Pelaksanaan apel sendiri, dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi dan dihadiri Forkopimda Kabupaten Malang serta tamu undangan. Sementara kegiatan tersebut, juga diikuti oleh seluruh jajaran pengawas mulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga kabupaten.

Plt Bupati Didik mengatakan bahwa tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pilkada serentak 27 November 2024 nanti, merupakan bagian dari proses demokrasi. Suara rakyat adalah hal terpenting dalam negara demokratis, dimana suara para pemilih akan menentukan arah perjalanan Kabupaten Malang selama lima tahun mendatang.

“Suara rakyat untuk memilih pemimpin ini perlu dikawal dengan seksama untuk menciptakan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Apel Siaga hari ini,” kata Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Plt Bupati Malang juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu, agar dapat bekerja secara profesional. Sebab, mereka telah dibekali pengetahuan teknis yang cukup tentang kepemiluan termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan.

“Dalam menjalankan tugasnya, agar dapat bekerja dengan baik dan profesional serta independensi agar pelaksanaan Pilkada 2024, dapat berjalan secara jujur dan adil,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu M Wahyudi mengatakan bahwa apel akbar ini sebagai bentuk kesiapan para petugas untuk mengawasi tahapan Pilkada 2024. Dalam hal ini, pemilihan Gubernur Jatim dan pemilihan Bupati Malang.

“Apel ini diadakan untuk menghadapi prosesnya distribusi logistik, proses pengawasan terkait money politics di masa tenang,” kata M Wahyudi.

Tidak ketinggalan, dirinya juga memberikan motivasi kepada ribuan petugas pengawasan yang akan menjalankan tugas. Termasuk, menyampaikan arahan agar dapat dijalankan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. (pro/mlg/gie)

Sementara dalam apel pagi tadi atau Senin (12/02/2024), Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, selain menekankan soal netralitas, juga mengajak para ASN untuk bersama-sama membantu dalam menertibkan APK tersebut. “Hal ini selain memang sedang masa tenang, APK harus segera ditertibkan untuk tetap menjaga estetika Kota Malang. Saya perintahkan pada seluruh ASN di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk sama-sama turun membantu Bawaslu dalam penertiban APK ini di wilayahnya masing-masing,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota juga merasa sangat senang apabila masyarakat dapat membantu membersihkan APK di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Tujuannya, agar tetap menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Baca juga:

“Kami berterima kasih apabila masyarakat bersedia membantu Bawaslu menertibkan APK. Terutama di wilayah permukiman hingga di kampung-kampung,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Malang, Mochamad Arifudin, menyampaikan jika Bawaslu Kota Malang telah melakukan penertiban APK bersama dengan jajaran Pemkot Malang, sejak Minggu (11/02/2024) kemarin. Sehingga, perhari ini pembersihan itu diyakini sudah mencapai 75 persen.

“Alhamdulillah, perhari ini sudah 75 persen. Kemarin kita melakukan pembersihan sampai pukul 03.00 pagi. Mulai flyover, jembatan kami bersihkan semua. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang ada atau tidak terjangkau dari kita,” ujar Arifudin.

Namun, dalam hal ini Bawaslu Kota Malang tetap memberikan imbauan pada Partai Politik agar melakukan pembersihan APK tersebut. Terlebih, pada masa tenang Pemilu 2024 ini.

“Kami tetap melakukan monitoring kepada panwascam di masing-masing kelurahan dan jajaran yang telah kami sinergikan,” imbuh Arifudin.

Sebagai informasi, dalam penertiban APK tersebut, Pemkot Malang membantu Bawaslu Kota Malang dengan mengerahkan Satpol PP, serta melibatkan Perangkat Daerah lainnya, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). (rsy/sit)

Dirinya meminta, supaya seluruh warga yang memiliki hak memilih agar memilih calon yang sesuai dengan kata hatinya, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Mengingat, semua warga negara berhak menentukan siapa yang terbaik untuk Indonesia 5 tahun ke depan.

“Hari ini sudah masuk masa tenang. Jadi, semuanya diharap tenang. Dan nanti tanggal 14 Februari, silahkan memilih calon masing-masing sesuai hati nuraninya. Insyaallah apa yang menjadi pilihan kita bisa membawa Bangsa Indonesia ini lebih baik 5 tahun kedepan,” kata Bupati Arifin, seusai mengikuti apel di Alun Alun Trenggalek.

