Asisten 2 Pemkab Bondowoso, Abd Rahman, menyampaikan bahwa Peraturan Bupati merupakan payung hukum untuk melindungi tenaga kerja. “Semua yang bekerja di bidang apapun, harus memiliki perlindungan dalam kerjanya. Artinya, ada kewajiban bagi pemberi kerja, untuk bisa menjamin seluruh tenaga kerjanya jika terjadi sesuatu sesuai jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Hadi Susanto, mengatakan bahwa setidaknya terdapat 400 ribu pekerja yang harus dicover. “Dari jumlah tersebut, baru 10 persen yang tercover jaminan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, jumlah 400 ribu pekerja tersebut, sangat beragam. Mulai dari pekerja formal (bekerja untuk perusahaan/yayasan) sampai mereka yang bekerja secara mandiri (informal) semisal petani dan peternak. “Di Bondowoso, sektor yang paling banyak adalah pekerja informal. Dengan terbitnya Perbup, memperkuat regulasi yang bersifat lebih umum. Utamanya di Bondowoso,” ungkap Hadi.

Ketika telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka ketika ada sesuatu dalam bekerja seperti kecelakaan dan semacamnya akan ada jaminan. Apalagi, tidak semua kecelakaan pekerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. “BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memback-up Pemda jika terjadi kecelakaan pada pekerja, terlebih jika membutuhkan biaya besar” terangnya.

Untuk memasifkan sosialisasi hingga ke desa-desa, pihaknya akan menggandeng tokoh setempat. “Seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penyampaian program kepada masyarakat. Di samping kita juga belum dikenal oleh masyarakat dan Perbup ini hal baru bagi masyarakat,” jelasnya. (zen/gie)

“Dari laporan masyarakat sekitar, perusahaan daging ayam dan sosis, itu merekrut tenaga kerja dari luar Bondowoso. Bahkan, perusahaan tersebut kerja sama dengan BLK Situbondo, untuk melakukan pelatihan tenaga kerja,” ujar Wabup, Kamis (11/08/2022) tadi.

Informasi tersebut, menurut Wabup Bondowoso, diperkuat sesaat setelah melakukan pertemuan dengan manajemen PT Charoen Phokpan. Termasuk, pertemuan dengan melibatkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Bondowoso dan Forkopimca Klabang.

“PT Charoen Phokpan kurang komunikasi dengan Pemkab. Karenanya, terpaksa saya memanggilnya bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Tujuannya, agar PT Charoen tidak hanya mengambil keuntungan dari hanya pendirian perusahaan. Namun, juga memanfaatkan dengan berkontribusi terhadap perekrutan warga sekitar,” paapr Wabup Bondowoso.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dari hasil pertemuan itu, terang Wabup, diketahui PT Charoen Phokpan mengaku tidak tahu dengan kerja sama mengenai perekrutan. Dengan alasan, karena yang melakukan komunikasi, seperti dengan BLK Situbondo, adalah vendor atau pihak ketiga.

“Karenanya, Pemkab Bondowoso sudah melakukan teguran. Sehingga, PT Charoen Phokpan diharapkan bisa kerja sama dengan BLK Bondowoso,” kata Wabup.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Nunung S, menambahkan jika nantinya dari 94 tenaga kerja yang disiapkan, ada sekitar 72 tenaga kerja berasal dari Bondowoso. Rencana ini, sebenarnya sudah dikomunikasikan.

“PT Charoen Phokpan sudah ada komunikasi dengan Dinas Penanaman Modal, mengenai rencana perekrutan tenaga kerja 72 orang dari Bondowoso,” ujar Nunung S. (sam/zen/gie)

Pada acara tersebut, APT mengangkat tema ‘Mengubah pola fikir pemuda dengan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi’. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini sengaja digelar, dengan tujuan agar ke depan pemuda yang ada di Desa Palengaan Daya, utamanya di tingkat Dusun Tenggina, mempunyai pola fikir yang mampu berkompetensi utamanya pada dunia usaha. 

