“Tanaman produktif seperti alpukat dan kopi, ini tentunya lebih menjanjikan bagi perekonomian masyarakat. Jadi, itu yang kita sosialisasikan kepada petani hutan,” jelas Aries.

Mengapa lebih memilih tanaman produksi, terang Aries, karena saat ini pangsa pasar untuk sayuran, mulai tidak menentu. Karena fluktuasi harga yang sering naik turun, agar kiranya kondisi ini bisa diantisipasi. Melalui edukasi yang disesuaikan dengan kontur tanah, diharapkan bisa menjadi masukan atau edukasi baru bagi petani.

“Masyarakat kita, kalau berhadapan dengan naik turunnya harga produksi, hasil panennya pasti tidak menentu. Inilah yang coba kita sampaikan ke petani, agar lebih jeli,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menindaklanjuti sosialisasi pengalihan penanaman, dijelaskan Pj Wali Kota Batu, akan terus dilakukan pendampingan. Termasuk nantinya, pada tahap dari pemilihan bibit tanaman seperti alpukat atau kopi. Lalu, pengolahan lahan yang kemudian perawatan sampai pada pemasarannya.

Bahkan, dikarenakan nantinya akan memakan waktu lama atau mulai awal tanam sampai panen, maka akan dilakukan pendampingan. Termasuk, jaring sosial kepada petani hutan supaya tetap survive (bertahan).

“Ini tentu saja berbeda dengan tanaman sayur, yang lebih cepat panennya. Kalau tanam alpukat atau kopi, itu jangka panjang. Maka dari itu, pendampingan mulai dari proses sampai pengamanan sosial kita berikan kepada mereka,” paparnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2021, ada empat jenis tanaman sayur yang ditanam di Kota Batu. Diantaranya atau peringkat pertama, Sayur Sawi angka produktivitasnya menembus angka 960.615 kwintal dari luas total lahan 555.26 hektar. Lalu peringkat dua yakni Wortel, dengan total produksi mencapai 83.673 kwintal dengan luas lahan 462.28 hektar. Kemudian, Bawang Daun tercatat menempati peringkat ketiga yang mampu menembus 71.596 kwintal dari luas lahan 504.2 hektar. Terakhir, Kentang mampu menghasilkan 70.311 kwintal dari luas lahan 364.3 hektar. (put/sit)

Terlihat, masyarakat sangat antusias dalam pelayanan ini. Terbukti dari banyaknya antrian yang cukup membeludak di ruang pendaftaran kunjungan Lapas Kelas I Malang. Sebanyak 49 WBP menerima kunjungan dari keluarganya.

“Setelah sekitar dua tahun lebih, kita tidak menerima kunjungan tatap muka dari keluarga warga binaan. Tapi sekarang kita sudah bisa laksanakan kembali kunjungan tatap muka secara langsung,” ujar Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari.

Dasar dari dibukanya kembali kegiatan kunjungan tatap muka ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-12.HH.01.02 TAHUN 2022. Serta pertimbangan menurunnya angka Covid-19 di Indonesia.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kunjungan Warga Binaan hanya dibatasi maksimal 3 orang yang diperbolehkan masuk untuk mengunjungi WBP. Dari 3 orang itu hanya keluarga inti saja yang diperbolehkan untuk bertemu seperti orang tua kandung, kakak atau adik kandung, istri ataupun anak kandung.

Adapun, pengunjung yang ingin bertemu dengan warga binaan juga harus sudah menerima vaksin booster atau dosis ketiga. Apabila belum menerima vaksin ketiga, harus ada surat keterangan kenapa tidak bisa vaksin atau yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 (Swab).

Warga binaan yang masih berstatus sebagai tahanan, maka pihak keluarga diwajibkan membawa surat izin untuk membesuk. Surat izin itu diperoleh dari pihak penahan yakni baik dari Polres ataupun Kejaksaan. Terkait dengan jam operasional kunjungan uji coba ini dibagi menjadi dua sesi untuk hari Selasa dan Kamis. Kunjungan dapat dilakukan pada pukul 08.00-11.30.

“Untuk minggu depannya lagi akan kita susun lagi jadwal operasional kunjungan tatap muka ini, mungkin ada penambahan hari dan sesi, karena untuk minggu ini kita masih dalam tahap uji coba tatap muka,” jelas Heri Azhari. (gie)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya menerima kunjungan kerja tenaga ahli Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Andani Eka Putra. Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas mengenai pelaksanaan PTM di Surabaya.

