Pengetatan pengawasan ini, untuk memitigasi risiko penyebaran penyakit menular, khususnya yang bersifat zoonosis atau berpotensi menular dari hewan ke manusia, di seluruh wilayah Jember. Aparatur teknis dari DKPP Jember, telah diinstruksikan untuk meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak, pemantauan lalu lintas ternak, hingga pemeriksaan klinis di tingkat hulu.

Manajemen tata kelola pengawasan ini, dirancang untuk menutup celah masuknya hewan kurban yang tidak memenuhi standar mutu kesehatan. Baik itu yang beredar di pasar hewan regional maupun di lapak-lapak pedagang musiman yang mulai marak bermunculan di pinggir jalan protokoler.

Untuk memastikan efektivitas program di lapangan, DKPP Jember menerapkan skema pengawasan berbasis kewilayahan yang komprehensif. Otoritas veteriner kabupaten sendiri, telah memetakan titik-titik rawan peredaran ternak dan mengerahkan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki guna melakukan tindakan preventif secara serempak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Kabid Keswan) DKPP Jember, drh Henry Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengawasan yang komprehensif. Mulai pemeriksaan di tingkat peternak lokal hingga inspeksi di lapak-lapak pedagang musiman.

Peta jalan ini, berfungsi sebagai panduan operasional agar tidak ada satu pun klaster peternakan atau penjualan yang luput dari pemantauan berkala tim dokter hewan pemerintah. “Kami mengedepankan prinsip transparansi dan keamanan pangan. Petugas medik dan paramedik veteriner sudah kami sebar ke 31 kecamatan untuk melakukan skrining klinis secara ketat,” ujar Henry Kurniawan, Selasa (26/05/2026) tadi.

Baca juga :

Mobilisasi petugas medik dan paramedik veteriner ini, diprioritaskan pada wilayah-wilayah sentra peternakan sapi dan kambing serta daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Melalui penempatan personel terdidik di setiap kecamatan, DKPP Jember dapat mendeteksi dini setiap kelainan klinis pada hewan kurban dan segera mengambil tindakan isolasi sebelum penyakit menyebar lebih luas ke populasi ternak lainnya.

Secara teknis operasional, tim dokter hewan dibekali dengan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan ketat. Skrining tidak hanya dilakukan secara sepintas, melainkan melibatkan pemeriksaan fisik menyeluruh yang mencakup aspek pemenuhan syariat Islam sekaligus kelayakan medis veteriner.

Menurut Henry, pemeriksaan fisik menjadi garda terdepan dalam mendeteksi kelayakan hewan. Apalagi, ada beberapa parameter utama yang menjadi acuan tim dokter hewan di lapangan. Parameter ini, wajib dipenuhi oleh setiap hewan kurban, sebelum dinyatakan layak untuk disembelih oleh masyarakat pada hari raya nanti.

Setiap hewan kurban yang telah dinyatakan lolos dari ketiga tahapan seleksi klinis, ujarnya, akan diberikan identitas khusus dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Surat ini, menjadi bukti otentik bagi masyarakat bahwa hewan yang mereka beli telah melalui proses kurasi resmi dari dinas terkait dan dijamin keamanannya dari paparan virus maupun bakteri berbahaya.

Selain fokus pada aspek higienitas, Henry Kurniawan juga menyoroti bagaimana jaminan kesehatan hewan kurban ini berimplikasi langsung pada gairah ekonomi peternak di Jember. Sertifikasi kesehatan ini, dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga pasar dan melindungi hak-hak konsumen di tengah tingginya permintaan komoditas ternak menjelang Idul Adha.

“Jember ini salah satu pemasok ternak yang diperhitungkan. Jika kesehatan hewan kita terjamin dengan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan, para pedagang dan pembeli tidak akan ragu melakukan transaksi skala besar,” terangnya.

