Penghargaan sendiri, diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, yang mewakili Bupati Ipuk, pada Upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 di Stadion Utama Petrokimia Gresik GOR Tridharma, Kabupaten Gresik, Rabu (14/01/2026) tadi.

“Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan berkelanjutan, khususnya bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Selain penghargaan kepada kepala daerah, pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur juga menyerahkan penghargaan Zero Accident kepada 20 perusahaan di Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil menekan angka kecelakaan kerja dan menerapkan standar K3 secara konsisten. Tidak hanya itu, empat perusahaan lainnya dari Kabupaten Banyuwangi juga menerima penghargaan atas keberhasilan mereka dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja.

Bupati Ipuk menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan para pekerja dalam membangun budaya kerja yang aman dan sehat. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pembinaan K3 di Banyuwangi. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, Abdul Latif, menambahkan bahwa pihaknya secara aktif melakukan pendampingan dan pengawasan bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi, juga akan terus mendorong perusahaan, agar tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

“Penerapan K3 yang baik tidak hanya menekan angka kecelakaan kerja, tetapi juga berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja di Banyuwangi,” ujar Latif. (kom/bwi/gie)

SPBE sendiri, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan. Untuk mengukur perkembangan SPBE di Indonesia, KemenPAN-RB bersama tim melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Hasil pemantauan Kemenpan RB terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintahan provinsi dan daerah se-Indonesia, Banyuwangi masuk kategori ‘Memuaskan’ dengan nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5. Nilai tersebut, merupakan yang tertinggi diantara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Adapun lima besar instansi dengan indeks tertinggi, yaitu Kemenpan RB (4,88), Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemprov Jabar (4,80), Pemprov Jatim (4,79) dan Pemkot Surabaya (4,78). Sementara untuk indeks SPBE nasional (rata-rata), tercatat 3,23.

Untuk pemantauan SPBE 2025, terdiri atas 47 indikator dalam 4 domain SPBE. Pertama, domain Kebijakan Internal, kedua domain Tata Kelola SPBE, ketiga domain Manajemen SPBE dan keempat domain Layanan SPBE yang terdiri atas penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengaku bersyukur dapat meraih capaian indeks SPBE tertinggi diantara pemerintah daerah lain se-Indonesia. Capaian ini, merupakan hasil komitmen berkelanjutan dalam upaya digitalisasi di semua lini pemerintahan.

Baca juga :

“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya,” kata Bupati Ipuk, Kamis (08/01/2026) tadi.

Pelaksanaan evaluasi SPBE sendiri, dilakukan setiap dua tahun sekali untuk memastikan penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan. SPBE adalah gambaran atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional.

Bupati Ipuk juga berterima kasih atas apresiasi dan dukungan pemerintah pusat, yang memberikan kepercayaan pada Banyuwangi atas komitmen dalam melaksanakan digitalisasi secara berkelanjutan. Salah satunya, dengan menunjuk Banyuwangi untuk pelaksanaan program transformasi digital nasional. Yakni, menjadi pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan melalui Aplikasi Portal Perlinsos.

Uji coba program ini telah berlangsung sejak September 2025. Saat ini, project ini akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi.

“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model laboratorium hidup transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” tambah Bupati Ipuk.

Sebelumnya, Banyuwangi juga telah memiliki sistem pelayanan publik digital terintegrasi ‘Smart Kampung’. Smart Kampung dikembangkan sejak 2016 untuk mendorong budaya digital hingga tingkat desa. Pada Smart Kampung, selain untuk pelayanan publik terkait kependudukan, juga digunakan untuk permasalahan bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. (kom/bwi/gie)

Penghargaan tersebut, diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi dan Kabupaten atau Kota serta Forkopimcam se-Jatim, di Surabaya, Selasa (04/11/2025) tadi.

Dalam momen itu, Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jatim, atas apresiasi yang diberikan. Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Banyuwangi berkomitmen meningkatkan peran Siskamling di tingkat desa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Upaya untuk memperkuat Siskamling dilakukan pemerintah daerah dengan sinergi berbagai pihak. Mulai dari Kepolisian, TNI, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat,” kata Bupati Ipuk.

