“Untuk membantu biaya pemulasaran jenazah warga yang meninggal akibat Covid-19, biayanya bisa dianggarkan melalui DD. Pihak desa dalam hal ini Kades, tidak perlu ragu untuk mengalokasikan DD untuk pemulasaran jenazah warganya,” ujar Khusnul Yaqin, Rabu (04/08) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Khusnul menambahkan, berkaitan dengan pengadaan pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa saat ini hendaknya menunggu sampai situasi sekarang ini membaik. “Bukan tidak boleh membangun. Tetapi, bagi yang sudah terlanjur dilaksanakan juga tidak apa-apa. Namun yang belum dilaksanakan, sekiranya ditunda terlebih dahulu,” ucap Khusnul.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan alokasinya, sementara bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Bentuknya, bisa untuk biaya tracing, testing, penyediaan tempat isolasi, bahkan sampai bantuan sosial.

“Selain itu juga bisa untuk biaya operasional Satgas Covid-19, di tingkat Desa. DD juga bisa digunakan untuk membantu biaya seperti peti jenazah,” ungkap Khusnul.

Dirinya menjelaskan, meskipun di desa biasanya ada dana gotong royong dari masyarakat untuk kematian, yang biasanya dikenal dengan dana sinoman, namun DD juga bisa ditambahkan dalam dana tersebut. “Semisal untuk biaya pemulasaran dananya habis Rp 4 juta, namun dana kematian hanya ada Rp 1 juta. Maka DD bisa mengcover kekurangan sebesar Rp 3 juta itu,” terangnya. Khusnul menuturkan, hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Desa Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa DD selain digunakan untuk BLT Covid-19, juga bisa digunakan untuk penanggulangan dampak dari Covid-19. “Pemerintah Desa bisa menggunakan DD untuk penanganan Covid-19. Minimal alokasinya 8 persen, maksimalnya juga tidak terbatas,” tuturnya. (son/sit)

Kepala SMAN 1 Gondanglegi, Sulaiman ketika dikonfirmasi menyatakan pihaknya  sudah sesuai prosedur dan jelas penggunaanya dan tidak ada  unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.

” Kalau itu dilarang pemerintah seharusnya bisa membackup kebutuhan pendidikan,” tegasnya.

Mendikbud seringkali dalam sambutannya mengatakan sekolah boleh memungut sumbangan dari orang tua tua yang  mampu. DAK hanya untuk ruang kelas baru, rehab kelas, lab, pespustakaan dan itu sangat terbatas, tidak bisa memenuhi semua yang diajukan sekolah.

Tahun  ini SMAN 1 Gondanglegi hanya dapat rehab 1 ruang. Rehab berat untuk  dak ruangan tidak ada program dari  pemerintah. “Selama saya  bertugas di smanggi. Th 2014-2015 membangun aula dan gerbang biaya sekitar Rp 1,6 miliar, 2016-2017 kantin, masjid, ruang MGMP  sekitar 900 juta,” katanya.

Waka kesiswaan SMAN 1 Gondanglegi Sugeng, menambahkan  uang yang diminta ke wali siswa sifatnya sukarela dan tanpa ada paksaan sama sekali. Dalam surat edaran tertanggal 10 November 2017 dengan ditanda tangani kepala SMAN 1 Gondowangi Drs  H Sulaiman, Mpd dengan berisi empat klausul di klausul ketiga berisi agar semua siswa menyelesaikan admistrasi sampai tanggal 28 November 2017.

Klausul keempat adanya tanggungan sumbangan pembangunan pendidikan mulai Januari sampai bulan Desember sebesar 1.200.000 dan uang insidental kesanggupan 50 persen sebesar Rp 1.085.000 sehingga total keseluruhan Rp 3.085.000. (met/jun)