Akibatnya, hak-hak dari ketiganya belum terpenuhi. Bahkan, ada yang belum menerima haknya sejak tahun 2014 lalu.

“Sebenarnya, saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini di lingkup birokrasi. Namun, tidak ada hasilnya. Makanya, saya siap menerima konsekuensi jika ada hal-hal yang kurang tepat. Kami hanya punya hak dan tuntutan,” kata salah satu Sandiman, Bambang Wahyuono, saat dikonfirmasi, Rabu (02/08/2023) tadi.

Ditegaskannya, seorang Sandiman seharusnya mendapatkan hak berupa tunjangan pengamanan persandian. Namun, tunjangan itu tidak diberikan dengan alasan yang menurutnya tidak jelas. Sehingga, dirinya mengadukan ini ke legislatif. Tunjangan itu, menurutnya tidak diberikan pada tahun 2023.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Sesuai Perpres 79, kami dapat haknya sesuai dengan ijazah, masa kerja dan lain sebagainya. Kalau saya dapat Rp 700 ribu perbulan. Saya mendapatkan tunjangan itu, sejak 2012 pasca menjalani diklat dari Badan Siber dan Sandi Negara,” terang Bambang.

Dirinya menyebut, hasil audiensi dengan DPRD, untuk sementara masih mengambang. Sehingga, belum mengetahui apakah tunjangan itu oleh pemerintah daerah bakal dihentikan sementara atau seterusnya. Karena, Dinas Kominfo Trenggalek selaku OPD pengampu masih mengkaji perihal regulasi tersebut.

“Jadi ini masih dikaji, dalam pembahasan regulasi oleh birokrasi. Di Trenggalek ada tiga Sandiman. Yang dua ini, diklat pada 2014. Namun, juga tidak mendapatkan haknya. Ketika mengajukan selalu gagal dengan alasan tidak jelas,” paparnya.

Dalam hearing yang dilakukan secara tertutup tersebut, turut menghadiri sejumlah OPD terkait mulai Dinas Kominfo dan Bagian Hukum Pemkab Trenggalek.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan jika pihaknya belum mengetahui secara pasti kenapa hak-hak dari Sandiman itu tidak terpenuhi. “Problem utama tidak diberikannya tunjangan kepada tiga Sandiman ini, itu masih belum jelas. Akan tetapi, regulasi di lapangan cukup dinamis,” ujar Alwi.

Politisi PKS ini menyebut, jika permasalahan ini sudah ada titik temu. Nantinya, persoalan ini akan dibahas lebih lanjut di internal kedinasan dari OPD pengampu. (mil/sit)

Salah satu poin itu, yakni bahwa saat ini banyak keluhan yang diterimanya terkait dengan pelayanan. Tidak terkecuali, di pemerintahan desa. Pihaknya meminta persatuan perangkat desa di Kabupaten Kediri, tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di desanya masing-masing.

“Perangkat desa wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” papar Mas Dhito.

Ditambahkan, guna mendorong percepatan pembangunan, Mas Dhito menekankan kepada setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kediri, untuk menggenjot kinerja dan terus melakukan inovasi. Bagi mereka yang bekerja baik dan jujur, pun dipastikan bakal mendapatkan reward. Langkah yang dilakukan di pemerintah daerah, itu diharapkan juga terjadi di tingkat desa.

“Di bawah kepemimpinan kepala desa, perangkat desa harus bisa memetakan potensi desanya untuk membangun desa. Jadi, tidak melulu segala sesuatunya itu datang dari pimpinan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa banyak program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Baik itu dalam bidang pendidikan, infrastruktur maupun yang lain. Untuk mensukseskan program pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, diperlukan adanya sinergi dari pemerintah desa.

Baca juga :

“Perangkat desa juga harus bisa menyampaikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri,” tuturnya.

Menanggapi pesan yang disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut, Sekretaris PPDI Kabupaten Kediri, Manon Kusiroto, mengatakan bahwa PPDI akan terus bersinergi mensukseskan program pemerintah. Baik itu pusat maupun daerah, termasuk ikut aktif membangun Kabupaten Kediri dari desa.