Selain itu, penghargaan juga diraih Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, atas kategori Pelaksanaan Siskamling Terbaik III. Sedangkan Babinsa/Bhabinkamtibmas Desa Sumbermulyo, juga meraih Terbaik III sebagai Pembina Siskamling Terbaik Tingkat Desa/Kelurahan.

Bupati Ipuk menjelaskan, bahwa Siskamling terus digencarkan karena bentuk deteksi dini akan potensi gangguan keamanan dan meningkatkan rasa aman warga. Selain itu, Siskamling juga mempererat solidaritas antar warga, serta membentuk budaya gotong royong dan kepedulian sosial.

Baca juga :

“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan masyarakat yang saling berkolaborasi menjalankan Siskamling dengan baik,” imbuh Bupati Ipuk.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Wawan Yadmadi, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan terhadap berbagai indikator. Diantaranya, kesiapan Pos Kamling, partisipasi warga dan peran Satlinmas, TNI, Polri serta adanya inovasi dan keberlanjutan Program Siskamling.

“Pemerintah daerah melalui kecamatan terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap berjalannya kegiatan Siskamling di desa-desa,” kata Wawan.

Sementara itu, Kepala Desa Sumbermulyo, Suhardi, menambahkan keunggulan Siskamling yang berjalan di desanya selain berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, juga aktif melakukan berbagai kegiatan masyarakat. Seperti kerja bakti, kegiatan sosial hingga penanganan bencana.

“Pengurus Siskamling aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bahkan setiap tahun juga dilaksanakan peringatan ulang tahun Pos Kamling dengan diisi berbagai acara yang bermanfaat untuk warga,” ujar Suhardi.

Selain itu, Siskamling juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, bahkan memiliki fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan keliling atau pengecekan lingkungan. “Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmasnya juga berjalan baik, dengan secara aktif melakukan pendampingan dan monitoring bahkan terlibat langsung dengan berbagai kegiatan Siskamling dan kegiatan warga,” imbuhnya. (kom/bwi/gie)

Beberapa waktu terakhir, hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang terjadi hampir setiap hari di Kota Malang. Kondisi ini, menurut Sekda Erik, menuntut para ASN untuk tetap prima agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sekda Erik juga meminta para lurah dan camat, untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing, terutama kebersihan saluran air. Dirinya menegaskan, pentingnya memastikan saluran air bebas dari sampah agar tidak memicu terjadinya banjir.

Baca juga :

“Intensitas curah hujan saat ini sedang di puncaknya. Semua harus waspada dan peduli terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS). Lurah dan camat dapat berkolaborasi dengan warga melalui ketua RT dan RW,” ujarnya.

Sekda Erik menambahkan, dengan upaya bersama menjaga kebersihan lingkungan, genangan air maupun banjir dapat dicegah, baik di kawasan perkantoran maupun permukiman. “Saya ingatkan bahwa saluran air yang tersumbat dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Saluran air harus lancar hingga ke muara atau sungai,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sekda Erik juga menyoroti kinerja ASN menjelang akhir tahun 2025. Dirinya meminta, agar pelaksanaan APBD 2025 dijalankan dengan penuh tanggung jawab, baik dalam kegiatan pembangunan fisik, nonfisik, maupun pengadaan barang dan jasa.

“Menjelang 2026, perlu ada sensitivitas dalam pelaksanaan anggaran. Segera lakukan penyesuaian agar lebih hemat, efektif dan efisien. Instruksi pemerintah pusat menekankan pentingnya efisiensi dan kita harus menindaklanjutinya,” tambahnya. (kom/gie)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office 13 Malang, sebagai salah satu mitra utama OJK, turut ambil bagian aktif dalam kegiatan itu. Bahkan, BRI menampilkan berbagai produk dan layanan keuangan digital serta menghadirkan dua UMKM binaan unggulan untuk ikut serta dalam Pasar Rakyat UMKM.

