Seperti 18 Maret 2026, layanan terbatas akan dibuka di Branch Office Banyuwangi, Probolinggo, Malang Sutoyo, Blitar, Madiun dan Pasuruan. Selanjutnya 20 Maret 2026, layanan operasional akan tersedia di Branch Office Malang Marthadinata dan Kediri.

Sementara 23 Maret 2026, layanan akan dibuka di Branch Office Banyuwangi, Malang Kawi dan Madiun, serta pada 24 Maret 2026 di Branch Office Probolinggo, Malang Soekarno Hatta, Pasuruan dan Jember.

Adapun layanan yang tersedia dalam operasional terbatas Rafi 2026 itu, meliputi berbagai transaksi finansial maupun non finansial bagi nasabah umum. Antara lain, pembukaan rekening, tarik dan setor tunai, layanan kartu debit, layanan e-banking, serta penanganan pengaduan nasabah. Layanan tersebut, akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Baca juga :

Regional Business Support Head BRI Regional 13 Malang, Ivan Andrea, menyampaikan bahwa kesiapan layanan ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terlayani dengan baik selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri. “BRI Regional 13 Malang berkomitmen untuk terus memberikan layanan optimal kepada nasabah, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan aktivitas transaksi masyarakat. Melalui penyediaan layanan operasional terbatas ini, kami berharap kebutuhan layanan perbankan masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik,” kata Ivan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Selain melalui layanan kantor cabang, BRI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital banking melalui aplikasi BRImo, untuk berbagai kebutuhan transaksi secara lebih praktis. Melalui BRImo, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan top up, hingga berbagai transaksi digital lainnya secara mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang ke kantor cabang.

Untuk mendukung kelancaran transaksi masyarakat selama periode Rafi, BRI Regional 13 Malang juga didukung oleh jaringan 691 unit ATM dan 639 unit CRM yang tersebar di berbagai wilayah kerja. Selain itu, BRI juga memiliki 113.982 AgenBRILink yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga masyarakat tetap dapat melakukan berbagai kebutuhan transaksi perbankan dengan mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.

Dengan kesiapan jaringan layanan tersebut, BRI berharap masyarakat dapat tetap bertransaksi secara aman, nyaman dan lancar selama menjalankan aktivitas di bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. (hms/sit)

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan pers seusai rapat menyampaikan bahwa saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif, sejalan dengan terbitnya produk hukum tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri yang akrab dengan panggilan nama Zulhas, ini menjelaskan hingga Kamis (08/05/2025) sore, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. “Sampai tadi sore, karena setiap hari berkembang terus,” kata Zulhas, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dirinya menjelaskan, bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas dan bantuan pemerintah lainnya.

Baca juga :

Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link. “Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” ungkap Zulhas.

Sebagai langkah penguatan implementasi di lapangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan para wakil dari unsur menteri, serta pelaksana harian. “Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulhas.

Dalam upaya percepatan ini, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar Rp 3 miliar. “Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp 3 miliar,” tegas Zulhas.

Dirinya menekankan, bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola secara profesional. Nantinya koperasi-koperasi tersebut akan didampingi, dibina dan diarahkan agar mampu berkembang. “Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” tutur Zulhas.

Melalui langkah konkret ini, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, hingga pinjaman daring ilegal. (kom/set/gie)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa permasalahan sampah yang masih dihadapi di berbagai wilayah ini menjadi perhatian dan prioritas dari Presiden. “Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam,” katanya.

Menurut AHY, rapat ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang makin kompleks. Pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani persoalan sampah menjadi hal yang penting. Salah satunya dengan meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sejak dini di sekolah.

“Tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pertama itu yang harus dibangun. Oleh karenanya pendidikan, sosialisasi termasuk di sekolah-sekolah kita dari mulai kecil sampai dengan dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah itu sendiri,” tambahnya.

Selain membangun kesadaran masyarakat, ujarnya, pemerintah juga akan fokus pada penerapan teknologi dan penguatan infrastruktur dalam menangani sampah dari hulu hingga hilir. AHY menyoroti, kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah yang sudah penuh serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Baca juga :

“Di sinilah harus hadir beberapa terobosan termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial dan semua yang memproduksi sampah,” jelas AHY.

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, AHY berharap pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik, mulai dari Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TSPT) hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). “Sampah diharapkan bisa dihancurkan kemudian juga sebagian bisa ditimbun, tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komunitas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, AHY mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan satuan tugas percepatan pengelolaan sampah nasional yang akan berfokus pada infrastruktur serta penerapan kebijakan berbasis teknologi. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara terintegrasi.

“Kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya pada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama,” ungkap AHY.

Sebagai bagian dari upaya nasional, AHY menyebut bahwa pemerintah juga akan menghadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan.

“Sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama,” tambahnya. (kom/set/gie)

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo meminta para menteri dan pejabat terkait untuk memberikan laporan terkait perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update, silahkan,” kata Presiden Prabowo, saat membuka rapat terbatas.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, kemudian memberikan laporan terkini dan menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Dari laporan tersebut, disampaikan bahwa lebih dari 13 ribu warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi.

Baca juga :

“Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” jelas Pratikno.

Rapat ini, tentunya menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo dalam menangani bencana secara responsif meskipun berada jauh dari tanah air. Presiden Prabowo juga ingin memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam rapat terbatas tersebut, adalah Menteri Luar Negeri, Sugiono dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, tampak beberapa menteri yang hadir melalui video conference adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Selain itu juga ada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. (kom/set/gie)

Salah satu penjual, Anang Saifudin, mengaku jika dirinya baru menerima dan menjual foto resmi itu sejak Minggu (20/10/2024) kemarin, atau setelah pelantikan. Padahal sebelumnya, foto-foto tersebut sebenarnya sudah banyak dicari masyarakat. Hanya saja, foto resmi yang biasanya dipasang oleh masyarakat tersebut, justru baru diperolehnya setelah pelantikan.

