Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sejarah peringatan itu harus dipertahankan terus hingga kapanpun. Karena, memiliki nilai juang yang terpatri untuk Bangsa Indonesia.

“Kita terus upayakan penguatan memorial Jalan Trip ini. Ini luar biasa, karena pelajar sudah mengangkat senjata untuk memperjuangkan eksistensi Bangsa Indonesia. Selain memaknai itu, saya kira ini juga menjadi satu kebanggaan bagi Bumi Arema yang kita cintai,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan bahwa nantinya upacara tersebut akan selalu diperingati setiap setahun sekali pada 31 Juli dan itu hukumnya wajib. Hal tersebut dilakukan, guna untuk menghargai para pejuang bangsa yang telah gugur.

“Saya sudah punya tekad sambil nanti berproses mengenai Peraturan Wali Kota (Perwal) nya, agar ditentukan bahwa ini nanti seperti hari daerah seperti Ulang Tahun Kota Malang. Karena, ini sudah jelas ada ceritanya, ada filmnya di museum, sehingga kita cuma menetapkan saja,” jelasnya.

Pihaknya berharap, ke depan siapapun Kepala Daerah Kota Malang nantinya bisa terus meneruskan peringatan tersebut. Karena itu peristiwa yang bersejarah dan warga Kota Malang harus tahu. Terlebih, para pelajar dan masyarakat Kota Malang harus menghormati para jasa pahlawan.

“Ini titik perjuangan yang punya nilai bersejarah dan harus dikuatkan bersama. Pelajar saat itu dihatinya ada patriotisme yang luar biasa tanpa pamrih, siap mati. Kita hanya perlu menghargai itu. Ini kewajiban bagi kita untuk menghormati perjuangan sebelumnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, usai melakukan ziarah dan upacara tabur bunga, juga dilakukan potong tumpeng sebagai bentuk simbolis peringatan pahlawan yang telah gugur dan dilanjutkan dengan treatrikal pertempuran pelajar perjuangan. (rsy/sit)

Sekretaris TACB, Rakai Hino Galeswangi, menyampaikan jika monumen tersebut bernilai sejarah. Karena pada zaman dahulu atau kala terjadi peperangan, ada nama-nama pahlawan yang telah gugur dan tertulis di dalam monumen tersebut.

“Hubungannya adalah dengan Monumen TGP yang berada di situ. Karena, nama-nama pahlawan yang gugur ada di sana. Menggeser monumen itu, sama saja mengxxxxxxi (sensor, red) kuburan kakeknya sendiri. Itu yang membuat saya emosi,” ujar Rakai, dengan nada tegas saat dihubungi, Selasa (04/07/2023) malam.

Dikatakan Rakai, bahwa dalih dari DLH Kota Malang jika menggeser Monumen TGP, itu karena bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dengan alasan belum memenuhi persyaratan usia 50 tahun, itu tidak bersifat kaku. “Apakah usia itu sebagai acuan? Saya bilang tidak, karena bendera Merah Putih yang dijahit Fatmawati untuk pengibaran di Pegangsaan, itu ketika ditetapkan cagar budaya usianya belum 50 tahun. Kenapa bisa ditetapkan? Karena, dia punya nilai penting. Nilai sejarah, pendidikan, patriotisme, kebangsaan dan macam macam. Sehingga, mengalahkan umur 50 tahun tersebut,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, pihaknya mengaku dibuat kaget dan kecewa lantaran DLH Kota Malang, menyebut sudah mendapatkan izin dari dua perwakilan keturunan para pejuang Monumen TGP. “Saya sebagai sejarawan, bukan sebagai TACB merasa tersinggung. Kok bisa, monumen ini punyanya keturunannya saja. Apakah monumen TGP ini punya hak milik atau sertifikat kepemilikan? Sehingga, bisa jadi acuan untuk memindah,” katanya.

Kemudian, dikatakan jika dinas terkait melakukan penggeseran untuk kemaslahatan masyarakat terkait dengan manuver kendaraan. Terlebih, imbas dari penerapan satu arah pada Kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang.

Untuk saat ini, pihaknya menyarankan agar monumen tersebut tidak dilakukan pergeseran terlebih dahulu. Namun, akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, juga menyarankan kepada para keturunan TGP untuk membuat petisi yang sudah ditandatangani.