Partisipasi ini, menjadi bentuk nyata dukungan BRI dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Sementara pada kesempatan yang sama, BRI juga berhasil meraih penghargaan sebagai Bank Implementasi Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) Terbaik, subkategori Bank Umum, dari OJK Malang. Penghargaan tersebut, menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung program inklusi keuangan nasional melalui dukungan penuh terhadap implementasi ekonomi kerakyatan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga :

Regional CEO BRI Regional Office 13 Malang, Arie Wibowo, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi antara industri jasa keuangan dan OJK dalam memperkuat literasi serta inklusi keuangan masyarakat. “Kegiatan ini sejalan dengan semangat BRI dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses keuangan, mendukung pelaku UMKM, dan meningkatkan literasi keuangan, terutama di wilayah pedesaan. Penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Arie.

Melalui berbagai inisiatif seperti Desa BRILiaN, BRI Microfinance Ecosystem, dan BRIncubator, BRI terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui akses keuangan yang mudah, terjangkau dan berkelanjutan. Dengan semangat ‘Memberdayakan Indonesia dari Desa’, BRI berkomitmen mendukung agenda nasional inklusi keuangan serta memperluas jangkauan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. (hms/sit)

Dalam sambutannya, Wawali Ali menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun bangsa dan daerah. Dirinya mengingatkan, bahwa tantangan generasi muda di era globalisasi semakin kompleks akibat pengaruh media sosial dan gaya hidup individualistik.

“Generasi muda kita adalah penerus bangsa, penerus Kota Malang tercinta. Maka, perhatian dan harapan besar kita titipkan kepada generasi-generasi terbaik yang hari ini menjadi kontingen Jumbara ke-10 PMR Jawa Timur,” kata Wawali Ali.

Dirinya juga mengapresiasi, semangat para pelajar yang tergabung dalam PMR, untuk aktif dalam kegiatan sosial, termasuk mengikuti Jumbara. Menurutnya, kepedulian sosial generasi muda harus terus dipupuk agar tidak terkikis oleh perkembangan teknologi.

Baca juga :

“Kepekaan sosial harus kita tanamkan. Tidak banyak generasi muda yang mau aktif di PMR, apalagi dalam kegiatan sosial seperti ini. Harapannya, kontingen ini bisa menularkan kepedulian sosial kepada sesama, terutama di kalangan generasi muda,” jelasnya.

Wawali Ali juga menegaskan, bahwa kegiatan Jumbara sejalan dengan program Pemkot Malang, dalam mewujudkan kota berkelas dengan mengedepankan nilai gotong royong. “Salah satu budaya terbaik bangsa ini adalah gotong royong dan kepedulian sosial. Inilah kunci kesuksesan membangun Kota Malang,” tegasnya.

Wawali Ali pun berharap, kontingen Jumbara Kota Malang dapat meraih prestasi sekaligus membawa nama baik daerah. “Semoga kontingen Kota Malang sukses mengikuti Jumbara ke-10 PMR Jawa Timur, membawa prestasi terbaik, dan kembali dengan kebanggaan untuk kota tercinta kita,” imbuh Ali.

Sebagai informasi, kegiatan Jumbara akan berlangsung di Bumi Perkemahan Semen Gresik pada 17–22 September 2025. Ajang tersebut diikuti oleh anggota PMR Mula, PMR Madya dan PMR Wira, yakni pelajar setingkat SD, SMP, hingga SMA. (rsy/sit)

Dalam prosesi itu, Bupati Sanusi memberangkatkan sebanyak 68 Kafilah MTQ yang terdiri dari 10 orang pembina, 10 orang official, 5 orang pendamping serta 43 peserta yang akan berkompetisi. “Junjung tinggi sportivitas, tampilkan kemampuan terbaik dengan penuh keikhlasan. Insyaallah, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan doa kita semua, prestasi terbaik dapat kita raih,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para kafilah, para pelatih dan seluruh pihak, yang telah mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan untuk mengikuti ajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXXI tahun 2025 di Kabupaten Jember. “Melalui Musabaqah Tilawatil Qur’an, kita diingatkan kembali untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dan dasar dalam membangun masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta berperadaban. Adapun para Kafilah MTQ Kabupaten Malang yang hadir pada kesempatan ini, adalah duta daerah yang membawa nama baik, kehormatan dan marwah masyarakat Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi.