“Sejak Sabtu (19/10/2024) lalu, sebenarnya masyarakat sudah banyak yang mencari. Namun, Minggu (20/10/2024) kemarin, foto berpasangan itu baru ada dan siap jual,” kata Anang, Senin (21/10/2024) tadi.

Meskipun foto presiden dan wakil presiden akhirnya ada, tambahnya, namun untuk jumlah dan ukurannya masih terbatas. Karenanya, dirinya terus mengusahakan untuk bisa memenuhi pesanan atau permintaan dari masyarakat.

Baca juga :

Untuk foto presiden dan wakil, ujarnya, dirinya baru memiliki yang berukuran sekitar 25×35 cm. Adapun harganya, yaitu Rp 10 ribu perset. Sementara saat ini, dirinya hanya memiliki 10 set foto saja.

“Baru ada ukuran kecil ini dan nanti akan saya ambilkan yang ukuran lebih besar,” tambahnya.

Pedagang lain, Inu, juga membenarkan mengenai tingginya permintaan foto pasangan presiden dan wakil. Terutama, permintaan dari institusi atau sektor pendidikan. “Banyak yang sudah mencari, terutama dari sekolah-sekolah. Tapi barangnya baru datangnya kemarin (Minggu, red),” kata Inu.

Sebagai informasi, pelantikan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menandai awal kepemimpinan untuk periode 2024-2029. Acara pelantikan diselenggarakan dalam sidang paripurna istimewa MPR RI di Jakarta, yang juga ditandai dengan simbolis pertukaran tempat duduk antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta antara Ma’ruf Amin dan Gibran Rakabuming Raka. (rsy/sit)

Agar pengguna digital memahami kebebasan yang terbatas dalam berekspresi di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Magetan, Senin (23/09/2024) pagi, mulai pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Bebas Namun Terbatas: Berekspresi di Media Sosial’, diskusi virtual yang akan diikuti pelajar dan tenaga pendidik dengan menggelar nonton bareng (Nobar) dari sekolah masing-masing itu, rencananya menghadirkan tiga nara sumber.

Mereka adalah dosen Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Meithiana Indrasari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Taufiqurrohman, Mom Influencer Ana Livian sebagai key opinion leader dan Azka Said selaku moderator.

”Webinar ini juga dapat diikuti secara gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranmagetan2309. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama diskusi,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Minggu (22/09/2024) tadi.

Terkait tema webinar, Kemenkominfo menjelaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial merupakan hak untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan secara bebas. Kebebasan berekspresi ini merupakan bagian dari Hak Azazi Manusia (HAM) dan telah dijamin oleh konvenan-konvenan internasional.

”Kebebasan berekspresi di media sosial dapat memiliki dampak positif, seperti memungkinkan pertukaran ide yang lebih luas dan beragam, memperkuat nilai-niai demokrasi, menjembatani hambatan fisik atau geografis untuk menyuarakan pandangan,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

Namun, sambung Kemenkominfo, kebebasan berekspresi di media sosial juga memiliki batasan hukum. Misalnya, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan penyebaran informasi dan konten yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

”Ada juga Undang-undang Pornografi, perjudian, maupun Undang-undang tentang Hak Cipta,” tegas Kemenkominfo.

Untuk berpendapat dan berekspresi dengan baik di media sosial, menurut Kemenkominfo, pengguna perlu mengetahui informasi secara keseluruhan, hindari menyampaikan ujaran kebencian, tidak menggunakan kalimat provokatif, berpikir ulang sebelum berpendapat, dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

Untuk diketahui, webinar seperti digelar di Kabupaten Magetan, ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo. Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

“Saya berharap di Triwulan I ini semua sudah optimal dalam bekerja, berinovasi dan bergerak cepat. Jangan menunda pekerjaan serta mempercepat realisasi anggaran, karena masyarakat sudah menunggu program-program kita,” kata Pj Wali Kota Aries.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa penekanan yang disampaikan, antara lain seperti optimalisasi TPS3R di setiap desa dan kelurahan, sebagai wujud pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Juga permasalahan bantuan sosial, yang sudah harus direalisasikan sebelum Ramadan tiba di awal Maret 2024.

Baca juga :

Selain itu, juga Program Angkutan Sekolah Gratis, kerja sama antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan harus sudah dijalankan sehingga akan sangat membantu siswa agar lebih bersemangat ke sekolah. Termasuk, penyelesaian permasalahan merger sekolah, melalui kajian-kajian sesuai ketentuan.

Pj Wali Kota Aries juga menyampaikan harapannya di Ramadan mendatang, yaitu agar TPID melaksanakan operasi pasar untuk kebutuhan Sembako masyarakat. Dirinya ingin memastikan, bahwa persediaan Sembako di setiap desa dan kelurahan di Kota Batu, tercukupi menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri.

“Saya berharap, stok Sembako di setiap desa dan kelurahan tercukupi. Sehingga, masyarakat tenang menjalankan ibadah Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri,” harapnya.

Rapat terbatas ini antara lain dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kasatpol PP, Kepala Dinas DP3AP2KB, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Administrasi Kesra, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Organisasi dan Kalaksa BPBD Kota Batu. (kom/gie)