 sehingga bisa ditangani melalui tindakan cryotherapy di Puskesmas Kedungkandang, Ciptomulyo dan Cisadea tanpa perlu rujukan,” tutur Husnul.

Lebih lanjut disampaikan, untuk kelompok usia peserta pemeriksaan, rata-rata berada pada rentang 29 hingga 40 tahun sesuai persyaratan pemeriksaan IVA. Berdasarkan data Dinkes, pada tahun lalu tercatat ada sekitar 50 kasus kanker serviks terdeteksi di Kota Malang. Pasien yang terdeteksi akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai tingkat keparahan penyakit. Menurutnya, kanker serviks masih memiliki peluang sembuh apabila ditemukan sejak dini melalui skrining rutin.

“Faktornya salah satunya infeksi virus, yang berkaitan dengan kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, serta pola hidup,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Ni Luh Eka Wilantari, mengatakan bahwa tahapan awal yang dilakukan adalah pembenahan fisik pasar sekaligus pemenuhan berbagai persyaratan teknis. Menurutnya, standar pasar SNI memiliki banyak ketentuan, mulai dari infrastruktur hingga pengelolaan fasilitas pendukung. Salah satu syarat utama yakni penerapan sistem zonasi pedagang.

“Pasar Bunulrejo mau kita proses. Ini dimulai dari perbaikan fisik dulu karena ada banyak persyaratan teknis yang harus dipenuhi, termasuk pengaturan ruang instalasi kabel dan fasilitas lainnya,” ujar Eka-sapaannya, Jumat (17/04/2026) tadi.

Baca juga :

Eka menjelaskan, zonasi menjadi faktor paling menentukan dalam penilaian pasar SNI. Pedagang harus dikelompokkan berdasarkan jenis dagangan, seperti area komoditas basah, kering, hingga konveksi, sehingga tata kelola pasar lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

“Pasar Bunulrejo memiliki peluang lebih besar untuk menerapkan zonasi dibanding beberapa pasar lain di Kota Malang,” tambahnya.

Untuk saat ini, Kota Malang baru memiliki dua pasar berstatus SNI, yakni Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Kasin. Kedua pasar tersebut juga wajib menjalani audit ulang setiap 18 bulan untuk memastikan standar tetap terpenuhi.

“Harapannya Pasar Bunulrejo dapat menyusul dua pasar sebelumnya dan target kami setiap tahun memang ada satu pasar SNI,” imbuh Eka. (rsy/sit)

Langkah yang dilakukan ini, menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi program strategis nasional di tingkat daerah. Dengan target, menyasar 800 ribu penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sambutannya, Kepala BGN Dadan menekankan bahwa Kabupaten Jember dipilih sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project), karena keunggulan akurasi datanya. Diantaranya, berdasarkan integrasi data pendidikan, keagamaan dan kependudukan.

“Tercatat sekitar 800 ribu jiwa di Jember, akan menjadi penerima manfaat Program MBG. Angka ini, merepresentasikan sekitar 30 persen dari total populasi penduduk Jember,” kata Kepala BGN.

Dirinya kemudian memberikan apresiasi khusus, terhadap pola pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, ketelitian data hingga level akar rumput menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Jember ini menjadi contoh, karena pendataan dilakukan sampai ke tingkat desa, RT dan RW. Sehingga, lebih akurat,” kata Kepala BGN Dadan.

Meski demikian, Dadan mengakui masih terdapat tantangan dalam pendataan kelompok rentan tertentu. Dirinya mencatat, masih banyak calon penerima yang belum masuk dalam sistem formal, mulai dari santri di pondok pesantren hingga Balita yang terkendala masalah administrasi kependudukan.

Baca juga :

“Masih banyak calon penerima manfaat yang belum terdata, seperti santri, Balita tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga anak dari pernikahan dini atau siri,” tambahnya.

Peresmian SPPG di Desa Wringin Agung ini, diharapkan menjadi pemicu bagi pembangunan ratusan unit serupa di seluruh wilayah Jember untuk memastikan distribusi gizi yang merata dan tepat sasaran. Implementasi Program MBG di Kabupaten Jember, diprediksi akan membawa dampak ekonomi yang masif bagi daerah.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa potensi perputaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program ini mencapai nilai yang fantastis, yakni hampir Rp 4 triliun per tahun. Angka tersebut, hampir menyamai total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember yang saat ini berada di kisaran Rp 4,3 triliun.

Bupati Fawait juga optimistis, bahwa aliran dana sebesar ini akan menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi kerakyatan, mengingat sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk sektor riil di tingkat desa. “Perputaran ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan,” ujar Bupati Fawait.

Dirinya juga menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak, mengenai potensi kenaikan harga atau inflasi akibat meningkatnya konsumsi pangan di masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

“Kekhawatiran terkait inflasi tidak perlu berlebihan selama masih terkendali dan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Jember juga berencana menerbitkan regulasi atau kebijakan yang mendorong SPPG untuk memprioritaskan pembelian komoditas pangan dari petani dan peternak lokal. Hal ini dilakukan, agar rantai pasokan Program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak secara fisik, tetapi juga menyehatkan ekonomi para produsen pangan lokal di Jember. (rio/gie/adv)