Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan terkait persoalan tersebut, baik dari masyarakat maupun pedagang pasar. Bahkan, menindaklanjuti itu DPRD Kota Malang juga telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sejak tahun lalu.

“Kami sudah memanggil Diskopindag, DLH, Satpol PP dan Dishub terkait aduan pedagang Pasar Tawangmangu. Rekomendasi dari DPRD juga sudah kami sampaikan ke Pemkot sejak tahun lalu,” ujar Bayu, Jumat (05/06/2026) tadi.

Dikatakan Bayu, banyak PKL yang berjualan di sekitar area pasar, khususnya di dekat kompleks makam. Kondisi itu dinilai mengganggu keberlangsungan pedagang resmi yang menempati kios dan los di dalam pasar.

“PKL di situ malah banyak yang semi permanen. Kami menerima banyak aduan, bukan hanya dari masyarakat tetapi juga dari pedagang pasar sendiri,” katanya.

Baca juga :

Bayu menjelaskan, persoalan yang terjadi tidak semata-mata terkait keberadaan PKL di luar pasar. Banyak pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam pasar akhirnya memilih berpindah ke luar, karena sepinya pembeli.

“Banyak yang sebenarnya bukan PKL murni, tetapi pedagang di dalam yang keluar karena merasa dagangannya sepi. Akhirnya yang bertahan di dalam semakin kasihan,” tambahnya.

Selain itu, kondisi Pasar Tawangmangu yang belum direvitalisasi juga menjadi perhatian. Pasar yang kurang nyaman membuat masyarakat lebih memilih berbelanja di luar. Terlebih, banyak masyarakat yang kini cenderung memilih berbelanja secara praktis tanpa harus masuk ke area pasar.

“Kebiasaan itu kemudian bertemu dengan maraknya pedagang yang berjualan di luar pasar, sehingga aktivitas ekonomi di dalam pasar semakin menurun,” tuturnya.

Sehingga, dalam hal ini DPRD mendorong Pemkot Malang tidak hanya menertibkan PKL yang berjualan secara semi permanen, tetapi juga mempercepat upaya revitalisasi Pasar Tawangmangu agar kembali menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat.

“Sebagai regulator, Pemkot harus menegakkan regulasi sekaligus memastikan pasar rakyat tetap hidup dan mampu bersaing,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa rencana revitalisasi tersebut saat ini tengah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Bahkan, Pemkot Malang telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perdagangan RI untuk mengawal peluang dukungan anggaran.

“Kami sudah menyampaikan rencana revitalisasi Pasar Tawangmangu ke pusat. Saat ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Perdagangan,” ujar Eko, Rabu (14/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa konsep revitalisasi yang disiapkan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan pasar. Pemkot Malang ingin menghadirkan wajah baru Pasar Tawangmangu yang lebih tertata, nyaman dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan identitas pasar tradisional.

Baca juga :

“Para pedagang tetap akan menjadi bagian utama, dengan dukungan fasilitas yang lebih representatif. Kemudian, juga membuka ruang bagi pengembangan unit usaha pendukung, seperti kafe dan ruang interaksi publik, guna meningkatkan daya tarik kawasan,” tuturnya.

Menurut Eko, rencana revitalisasi Pasar Tawangmangu memiliki modal awal yang cukup kuat. Aktivitas ekonomi di sekitar pasar dinilai sudah tumbuh, ditandai dengan keberadaan sejumlah kafe dan tempat berkumpul yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan.

“Ekosistemnya sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita menata dan mengemasnya agar lebih hidup dan terintegrasi,” katanya.

Sebagai acuan, Pemkot Malang menjadikan Pasar Klojen sebagai salah satu referensi pengembangan Pasar Tawangmangu. Dengan konsep tersebut, pasar diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi warga.

“Revitalisasi ini bukan sekadar membangun ulang pasar, tapi bagaimana menciptakan pusat aktivitas ekonomi yang benar-benar hidup dan memberi dampak bagi masyarakat,” imbuh Eko. (rsy/sit)