“Yang jelas, saya menyarankan jangan dipindah dan menyarankan ke keturunan anak-anaknya untuk membuat petisi penolakan, mencabut yang kemarin disetujui dan ditandangani. Karena sudah tahu nilai historisnya dan merawat pentingnya monumen tersebut di masa depan. Nanti saya siap bertanggung jawab,” tegas Rakai.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan jika penggeseran Monumen TGP akan terus belanjut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemkot Malang selama 120 hari kerja atau empat bulan. “Semua pada awalnya sudah membuat kesepakatan bersama DLH. Jadi ada legal formalnya dan bahwasannya memang tidak mempermasalahkan penggeseran yang dimaksud, dengan catatan tidak boleh merubah bentuk monumennya,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Dari pantauan Memontum.com, di sekitar monumen TGP sudah terpasang penutup proyek. Termasuk, pada bagian aspal jalan juga sudah tersketsa berbentuk lingkaran yang seolah akan diposisikan untuk lokasi baru monumen.

“Untuk relokasi, khususnya Monumen TGP dan Tugu Adipura sudah sampai pada hasil putusan pemenang oleh Badan Layanan Pengadaan (BLP) dan sudah ada kegiatan rapat untuk pelaksanaan kegiatan. Salah satunya, sudah ada persiapan di lokasi dengan adanya pra pendahuluan, persiapan kegiatan pelaksanaan dan menutup area lokasi yang akan dilakukan relokasi,” kata Rahman.

Kemudian, dijelaskannya, jika penggeseran monumen tersebut yaitu antara titik existing yang ada sekarang digeser ke arah Selatan. Sehingga, para pengendara dari arah Jalan Bromo menuju Stadion Gajayana, tidak perlu untuk serong ke kiri ketika di dekat Monumen TGP.

“Jadi, memang ini penggeseran antara titik existing sekarang digeser ke arah sisi sebelah Selatan. Kondisi jalannya di situ memang tidak enak, maka dilakukan perbaikan. Terlebih, juga untuk pengaturan arus lalu lintas satu arah,” tambahnya.

Baca Juga :

Untuk target penyelesaian penggeseran monumen tersebut, imbuhnya, yaitu selama 120 hari kerja atau kurang lebih selama empat bulan. Dengan anggaran yang digunakan, yaitu sekitar Rp 400 hingga Rp 500 juta.

“Harapan kami dari DLH, semua sesuai dengan metode pelaksanaan sesuai dengan timeline yang sudah diatur dalam kontrak. Sekarang tahap persiapan pendahuluan dan nanti di timeline sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Kemarin SPK di Juni, kemudian di bulan Juli ini progres persiapan untuk pendahuluan. Mungkin di minggu berikutnya, sudah pekerjaan persiapan dan pelaksanaan,” tuturnya.

Lebih lanjut Rahman menegaskan, jika konsep dari Monumen TGP akan di desain sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) saat penyusunan perencanaan. Tentu, penggeseran yang dilakukan itu dengan membongkar.

“Kalau digeser itukan ada rodanya di bawah. Jadikan itu tidak mungkin. Sehingga, mesti dibongkar. Kita tidak menghilangkan, tetapi nanti akan kita kembalikan dengan konsep desain yang baru sesuai DED perencanaan, kondisi existing tidak ada yang frontal diubah,” imbuh Rahman.

Sebagai informasi, selain dilakukan penggeseran Monumen TGP, juga akan dilakukan penggeseran Tugu PKK dan Tugu Adipura yang berada di satu lokasi tersebut. Hal ini, dilakukan juga untuk memperlancar kendaraan akibat pemberlakuan satu arah yang telah diterapkan oleh Pemkot Malang. (rsy/sit)

Sebagai bentuk dan upaya pimpinan untuk menjaga dan menghindari serta melindungi anggotanya agar tidak terjangkit virus corona, sebanyak 313 personil anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dari Kesatuan Kodim 0820/Probolinggo sejak kemarin menjalankan penyuntikan Vaksin di Polkes 05.09.17/DKT Probolinggo, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga : TNI Bersama Warga Kecamatan Dringu Kerja Bakti Bersihkan Sisa Banjir

Saat anggota tim Liput Komandan Kodim 0820/Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo mengatakan, pelaksanaan vaksinasi dibagi 2 gelombang untuk menghindari kerumunan demi menjaga Protokol Kesehatan, sebelum disuntik vaksin Covid-19, seluruh peserta vaksinasi harus Antri untuk registrasi data diri, dilanjutkan Screening pemeriksaan kesehatan, untuk mengetahui riwayat kesehatan, dan dilanjutkan pemeriksaan tekanan darah, dan penyakit penyerta lainnya, setelah dinyatakan lulus Screening, peserta baru boleh menjalani vaksinasi.