“Kemarin (Senin, red) tenaga ahli Kemenkes dr Andani datang ke Surabaya. Salah satunya ketika Surabaya ini sudah 100 persen vaksinnya, sudah Level 1, (vaksin) Lansia sudah 94 persen. Maka, ada kesepakatan bersama empat Menteri, itu akan 100 persen sekolahnya Surabaya,” kata Eri, Rabu (17/11/2021).

Eri menyampaikan, bahwa pemerintah pusat ingin menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan Nasional dalam menuju penyelenggaraan PTM 100 persen. Sebab, pemerintah pusat menilai, Surabaya adalah daerah yang paling siap untuk melaksanakan kebijakan itu.

“Kota Surabaya dijadikan acuan. Karena selama ini asesmennya, cek lapangan, setelah itu melakukan (Surveilans) 10 persen di sekolah tadi itu ternyata Surabaya yang paling siap,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Eri menjelaskan, terkait penanganan Covid-19 maupun penyelenggaraan PTM, Kota Surabaya dipandang paling berhasil oleh pemerintah pusat. Sehingga, Surabaya bisa menjadi contoh bagi kabupaten atau kota atau kepala daerah lain di Indonesia.

“Ternyata dipandang pemerintah pusat ini (Surabaya) yang terbaik. Sehingga, Kota Surabaya bisa dicontohkan ke tempat-tempat (daerah) lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Eri mengungkapkan, yang terpenting adalah PTM di Surabaya dapat berjalan. Sebab, ketika para pelajar hanya mengikuti pendidikan melalui daring, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk lebih intens memahami pembelajaran yang diberikan.

“Yang penting pendidikan ini berjalan. Karena bagaimanapun kalau tidak bertemu (PTM), ini agak susah. Yang kedua selalu saya katakan minta izin orang tua,” tambahnya.

Lebih lanjut Eri menegaskan, bahwa sekolah bukanlah satu-satunya tempat penularan Covid-19. Sebab, bisa saja anak itu tertular Covid-19 ketika bermain atau beraktivitas di luar sekolah.

“Jadi sekolah bukan satu-satunya tempat penularan. Kalau sekolah dilarang tapi anaknya di rumah dibiarkan, tidak pakai masker dan nanti waktunya sekolah kena, terus sekolah yang disalahkan,” tegasnya. (ade/sit)

“Meski Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terlaksana dengan baik, namun dikhawatirkan jika makin lama tatap muka tidak terjadi, maka makin besar pula dampak negatif pada anak. Contoh, minimnya interaksi anak dengan guru, teman dan lingkungan,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Kamis (15/04).

Selain itu penurunan capaian pembelajaran dan ancaman putus sekolah, tambahnya, menjadi dampak negatif yang dikhawatirkan mungkin terjadi. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengeluarkan kepastian pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tingkat PAUD, SD dan SMP.

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti jumlah siswa yang hadir hanya 50 persen dengan sistem shift yang ditentukan masing-masing sekolah. Lalu, tiap sekolah juga harus membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) pembelajaran tatap muka,” jelasnya.

Tidak hanya itu, orang tua pun dilarang mengantar putra-putrinya hingga masuk ke sekolah. Namun, hanya boleh sebatas pagar. Tidak boleh ada istirahat di luar kelas, kegiatan ekstrakulikuler, dan pertemuan orang tua. Bahkan peserta didik diharuskan membawa bekal sendiri, karena kantin sekolah tak boleh beroperasi.

“Anak-anak wajib pakai masker tiga lapis. Sekolah juga berkewajiban memenuhi sarana prasarana (sarpras) selama tatap muka. Mulai dari tempat cuci tangan, handsanitizer, thermometer, dan rutin menyemprot disinfektan,” paparnya.

Sementara itu, SDN Kasin tampak melaksanakan simulasi tatap muka, Kamis (15/04). Dimana masing-masing kelas dihadiri oleh 2 orang sebagai Duta Satgas Covid-19 SDN Kasin.

