Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa untuk para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa berganti status ke Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Tenaga honorer yang biasa disebut Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) dilingkungan Pemkot Malang cukup banyak, ada 3 ribu yang hampir 4 ribu, tersebar di sejumlah OPD Kota Malang,” ujar Wali Kota Sutiaji, Senin (06/06/2022).

Pihaknya menjelaskan, untuk pergeseran tenaga honorer ke PPPK akan dilakukan secara bertahap. Karena itu nantinya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Di setiap tahunnya Pemkot Malang menggelontorkan dana sebesar Rp 84 miliar untuk pembayaran PPPK.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Khusus untuk penghapusan tenaga honorer, kami minta pusat bisa bijak. Jika seluruh tenaga honorer digeser ke PPPK, anggaran tersebut bisa membengkak hingga ratusan miliar. Kalau efisiensi guru, pengurangan sudah kita mulai karena merdeka belajar. Dengan digitalisasi ada efisiensi tenaga,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap penghapusan tenaga honorer bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, Pemkot Malang harus siap memberikan subsidi berlebih untuk menggaji keseluruhan PPPK. Sementara ini, Pemkot Malang bertahap melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemen PAN-RB.

“Harapan kami, mulai efisien. 70 persen untuk belanja modal dan 30 persen belanja pegawai,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Kasubid Formasi dan Pengadaan BKPSDM Situbondo, Bagus P.D, S.AP, mengatakan bahwa mengacu kepada ketentuan PP Nomor 49 tahun 2018, sejak aturan ini dikeluarkan dan lima tahun setelah diterbitkan, tenaga honorer tidak disebutkan dalam ketentuan. Namun, yang ada hanya PPPK dan PNS.

“Pastinya, diaturan yang sudah ditetapkan tidak tercantum guru tenaga honorer. Selama lima tahun peraturan itu dikeluarkan, tenaga ASN yang tercantum hanya pegawai PPPK dan PNS,” ucap Bagus, Rabu (02/02/2022)

Dirinya mengatakan, peniadaan identitas tenaga honorer dalam peraturan tersebut, belum ada regulasi lain yang dapat mengatur nasib tenaga honorer. Sebab, peralihan itu belum ada alternatif lain. “Nasib tenaga honorer ini nanti, kami belum tahu. Apakah dirumahkan atau diangkat secara besar-besaran. Karena regulasinya, belum ada,” ungkapnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pilihan pengangkatan guru tenaga honorer, Bagus mengaku, terdapat ketentuan khusus dan tidak bisa hanya dilakukan secara tiba-tiba. Hal itu, berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat berdasarkan mekanisme yang ditetapkan.

“Penambahan tenaga pengajar itu berdasarkan dengan kebutuhan pemerintah. Pada tahun 2020, kita tidak membuka CPNS. Namun, mereka yang pensiun dalam satu tahun mencapai 300 lebih,” ujarnya..

Sementara Kabid Tendik Dinas Pendidikan Situbondo, Andi Yuliadi, menyebutkan tenaga honorer/GTT di SD sebayak 3.188 orang dan honorer di SMP ada 969 dan di PAUD ada sebanyak 2111 orang. Sementara tenaga honorer di Korwil dan Dinas Pendidikan sendiri, ada sekitar 81 orang. “Jadi, total keseluruhan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan 6.349 orang,” ucapnya. (her/sit)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Desi Dewianti, saat dikonfirmasi mengungkapkan, bahwasannya kegiatan rekrutmen ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Karenanya, meski pun masih dalam masa pandemi, tetap dilaksanakan. Karenanya, agar tidak memunculkan kluster baru, proses pelaksanaan dilakukan dengan standart protokol kesehatan yang ketat.

“Rekrutmen ini dilakukan, karena memang kebutuhannya yang mendesak. Sehingga pelaksanaan rekrutmen tetap kami jalankan, meski pun di tengah pandemi Covid-19,” kata dewi.

Ditambahkan, mereka yang masuk perekrutan ini, nantinya akan mengisi beberapa pos penempatan di Dinas Kesehatan. Seperti, puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Malang.

“Saat ini kami membuka formasi penerimaan sekitar 110 orang, untuk posisi dokter umum, dokter gigi dan tenaga umum. Selama pembukaan perekrutan, ternyata antusiasmenya tinggi. Bahkan, tercatat sekitar 2160 peserta” ujarnya.

Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan di Aula Dinkes Kabupaten Malang.

Meski pun jumlah pesertanya membludak, tambah Desi, namun antisipasi sudah dilakukan. Yakni, dari awal sudah kita tekankan dengan sistem pelaksanaan protokol kesehatan. Dengan begitu, penyebaran Covid 19, bisa terantisipasi.

“Seperti ruangan atau gedung yang digunakan untuk tes tulis, itu sebenarnya berkapasitas sekitar 300 orang. Dalam pelaksanaan tes, hanya kami isi dengan 100 orang.

Sementara untuk sesi ujian dan wawancara, juga diselenggarakan beberapa hari ke depan. Tujuannya, peserta tidak sampai berkerumun. Sementara terhadap peserta, diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang ujian. Di situ, juga sudah ada petugasnya,” tambahnya.

Selain terhadap peserta rekrutmen, ujar Desi, petugas yang mengordinir kegiatan di lapangan, juga menerapkann protokol kesehatan yang ketat. Karena Dinas Kesehatan, juga menerapkan standar operasional khusus untuk para pegawai.

“Untuk panitia, itu kami bekali dengan perlengkapan standar. Seperti, memakai masker, kaos tangan, face shield, hand sanitizer. Kesemuanya itu, bertujuan agar meminimalisir penyebaran covid-19,” papar Dewi. (mg2/sit)

“Secara bertahap, para tenaga honorer akan dialihkan menjadi tenaga kontrak (PPPK) dan juga ASN. Tahapannya tentu tidak langsung diangkat namun melalui tahap seleksi juga,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin (21/1/2020).

Meski demikian pihaknya masih akan membahas secara lanjut untuk teknis pelaksanaan pengangkatan para tenaga honorer. Penghapusan ini dilakukan sebagai langkah mensejahterakan para honorer yang telah lama mengabdi.

Saat ini jumlah tenaga honorer di Bangkalan 3.891 orang dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 57.197.700.000,00. Jumlah tenaga ini belum dikurangi para tenaga honorer yang masuk dalam bursa CPNS tahun ini dan PPPK tahun lalu yang sampai saat ini belum diangkat.

Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengaku belum menerima rencana penghapusan itu secara tertulis. Pihaknya berharap, jika nantinya tenaga honorer dihapus harus diimbangi oleh solusi dan juga kemampuan daerah yang mencukupi.

“Tentunya jika tenaga honorer dipindahkan menjadi tenaga kontrak harus diimbangi dengan kemampuan pembiayaan daerah untuk memberikan gaji. Memang saat ini jumlah tenaga honorer sangat banyak,ya semoga menemukan solusi terbaik karena juga mereka mengabdi untuk daerah,” pungkasnya. (isn/yan)