Dalam apel siaga pengawasan masa tenang itu, juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Trenggalek, Bawaslu Trenggalek, KPU Trenggalek dan seluruh stakeholder terkait. Apel ini, bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mengawal masa tenang Pemilu 2024.

Baca juga:

Masih terang Mas Ipin-sapaan akrabnya, bahwa masa tenang Pemilu merupakan waktu bagi pemilih untuk menentukan pilihannya, setelah seluruh peserta Pemilu menyampaikan visi dan misi mereka. Bagi penyelenggara Pemilu, masa ini merupakan titik kritis karena harus memastikan tidak ada kampanye, politik uang dan distribusi logistik yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

“Tentunya para pengawas Pemilu diharapkan bersama-sama menjaga kondusifitas agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar. Pengawasan harus dilakukan secara netral dan tidak boleh ada keberpihakan kepada siapapun,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran masa tenang. “Salah satu upaya kita menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pemilu ini adalah dengan apel kali ini. Apel ini sekaligus dalam rangka memastikan seluruh jajaran kami, mulai dari Panwaslu Kecamatan sampai dengan Panwaslu Desa. Bahkan nanti, yang mengkoordinir pengawas TPS itu kita pastikan sudah siap melaksanakan tugas,” kata Rusman, Senin (12/02/2024) tadi.

Pihaknya menegaskan, Bawaslu bersama dengan KPU dan stakeholder terkait, akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang selama masa tenang. “Sesuai dengan PKPU dan di Undang-undang 7, jadi sejak dimulainya hari tenang sudah dilarang melakukan aktivitas kampanye. Sedangkan salah satu metode kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye. Oleh karenanya, dimulai hari masa tenang maka harus sudah mulai bersih terkait APK,” jelasnya.

Rusman juga menyampaikan bahwa Bawaslu telah memetakan TPS-TPS yang rentan yanga ada di Kabupaten Trenggalek. Namun, sejauh ini belum ada TPS yang dinilai rentan baik dari segala sisi.

“Sampai saat sini belum ada TPS yang rentan dari pemetaan Bawaslu. Artinya, masih terantisipasi semua, karena dikatakan TPS rawan ini apabila tidak terantisipasi. Di kabupaten Trenggalek seluruh TPS masih terantisipasi dengan bagus dan baik,” tambah Rusman.

Bawaslu Trenggalek bersama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Panwaslu Kecamatan akan melakukan pembersihan APK hingga tanggal 13 Februari 2024. “Bawaslu Kabupaten Trenggalek bersama dengan Satpol PP, kemudian juga Dinas Perhubungan dan seluruh Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Trenggalek sampai hari Selasa melakukan pembersihan APK,” paparnya. (mil/sit)

Dimulai dari sekitar Kantor KPU, setelah dilaksanakan sosialisasi masa tenang bersama masyarakat Kota Probolinggo, pelaksanaan penertiban pun dilakukan.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, mengatakan bahwa pihaknya melakukan penertiban APK berupa reklame, spanduk, umbul-umbul, billboard, baliho hingga stiker. “Masa tenang berlangsung tiga hari. Mulai hari ini, kami juga meminta PPS di tingkat kelurahan untuk mendukung proses pembersihan alat peraga dan bahan kampanye,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, mengatakan bahwa dalam penertiban tersebut sejatinya merupakan tugas Bawaslu. Namun, kehadirannya merupakan sinergi antar Forkopimda setempat yang harus terjalin harmonis.

“Sebenarnya edaran tentang penertiban APK sudah disampaikan kepada Parpol maupun tim Paslon. Alangkah eloknya jika mereka juga menertibkan sendiri APK yang dipasang. Jadi, tidak perlu menunggu Bawaslu yang melakukannya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada pihak KPU dan Pj Wali Kota yang turut andil dalam penertiban APK tersebut. “Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penertiban ini. Kegiatan penertiban secara menyeluruh dilanjutkan usai apel gabungan pada pukul 07.00. Tim ini akan menyusuri 5 kecamatan se Kota Probolinggo dalam penertiban,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Hal lainnya yang disampaikan, yaitu mengenai ketentuan tentang hal-hal yang wajib dijalankan peserta Pemilu. Poin pentingnya, antara lain bahwa Masa Tenang yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Sehingga, peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

Berikutnya, Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial pada hari terakhir masa Kampanye Pemilu. Serta, Alat Peraga Kampanye (APK) wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat satu hari (H-1) sebelum hari pemungutan suara.