“Maksud dari diadakannya acara ini, agar ke depan pemuda yang ada di Palengaan Daya atau Dusun Tengginah, mempunyai pola fikir yang mampu berkompetensi, serta bisa berkompeten pada dunia usaha” ucap Ketua Panitia, Moh Rofiki. 

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Di tempat sama, Ketua APT, Homzah, menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengubah pola pikir pemuda dengan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi serta mampu menghadapi era 5.0 melalui usaha kreatif. 

“Harapan saya, kedepan APT ini mampu berkolaborasi, kreatif dan inovatif menuju dan membawa Desa Palengaan Daja, menjadi lebih hebat. Khususnya, di Dusun Tengginah,” ujarnya. 

Wakil Koordinator Wira Usaha Baru Kabupaten Pamekasan (Wakorkab WUB), Abd Rahmat, sangat mengapresiasi keinginan pemuda APT untuk merubah pola fikirnya, agar menjadi pemuda pengusaha dan melakukan hal-hal yang bernilai positif. (azm/sit) 

“Kita sedang merampungkan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD) atau penyusunan APBDes. Kita berharap, sebetulnya supaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) juga bisa dimasukkan di Perbup penyusunan APBDes itu,” terang Oyok-sapaan akrabnya.

Jka terjadi kecelakaan kerja bagi perangkat desa atau aparatur desa, tambahnya, maka ada jaminan sosial untuk perangkat. Jadi, kata Oyok, itu akan bermanfaat kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Kita memberikan masukan karena perbub itu kan dibuat oleh bupati. Tapi paling tidak ketika diundang untuk memberi masukan, kita berikan masukan itu,” terangnya.

Politisi Gerindera ini menambahkan, kalau BPJS kesehatan juga sudah diback up oleh APBD. Sementara BPJS ketenagakerjaan, itu yang belum dimasukkan. “Saya berharap, itu juga bisa dimasukan dalam Perbub penyusunan APBDes nantinya,” ujarnya.

Setiap tenaga kerja, tambahnya, wajib mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS ketenagakerjaan. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada pemberi selain penyelenggara negara. Juga tenaga kerja bukan penerima upah serta tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain itu, sambung anggota Komisi I ini, tenaga kerja non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Desa (Pemdes). Itu juga harus ada Jamsosteknya.

“Sebagaimana diatur dalam pergub Jawa Timur No.36/2021. Orang yang melaksanakan tugas aparatur negara terjadi peristiwa tabrakan. Tapi ketika kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas negara. Ini penting dalam penyusunan anggaran APBDes itu supaya dimasukan agar orang juga punya jaminan dimana dia bekerja,” urainya.

Menurutnya, tenaga kerja berhak dapat jaminan sosial tenaga kerja. “Kan rujukannya sudah ada Pergub itu. Sebentar lagi ada instruksi presiden (Inpres) No.2/2021. ya mungkin bisa saja ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Karena kan harus dijamin juga mereka oleh pemberi upah. Jamin hari tuanya seperti tabungan,” beber Oyok.

Jamsosteknya, itu tidak berupa gaji yang dinaikan. Melainkan, Siltapnya berapa, itu dihitung untuk jaminan kematian atau kecelakaan kerja 0,24 persen. Dari Siltap yang diterima, kemudian jaminan kematian 0,30 persen kalau tidak salah. “Sebetulnya Perbup dibuat oleh bupati ketika kita diundang dalam Raperbup itu, kita diminta masukan maka kita memberi masukan,” paparnya.

Jamsostek itu bisa diambil, paparnya, juga bisa tidak. Tergantung, kemampuan daerah atau kekuatan APBD nya. “Ya kita kemarin itu ada FGD kemudian DPRD diundang. Kemudian di FGD itu dijadikan narasumber, kita memberikan masukan soal raperbup Jamsostek. Namanya masukan tergantung orang yang mau menerima,” ujarnya.

