Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, karenanya mengaku optimis bahwa penanganan ini bisa terselesaikan. Apalagi dengan adanya kepastian anggaran, pihaknya menekankan untuk mempersiapkan rencana teknis dengan sebaik mungkin.

“Rencana pembangunan drainase di Suhat mendapat respons positif dari Provinsi, dengan rencana dukungan alokasi anggaran Rp 32 miliar. Selain itu, kita juga sudah menganggarkan di Dinas PUPRKP Kota Malang untuk penyudetan sesuai usulan dari PU Provinsi. Saya optimistis, bahwa ini bisa terselesaikan,” kata Pj Wali Kota Iwan, Sabtu (08/02/2025) tadi.

Baca juga :

Berbagai aspek teknis yang nantinya terdampak dalam pembangunan drainase, ujarnya, juga sudah dibahas. Diantaranya, mengenai penataan pohon, papan reklame, rambu lalu lintas, serta sarana listrik dan penerangan.

Bahkan, Pj Wali Kota Iwan menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah juga harus dilakukan secara maksimal agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. “Konsekuensi dari proyek ini harus dikomunikasikan dengan baik. Saya berharap, perangkat daerah terkait dapat segera menyelesaikan penataan ini agar langkah strategis yang kita lakukan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kota Malang,” tegasnya.

Dengan adanya kepastian anggaran dan perencanaan yang matang, Pj Wali Kota Iwan berharap penanganan banjir di Suhat dapat segera terealisasi dan menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan yang selama ini dikeluhkan warga. (pro/rsy/sit)

“Bersama-sama tadi kita melihat dan baru kali ini saya mengunjungi berkaitan dengan penanganan banjir yang masuk di dalam 11 prioritas,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dikatakannya, bahwa saluran drainase yang berada di Jalan Soekarno Hatta tersebut nantinya akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada akhir bulan Januari 2025 mendatang. Namun, Iwan menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan kelancaran pengerjaan tersebut.

“Perlu ada rapat koordinasi lintas stakeholder mulai dari Telkom, PDAM, DLH, PLN dan seluruh stakeholder terkait untuk menangani drainase di Soekarno Hatta ini. Alhamdulillah setelah kami komunikasi dilakukan prioritas percepatan,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, untuk di dua lokasi lainnya yakni di Jalan Bondowoso dan Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Klojen, itu menjadi perhatian dan prioritasnya. Direncanakan nantinya kedua lokasi tersebut dapat diusulkan kepada Bappenas dan Kementerian PUPR.

“Jadi kita mungkin fokusnya tidak ke Provinsi Jawa Timur, tapi fokusnya ke kementrian lembaga untuk mendukung ini. Kita akan siapkan usulannya. Insyaallah di pertengahan Januari 2025 kita akan undang pejabat-pejabat rapat du Balai Kota untuk memaparkan usulan kita. Surat mungkin segera kita usulkan dan beberapa persyaratan harus kita ppenuh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa proyek drainase di Jalan Soekarno Hatta telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada tambahan pendampingan anggaran dari APBD Kota Malang sebesar Rp 1,6 miliar.

“Proyek di Jalan Soekarno-Hatta ini nantinya akan mengalirkan air dari sungai di Candi Panggung menuju Sungai Brantas. Desain detailnya (DED) sudah ada sejak 2022, dan pengerjaan akan dimulai awal tahun depan,” ujar Dandung.

Sementara untuk di Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Bondowoso, direncanakan mencakup pembangunan saluran sudetan untuk mengurangi beban saluran air yang kerap meluap di kawasan Tulusrejo dan Letjen S. Parman. “Di JA Suprapto, panjang saluran yang direncanakan mencapai 1,3 km, sedangkan di Bondowoso sekitar 500-700 meter dari total panjang 1,6-1,7 km. Semua masih menunggu hasil kajian DED yang saat ini sedang disiapkan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Anis, menyampaikan jika salah satunya karena bertambahnya jumlah siswa dan kendaraan di kawasan tersebut. Sedangkan, kapasitas jalan masih tetap sama. “Sebagian besar siswa diantar dengan kendaraan pribadi, mulai dari tingkat TK, MIN, MTSn, hingga MAN dan satu siswa biasanya diantar oleh satu kendaraan, jadi volumenya bertambah, sementara kapasitas jalannya itu tetap, tidak berubah,” jelas Anis, Sabtu (05/10/2024) tadi.

Menurutnya, Dishub Kota Malang juga telah berupaya meminimalisir kemacetan dengan mengerahkan petugas di lapangan untuk mengatur lalu lintas. “Kami berusaha agar kendaraan yang menurunkan siswa tidak berhenti lama. Begitu siswa turun, kendaraan harus segera pergi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anis juga menyinggung bahwa memperlebar jalan di area Jalan Bandung tersebut bukanlah solusi yang mungkin dilakukan. Karena keterbatasan lahan yang ada.

Baca juga :

“Kapasitas jalan sudah maksimal, kecuali kita memotong lahan privat atau melakukan pengurangan di bagian lain, yang jelas tidak mudah,” katanya.

Selain upaya pengaturan lalu lintas, saat ini Dishub Kota Malang juga masih mempertimbangkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan Bandung. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan teknis dan pembiayaan.

“Awalnya, kami berpikir untuk memindahkan JPO depan Sabilillah, Blimbing, ke Jalan Bandung. Tapi setelah dihitung, bentangnya tidak cukup. Jadi, jika memang memungkinkan, JPO baru bisa dibangun di sana, tergantung pada anggaran atau dukungan CSR,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Dishub Kota Malang terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan di Jalan Bandung, meski tantangan yang ada cukup kompleks. (rsy/sit)