Baca juga:

“Karena itu, KPU Kabupaten Malang menginisiasi rapat koordinasi bersama peserta Pemilu dan pihak terkait untuk mengkonsolidasikan langkah demi pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.

Dimulai pukul 00.00 WIB tanggal 11 November 2024, ujarnya, KPU Kabupaten Malang memulai pembersihan APK fasilitasi yang telah dipasang di Jalur Lintas Barat (Jalibar) di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Berikutnya, akan dilakukan pembersihan APK di tempat umum di wilayah Kabupaten Malang.

KPU Kabupaten Malang sendiri telah menyebarkan intruksi kepada PPK dan PPS di wilayah kerja, agar melaksanakan hal serupa. “Dengan Surat KPU Kabupaten Malang nomor 83/PL.01.6-SD/3507/2024, KPU Kabupaten Malang telah menyampaikan beberapa hal untuk dapat dilaksanakan PPK dan PPS. Bahwa koordinasi pembersihan APK dilakukan secara serentak se-Kabupaten Malang oleh KPU Kabupaten Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan melibatkan stakeholder terkait dan peserta Pemilu sesuai dengan tingkatan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Hal ini dilakukan, lanjutnya, guna memastikan bahwa masa tenang sebagai masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Sehingga, Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

“Kami berharap dapat terwujud suasana yang kondusif sesuai peraturan perundang-undangan agar masa tenang betul-betul menjadi masa dimana wilayah Kabupaten Malang, telah bersih dari alat peraga kampanye yang telah dipasang sebelumnya oleh peserta Pemilu,” paparnya. (hms/sit)

Terkait pelanggaran Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang meliputi pemasangan APK di taman kota, APK dipaku ke pohon dan dipasang tanpa izin pemilik lahan

Pelanggaran Perda Nomor 7 tahun 2018 sebanyak 95 persen, selebihnya melanggar Peraturan KPU Nomor 15 tentang Kampanye. “Selain pemasangan alat peraga kampanye, metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka yang digabung dengan penyebaran APK-BK dan metode kampanye jenis lainnya,” kata Fitrianto.

Baca juga:

Total kegiatan metode kampanye tersebut, lanjutnya, sebanyak 83 kegiatan yang terdiri dari kampanye dalam bentuk metode pertemuan terbatas sebanyak 47 kali, tatap muka 8 kali, tatap muka digabung dengan penyebaran APK-BK 9 kali dan sisanya yakni metode kampanye lainnya sebanyak 19 kali.

Sementara itu, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Situbondo, Dini Meilia Meiranda, menambahkan bahwa telah melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran selama masa kampanye. Yakni, sesuai dengan surat instruksi Bawaslu RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Pemilu.

“Patroli pencegahan dan pengawasan ini melibatkan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan hingga desa,” katanya.

Patroli pencegahan, ujarnya, dilakukan setiap hari oleh pengawas Pemilu kecamatan dan pengawas kelurahan atau desa. Mereka mengirimkan laporan hasil patroli dalam alat kerja pengawasan, sehingga aktivitas pengawasan dapat terpantau. Pencegahan sendiri, dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan koordinasi secara persuasif melalui lisan maupun imbauan terkait regulasi kampanye.

Dini berharap, melalui upaya pencegahan yang dilakukan, akan mampu menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu selama masa kampanye berlangsung. “Harapannya, hasil pengawasan dapat meningkatkan langkah-langkah pencegahan guna meminimalisir pelanggaran selama masa kampanye,” jelasnya.

Sehubungan dengan berakhirnya tahapan masa kampanye Pemilu 2024, atau akan berlangsungnya tahapan masa tenang, Minggu (11/02/2024) hingga dengan Selasa (13/02/2024), Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik se Kabupaten Situbondo, Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, 2 dan 3 serta Tim Pemenangan DPD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo, untuk tidak melakukan aktivitas kampanye Pemilu dalam bentuk apapun (pertemuan terbatas, tatap muka, kegiatan lainnya, rapat umum, iklan, pemasangan APK/BK dan lain-lain) selama tahapan masa tenang. (her/gie)

Ribuan relawan Prabowo-Gibran ini, terlihat sangat kompak dengan mengenakan kaos warna biru langit. Mereka mendeklarasikan kemenangan pasangan Capres-cawapres Prabowo-Gibran satu putaran. Mengingat, visi misi Paslon nomor urut 02 itu sesuai dengan harapan masyarakat pesisir.