Setidaknya, pihaknya berharap ada jaminan sosial bagi aparatur desa, jaminan kesehatan dan juga jaminan ketenagakerjaan. Tergantung di sektor OPDnya, mau melibatkan komisi atau tidak? Tidak melibatkan pun, tidak Masalah. Sebab peraturan bupati dibuat oleh bupati kecuali Perda. (dan/edo/sit)

Merespon keran investasi industri besar untuk bermain di industri kerupuk, keripik, rempeyek dan sejenisnya itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan menilai, sejatinya Investasi harus berpihak terhadap kepentingan ekonomi, sosial dan manfaat masyarakat.

“Investasi seharusnya mempertimbangkan manfaat yang bisa diambil seperti penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya ekonomi sektoral, daerah maupun pertumbuhan ekonomi nasional, pusat-pusat pertumbuhan baru. Investasi tak boleh mengganggu daya saing UMKM dan lainnya, manfaat yang selama ini dinikmati UMKM seharusnya bisa diteruskan,” kata Nasim Khan di Nusantara I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/03/2020).

Aturan pelonggaran dan atau pemberian izin investasi, tegas Nasim, semestinya dipikirkan dengan cermat dan matang.

“Selain memberikan manfaat kepada pertumbuhan ekonomi, investasi juga jangan sampai mengganggu, bisnis perdagangan UMKM lokal atau tradisional yang sudah ada. Investasi industri keripik ini paling akan menciptakan berapa lapangan pekerjaan? Para pekerja akan menerima gaji berapa?,

Coba bandingkan kalau investasinya disektor bisnis mobil listrik? bahan baku baja, karet kita miliki, listrik juga berlimpah, tenaga kerja yang tercipta pasti banyak. apalagi jika ada kebijakan mobil listrik dengan target hingga 2050 harus listrik, pasti mobil akan diproduksi massal, belum lagi eksport? Pasti akan memberikan dampak yang sangat nyata,” katanya.

“Dampak negative yang ditimbulkan ini sangat berbahaya. Karena dapat mematikan industri UMKM, karena mereka tak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, Akhirnya, nanti banyak pengusaha UMKM yang bisa gulung tikar. Kalau usahanya bangkrut, tentu ini akan menimbulkan persoalan baru, angka pengangguran akan semakin meningkat. Padahal sektor UMKM ini sudah sangat banyak membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran,” ujar Nasim.

“Sebaiknya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal harus dicabut, karena berpotensi mengganggu usaha rakyat. Bukan cuma makanan seperti rempeyek saja yang akan mati usahanya, kelak semua usaha kecil milik rakyat seperti batik, ukiran kayu juga akan semakin kesulitan,” tambah Nasim.

Politisi PKB ini menilai, apabila Negara ingin menumbuhkan produk UMKM, semestinya, Negara harus melindungi dan memakmurkan para pelaku UMKM. Untuk itu, dia meminta Pemerintah mereview ulang aturan tersebut dan mencabutnya. Pasalnya, investasi tersebut dikhawatirkan malah akan menggerus dan mematikan ekonomi Pelaku UMKM disektor usaha kerupuk, keripik, rempeyek dan sejenisnya yang sudah ada sebelumnya. “Bukan malah membuka peluang bagi industri besar. Jelas ini dapat semakin mempersulit usaha rakyat kecil bahkan mematikan mereka,” katanya. (mam/ed2)

“Kami punya program ‘lengan industri’ yang melibatkan SMK-SMK. Harapan kami, kalau SMK itu punya alat dan SDM maka dia akan bisa menjadi salah satu rantai pasok PT INKA. Kami datang untuk mengajari mereka,” kata Direktur Pengembangan PT INKA, Agung Sedaju, saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di pendopo kabupaten, Selasa (09/03).

“Dengan melakukan pembinaan seperti ini, kami ingin SMK di Banyuwangi bisa masuk ke dalam ekosistem industri PT INKA,” lanjutnya. 

