Dalam rangkaian kegiatan itu, Insan Brilian RO Malang menggelar aksi donor darah yang berhasil mengumpulkan lebih dari 150 kantong darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh sekitar 650 pengunjung. Selain kegiatan sosial itu, Insan Brilian RO Malang juga menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp 393 juta, yang dihimpun secara kolektif untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera dan Aceh.

Kegiatan Brilian Charity ini, juga diramaikan dengan lelang barang milik Insan Brilian bertema ‘Satu Bank untuk Semua’. Dari kegiatan lelang tersebut, berhasil dihimpun dana sebesar Rp 16 juta, yang seluruh hasilnya disalurkan untuk membantu korban banjir di wilayah Sumatera dan Aceh.

Baca juga :

Tidak hanya berfokus pada kegiatan charity atau amal, BRI juga menghadirkan tenant UMKM binaan bagi para pengunjung. Kehadiran tenant UMKM ini menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal.

Regional CEO BRI Malang, Arie Wibowo, menyampaikan bahwa kegiatan Brilian Charity ini merupakan refleksi nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang telah menjadi bagian dari perjalanan BRI selama 130 tahun melayani Indonesia. “Momentum HUT BRI ke-130 ini kami maknai sebagai ajakan untuk terus berbagi dan peduli. Melalui semangat Satu Bank untuk Semua, Insan Brilian dari Malang turut hadir membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera dan Aceh, sekaligus memberikan manfaat kesehatan dan dukungan bagi UMKM,” ujar Arie Wibowo.

Arie menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan budaya perusahaan agar Insan Brilian terus berkontribusi positif dan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. BRI berkomitmen, untuk terus menjalankan operasional bisnis yang berkelanjutan, sekaligus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. (hms/sit)

Didampingi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Eko Sri Yuliadi dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Widjaja Saleh Putra, Wali Kota Wahyu menyusuri pasar dan menyapa para pengunjung yang sedang berbelanja. Terpantau, pengunjung yang datang bukan hanya dari Kota Malang, namun juga dari berbagai daerah lain di luar Kota Malang.

“Mumpung masih liburan, sekalian kulineran juga. Apalagi saat ini ramai pengunjung, bahkan dari berbagai wilayah di Indonesia, yang memang kebetulan sedang mudik atau berwisata di Kota Malang. Mereka ada yang berbelanja atau hanya sarapan dan ngopi-ngopi menikmati kulineran yang katanya viral di media sosial,” kata Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga menampung berbagai masukan dari pengunjung, untuk meningkatkan kenyamanan Pasar Klojen sebagai pusat perbelanjaan, sekaligus destinasi wisata kuliner. Dari pengamatannya, jumlah tenant kuliner dan tenant kebutuhan pokok seperti sayur, daging dan ayam sudah cukup seimbang, namun masih perlu penataan agar tidak bercampur.

Baca juga :

“Di waktu 07.00 WIB sampai 09.00 WIB, di Pasar Klojen ini adalah waktu paling ramai. Sehingga, perlu adanya penataan yang lebih rapi, termasuk area parkir di depan pasar,” tambahnya.

Karena itu, Wali Kota Wahyu menginstruksikan dinas terkait, yakni Dishub Kota Malang untuk segera melakukan rekayasa parkir. Sehingga, diharapkan area parkir dapat diperluas, khususnya pada jam-jam sibuk.

“Kami akan segera koordinasikan dengan Forum Lalu Lintas agar penataan parkir tidak mengganggu pengguna jalan dan pengunjung pasar tetap nyaman,” paparnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga berharap, agar konsep modernisasi pasar yang diterapkan di Pasar Klojen dan Pasar Oro-Oro Dowo, dapat diterapkan di pasar-pasar lain yang ada di Kota Malang. “Saya ingin pasar-pasar lain meniru konsep ini, agar pasar menjadi tempat belanja, kulineran, sekaligus wisata, serta menjaga roda perekonomian tetap berputar,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Kuasa hukum para pemilik tenant, Gunadi Handoko, mengatakan bahwa hearing tersebut menjadi buntut kekecewaan atas ketidakjelasan proses ganti rugi. Meskipun sebenarnya, sudah ada kesepakatan soal nilai ganti rugi dari PT Hakim Sentausa.

“Ini agenda terkait persoalan kebakaran Malang Plaza. Karena kesepakatan nilai pemberian kompensasi sudah ditentukan, tetapi pelaksanaan kepastian yang akan dibayarkan oleh pihak Malang Plaza tidak jelas. Sehingga, inilah yang ditunggu-tunggu oleh klien kami, yaitu kepastiannya kapan diselesaikan,” ujar Gunadi.

