“Jadi saya rasa perlu untuk meninjau langsung. Saya bertemu dengan General Manager (GM) dan juga para calon PMI yang lain. Jadi saya tidak hanya menanyai satu pihak saja,” ujarnya pada awak media.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Berkaitan dengan kasus yang terjadi Rabu (09/06) malam lalu, Sutiaji mengaku mendapat informasi bahwa kelima calon PMI tersebut terkena provokasi. Sehingga menyebabkan mereka nekat mencoba kabur.

“Sudah ditracking dan masuk ranahnya kepolisian bahwa mereka nekat kabur karena provokasi. Dilihat dari jejak digital chatting dari salah satu calon PMI pekerja migran,” jelasnya.

Meski dirasa bukan domain Pemkot Malang, namun Sutiaji merasa harus meluruskan miss informasi yang beredar luas di lapangan.

“Saya gali informasi tentang PT CKS, karena yang mencuat di luaran katanya disini adalah  Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tertutup. Kemudian ada yang mengabarkan bahwa disini terjadi tindakan kekerasan, dan seterusnya,” beber pemilik kursi N1 itu.

Setelah Sutiaji melakukan pemeriksaan dan tinjauan langsung, nyatanya perlakuan terhadap calon PMI di PT CKS ini dinilai wajar. Tak ada kekerasan sama sekali.

“Maka ini yang perlu kami sampaikan pada masyarakat, ketika kita tidak tahu, harus mencari tahu dulu. Jangan memberikan konotasi yang jelek terhadap Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) seperti ini, karena sesungguhnya ini membantu masyarakat yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri.

Dan mereka adalah pejuang-pejuang devisa negara juga,” tegas Sutiaji.

Bahkan Sutiaji yang saat itu juga didampingi oleh Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengecek dan melihat langsung isi kontrak para calon PMI dengan PT CKS.

“Memang ketika calon PMI datang ke sini sudah ada kontraknya. Bahwa nanti akan penempatannya disini, pelatihannya sekian. Dan kok sampai menunggu, ya karena harus ada izin kerja dan izin masuk negara. Kalau izin kerja saya kira tidak ada masalah, yang masalah adalah izin masuk negara karena kondisi pandemi,” bebernya.

Sehingga, Sutiaji menekankan bahwa pihaknya akan sepenuhnya menyerahkan pada yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian. Mengingat barang bukti yang telah diambil oleh kepolisian beserta GM PT CKS yang sudah dimintai keterangan.

“Kami serahkan kepada pihak yang berwajib, kami tidak punya otoritas untuk itu. Otoritasnya kami hanya ngecek tentang legal dan ilegalnya. Kedua, tentang SOPnya dan yang ketiga bagaimana kontrak antara pihak pencari pekerja dengan penyalur tenaga kerja,” beber Sutiaji.

Sementara itu, GM PT CKS, Imelda, juga menjelaskan bahwa memang kelima calon PMI yang dibinanya terindikasi diprovokasi.

“Kenapa saya berani katakan bahwa 5 calon PMI yang mencoba kabur itu terkena provokasi, karena saya ada bukti otentik. Dimana bukti itu dalam bentuk chat dan voicemail dari yang mengajak. Bahkan nomor telepon orang tersebut kami ada,” kata Imelda.

Kesemua temuan-temuan tersebut, diakuinya telah diberikan pada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. “Semua sudah masuk ke Kepolisian, kami serahkan juga sepenuhnya. Mohon bantuannya, kami mengklarifikasi bahwa tidak benar PT CKS ilegal,” tegas GM PT CKS, Imelda. (hms/mus/ed2)

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, banyak wali murid yang mengeluhkan biaya SMA/SMK. Ini semenjak pelimpahan kewenangan pengelolaan dari kota ke Provinsi Jawa Timur. ”Akeh banget laporan soal SMA/SMK. Ya gara-gara dua tahun ini SMA/SMK enggak gratis lagi,” kata politikus PDIP itu, Senin (10/12).

Sekadar diketahui, kewenanagan SMA/SMK sudah beralih ke provinsi per 1 Januari 2017. Sejak saat itulah, kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SMA/SMK yang diterapkan Pemkot Surabaya terhenti. Pemkot sempat meminta agar kewenangan tersebut kembali. Gugatan ke Makhamah Konstitusi (MK) telah ditempuh.

Namun, hasilnya nihil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan SMA/SMK tersebut tetap harus dijalankan. Pemkot juga tidak bisa menganggarkan bantuan untuk siswa tidak mampu. Lagi-lagi terbentur masalah kewenangan. Karena itulah, keluhan tentang biaya sekolah sering diterima anggota dewan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Baktiono menegaskan juga menemukan banyak siswa yang ijazahnya ditahan sekolah. Ada yang SMP, ada juga yang SMK. Penyebabnya hampir sama. Mereka tidak kuat membayar SPP.

”Yang SMP sudah saya laporkan ke Dispendik. Akhirnya ijazah dikeluarkan. Untuk yang SMA/SMK ini, saya enggak bisa cawe-cawe. Kewenangan SMA/SMK tidak lagi di Surabaya, tapi di provinsi.” ujar anggota dewan empat periode tersebut.

Setiap kali menerima laporan soal biaya sekolah, Baktiono mencatatnya. Baik nama, alamat, maupun nomor yang bisa dihubungi. Kemarin Baktiono menghubungi wali murid yang mengadu saat turun ke Kecamatan Pabean Cantikan. Anaknya tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK karena ijazahnya ditahan salah satu sekolah negeri.

Setelah ditelusuri ternyata sekolahan tersebut tidak menahan ijazah. Namun murid itu memang tidak mengambil ijazah karena malu tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK. Orang tuanya yang sebagai sopir tidak mampu membiayainya ke jenjang SMA/SMK.

Baktiono lantas menelepon salah seoarang pejabat Dispendik Surabaya. Dia meminta Dispendik menurunkan petugasnya untuk menolong siswa tersebut agar bisa bersekolah lagi. “Kalau dia enggak mengambil ijazah, seharusnya sekolah atau dinas yang bergerak,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo mengaku menerima keluhan yang sama. Dia menyebut menerima keluhan warga yang tinggal di luar Kecamatan Wonocolo.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mendapat keluhan serupa. Dia juga sudah berkordinasi dengan Fraksi Demokrat di DPRD Jatim. Sudah ada solusi atas permasalahan tersebut. “Kebetulan, ketua komisi yang membidangi pendidikan di DPR Jatim juga dari Demokrat. Aku tanya-tanya,” ujar ketua Komisi A DPRD Surabaya itu.

Herlina mendapat informasi bahwa Pemprov dan DPRD Jatim sudah menyepakati SPP dan seragam gratis untuk SMA/SMK. Anggaran tersebut bisa dicairkan pada tahun pelajaran baru 2019-2020 yang dimulai Juli. (est/ano/yan)

]]> 67775