“Kita khawatir terjadi kebakaran,” kata Pak Pri, salah seorang warga kepada memontum.com, Jumat (01/08/2025) tadi.

Banyaknya sepeda motor bertangki modifikasi yang melakukan pembelian berulang yang terdapat lubang pembuangan, sebagai sarana memindahkan BBM dari tangki motor ke jerigen berkapasitas rata-rata 35 liter, membuat warga berharap agar ada penertiban. Itu karena, nampak tengkulak berlalu lalang membeli di waktu siang hari.

“Mereka (tengkulak, red), bolak balik datang menggunakan motor dan meletakkan beberapa jerigen di tempat yang tidak jauh dari lokasi SPBU. Itu harusnya ditertibkan,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, pihak SPBU 55.673.18 JLT, Dicky S, menampik ketika ditanya media. Dirinya mengaku, tidak mengetahui aktifitas dari para tengkulak tersebut.

“Saya nggak tahu, pak. Karena dari SPBU tidak mengizinkan. Kecuali orang-orang mengisi, yang tangki motornya besar, kita ngasihnya seratus. Diizinkan ya sehari sekali, pak,” terangnya.

Dicky tak menutupi kedatangan tengkulak ke SPBU 55.673.18 JLT Lumajang, untuk membeli BBM berulang kali, akan tetapi kata dia memutar. “Datang awalnya ke shift A, lalu datang lagi ke shift B. Nah, itu kita ndak tahu, pak,” ungkapnya, sembari mengaku tidak melihat adanya CCTV.

Dicky mengatakan, bakal berkoordinasi dengan pemilik SPBU. “Ke operator kita tekankan sekali. Selanjutnya, silahkan cari di tempat lain. Sekalipun ada sanksi, nanti ke operator,” papar Dicky. (adi/sit)

Pria yang kerap disapa Nanang, itu menyampaikan bahwa harga bahan pokok saat ini masih dalam taraf terjangkau. Meskipun ada kenaikan signifikan pada harga cabai, baik cabai rawit, merah maupun keriting.

“Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD, harga cabai memang mengalami lonjakan. Kami akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini,” kata Kapolresta Nanang.

Salah satu langkah yang akan diambil, ujarnya, adalah pengawasan ketat terhadap tengkulak yang diduga melakukan penimbunan barang. Apalagi, Polresta Malang Kota juga telah memprofilkan para tengkulak yang bermain di pasar.

Baca juga :

“Dari mana mereka mendapatkan barang dan bagaimana, distribusinya akan kami pantau. Jika ada yang menimbun terlalu lama dan menyebabkan harga melonjak, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum,” tegas Kombes Nanang.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menginstruksikan Kasatreskrim melalui Wakasat, untuk terus mengawasi pergerakan tengkulak. “Kami wanti-wanti betul agar mereka tidak bermain-main dengan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada langkah hukum yang tegas,” tambahnya.

Selain pengawasan, Kapolresta Nanang juga menyebut bahwa Pemerintah Kota Malang bersama dengan DPRD Kota Malang, juga akan menyiapkan berbagai langkah. Diantaranya, seperti pelaksanaan warung pengendalian inflasi hingga operasi pasar murah.

“Nanti kami akan terus berdiskusi, baik dari Pemkot maupun DPRD Kota Malang juga, guna menekan lonjakan harga dan memastikan bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat,” imbuh Nanang. (rsy/sit)

“Bulog kalah bersaing harga pembelian gabah dengan tengkulak. Para tengkulak membeli harga Gabah Kering Sawah petani hingga Rp 4.700,00 perkilogram, sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 3.700,00 perkilogram,” kata Kasub Divre Bulog Bondowoso, Adhekan.

Pemerintah menginstruksikan kepada Bulog di daerah untuk menaikkan harga pembelian gabah, menjadi Rp 4.200,00 perkilogram. Namun masih kalah bersaing dengan harga pembelian tengkulak.

Menurut Adhekan, kondisi seperti ini memang sengaja dipermainkan oleh
tengkulak agar harga gabah semakin melambung. “Kita tidak bisa terus
menyaingi harga seperti yang dilakukan tengkulak, karena ini bisa
memicu inflasi,” ujarnya.

Adhekan optimis, mampu mencapai target serapan gabah 2018, meskipun di awal panen serapan gabah masih minim, yaitu masih mencapai sekitar 10 persen dari yang ditargetkan. Serapan gabah yang ditargetkan Bulog Bondowoso jika diasumsikan menjadi beras 27 ribu ton beras.

“Sampai saat ini baru sekitar 4 ribu ton beras yang terserap. Tapi kami optimis mampu memenuhi target itu, karena ini kan masih awal panen. Apalagi untuk tahun ini kita bermitra dan sudah teken kontrak dengan Kodim 0822”, jelasnya.

Menurutnya, TNI juga diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian gabah petani agar membantu pemerintah pencapain target pembelian gabah petani. (sam/nay)