Hadir mendampingi Bupati Malang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Purwoto serta Camat dan Forkopimcam Pakis.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Parekraf menekankan pentingnya standar keselamatan dalam pengelolaan destinasi wisata, terlebih pada musim liburan sekolah. Pihaknya juga menyoroti, pentingnya pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Menurutnya, manfaat dari sektor pariwisata tidak boleh hanya dirasakan pelaku usaha. Namun, juga harus membawa dampak positif bagi masyarakat lokal.

“Pariwisata yang baik adalah yang ramah lingkungan, berkelanjutan secara sosial dan melindungi masyarakat sekitar,” kata Wamen Parekraf.

Melalui kunjungan ini, juga diharapkan bisa memberi dorongan moral dan dukungan kebijakan bagi pengelola dan masyarakat sekitar. “Kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah, menjadi kunci untuk memajukan sektor pariwisata Kabupaten Malang secara berkelanjutan dan kompetitif,” tambah Wamen Parekraf.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dari sisi keamanan dan kenyamanan pengunjung selama musim libur sekolah. Termasuk, keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, itu adalah prioritas dan menjadi komitmen bersama.

Sementara itu, Bupati Sanusi mengatakan bahwa sebagai bentuk nyata langkah percepatan pembangunan dan pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan terobosan penting melalui kerja sama pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Taman Wisata Air Wendit, dengan menggandeng pihak ketiga, yakni PT Sumber Berkat Wisata Pratama. Kerja sama ini, dilakukan dalam bentuk pemanfaatan BMD dengan jangka waktu 30 tahun, yang tentunya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kemanfaatan ekonomi jangka panjang.

Adapun nilai pengalihan aset tetap ke kemitraan tersebut, mencapai lebih dari Rp 128 miliar. “Ke depan, kami berharap agar langkah strategis ini dapat memberikan feed back signifikan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, khususnya dari sektor pariwisata,” kata Bupati Malang.

Dalam kesempatan ini, Bupati Malang juga memaparkan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Dimulai dari garis pantai yang begitu eksotis di wilayah selatan, kawasan pegunungan yang menawan seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), gugusan pegunungan Arjuno atau Welirang di wilayah utara, Gunung Kawi dan Gunung Buthak wilayah barat, hingga berbagai destinasi maupun atraksi wisata buatan dan budaya yang terus tumbuh di berbagai titik.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, kami yakin pariwisata Kabupaten Malang dapat menjadi lokomotif pembangunan daerah, sekaligus kontributor penting dalam pencapaian target kunjungan wisatawan secara nasional,” jelas Bupati Malang. (pro/mlg/gie)

Dalam audiensi itu, Ketua PPDI Mufidun menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi bahasan. Diantaranya, adalah mengenai isu kejelasan status pegawai perangkat desa. Kemudian, mengenai kesejahteraan perangkat desa hingga mekanisme pencairan penghasilan tetap (Siltap).

Merespon beberapa poin penting itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menyampaikan bahwa terkait status kepegawaian perangkat desa bukan menjadi kewenangan daerah. Sebaliknya, status tersebut menjadi kewenangan pusat.

Baca juga :

“Status kepegawaian bukan kewenangan pemerintah daerah, namun kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, mengenai kesejahteraan perangkat desa, Reza menerangkan bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan pendapatan yang meningkatkan, maka kesejahteraan akan mengimbangi dari perolehan pendapatan.

“Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli desa,” lanjutnya.

Sedangkan terkait dengan mekanisme pencairan Siltap, diterangkannya yaitu diawali dengan pelaksanaan rapat kerja. “Akan dilaksanakan rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, mengingat pembebanan Siltap ada di APBDes (anggaran pendapatan belanja desa),” ujarnya. (adi/sit)