Melalui kepastian hukum dan kesehatan yang difasilitasi oleh SKKH, rantai pasok ternak dari Jember dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis di pos-pos pemeriksaan jalur antar kota. Hal ini, yang memicu multiplier effect bagi peternak rakyat di desa. Alhasil, perputaran modal menjadi lebih cepat dan kesejahteraan otomatis terdongkrak menjelang Lebaran Idul Adha ini. (rio/gie/adv)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa hasil pemaparan yang dilakukan Pemkot Malang telah diterima. Dalam waktu dekat rekomendasi resmi dari BKN akan diterbitkan.

“Alhamdulillah Kota Malang diterima. Tidak lama lagi akan diberikan rekomendasi terkait manajemen talenta yang kita ajukan,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (30/04/2026) tadi.

Menurutnya, manajemen talenta merupakan sistem penataan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, disiplin, serta riwayat pekerjaan pegawai. Seluruh data ASN dipetakan melalui skema sembilan kotak (nine box talent management). Melalui sistem tersebut, Pemkot Malang dapat mengetahui posisi riil kemampuan setiap ASN sekaligus kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Baca juga :

“ASN kita petakan dalam sembilan boks. Dari situ terlihat kekurangan maupun potensi masing-masing pegawai. Kalau ada kompetensi yang belum terpenuhi, nanti akan dibantu penyempurnaannya,” jelasnya.

Dalam sistem tersebut, ASN yang berada pada kategori tertinggi dinilai memiliki kinerja dan kompetensi terbaik sehingga berpeluang mendapatkan promosi jabatan. Sebaliknya, ASN dengan performa rendah akan diarahkan mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sebelum dapat dipromosikan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta menjadi langkah penting reformasi birokrasi di Kota Malang karena seluruh kebijakan kepegawaian nantinya berbasis merit system. “Kita ingin penempatan jabatan benar-benar berdasarkan talenta dan kompetensi, bukan faktor lain,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Outreach Coordinator 21 Hari Vegan, Oktariani, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pilot project di Kota Malang, sebelum nantinya akan diperluas ke sekolah-sekolah dan berbagai komunitas lainnya. Karena menurutnya, kampanye pola makan nabati dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan meningkatnya dampak lingkungan dari industri peternakan.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pilihan makanan juga berpengaruh pada keberlanjutan bumi,” kata Okta-sapaannya.

Dikatakannya, bahwa komunitas 21 Hari Vegan memiliki dua fokus utama, yakni edukasi publik melalui pendampingan daring dan kolaborasi dengan institusi. Salah satunya melalui pembukaan grup WhatsApp selama tujuh hari untuk peserta yang ingin mencoba pola makan berbasis nabati.

“Dalam grup tersebut peserta mendapatkan materi harian berupa resep makanan lokal, panduan praktis menjalani pola makan vegan, hingga sesi berbagi pengalaman bersama mentor yang telah menjalani gaya hidup vegan. Harapannya perubahan kecil pola makan bisa berdampak besar bagi kesehatan dan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Dokter umum bersertifikasi gizi nabati, Rochelle Vernique Siem, menilai pola makan berbasis nabati sebenarnya memiliki dasar penelitian ilmiah yang kuat dalam pencegahan penyakit kronis. Menurutnya pola makan berbasis nabati tidak harus diterapkan secara ekstrem menjadi vegan penuh, melainkan dapat dimulai dengan konsep plant forward, yakni pola makan yang didominasi sumber pangan nabati namun tetap memperhatikan keseimbangan gizi.

Baca juga :

“Bisa diterapkan sejak bayi hingga lansia, tetapi harus disertai edukasi agar kebutuhan zat besi, kalsium, protein, dan vitamin B12 tetap terpenuhi,” jelas Rochelle.

Menurutnya, tren penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga kanker meningkat seiring konsumsi makanan ultra proses yang tinggi. Karena itu masyarakat didorong bertransisi menuju makanan utuh (whole food) secara bertahap.