Dalam diskusi yang berjalan kurang lebih selama 2 jam tersebut, didapati alternatif solusi yakni berupa pembayaran DP. Dimana, hal itu dianggap sebagai satu itikad baik yang mungkin dapat dilakukan oleh PT Hakim Sentausa sebagai bentuk tanggung jawab.

“Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah, harus ada keseriusan itikad baik dalam bentuk DP,” tegas Gunadi.

Dalam hal ini, tim kuasa hukum 13 pemilik tenant yakni Malvin Hariyanto, Ahmad Dermawan Mangku Negoro, serta Edwin Krisnawanto, memberikan deadline hingga 2 Mei 2024 mendatang. “Kami beri deadline, selambat-lambatnya ada kepastian DP ini pada 2 Mei. Itu kan tepat satu tahun pasca kebakaran,” imbuhnya.

Ditegaskannya, bahwa 2 Mei 2024 itu merupakan deadline yang diberikan kepada PT Hakim Sentausa, untuk memberikan kepastian adanya DP. Namun kepastian tersebut, masih akan diformulasikan jika sudah ada kejelasan dari PT Hakim Sentausa. Sementara konsekwensinya, jika tak kunjung ada kepastian pada tanggal 2 Mei 2024, pihaknya terpaksa membawa permasalah ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

“Kalau tidak ada penyelesaian, dengan berat hati akan kami tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Baca juga :

Gunadi mengatakan, bahwa ke 13 kliennya yang merupakan pelaku bisnis sudah menerima kerugian yang cukup besar atas peristiwa tersebut. Terlebih setelah satu tahun tenant nya di Malang Plaza tak beroperasi pasca terbakar.

Untuk sementara dirinya enggan menyampaikan berapa nilai kompenasi yang telah disepakati oleh kliennya dan PT Hakim Sentausa. Termasuk soal prosentase besaran DP yang nanti akan dilakukan kesepakatan.

“Mungkin belasan miliar, tidak bisa kami sampaikan. Kalau DP (prosentase) tidak ada kesepakatan, tapi saran dari dewan itu 20 persen. Itu yang kami hormati,” imbuhnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, dalam kesempatan itu berharap agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik. “Kami berharap, bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kalau ini sudah dibawa ke jalur hukum, maka akan panjang dan bisa jadi tidak mempercepat proses penyelesaian. Kedua, kami memfasilitasi dalam hal apa yang menjadi keinginan dari pemilik tenant. Jadi kami berharap dari Malang Plaza, bisa memberikan bukti ikatan atau DP dari kesepakatan sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Hakim Sentausa, Ridwan Rachmat, mengatakan pihaknya tetap beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami akan rapatkan dulu dengan pemegang saham. Kalau direktur mengambil keputusan sekarang, tentu itu salah karena direktur ini bertindak sebagai persereoan. Jadi, kami rapatkan dulu ke pemegang saham, nanti hasilnya seperti apa,” ujar Ridwan.

Pihaknya juga akan melakukan rapat dengan pemegang saham, pihaknya juga menunggu investor yang tertarik membeli tanah dan bangunan Malang Plaza. “Hearing ini, ada masukan dari DPRD untuk ditawarkan ke Pemkot Malang dan dibuat lahan parkir. Selain itu, pihak Bioskop Mandala memiliki keinginan membeli Malang Plaza untuk dibuat seluruhnya sebagai gedung bioskop. Namun, terkait Bioskop Mandala ini belum pasti juga. Karena tidak sesuai dengan harga yang kami tawarkan,” ungkapnya.

Disinggung terkait angka DP 20 persen yang diminta pemilik tenant, pihaknya mengaku keberatan. “Tidak mungkin, itu terlalu berat. Apalagi pihak manajemen Malang Plaza baru saja habis duit banyak untuk merelokasi pedagang ke Sarinah,” imbuhnya. (gie)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika penambahan tenant tersebut juga sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sehingga dalam waktu dekat di tahun 2023, ini akan segera ditambah.

“Di tahun 2023 ini, yang kami siapkan adalah tenant khusus bagi para difabel dan kaum rentan. Jadi nanti mereka kami layani pas di depannya lift masuk ke MPP. Itu juga sejalan dengan intruksi dari Menpan-RB bahwa semua MPP di Indonesia harus ramah difabel,” jelas Arif, Jumat (01/09/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika dalam memberikan pelayanan kepada kaum difabel dan kaum rentan akan diberikan kemudahan. Seperti, para petugas yang akan menghampiri mereka secara langsung.

Baca juga :

“Untuk pelayanannya pun bukan mereka yang menghampiri, tapi kami yang akan menghampiri mereka. Kami siapkan sarpras yang mendukung. Tetapi memang sebenarnya kalau mengisi OSS itu tidak boleh dibantu. Tapi kan kebanyakan mereka ini belum menguasai, nah nanti kami siapkan komputer yang menggunakan huruf braile,” katanya.