“Selain visi dan misinya, sosok Prabowo Subianto memang tegas, sabar dan berwibawa. Begitupun dengan Mas Gibran, yang sudah saatnya memberikan kesempatan pada kaum milenial mendapat panggung,” kata Abdullah, warga Kecamatan Kraksaan.

Baca juga:

Sementara Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Pesisir Jawa Timur, Noval Yulianto, mengatakan jika deklarasi ini memang sengaja digelar di akhir-akhir masa kampanye. Dengan antusias tinggi dari warga yang datang, diyakininya Prabowo-Gibran akan menang satu putaran.

“Ribuan warga yang hadir dan tergabung dalam Gerakan Pemuda Pesisir Jawa Timur ini, memang murni warga Kabupaten Probolinggo yang berasal dari ujung kabupaten barat yaitu Kecamatan Tongas sampai kabupaten timur yaitu Kecamatan Paiton. Dan jika melihat antusias masyarakat, baik itu dari kalangan pemuda dan orang tua yang hadir pada deklarasi ini, saya sangat yakin Prabowo-Gibran di Kabupaten Probolinggo menang mutlak. InsyaAllah bisa menang satu putaran,” tambahnya. (nun/pix/gie)

“Tentu perlu adanya komitmen untuk mensukseskan Pemilu, sekaligus menjaga suasana kondusifitas di Kota Malang. Maka, pada apel siaga ini, saya menekankan kepada seluruh jajaran terkait penyelenggaran Pemilu di Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, jika dalam hal ini harus memperkuat sinergi dan koordinasi, mulai dari aparat penegak hukum, KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah dan Organisasi pada masyarakat sipil untuk memastikan masa tenang berjalan dengan kondusif. Kemudian, meningkatkan patroli dan pengawasan, terutama di lokasi yang rawan terjadi pelanggaran masa tenang.

Baca juga:

“Lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran masa tenang yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Lalu, pastikan tidak ada kampanye politik uang dan yang paling penting adalah memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran serta tepat jumlah,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, juga dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) untuk menjaga ketenangan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang. pentingnya masa tenang.

“Bersama-sama kita akan tertibkan agar pada masa tenang dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Jaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangan, dan hindari sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2024, Mochamad Arifudin, mengatakan jika masa tenang adalah fase krusial dalam pelaksanaan Pemilu yang harus dijaga dengan sebaik baiknya. Kehadiran Bawaslu, menurutnya untuk mencegah pelanggaran terutama mengenai politik uang.

“Patroli pengawasan di masa tenang ialah Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang dan pelanggaran lainnya, seperti propaganda, untuk itu selanjutnga Pengawas Pemilu se Kota Malang turun melakukan patroli pengawasan,” ujar Arifudin.

Ditambahkannya, jika masa tenang juga merupakan periode untuk masyarakat harus diberi kesempatan dalam mempertimbangkan pilihan tanpa ada pengaruh eksternal yang membingungkan.

“Kita sebagai pengawas pemilu harus mengawasi dengan ketat, agar masa tenang dihormati oleh semua pihak. Mari kita tegaskan pada semua pihak yang terlibat bahwa pelanggaran di masa tenang akan ditindak tegas seauai dengan hukum yang berlaku,” imbuhnya. (rsy/sit)

“KPU Kabupaten Malang telah mengingatkan peserta Pemilu, agar di hari tenang nanti, tidak ada kegiatan kampanye terbuka dan kampanye tertutup,” kata Komisioner KPU Kabupaten Malang, Hilmi Arif, Jumat (06/02/2024) tadi.

Baca juga:

Dirinya juga menegaskan, bawa di hari masa tenang, seluruh APK harus dilepas atau dibersihkan. Sehingga, di masa tenang nanti betul betul merasakan suasana yang adem ayem menuju hari pemungutan suara, 14 Februari 2024 nanti.

“APK paling lambat dibersihkan di hari tenang H-3. Karwnanya, kami sudah sosialisasikan ke peserta Pemilu dan partai politik,” tambahnya.

Masa tenang Pemilu 2024 itu, uajrnya, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Di aturan itu, masa kampanye berakhir pada Sabtu (10/02/2024) besok. Sehingga masa tenang Pemilu 2024 berlangsung mulai Minggu (11/02/2024) lusa. (sit)