Saat ini sudah ada tujuh SMK di Banyuwangi yang mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan menjadi sekolah binaan PT. INKA. Pembinaan dilakukan secara komprehensif, mulai melakukan standarisasi SDM, memberikan pengetahuan manajemen manufaktur dan menjaga kualitasnya. Tujuh sekolah itu juga mendapat 35 unit mesin untuk peralatan praktik.

“Ini kami lakukan sejak tahun (2020) lalu. Seiring kami menyiapkan pabriknya, kami juga menyiapkan SDM nya,” tutur Agung.

Baca Juga : Kepanasan, 7 Siswa Peserta KSICB Pingsan

Menurut Agung, upaya tersebut dilakukan untuk menyiapkan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan PT INKA. Apalagi target pasar Banyuwangi adalah pasar ekspor.

“Di Banyuwangi investornya luar negeri. Mereka sudah memiliki spesifikasi khusus pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jadi yang kami lakukan adalah membuat SDM di Banyuwangi ini agar siap untuk diuji dan lolos ujian dengan standar mereka,” tegas Agung.

Agung menjelaskan pandemi ini membawa situasi yang tidak menguntungkan bagi INKA. Sejumlah pesanan luar negeri macet. Hal ini, kata dia, berpengaruh pula pada pabrik INKA yang tengah dibangun di Banyuwangi.

“Pandemi ini sangat berdampak pada order kami. Penyelesaian pabrik di Banyuwangi juga agak molor, karena memang situasinya seperti ini. Namun kami terus optimis, rencana Mei bakal ada pesanan gerbong kereta. Ini terus kami follow up,” kata Agung.

Sementara Bupati Ipuk mengapresiasi perhatian PT INKA terhadap dunia pendidikan vokasi di Banyuwangi.

“Kami juga sangat mendukung upaya PT INKA menyiapkan tenaga kerja profesional sekolah vokasi di Banyuwangi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, karena para siswa bisa mendapatkan transfer pengetahuan dan teknologi sehingga meningkat kompetensinya,” kata Ipuk. Ipuk juga berharap agar pabrik PT. INKA di Banyuwangi bisa segera diselesaikan. “Karena, dengan berdirinya pabrik ini bisa menyerap tenaga kerja,” harap Ipuk. (kom/ras/ed2)

Berdasarkan analisa yang dilakukan East Ventures, dalam tiga tahun terakhir, porsi pekerja pada golongan tersebut tercatat mengalami penurunan hampir di semua sektor. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang ada, penurunan porsi paling tinggu berada pada sektor Informasi dan Komunikasi, yakni dengan penurunan sebesar 15,8%. Setelah itu diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi dengan penurunan yang mencapai 14,1%.

Sektor industri lain yang turut terdampak yaitu industri transportasi, khususnya angkutan umum darat yang juga menghadapi disrupsi dengan hadirnya jasa penyedia transportasi darat menggunakan sistem online.

“Kehadiran penyedia jasa aplikasi transportasi online ini memang menimbulkan persaingan yang lebih ketat. Mereka bertindak layaknya perusahaan taksi pada umumnya. Akibatnya, sejumlah perusahaan taksi terkena imbas persaingan usaha dengan mengurangi armada, bahkan juga ada yang gulung tikar,” ujar Partner East Ventures, Melisa Irene.

Masih berdasarkan analisa yang sama, Melisa mengatakan, salah satu perusahaan transportasi darat yang turut merasakan dampak tersebut adalah Blue Bird. Bahkan, dampak dari persaingan ketat dengan taksi online, membuat perusahaan taksi terbesar di Indonesia ini terus memangkas jumlah armadanya.

Dalam tempo empat tahun, jumlah armada taksi reguler yang dipangkas mencapai 4.619 unit. Dimana dari jumlah awal sebanyak 26.719 unit taksi reguler pada tahun 2015, menjadi 22.110 unit pada tahun 2018. Terang saja hal itu juga berdampak pada pendapatan operasional yang merosot drastis dari Rp 4,7 triliun pada tahun 2015 menjadi 3,4 triliun pada tahun 2018.

