Sebelumnya, pengurus KSPPS Madani menjanjikan akan mengembalikan uang simpanan anggota hingga batas akhir 24 September 2025. Namun sampai batas waktu yang dijanjikan, tidak ada kabar apapun dari pengurus KSPPS Madani.

Hal itulah, yang membuat anggota KSPPS Madani kecewa. Sehingga, massa kembali mengadukan permasalahan tersebut ke kantor wakil rakyat.

Pendamping Anggota dari Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT), Mustagfirin, mengatakan aksi itu kembali dilakukan karena pengurus koperasi dinilai tidak menepati janjinya. Padahal, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 Juni 2025 lalu, disepakati jika pengurus akan mengembalikan simpanan para anggota.

“Sebelumnya, pengurus koperasi sepakat menyelesaikan pengembalian simpanan anggota. Namun, hingga 24 September 2025 atau tepat 100 hari, tidak ada realisasi. Kami kecewa karena pengurus dan pengawas juga tidak hadir dalam rapat ini,” ungkapnya, Kamis (25/09/2025) tadi.

Para anggota KSPPS Madani ini, dahulunya adalah warga biasa yang bermata pencaharian petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga, nelayan yang tergiur janji investasi menguntungkan. Mereka rela mengeluarkan tabungan, bahkan ada yang sampai menjual ternak dan sawah demi bergabung dengan skema yang dijanjikan memberikan keuntungan berlipat.

“Sudah berkali-kali kami datang, surat sudah beberapa dikirim, tapi tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah penderitaan rakyat kecil ini tidak ada artinya. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, malah tutup mata dan tutup telinga. Padahal ini bukan sekadar urusan uang, tapi ini urusan hidup mati keluarga kami,” ujar Firin.

Kini, para anggota menuntut transparansi penuh atas kasus KSPPS Madani dan proses hukum yang jelas, untuk para pelaku yang merugikan masyarakat. Pemulihan dana, yang telah hilang melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga :

Firin menambahkan, pihaknya mendesak koperasi segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Dirinya bahkan mendapat informasi, adanya rencana rapat tertutup di luar daerah tanpa melibatkan mayoritas anggota.

Dirinya juga menyoroti, munculnya nama general manager dan wakil sekretaris baru yang memicu kecurigaan. “Kalau pergantian manajemen masih bisa. Tapi kalau pengurus, itu mandatnya dari anggota dalam RAT. Ini menjadi pertanyaan kami, sejauh mana tanggung jawab pengurus kepada anggota,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Firin juga menyinggung piutang dari kalangan PNS yang mencapai Rp 700 juta. Dirinya menyebut, sebagian sudah lunas, tetapi sebagian lain belum jelas penyelesaiannya.

Firin menilai, koperasi tidak transparan dalam mencairkan tabungan anggota. Dari total kewajiban koperasi senilai Rp 32 miliar, manajemen baru menyalurkan sekitar Rp 700 juta atau kurang dari 2 persen melalui Tim Monitoring Transparansi (TMT)

“Pencairan yang tersendat ini membuat banyak anggota kesulitan. Ada yang mengaku tidak bisa berobat, ada juga yang anaknya terhambat melanjutkan pendidikan. Dan kami disni bukan meminta belas kasihan, tapi menuntut keadilan. Uang kami hilang bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian dan ketiadaan pengawasan yang ketat,” kata Firin.

Sementara itu, Pj General Manager KSPPS Madani, M Syaiful Rohman, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang menimpa anggota. Dirinya menyebut, manajemen saat ini menjalani audit eksternal oleh kantor jasa akuntan publik dari Surabaya.

“Kami menyambut baik RDP ini. Kami menyadari adanya kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh anggota,” tuturnya.

Syaiful menegaskan, bahwa manajemen tetap mengikuti proses hukum yang berjalan serta berupaya menarik kredit macet dari para debitur. Menanggapi sorotan soal pengangkatan manajer dan sekretaris baru, dirinya membantah adanya keputusan sepihak. Menurutnya, pengawas, pengurus dan manajemen sudah membicarakan hal itu dalam forum internal.

Dalam RDP kali ini, DPRD Trenggalek bersama anggota KSPPS Madani menyepakati lima langkah penting. Diantaranya, KSPPS Madani Watulimo segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa setelah audit eksternal selesai. DPRD juga menekankan penyelesaian kredit macet secara perdata, sementara aparat hukum menindaklanjuti pelanggaran pengurus secara pidana.

Langkah selanjutnya, KSPPS Madani wajib menggandeng TMT dalam penanganan kredit macet. Pengurus dan pengawas koperasi wajib hadir dalam RDP selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ikut mengawal penyelesaian masalah hingga tuntas. (mil/gie)

Pencairan perdana sendiri, dilakukan secara simbolis kepada guru ngaji di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Rabu (10/09/2025) tadi. Dalam hal ini, Kepala Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Pemkab Jember, Ahmad Hafid Yasin, memberikan secara simbolis.

Dalam momen itu, dirinya menyampaikan bahwa dari data yang sudah masuk ke Bagian Kesra, tercatat ada 22 ribu guru ngaji yang sudah didaftarkan. Namun dari jumlah tersebut, baru 15 ribu guru ngaji yang melengkapi data dan ikut pada pencairan tahap pertama. Sedangkan sisanya, akan diberikan secara bertahap.

