Terbaru, Pemerintah Kota Malang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Cilegon, melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait replikasi aplikasi Persada. Kerja sama itu, menjadi bagian dari upaya kedua daerah dalam memperkuat pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.

“Keterbukaan berbagi inovasi merupakan komitmen dari Pemerintah Kota Malang untuk mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan di berbagai daerah. Kunjungan dari Kota Cilegon ini sama-sama memiliki keinginan untuk peningkatan PAD,” ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, seusai penandatanganan nota kesepahaman, Jumat (10/07/2026) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, kolaborasi antar daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah yang mereplikasi inovasi. Namun, juga menjadi kesempatan bagi Kota Malang untuk mempelajari praktik-praktik baik yang dimiliki daerah lain.

“Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ke Kota Malang ini bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan terkait pendapatan daerah. Sama juga dengan di Kota Malang, kedatangan Pak Wali Kota Cilegon ini membuat kami bisa banyak bertanya terkait kelebihan-kelebihan Cilegon yang belum dipunyai Kota Malang,” katanya.

Wali Kota Wahyu berharap, kerja sama semacam itu dapat terus berkembang. Sehingga, inovasi yang lahir di Kota Malang dapat memberikan manfaat lebih luas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Malang dalam berbagi inovasi. Menurutnya, pengalaman Kota Malang dalam mengembangkan sistem digital untuk pengelolaan PAD menjadi referensi yang berharga bagi Kota Cilegon dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah. (kom/rsy/sit)

Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa sosialisasi ini digelar karena adanya tambahan kuota pupuk subsidi dan penerima dari pemerintah pusat. “Meskipun belum memenuhi semua kebutuhan, tetapi sesuai rekomendasi rata-rata petani kita yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), akan mendapatkan paling tidak 70 sampai 86 persen. Tidak hanya kuota pupuknya, tetapi jumlah petani penerima juga bertambah,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, untuk persyaratan sendiri, sementara tetap sama. Dimana petani mengusahakan tanaman pangan atau perkebunan dan hortikultur, sekaligus aktif untuk daftar.

“Komunitas yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi berjumlah sembilan komunitas, yang diantaranya padi, jagung, kedelai, cabe kecil, cabe besar, bawang merah, tebu, kopi serta cengkeh. Luas akumulasi lahan yang mereka usahakan maksimal 2 hektar,” ungkapnya.

Melalui adanya sosialisasi ini, diharapkan kedepannya seluruh petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dapat terfasilitasi. (azl/sit)