“Simulasi hari ini kita recording nanti bagaimana siswa mulai masuk sampai pulang. Rekaman akan dikirim ke wali murid agar mereka yakin bahwa penerapan pembelajaran tatap muka benar-benar sesuai prokes,” papar Kepala Sekolah SDN Kasin, Budi Hartono SPd MPd. (hms/mus/sit)

“Kita nanti tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita akan buat seaman mungkin kalau misal semester ganjil diperbolehkan langsung luring semua,” ungkapnya pada awak media, Selasa (16/03).

Bahkan jika SOP dari pemerintah mengharuskan masuk dalam sebulan hanya dua kali pun, pihaknya tetap akan mengikuti.

“Apapun itu SOPnya, intinya kita tidak ingin berseberangan dengan pemerintah. Karena saya rasa pemerintah memperbolehkan luring juga menunggu vaksinasi selesai,” tambahnya.

Lebih lanjut Maskuri menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima surat edaran untuk mempersiapkan diri mengadakan perkuliahan tatap muka.

“Persiapan kita salah satunya dengan vaksinasi seluruh pimpinan, dosen, dan karyawan Unisma,” tegasnya.

Baca Juga : Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Akan Dibangun di TPA Supiturang

Disampaikan Maskuri, total jumlah pimpinan, dosen, dan karyawan Unisma yang telah menjalani vaksinasi tahap pertama ada 747 orang. Sedangkan 632 orang sudah jalani vaksinasi tahap kedua. Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, Unisma didukung oleh Fakultas Kedokteran dan RSI Unisma.

Disamping itu, Dekan FK Unisma, dr Rahma Triliana MKes PhD, menambahkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisma yang saat ini tengah menjalani coass di RSI Unisma maupun RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan sudah melaksanakan vaksinasi.

“Jumlahnya ada 223 mahasiswa, dan mereka sudah menjalani dua kali vaksinasi,” tambah dr Rahma. (mus/ed2)

“Tentang KLB saya sudah membuat pernyataan. Saya mulai awal sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini negara religi, mengangkat benar masalah moral dan nilai-nilai kebaikan. Bentuk-bentuk apapun yang sekiranya tidak sesuai dengan moral itu harus kita hindari,” ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa (09/03) sore.

Berdasarkan keterangan Sutiaji, KLB sebenarnya sah saja dilakukan, namun harus melalui mekanisme yang semestinya diterapkan.

Baca Juga : Juni Dikbud Malang Rencanakan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

“Secara mekanisme mestinya kan harus internal, tidak ada orang-orang lain yang masuk. Dan yang namanya KLB dilakukan karena mungkin ada ketua yang tutup usia , mengundurkan diri. Itu di mekanismenya sudah ada,” tegas pemilik kursi N1 ini.

Orang nomor satu di Kota Malang yang juga merupakan politisi Partai Demokrat ini mengaku bahwa mayoritas anggota tidak menghendaki KLB.

“Kita masih solid, satu Jawa Timur dan saya. Tetap AHY,” tegasnya. (mus/ed2)

Namun demikian SMAN 1 Situbondo tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan mematuhi prokes sesuai daftar periksa kesiapan PTM yang sudah ditentukan, Senin (08/02).
PTM dengan skema kombinasi akan diberlakukan di SMAN 1 Situbondo untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, sehingga menekan penularan Covid-19.

Kepala SMAN 1 Situbondo, Drs. Nurhidayat Yuliadi, M.Pd., menyatakan PTM di sekolahnya hari ini mencoba 1/3 dari siswa kelas XII masuk secara luring (luar jaringan atau offline) dan dari 1/3 itu dibagi 2 sesi yakni 50% sesi pagi dan 50% sesi siang.

“Di bulan Februari ini pembelajaran semester genap akan berakhir, dan siswa-siswanya akan menghadapi ujian semester kemudian ada evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smart school yang akan dilaksanakan secara bersama yang dikoordinir oleh Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Maret 2021 nanti,” kata Nurhidayat.

Jadi dalam rangka itu, para siswa selama ini terbiasa PJJ (pembelajaran jarak jauh) dikhawatirkan memiliki sesuatu kebiasaan baru yang belum mendukung misalnya bangun siang dsb, sehingga saat ujian dikhawatirkan anak-anak didiknya belum siap secara mental termasuk materinya.

“Jadi waktu sekitar 2 minggu ini kita pergunakan untuk ceking kesiapan anak-anak termasuk membiasakan agar bisa memulai lagi disiplin tepat waktu, sehingga ketika ujian bisa mengikuti secara luring maupun daring yang penting tidak terlambat,” tambah Nurhidayat.