“Blue Bird melakukan transformasi yang dimulai dari 2017 hingga 2022 guna menghadapi persaingan ketat di era digital. Di antaranya adalah kolaborasi dengan Gojek dan Traveloka, serta membuat aplikasi My Bluebird,” imbuhnya.

Melisa menjelaskan, dalam laporan tahunan 2018, Direktur Utama (Dirut) Blue Bird, Purnomo Prawiro mengatakan bahwa di tengah disrupsi ini, pihak Blue Bird terus memperbaiki pelayanan dengan pengembangan teknologi IT, kolaborasi dan pengembangan layanan baru bagi customer. Sehingga Blue Bird busa bertahan dan menemukan titiik balik untuk kembali tumbuh pada 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, penurunan porsi kerja rentan digitalisasi terjadi pada daerah-daerah yang memiliki tingkat daya saing digital yang tinggi. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Banten yang termasuk dalam 5 besar dengan daya saing digital tertinggi, mengalami penurusan porsi pekerja rentan yang tertinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi Indeks Daya Saing Digital, pekerja rentan digitalisasi cenderung mengalami penurunan.

“Dengan kondisi ini, persaingan di dunia kerja diperkirakan semakin kompetitif. Daerah yang mengalami perkembangan digital yang pesat akan banyak membutuhkan tenaga terampil yang mempunyai keterampilan khusus di bidang digital. Sebaliknya, tenaga kerja yang rentan terhadap digitalisasi diprediksi akan semakin menurun dan mungkin akan digantikan oleh teknologi yang semakin berkembang,” pungkasnya. (kik/yan)

Factory Manager atau Kepala Pabrik PT Wijaya Cahaya Timber Jhon Ricardho, menjelaskannya pada wartawan, Jumat (8/2/2019) sore, usai menemui Bupati Jember dr Hj Faida, MMR di Pendapa Wahyawibawagraha.

Jhon Ricardho mengatakan kedatangannya menemui bupati untuk menyampaikan rencana perusahaan berinvestasi di Kabupaten Jember.

Investasi itu nantinya mendirikan pabrik kayu lapis di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari. Sebelum di Jember, perusahaan telah beroperasi di Malang selama lebih dari setahun.

Rencana pengembangan investasi ini diharapkan sesuai target rampung dan sudah siap beroperasi pada bulan Agustus nanti.

Kepada wartawan, Jhon Ricardho mengaku mendapat tanggapan sangat baik dari bupati. Bupati pun telah menyatakan sangat terbuka dengan PT Wijaya Cahaya Timber berinvestasi di Jember.

“Adanya persyaratan khusus dari bupati, utamanya merekrut tenaga kerja dari Jember, yang ber- KTP Jember dan memiliki Kartu Kuning,” ungkapnya.

Untuk membuka pabrik baru itu, Jhon Ricardho mengaku membutuhkan tenaga kerja lebih kurang 1.500 orang. Perekrutan akan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

“Kurang lebih kita akan merekrut 1500 orang tenaga kerja,” kata Jhon Ricardho. (bud/yud/oso)

Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dan terus menerus bertambah dalam setiap tahunnya. Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Trenggalek, diduga menjadi pemicu lambat ya tingkat penyerapan dan angkatan kerja. Sehingga penambahan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami pertumbuhan yang sangat drastis.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, Yudi Sukarno mengatakan bahwa angka TPT selama setahun terlahir dinilai masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), pada setahun terakhir angka TPT di Kabupaten Trenggalek berada di angka 10.000 jiwa, ” ungkapnya saat ditemui dikantornya, Selasa (3/7/2018).

Diakui Yudi sapaan akrabnya, penyerapan tenaga kerja dari sektor industri dan jasa khususnya di Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Akan tetapi, hal tersebut tak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus bertambah.

Menurut data BPS, angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek selama setahun terakhir terbukti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penambahan ini bertambah seiring jumlah lulusan pelajar tingkat SMA maupun Perguruan Tinggi dalam setiap tahunnya.