Baca juga :

Bupati juga percaya, dengan kerja keras dan latihan yang telah dilalui sebelumnya, Kafilah MTQ Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk meraih hasil yang membanggakan. “Yang lebih penting dari itu semua adalah, bagaimana kita dapat memaknai Musabaqah Tilawatil Qur’an sebagai momentum untuk semakin mencintai, mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya.

Bupati Malang berharap, momentum ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Malang, untuk semakin gemar membaca dan mempelajari Al-Qur’an. “Dengan begitu, akan lahir generasi Qur’ani yang cerdas, berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)

“Ini bukan soal rutinitas apel. Saya datang untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan negara hadir melalui pelayanan publik yang cepat, tepat dan ramah,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dalam banyak daerah, pelayanan publik kerap terjebak dalam tumpukan prosedur, formalitas dan kurangnya empati. Melalui Program Setor Madu, Pemerintah Kabupaten Lumajang membalik pendekatan klasik birokrasi menjadi lebih partisipatif dan terbuka.

Bupati turun langsung untuk mendengar, mengevaluasi dan menyemangati aparatur desa sebagai ujung tombak negara di level paling bawah.

“Kalau kita tidak turun, kita hanya mendengar laporan yang bisa jadi tidak menggambarkan kondisi riil. Saya ingin menyentuh langsung denyut pelayanan kita,” ujar Bunda Indah.

Baca juga :

Model ini, tambahnya, menjadi representasi dari bottom-up leadership, di mana pemimpin merespons langsung dinamika di lapangan, bukan hanya menunggu data dari meja kerja. Bunda Indah juga menekankan, bahwa pelayanan yang baik lahir dari kultur kerja yang tulus dan sederhana, bukan dari gemerlap seremoni atau penyambutan yang berlebihan.

“Kita hilangkan budaya pelayanan yang berorientasi pada penyambutan formalitas. Lebih penting adalah semangatnya, melayani dengan hati,” ucapnya.

Hal ini, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga mindset aparatur pemerintah. Dalam konteks global saat ini, pelayanan publik dituntut untuk semakin agile dan berbasis pada kepuasan masyarakat.

Bupati Lumajang juga menegaskan, bahwa kecamatan dan desa tidak boleh hanya menjadi pelaksana perintah, melainkan juga pelopor solusi lokal, cepat merespons persoalan warga dan adaptif terhadap perubahan sosial. “Warga tidak butuh banyak janji. Masyarakat hanya ingin masalahnya cepat ditangani. Di sinilah, pentingnya respons cepat dan akurat dari lini pelayanan paling bawah,” katanya.

Program Setor Madu juga menjadi ruang pembelajaran langsung bagi ASN untuk tidak hanya bekerja sesuai SOP, tapi juga mampu berinovasi dalam menyederhanakan birokrasi tanpa kehilangan akuntabilitas. Karenanya, Bunda Indah berharap pendekatan ini dapat melahirkan generasi aparatur yang empatik, adaptif dan solutif.

“ASN kita bukan hanya mesin administratif. Mereka adalah jembatan antara harapan masyarakat dan kerja negara. Saya ingin para ASN desa merasakan pentingnya tugas mereka, bukan sekadar pekerjaan, tapi panggilan pelayanan,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Penghargaan yang diterima Kabupaten Lamongan, ini berlandaskan pada kecepatan dan ketepatan dalam usulan kenaikan pangkat sesuai dengan periode dan ketentuan yang berlaku. Dimana, sebelumnya sudah dilakukan penilaian dari intern BKN Kantor Regional II Surabaya.

“Hari ini, Pemkab Lamongan menerima penghargaan dari BKN. Penghargaan ini diberikan oleh BKN sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan efektif dan efisien,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Dikatakan bupati, penghargaan yang diterima ini dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan motto bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayanan masyarakat, adalah ‘Bangga Melayani Bangsa’

Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, meminta agar dalam memberikan pelayanan masyarakat tidak hanya menerapkan loyalitas. Melainkan, dibarengi juga dengan kompetensi yang menjamin kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien.

“Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai hasil yang optimal,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lamongan dan kepala daerah lain yang hadir, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam penerapan manajemen talenta untuk menghadirkan aparatur adaptif kompeten berdampak lebih baik untuk Indonesia. (kom/son/gie)