Komandan Kodim 0820/Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo, juga berpesan meskipun telah menjalani vaksinasi, Kita harus tetap mematuhi aturan protokol kesehatan 5 M, yakni selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. “Setelah 14 hari ke depan setelah penyuntikan ini akan mengikuti vaksin lagi di tahap ke dua setelah 14 hari,” ucap orang nomor satu di Kodim 0820/Probolinggo ini. “Semoga dengan adanya vaksin Covid-19 ini dapat menjadikan kekebalan tubuhnya dari serangan Virus Corona,” tambahnya. (geo/ed2)

Tentara Partai, di dalamnya meliputi Saksi serta Regu Penggerak Pemilih (Guraklih). Keberadaannya tidak masuk struktur parpol, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota. Posisinya di bawah Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) sebagai lembaga Ad Hoc yang tanggung jawabnya langsung kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Di Jawa Timur, Tentara Partai sudah pernah diterjunkan bersamaan coblosan pemilihan gubernur (Pilgub), mengawal pasangan calon (Paslon) Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Kendati kemenangan jago yang diusung belum di tangan, prinsipnya Tentara Partai sudah mengawal tegaknya proses demokrasi. Mengawasi tahapan akhir pemilu skala provinsi berupa pemungutan dan penghitungan suara.

Bersamaan kembali datangnya hajatan demokrasi berupa Pemilihan Presiden (Pilpres), DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 17 April 2019 mendatang, sudah disikapi Tentara Partai. Tak terkecuali oleh mereka yang di Jatim.

Ini terlihat dari gelaran apel akbar bertajuk Pelatihan Peningkatan (Upgrading) Kapasitas Pelatih Saksi dan Guraklih BSPN se Jatim. Saksi Militan Pemilu Menang adalah tema pelatihan yang dihelat BSPN Jatim, di Hotel Utami, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, 27-30 Desember 2018.

Saksi dan Guraklih utusan 38 kabupaten/kota kembali digembleng teori berikut praktek lengkap dengan dinamika proses coblosan hingga penghitungan suara.

Di Jawa Timur ada 130.199 TPS. Dalam tiap TPS ada dua saksi. Ditambah Guraklih di luar TPS yang tugasnya mendatangi, mengingatkan serta memerintahkan pemilih yang pasti mencoblos Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Caleg PDI Perjuangan untuk segera mendatangi TPS, menyalurkan hak pilih.

“Pemilu kurang sekitar 3,5 bulan lagi. Selanjutnya mereka (Tentara Partai) yang sudah dilatih di sini selanjutnya memberikan pelatihan untuk masing-masing kabupaten/kota. Ini penting untuk persiapkan orang-orang yang akan direkrut sebagai saksi (termasuk Guraklih),” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno disela hari ketiga pelatihan, Minggu (30/12/2018).

Mbak Un,–sapaannya–, menyebut sebenarnya saksi permanen PDI Perjuangan sudah ada sejak pilgub dan akan diberdayakan kembali. “Saksi dua orang per TPS. TPS di Jatim ada 130.199 berarti ada 260 ribu lebih saksi partai yang akan ditempatkan di tiap-tiap TPS guna memonitor, mengamankan seluruh proses pemilu di masing-masing TPS,” kata Untari.

Selama tiga hari digembleng, pelatih saksi dan Guraklih dimantapkan ideologinya sebagai pejuang partai yang tidak bisa dibeli, tidak bisa didikte kecuali oleh PDI Perjuangan sendiri. Materi bersifat ideologis ditanamkan ke mereka agar kuat memperjuangkan tujuan-tujuan partai.

Tata cara pemilu berdasarkan aturan yang ada menjadi materi berikut yang diberikan. Termasuk mencermati dan menyikapi kemungkinan pelanggaran mulai penghitungan di TPS maupun sampai KPU pusat. Sehingga pelatih saksi dan Guraklih ini akan menguasai keilmuan dan mengajarkannya di daerah. “Target kemenangan Pak Jokowi 70 persen. Untuk target kursi di Senayan (DPR RI) 160 untuk caleg PDI Perjuangan se Indonesia. Untuk target kursi di DPRD Jatim 21 dari capaian sebelumnya 17 kursi. Kursi di DPRD Jatim ditambah dari semula 100 menjadi 120 kursi,” tutup Untari. (ano/yan)