Ketua DPD Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan bahwa hasil dari komunikasi dengan sejumlah partai di Kota Malang, telah dilaporkan pada DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. “Dari provinsi kemudian dinaikkan ke tingkat pusat, kan begitu. Tidak menutup kemungkinan juga memang akan seperti yang terjadi di Pilpres, malah bisa nambah jadi KIM Plus, itu bisa saja,” kata Bung Edi-sapaan akrabnya, saat dihubungi Selasa (20/08/2024) tadi.

Saat disinggung mengenai kemungkinan Partai Golkar mendukung calon dari Partai Gerindra, Bung Edi menegaskan bahwa hal tersebut masih menjadi spekulasi. “Itukan asumsi anda. Tapi kalau bicara KIM di Kota Malang, ini masih belum ketemu,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Bung Edi juga mengungkapkan bahwa potensi-potensi yang ada saat ini bisa saja terjadi. Dalam hal ini, Partai Golkar juga terus membangun komunikasi-komunikasi dengan partai lain. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat hingga Partai Gerindra.

“Potensi yang ada saat ini, bisa saja terjadi. Pastinya, kami juga terus membangun komunikasi bersama dengan partai lain,” tambahnya.

Di sisi lain, Bung Edi juga enggan menyebutkan terkait dengan siapa saja tokoh yang masuk dalam daftar Golkar untuk Pilkada Kota Malang. Meskipun sebelumnya, Golkar telah mengusung nama Sofyan Edi Jarwoko dalam Pilkada Kota Malang.

“Ya, semua tokoh yang pernah diberitakan di media. Ya (termasuk Sofyan Edi Jarwoko), sesuai itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Apabila keputusan dari Kemendagri sudah ada, maka baru saya bisa memutuskan. Partai yang saya inginkan, itu partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat Kota Malang,” kata Wahyu Hidayat, Kamis (18/07/2024) tadi.

Disampaikan Wahyu, bahwa keinginannya masuk ke politik atau maju dalam Pilkada Kota Malang, tidak lepas dari adanya dukungan dari masyarakat dan para komunitas. Namun, tentunya semua harus dipertimbangkan dengan beberapa hal.

“Memang, di awal belum ada keinginan. Tetapi lama-lama, ada desakan dan akhirnya saya pertimbangkan itu,” ujarnya.

Baca juga :

Apabila nanti dari Kemendagri surat pengajuan itu disetujui, lanjutnya, maka jabatan Pj akan digantikan. Namun, apabila tidak disetujui, maka dirinya masih menjabat dan tetap melaksanakan tugas sebagai Pj Wali Kota Malang.

“Niatan maju oke, tetapi saya sebagai Pj tetap harus bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi keluhan masyarakat. Karenakan ini juga akan menjadi penilaian,” tambahnya.

Sampai saat ini, ujar Wahyu, dirinya juga tidak bisa berharap banyak dengan keputusan tersebut. Mengingat, kewenangan tetap berada di tangan Kemendagri.

“Karena sayakan ASN. Jadi, harus mengajukan mundur dahulu sebelum maju. Sehingga, selama belum ada gantinya maka masih menjabat dan tetap melakukan kewajiban,” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikan Wahyu, bahwa sebelum memantapkan diri untuk memilih maju dalam Pilkada, dirinya juga telah melaksanakan Salat Istikharah. Hasilnya, dirinya telah diberikan petunjuk yang menurutnya sangat baik sekali.

“Hasil Salat Istikharahnya, alhamdulillah sangat baik sekali dan terang sekali. Insyaallah, saya akan maju dalam Pilkada 2024,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Sesuai aturan, ujar Wahyu, dirinya juga akan mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlebih dahulu. Surat itu, akan segera dikirimkan pada Rabu ini, sebab merupakan tenggat waktu pengunduran diri adalah hari ini, pukul 23.59 WIB.

Baca juga :

“Insyaallah, dikirim hari ini ke Kemendagri dengan tembusannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Doakan yang terbaik,” ujarnya.

Dikatakannya, selama belum ada surat keputusan persetujuan dari Kemendagri, maka dirinya masih akan tetap menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. Sehingga, saat ini masih belum bisa dikatakan mengundurkan diri.

“Ini pengajuan pengunduran diri dahulu. Kan ada beberapa kepala daerah di Jatim, yang sudah mengajukan pengunduran diri tetapi masih menjabat. Hari ini memang paling lambat pengajuan pengunduran dirinya. Sehingga nanti, pengunduran dirinya setelah ada pejabat yang dilantik untuk menggantikan saya,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai partai yang akan digunakan untuk maju dalam Pilkada, Wahyu enggan untuk menyampaikan. Namun, pihaknya mengklaim bahwa sampai dengan saat ini komunikasi bersama dengan para Partai Politik (Parpol) di Kota Malang, terus dilakukan.