“Kalau konsumsi hewani berlebihan, risiko penyakit tidak menular meningkat. Sekarang anak-anak juga banyak terpapar makanan ultra proses yang memicu obesitas,” tuturnya.

Untuk anak-anak, kebutuhan protein nabati dapat dipenuhi bahan pangan lokal seperti kacang merah, kacang hijau, serta berbagai jenis polong-polongan yang mudah ditemukan di Indonesia. “Kebutuhan protein anak memang besar saat masa tumbuh kembang. Tetapi jumlah konsumsinya tetap menyesuaikan berat badan anak,” lanjutnya.

Di sisi lain, Chef Nova Swandara Putra menilai tantangan terbesar orang tua adalah keterbatasan waktu dalam menyiapkan menu sehat. Menurutnya, makanan nabati tidak terbatas pada tahu dan tempe saja. Beragam menu praktis dapat dibuat dari sayuran, jamur, hingga kacang-kacangan.

“Menu sederhana seperti sandwich sayur, sup, atau minuman jus kombinasi buah dan sayur bisa menjadi pilihan cepat bagi keluarga,” imbuh Nova.

Nova juga menyarankan orang tua mengenalkan makanan sehat secara bertahap, terutama bagi anak yang terbiasa mengonsumsi makanan ultra proses. Salah satunya dengan memodifikasi menu favorit anak, seperti nugget berbahan tempe atau tahu yang dipadukan dengan kacang merah. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja sekaligus efisiensi di lingkungan pemerintah daerah. “Jadi Jumat kita WFH, tetapi tidak semuanya. Ada Eselon II dan III yang tetap masuk, begitu juga OPD pelayanan publik, tenaga kesehatan dan sektor pendidikan tetap bekerja di kantor,” jelas Wali Kota Wahyu, Rabu (08/04/2026) tadi.

Wali Kota Wahyu menegaskan, skema WFH hanya diberlakukan secara terbatas dengan komposisi sekitar 30 persen pegawai bekerja dari rumah, sementara sisanya tetap menjalankan tugas secara langsung di kantor. “Kalau kita lihat dari kebijakan WFH ini, hanya sekitar 30 persen ASN yang WFH,” ujarnya.

Baca juga :

Selain penerapan WFH, Pemkot Malang juga menetapkan program bike to work setiap hari Jumat. ASN didorong menggunakan sepeda, sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus mendukung gaya hidup sehat.

“Jadi setiap hari Jumat ASN kami anjurkan menggunakan sepeda ke kantor. Kalau tidak punya sepeda, bisa menggunakan angkutan umum karena jaraknya rata-rata masih dalam kota,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga mulai mengevaluasi pelaksanaan perjalanan dinas ASN. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul terbitnya aturan baru dari pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.

“Perjalanan dinas sekarang kami evaluasi. Ketentuannya baru turun, jadi kami inventarisir kembali dan akan diverifikasi. Perjalanan dinas juga mulai kami kurangi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pada pelaksanaan perdana, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bersepeda mulai dari Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Ijen 2 hingga lokasi kegiatan pertama, di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukun. Setelah itu, melanjutkan aktivitas ke Balai Kota Malang bersama dengan sejumlah kepala OPD terkait.

“Jumat bersepeda ini, pertama untuk menjaga kesehatan, kedua karena banyak ASN Kota Malang senang bersepeda dan ketiga ini juga bagian dari penghematan BBM,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kegiatan bersepeda dipadukan dengan agenda Hari Krida setiap Jumat yang diisi dengan senam bersama dan kerja bakti. Selain bersepeda, Wali Kota Wahyu juga mendorong ASN yang tidak memiliki sepeda untuk menggunakan transportasi umum yang tersedia di Kota Malang.

“Yang tidak punya sepeda bisa menggunakan angkutan umum. Tidak ada alasan, karena transportasi publik sudah tersedia,” tegasnya.

