Pria yang kerap disapa Made, itu menyampaikan jika pihaknya akan mengumpulkan laporan dan segera melakukan Sidak, melalui Komisi D DPRD Kota Malang terkait dengan permasalahan yang terjadi. “Kita belum ada masukan resmi, tapi nanti akan kita minta. Apakah masih di bawah Pemkot Malang, apa tidak. Nanti biar Komisi D DPRD yang Sidak ke situ dan menanyakan apa permasalahannya. Kita tahu tanahnya milik kita, tapi bangunannya bukan. Karena itu adalah hibah,” jelas Made, Selasa (21/11/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika kewenangan dari Poltekom itu memang milik yayasan. Mengenai pengelolaan dari Pemkot yang melibatkan Wali Kota, hingga Sekretaris Daerah, itu tidak ada di dalamnya.

Baca juga:

“Itu sudah diserahkan pada yayasan, tapi tanahnya memang punya kita dan ada hak DPRD untuk masuk di situ,” tambahnya.

Mengenai pegawai atau dosen yang tidak digaji mulai tahun 2019 hingga saat ini, menurutnya bisa melaporkan pada dinas terkait, dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang. “Karena ini kaitannya dengan Disnaker, supaya dewan nanti bisa masuk disitu,” ucapnya.

Lebih lanjut, permasalahan tersebut menurutnya akan segera ditindaklanjuti setelah pihaknya menyelesaikan pembahasan APBD 2024, pada akhir November 2023 ini. “Jangan terbiasa menyelesaikan akibat masalah, tapi kita lupa sumber masalahnya apa sebenarnya. Nanti kita minta setelah pembahasan APBD setelah November di dok, kita minta komisi D untuk sidak dan menindaklanjuti masalah tersebut,” lanjutnya.

Di akhir, Made juga menyampaikan jika mahasiswa yang terdampak berhak menyampaikan segala keluhan yang terjadi. Pihaknya siap memfasilitasi dan menampung segala aspirasi yang dirasakan mahasiswa.

“Silahkan sampaikan ke dewan, kami siap memfasilitasi apa yang menjadi keluhan. Jangankan mahasiswa, seluruh masyarakat silahkan menyampaikan keluhan pada dewan, sebagai wakil rakyat yang melayani,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dari pantauan Memontum.com, kondisi bangunan gedung perkuliahan terkesan terbengkalai. Dimana, kanopi atau atap tengah di antara gedung tersebut terlihat jebol. Kemudian, beberapa plafon dan lantai yang ada juga rusak. Bahkan, tidak ada mahasiswa yang melakukan aktivitas perkuliahan di gedung itu.

Karena kondisi tersebut, beberapa mahasiswa melayangkan protes. Yakni, dengan memasang banner atau spanduk bertuliskan ‘Dimana Direktur dan Wakil Direktur,’ ‘Gak Butuh Janji, Butuhnya Bukti Nyata’ dan beberapa tulisan lain.

Salah satu mahasiswa, Mahbub Ubaidillah, menyampaikan jika pihaknya sudah beberapa kali meminta penjelasan pada pihak kampus hingga yayasan. Namun, tidak ada hasil sama sekali.

“Poltekom dahulunya dipegang oleh Pemkot Malang. Tetapi setelah berjalannya waktu, setahu saya ada semacam UU bahwa pemerintahan atau sejenisnya tidak boleh mendirikan suatu instansi atau perguruan tinggi menggunakan APBD. Dari situ, mungkin sebabnya Pemkot Malang tidak lagi memegang Poltekom ini dan mungkin akhirnya diserahkan ke yayasan dari pihak swasta murni,” jelas Mahbub di Poltekom, Senin (20/11/2023) tadi.

Bahkan, dikatakannya jika sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, dosen Poltekom juga tidak digaji. Karena itu beberapa dosen yang ada, pelan-pelan juga mengajukan resign (mengundurkan diri, red).

Baca Juga :

“Saya masuk di Poltekom ini di tahun 2021 (sebagai mahasiswa). Tetapi saat itu kami tidak tahu apa permasalahan yang terjadi. Saat itu, saya sudah merasa ada yang aneh. Saya ingat, saat itu dosen yang aktif hanya enam orang. Di awal 2023, itu jadwal kuliah langsung kacau. Dosen banyak yang mengajukan resign, di Prodi saya, Mekatronika hanya tersisa dua dosen saja. Di Prodi Informatika, waktu awal 2021 dahulu juga masih 6 orang, tapi sekarang mungkin 3 yang tersisa,” tuturnya.

Padahal hingga saat ini, pihaknya juga masih terus membayar uang kuliah (SPP). Di mana uang semester yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa itu, berkisar mulai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Namun, pihaknya juga tidak mengetahui kemana penggunaan uang tersebut.

Sementara itu, Direktur Poltekom, Drs Dino Sudana, saat dikonfirmasi menyampaikan tidak bisa berkomentar banyak. “Mohon maaf. Mohon hubungi pihak yayasan saja. Kami, direksi tidak memiliki kewenangan untuk bicara ke publik. Karena menurut pandangan kami, direksi tidak punya masalah dengan segenap sivitas akademika. Mohon maaf,” ucap Dino.

Dari pihak yayasan, pun juga belum ada konfirmasi atau penjelasan apapun. Salah satu anggota yayasan yang dinilai memegang peran penting, yakni Nurcholis Sunuyeko, ketika dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan hingga berita ini ditulis.

Hal ini, pun ternyata juga menarik perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang secara kebetulan melihat banner-banner tersebut ketika menghadiri kegiatan pagelaran wayang oleh dalang cilik yang ada di komplek Poltekom.

“Kami juga baru tahu, tadi pas masuk ke sini. Masalahnya saja kami tidak tahu. Nanti akan saya minta laporan dahulu,” kata Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)