Tidak hanya itu, sarana prasarana bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan kaum rentan juga akan ditambah. Mulai dari tempat duduk, kamar mandi khusus difabel hingga tersedianya kursi roda.

Lebih lanjut disampaikan, untuk saat ini di Kota Malang sendiri sudah ada sekitar 50 Persatuan Tuna Netra (Pertuni) yang telah bergabung dengan Disnaker PMPTSP dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) semua. Itu telah tersebar di seluruh kecamatan Kota Malang, mayoritas di kelurahan Purwantoro, kelurahan Jatimulyo dan kelurahan Tunggulwulung.

“Teman-teman Pertuni ini sangat luar biasa. Karena beliau punya keterbatasan tetapi tidak bergantung pada orang lain. Mereka setiap bulannya ada arisan dan saya tahu saat di lapangan keluh kesahnya bagaimana. Kami tanya ke mereka mengenai izinnya dan mereka jawabnya harus ke kelurahan, ke dinkes, baru ke kami. Saya tidak mau seperti itu. Kita potong dan persingkat mekanismenya,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika rencana tersebut dilakukan karena akan berakhirnya masa kontrak dengan Pusat Perbelanjaan Ramayana Malang. “Kami akan membuat tambahan tenant sekitar 20 tenant lagi. Selain itu juga akan ada coworking space dan ada aula yang bisa menampung 120 sampai 150 orang. Jadi memungkinkan kalau orang-orang mau bikin acara di sana, kita siapkan space di sana,” ujar Arif, Kamis (24/08/2023) tadi.

Kemudian ditambahkan Arif, jika untuk anggaran yang telah diajukan yakni sebesar Rp 3,5 miliar. Namun setelah melalui proses lelang dengan pemenang tender, anggaran tersebut dapat ditekan menjadi Rp 2,8 miliar.

“Itu untuk penambahan tenant dan perbaikan atap serta lantai. Hanya diperuntukkan di Lantai III saja, dengan luas kisaran 1.900 meter persegi,” tambahnya.

Baca juga :

Untuk saat iniz di MPP tersebut tersedia 27 tenant yang aktif beroperasi. Apabila nantinya ada tambahan tenant baru, jumlah tersebut diperkirakan akan mencapai sekitar 40 tenant, dengan menawarkan berbagai layanan hingga sekitar 140 jenis pelayanan.

“Karena satu tenant itu pelayanannya bisa lebih dari satu. Contohnya Dispendukcapil itu, sekarang minta satu slot tenant lagi karena semua pelayanan yang di block office itu ditarik semua ke MPP. Sekarang ini layanan Dispenduk ada 4 pelayanan, kemudian nanti yang 6 itu ditarik semua ke MPP,” kata Arif.

Lebih lanjut, mengenai ukuran per tenant yaitu berukuran standar 3 x 3 meter, seperti yang disesuikan dengan yang berada di lantai 4. Pihaknya berharap, ke depan pelayanan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berada di MPP.

“Diharapkan dengan adanya MPP ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurut Gunadi, bahwa hanya ada satu opsi, yakni pihak PT Hakim Sentausa harus kembali membeli hak kliennya atau kompensasi sebesar Rp 75 miliar. “Kita mengusulkan harga Rp 75 miliar. Tentunya, ini sesuai dengan harga sekarang. Salah satu cara menghitungnya dengan kurs harga emas sekarang atau harga property saat ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, pihak PT Hakim Sentausa belum memberikan jawaban. “Mereka akan berunding terlebih dahulu. Kami berikan batas hingga 30 hari kerja atau batas akhir pada 27 Juli 2023. Mereka nantinya bisa menawar berapa? Namun jika tidak ada penyelesaian, kita akan menempuh jalur hukum. Baik jalur hukum pidana maupun perdata,” tegas Gunadi.

Baca juga :

Sementara itu, kuasa hukum PT Hakim Santausa, Ridwan Rachmat, mengatakan pihaknya tetap beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Nilai harga dari tenant sudah diajukan ke kami. Tinggal, kami bicarakan di internal para pemegang saham untuk menyelesaikan ini seperti apa,” ungkapnya.

Dirinya berharap, pengurangan dari jumlah yang diajukan karena kejadian kebakaran adalah musibah. “Nantinya tentunya kami akan meminta penurangan. Apalagi, pemilik sudah menyewakan tenantnya dan mereka sudah menikmati hasilnya. Pada intinya, kami tidak ada manuver untuk saling kuat-kuatan lawan-lawanan, karena kami juga sama-sama kena musibah kebakaran ini,” jelasnya.

Perlu diketahui, bahwa Malang Plaza terbakar pada 2 Mei 2023. Akibatkan kejadian, banyak pemilik tenant yang menjadi korban. (gie)