“Total guru ngaji yang sudah terdaftar dan terdata ada 22 ribu orang, baik guru ngaji muslim maupun guru ngaji agama lain. Namun untuk tahap pertama ini, baru 15 ribu yang sudah melengkapi data,” kata Kabag Kesra.

Ditambahkan Hafid, untuk sisa data guru ngaji yang belum melengkapi data, ada kemungkinan posisi guru ngaji tersebut berada di daerah yang tidak terjangkau signal. Sehingga, belum memasukkan datanya ke aplikasi yang sudah disiapkan.

Baca juga :

“Ada sekitar 7 ribu guru ngaji yang belum memasukkan data di aplikasi, dikarenakan terkendala signal. Namun seiring proses penyerahan honorarium, data tersebut dipastikan akan masuk ke aplikasi dalam waktu dekat. Karena kami juga menerjunkan pendamping untuk memasukkan data ke aplikasi,” tambahnya.

Hafid juga menjelaskan, penyerahan honorarium guru ngaji saat ini juga diberikan secara terhormat. Dimana guru ngaji tidak perlu antri di bank, tapi cukup di masing-masing balai desa. Untuk penyerahan yang dilakukan secara simbolis di Desa Yosorati dan Sumberagung Sumberbaru, menjadi desa pertama yang menerima, karena kelengkapan data dan jumlah penerima terbanyak.

Tidak hanya menerima honorarium, dalam kesempatan itu Pemkab Jember juga memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan guru ngaji. Dimana premi iuran BPJS nya, dibayar oleh Pemkab Jember.

“Selain mendapat honorarium, Pemkab Jember juga mendaftarkan guru ngaji sebagai penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana premi atau iuran BPJS nya dibayar oleh Pemkab Jember,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Bupati Situbondo yang akrab di sapa Mas Rio, di momen itu mengatakan akan segera mengeksekusi janji politiknya dengan sejumlah program yang telah disusun. Terutama, terkait pelayanan dasar masyarakat.

“Seperti yang sudah saya janjikan saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu, setelah dilantik saya akan ke sini. Alhamdulillah hari ini saya menepati janji, hadir di tengah-tengah masyarakat Dusun Pesisir Mimbo,” kata Bupati Situbondo.

Baca juga :

Lebih lanjut Mas Rio mengatakan, bahwa janjinya membangun tangkis penahan ombak di bibir Pantai Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, itu segera direalisasikan. “Saya pastikan akan dibangun tangkis penahan ombak di Mimbo, sesuai dengan janji saya ketika kampanye dahulu,” tegas Mas Rio.

Selain itu, Mas Rio juga menyampaikan jika dalam waktu dekat akan membangun Pasar Mimbo untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. “Kita juga akan membangun Pasar Mimbo di sini,” ujar Mas Rio kepada warga setempat.

Sementara itu, warga setempat, Robi (28), menyampaikan terima kasih kepada Mas Rio yang telah menepati janji politiknya. “Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Mas Rio. Semoga rencana pembangunan ini berjalan lancar sesuai harapan,” jelas Robi.

Sekedar diketahui, tangkis penahan ombak yang ada di Dusun Pesisir Mimbo sepanjang 10 meter, itu sudah lama rusak. Tak heran, jika masyarakat meminta bangunan tangkis penahan ombak tersebut diperbaiki. Sebab, jika terjadi ombak besar membahayakan bagi masyarakat setempat. (her/gie)

Bahkan, gerak cepat dengan memberikan bantuan berupa membangunkan rumah baru di disamping bangunan rumah sebelumnya, langsung diberikan. Tujuannya, agar kakek bersama anaknya di Hari Fitri, juga bisa turut merasakan Lebaran di rumah barunya.

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Lumajang, Oktaviani, kepada memontum.com mengatakan jika pihaknya setelah turun langsung bersama Bunda Indah untuk melihat kondisi rumah sang kakek, langsung diberi instruksi untuk sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan. Sehingga, seketika itu gerak cepat langsung dilakukan.

Baca juga :

“Ke sana (ke rumah kakek, red) hari Jumat (05/04/2024) lalu, untuk bertemu. Sabtu (06/04/2024) nya langsung cari tukang dan langsung dikerjakan di Minggu (07/04/2024) nya. Harapannya sederhana, setidaknya mendapatkan sedikit kebahagian dengan tidur tidak lagi kedinginan,” kata Oktaviani, Senin (08/04/2024) tadi.

Politisi Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang itu mengungkapkan, jika percepatan pembangunan rumah Kakek Jumadi alias Pak Bagong, sebelum Lebaran harus sudah terselesaikan. Ini sesuai instruksi dari Ketua DPC Partai Gerindra, Bunda Indah.

“Kita buatkan baru di sebelahnya, agar cepat. Karena kalau masih (harus, red) bongkar dan bangun pakai batako, tidak nutut. Karena instruksi Bunda Indah, Lebaran harus sudah bisa ditempati,” ujarnya.

Lebih lanjut Oktaviani mengatakan, meski ada beberapa kendala, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan semaksimal mungkin. “Sesuai instruksi Bunda, Lebaran harus sudah ditempati. Insyaallah hari ini harus 80 persen, walau pun lembur harus dilakukan,” paparnya. (adi/sit)