Sebelum PTM digelar pihak sekolah bekerjasama dengan Tim Satgas Covid-19 Kecamatan tentang kesiapan Sekolah SMA Negeri 1 menerapkan PTM, antara lain ijin orang tua, ijin dari tim satgas Covid Kecamatan.

Baca Juga : Komisi IV DPRD Situbondo Lakukan Monitoring PTM di Sekolah

Pelaksanaan PTM di SMA Negeri 1 Situbondo berjalan lancar. Seluruh siswa yang hadir dalam kondisi sehat dan sebelum masuk kelas para siswa, di cek suhu badannya, kemudian cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer yang disiapkan oleh pihak sekolah serta siswa diwajibkan pakai masker/faceshild, dan diterapkan protokol kesehatan secara ketat selama berada di lingkungan sekolah.

“Yang mengikuti PTM minggu ini hanya siswa kelas XII saja secara bergantian, pada hari senin diikuti siswa dengan nomer absen ganjil, kemudian hari Selasa siswa dengan nomer absen genap, demikian seterusnya selama 2 minggu dan akan dievaluasi apabila berjalan dengan baik, nanti akan dilanjutkan siswa kelas 10 dan kelas 11,” ujar Nurhidayat.

SMA Negeri 1 Situbondo memiliki jumlah siswa 1009 siswa, sementara siswa kelas XII berjumlah 360 siswa, ada 18 siswa KBC (Kemampuan Diatas Rata-rata) yang mengikuti program SKS. Dengan pemberlakuan 3 jam masa waktu pembelajaran di kelas di masa PTM, tetapi hanya 50% siswa dari jumlah siswa dalam satu ruang kelas, “Jadi yang mengikuti PTM hanya 18 siswa saja dari jumlah 36 siswa per kelasnya.” Jelas Drs. Nurhidayat.

“Bagi siswa yang sudah dapat ijin dari orang tuanya dapat melaksanakan PTM di sekolah. Jadi di SMA Negeri 1 Situbondo melaksanakan PTM dan pembelajaran online (daring) dari rumah masing-masing siswa.” tambahnya.

Sementara Diana siswa kelas 12 merasa senang belajar dikelas dengan tatap muka langsung dengan gurunya. kalau melalui daring dijelaskan melalui youtube kurang begitu dipahami dan dimengerti.

“Kalau melalui pembelajaran tatap muka apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti bisa tanya langsung ke gurunya dan guru menjelaskan secara detail sampai ia mengerti,” ungkap Diana. (her/ed2)

Memontum Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, melakukan survey terkait kesiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Hasilnya, dari total 4561 sekolah se Kabupaten Malang, hanya sekitar 142 sekolah yang setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka.

“Sementara itu, 1333 sekolah tidak setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka dan sisanya yakni 3086 sekolah, masih belum menjawab survey tersebut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, Senin (23/11).

Rahmat menambahkan, survey tersebut sudah dilakukan pihak Dindik sejak awal November lalu dan selesai di akhir November ini. “Jadi masih punya waktu beberapa hari lagi untuk menyepakati untuk sekolah yang belum menyatakan,” ungkapnya.

Hasil survey tersebut, ujarnya, nantinya akan menjadi patokan dalam keputusan apakah sekolah di Kabupaten Malang akan buka kembali atau tetap mengadakan daring.

“Jadi semua itu terserah dari pihak sekolah, komite dan wali murid kalau siap ya berarti sudah siap dengan syarat-syarat dari Kemendikbud. Enam syarat itu juga kita jadikan patokan untuk kesiapan KBM tatap muka,” tambahnya.

Rahmat menjelaskan, enam syarat tersebut terdiri dari kesiapan kebersihan dan sanitasi yang meliputi kebersihan toilet, disinfektan dan tempat cuci tangan.

“Selanjutnya akses fasilitas kesehatan juga harus lengkap dan terpenuhi. Setelah itu menerapkan wajib masker untuk seluruh warga yang berada di sekolah dan harus memiliki thermogun,” tambahnya.

Masih menurut Rahmat, pemetaan kesehatan warga sekolah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. “Siapa guru atau murid yang mempunyai komorbid harus dipetakan. Sesudahnya yang paling penting yakni persetujuan dari orang tua murid,” tutupnya. (riz/sit)