“Kami siap mensukseskan misi Mas Bup (Mas Dhito) untuk memajukan desa supaya dapat cepat terealisasi,” ucapnya.

Terkait dengan pelayanan, diakuinya bahwa SDM yang ada di pemerintah desa sangat beragam. Ada yang berasal dari angkatan 70-an, 90-an dan bahkan 2000. Kondisi tersebut, menjadikan tidak semua perangkat bisa mengikuti apa yang menjadi tuntutan pelayanan saat ini.

“SDM ini sangat beragam, kalau disinkronkan dengan kebutuhan sekarang memang banyak teman-teman yang tidak bisa mengikuti,” bebernya.

Pun begitu, untuk mengatasi persoalan tersebut, PPDI Kabupaten Kediri melakukan program bimbingan teknis (Bimtek) baik dalam bidang pelayanan, leadership, termasuk persoalan hukum. Untuk mendukung program tersebut, PPDI berharap suport dari pemerintah daerah. (kom/pan/sit)

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali lagi turun jalan. Reaksi ini adalah buntut dari aksi pertama atau Kamis (15/06/2023) siang, dimana pihaknya tidak bertemu langsung dengan Wabup Timbul ataupun Sekda Ugas Irwanto.

“Kami akan datang lagi untuk aksi ke dua di Pemkab Probolinggo. Karena saat ini, Wabup sama Sekda tidak menemui kami saat demo. Kami akan demo yang kedua kalinya dan bagaimana sekiranya kita ditemui untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Baca juga :

Hanya saja, kapan aksi susulan itu, dirinya masih belum mengagendakan. Hanya saja, aksi tersebut pasti dilakukan.

“Kita tunggu waktunya saja. Nanti kita akan mengajukan surat kepada pihak keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian, mengatakan terima kasih banyak atas aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan tertib dan aman. Terkait dengan Wabup Timbul dan Sekda Ugas, itu tidak dapat menemui peserta unjuk rasa karena masih ada acara pemberangkatan haji di enam titik. “Wabup dan Pak Sekda saat ini masih sedang melepas calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, menambahkan agar rencana aksi serupa dilakukan kembali dengan tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Sehingga, unjuk rasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nun/pix/gie)

Menurut Gunadi, bahwa hanya ada satu opsi, yakni pihak PT Hakim Sentausa harus kembali membeli hak kliennya atau kompensasi sebesar Rp 75 miliar. “Kita mengusulkan harga Rp 75 miliar. Tentunya, ini sesuai dengan harga sekarang. Salah satu cara menghitungnya dengan kurs harga emas sekarang atau harga property saat ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, pihak PT Hakim Sentausa belum memberikan jawaban. “Mereka akan berunding terlebih dahulu. Kami berikan batas hingga 30 hari kerja atau batas akhir pada 27 Juli 2023. Mereka nantinya bisa menawar berapa? Namun jika tidak ada penyelesaian, kita akan menempuh jalur hukum. Baik jalur hukum pidana maupun perdata,” tegas Gunadi.

Baca juga :

Sementara itu, kuasa hukum PT Hakim Santausa, Ridwan Rachmat, mengatakan pihaknya tetap beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Nilai harga dari tenant sudah diajukan ke kami. Tinggal, kami bicarakan di internal para pemegang saham untuk menyelesaikan ini seperti apa,” ungkapnya.

Dirinya berharap, pengurangan dari jumlah yang diajukan karena kejadian kebakaran adalah musibah. “Nantinya tentunya kami akan meminta penurangan. Apalagi, pemilik sudah menyewakan tenantnya dan mereka sudah menikmati hasilnya. Pada intinya, kami tidak ada manuver untuk saling kuat-kuatan lawan-lawanan, karena kami juga sama-sama kena musibah kebakaran ini,” jelasnya.

Perlu diketahui, bahwa Malang Plaza terbakar pada 2 Mei 2023. Akibatkan kejadian, banyak pemilik tenant yang menjadi korban. (gie)