Terkait kebijakan penghematan BBM, dirinya menegaskan langkah tersebut merupakan upaya antisipasi terhadap dinamika global yang berpotensi berdampak pada sektor energi. Namun, dirinya memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM.

“Ini bentuk antisipasi saja. Stok BBM aman dan tidak perlu ada kekhawatiran,” ujarnya.

Baca juga :

Mengenai rencana kebijakan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurutnya masih menunggu aturan resmi lebih lanjut sebelum menerapkannya. “Kita tunggu saja aturannya nanti. Kemarin memang disampaikan oleh Ibu Gubernur seperti itu, nanti kita tunggu aturannya lebih jelas,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyebut pelaksanaan Jumat Bersepeda merupakan strategi mitigasi menghadapi kemungkinan krisis energi global sekaligus uji coba perubahan pola mobilitas ASN. “Ini bagian dari mitigasi sekaligus trial. Jika krisis energi benar terjadi, kita sudah memiliki alternatif strategi,” kata Sekda Erik.

Menurutnya, konsep bike to work memberikan berbagai manfaat, seperti penghematan BBM serta mendorong gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik rutin. Kemudian, menurutnya hasil uji coba hari ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang, khususnya terkait kesiapan fasilitas pendukung di kantor pemerintahan, seperti penyediaan parkir sepeda, ruang ganti, hingga fasilitas mandi bagi pegawai.

“Kalau diterapkan secara masif, tentu kantor perlu menyiapkan fasilitas pendukung agar ASN tetap nyaman bekerja setelah bersepeda,” ucapnya.

Sekda Erik menegaskan, pada tahap awal kebijakan ini, masih bersifat imbauan tanpa sanksi. ASN diberikan fleksibilitas memilih bersepeda maupun menggunakan transportasi umum sebagai bentuk pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.

“Belum ada sanksi. Intinya kita mendorong gerakan bersama untuk meminimalkan penggunaan BBM dalam aktivitas sehari-hari,” imbuh Sekda Erik. (rsy/sit)

Menurut Wali Kota Wahyu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum akan menerapkan kebijakan WFH maupun pengaturan jam kerja khusus sebelum adanya instruksi resmi dari pusat. “Kalau dari arahan pusat tidak ada. Ini kita sendiri yang mencoba mengurangi dampak yang ada,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (26/03/2026) tadi.

Sebagai langkah alternatif, Pemkot Malang mengambil inisiatif internal melalui program Jumat Bersepeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Program tersebut, mulai diterapkan pada Jumat pekan ini.

Baca juga :

“Jadi ASN ini nanti berangkat kerja menggunakan sepeda, dilanjutkan dengan senam pagi bersama serta kegiatan Jumat bersih di lingkungan kerja. Sehingga kegiatan ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya hidup sehat dan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan asri,” tuturnya.

Untuk ASN yang tidak memiliki sepeda, Pemkot Malang memberikan alternatif dengan menggunakan transportasi umum, salah satunya layanan Trans Jatim yang kini telah melintasi kawasan Balai Kota Malang.

“Kalau tidak punya sepeda, bisa naik angkutan umum. Sekarang juga sudah ada Trans Jatim yang lewat Balai Kota,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, mengatakan bahwa langkah taktis ini diambil berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Lonjakan volume kendaraan, terutama menjelang waktu berbuka puasa, dinilai telah melampaui kapasitas normal jalan, sehingga intervensi manajemen lalu lintas menjadi krusial.

“Selama Bulan Ramadan, arus lalu lintas di wilayah kampus terpantau mengalami kepadatan yang signifikan. Berdasarkan analisis kami, penempatan personel di titik-titik rawan tidak lagi mencukupi untuk mengurai kemacetan jika tidak disertai rekayasa sistematis. Oleh karena itu, pemberlakuan SSA diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran arus,” kata Gatot, dalam keterangannya di lokasi pemantauan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Operasional SSA ini, lanjutnya, diterapkan secara spesifik pada sore hari, yakni pukul 15.30 hingga 18.00, atau menyesuaikan dengan jam puncak aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dishub Jember mengerahkan 36 personel gabungan yang terdiri dari 24 anggota Dishub dan 12 personel Satlantas Polres Jember guna memastikan ketertiban di setiap simpul jalan.