“Untuk Parpol masih belum. Tetapi kalau komunikasi dengan semua partai, iya,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Ketua Gabungan Komisi I dan III pembahasan Ranwal RPJPD, Marifatul Kamila, mengatakan bahwa agenda rapat kerja bersama eksekutif, pihaknya ingin mengetahui secara jelas paparan dari Bappeda mengenai arah kebijakan pembangunan untuk 20 tahun ke depan. “Tidak ada paparan masalah anggaran dan lain-lain, untuk agenda rapat. Ke depan, kami akan menyampaikan masukan-masukan anggota Pansus untuk perbaikan dokumen RPJPD 2025-2045,” kata Marifatul Kamila.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, pada dasarnya dokumen RPJPD sudah baik. Namun, masih ada beberapa klausul yang harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya ke Ditjend Pembangunan Daerah karena ada time limit yang harus disepakati. Yakni terkait dengan tahapan Ranwal RPJPD menuju rancangan akhir RPJPD hingga menjadi kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.

”Rencananya pada hari Jumat depan, kami akan bersama-sama ke Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi Ranwal RPJPD Banyuwangi 2025-2045 menuju rancangan akhir RPJPD sebelum disepakati bersama menjadi peraturan daerah atau Perda RPJDP. Sesuai jadwal paling lama awal Agustus 2024 harus sudah selesai,” terang Rifa-panggilan akrabnya.

Baca juga :

Dalam nota pengantarnya, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan bahwa penyusunan RPJPD bukan hanya sebagai sebuah dokumen rencana. Melainkan, sebagai instrumen strategis yang secara efektif mendukung visi pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya, visi RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045 ‘Banyuwangi Harmoni, Maju dan Berkelanjutan’ merupakan landasan utama dalam menterjemahkan tujuan utama penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045. Di mana, itu mengarahkan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan visi dan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial dan pelestarian lingkungan.

Kemudian, mengintegrasikan perencanaan jangka panjang di Kabupaten Banyuwangi, yang konsisten dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Sehingga, pembangunan di tingkat lokal mendukung visi pembangunan nasional

Dan memperkuat partisipasi stakeholder melalui pelibatan aktif partisipasi masyarakat, sektor swasta dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. (kom/gie)

Ketua PW IPNU Jatim, M Fakhrul Irfan Syah, mengatakan bahwa memang Oktober 2023 ini sudah mulai ramai isu politik terkait Pilpres. Ini disebabkan, sudah ada penunjukan calon presiden di beberapa partai politik (Parpol).

Baca juga :

“Memang, di sini IPNU masuk daftar potensial. Terutama, NU mengapa masuk urutan potensial. Karena, di dalamnya 52 persen didominasi anak muda di Indonesia,” terangnya, saat berada di Balai Instansi Perikanan, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu (01/10/2023) tadi.

Terkait arus politik, dirinya mengakui, IPNU menjadi sasaran tepat untuk masuk di tahun 2024. “Tentu dari kami, akan terus mengedukasi teman-teman di IPNU. Jangan sampai masuk terlalu dalam di politik praktis. Serta, lebih kritis terhadap kebijakan,” tuturnya.

Terkait dengan calon presiden yang dipilih nantinya pada Pemilu 2024, menurutnya, IPNU yang terpenting bisa mengkriteriakan mana yang tepat untuk anak muda. “Yang jelas, kekuatan suara IPNU di Jawa Timur, sangat besar. Terdaftar lebih dari 20 ribu pemuda yang tergabung didalamnya. Maka, siapapun calon presidennya, meskipun dari partai hijau, kita harus melaksanakan fit and proper test. Kira-kira mana pemimpin yang cocok dan pas mengayomi anak muda,” tegasnya. (put/sit)

Salah satu petani asal Desa Palengaan Daja Muhammad Subti, mengatakan bahwa sudah genap dua bulan dirinya menanam tembakau. Sehingga, masa panen tembakau akan terjadi di beberapa bulan ke depan atau usia empat bulan pasca tanam.

“Tembakau itu, biasanya bisa dipanen itu ketika umur 100 hari atau empat bulan pasca ditanam,” paparnya, Selasa (11/07/2023) tadi.

Karenanya, dirinya berharap agar BEP tahun bisa dikeluarkan dan seimbang dengan biaya produksi petani. Itu karena, biaya pengolahan lahan sampai dengan panen, sangatlah tinggi. Bahkan, pupuk sulit untuk didapat.

Baca Juga :

“Harapan saya, harga tembakau tahun ini bisa tinggi daripada tahun sebelumnya. Apalagi, biaya dari pengolahan lahan, ongkos cangkus, bibit, sampai biaya panen sangatlah mahal,” paparnya.

Diketahui, bahwa kewenangan untuk menentukan harga tembakau tersebut berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) Pamekasan dan beberapa stakeholder terkait. Informasinya, DKPP telah mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Komisi II DPRD Pamekasan hingga perwakilan pabrikan rokok dan organisasi pertanian, untuk membahas industri pertembakauan. Hanya saja, untuk BEP masih belum ditentukan.

”Nanti saja. Ini kan masih mau dibahas lagi. Saya tidak mau nanti salah menentukan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan, Ajib Abdullah. (azm/sit)