Terkait aspek sosiologis, pihak Dishub mengeklaim telah menempuh prosedur sosialisasi sejak Kamis malam. Upaya diseminasi informasi dilakukan secara masif melalui platform media sosial resmi, serta koordinasi vertikal melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, hingga perangkat RT/RW setempat.

Paralel dengan kebijakan SSA, tim gabungan juga mengintensifkan operasi penertiban parkir di kawasan Segitiga Emas. Fokus operasi meliputi penindakan kendaraan yang parkir di area terlarang serta pengawasan terhadap juru parkir ilegal. “Upaya komprehensif ini diharapkan mampu memberikan akses jalan yang lebih representatif bagi masyarakat selama periode menjelang Idul Fitri,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa perubahan cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus ISPA di masyarakat. Meski begitu, Husnul menegaskan agar masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

“ISPA tetap menduduki 10 besar penyakit terbanyak di Kota Malang, sesuai laporan dari teman-teman di lapangan. Cuaca memang sangat mempengaruhi,” ujar Husnul, Kamis (22/01/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi paparan virus yang relatif tinggi. Karena itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan tanpa harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan.

Baca juga :

“Virus itu ada di mana-mana. Apalagi negara kita negara tropis, pasti virus akan selalu ada. Yang penting bagaimana kita menyikapinya,” katanya.

Husnul mengimbau agar masyarakat Kota Malang tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Penggunaan alat pelindung diri seperti masker dinilai masih relevan untuk menekan risiko penularan.

“Kalau beraktivitas di luar, upayakan memakai masker. Kemudian protokol kesehatan seperti pada era Covid-19 tetap bisa diterapkan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Selain itu, vaksinasi influenza juga dianjurkan sebagai salah satu upaya pencegahan untuk mengurangi potensi terpapar virus penyebab ISPA. “Kalau memang diperlukan, vaksin influenza sangat membantu untuk mengurangi potensi paparan virus,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa sistem pembayaran parkir di gedung tersebut saat ini telah melayani transaksi tunai maupun non-tunai melalui QRIS. “Pembayarannya bisa cash dan cashless menggunakan QRIS. Untuk E-parking masih menunggu proses pengadaan tahun ini,” ujar Rahmat, Kamis (15/01/2026) tadi.

Dirinya memastikan, bahwa keamanan kendaraan pengunjung menjadi prioritas pengelola. Gedung parkir Kayutangan Heritage dilengkapi dengan sistem pengawasan kamera pengintai atau CCTV di sejumlah titik.

Baca juga :

“Keamanan kendaraan kami jamin. Untuk barang bawaan memang tidak bisa kami jamin, tetapi sebagai antisipasi kami pasang sekitar 30 titik CCTV,” ucapnya.

Selama masa parkir gratis tujuh hari lalu, Dishub Kota Malang mencatat tren volume kendaraan tertinggi terjadi pada akhir pekan. Pada Sabtu dan Minggu, kapasitas gedung parkir kerap terisi penuh.

“Trennya paling ramai di Sabtu-Minggu, penuh sampai area Majapahit. Sekitar 700 sampai 800 kendaraan yang parkir. Kalau dihitung perputaran kendaraan, bisa lebih dari 1.000 kendaraan,” imbuh Rahmat.

Sementara pada hari pertama penerapan tarif parkir, Dishub masih memantau respons dan antusiasme masyarakat. Menurut Rahmat, kepadatan biasanya baru terlihat pada malam hari seiring ramainya aktivitas di kawasan Kayutangan Heritage. (rsy/sit)