Pria yang akrab disapa Handi, itu menyampaikan bahwa capaian itu tercatat per Jumat (19/12/2025) lalu. Sehingga, sisa waktu hingga akhir Desember tinggal menunggu tambahan realisasi.

“Per hari Jumat kemarin realisasi sudah 100,2 persen. Dua minggu ini tinggal plusnya saja. Ending-nya nanti tetap di 31 Desember, tapi yang pasti di atas 100 persen,” ujar Handi.

Dirinya juga menyebut, target pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp 863,5 miliar, dipastikan tercapai. Bahkan, realisasi sementara saat ini sudah berada di kisaran Rp 865 miliar.

“Alhamdulillah tahun ini tercapai target,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa sektor pajak dengan kontribusi tertinggi berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp 226 miliar. Selain itu, sejumlah jenis pajak juga mencatatkan surplus atau melampaui target.

“BPHTB surplus. Kemudian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik juga surplus, pajak parkir surplus, PBJT hotel dan restoran surplus, serta pajak air bawah tanah juga surplus,” jelasnya.

Kendati juga ada beberapa item yang belum memenuhi target, Handi menegaskan secara akumulatif pendapatan pajak daerah Kota Malang tetap aman. “Kami maksimalkan sampai akhir tahun. Tapi secara total, keseluruhan sudah tercapai 100 persen dari target Rp 863,5 miliar,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyebut bahwa total kontingen dan official yang terlibat mencapai 22.283 orang. Jumlah tersebut, melampaui Porprov sebelumnya yang hanya diikuti sekitar 15 hingga 16 ribu orang.

“Jumlah atlet dari Kota Malang sendiri sebanyak 1.375 orang. Kalau total seluruh kontingen dan official dari semua daerah, ada 22.283 orang. Ini bukan hanya Porprov terbesar di Jawa Timur, tapi juga terbesar di Indonesia,” kata Baihaqi, Sabtu (28/06/2025) tadi.

Baca juga :

Baihaqi merinci, bahwa jumlah peserta terbanyak berasal dari Kota Surabaya, disusul Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kabupaten Malang. “Jadi, Porprov ini tidak hanya dilihat dari sisi seremoni pembukaannya yang megah, tapi juga dari skala pertandingannya. Jumlah Cabor, atlet dan officialnya luar biasa,” tambahnya.

Dari sisi Cabang Olah Raga (Cabor), terdapat total 90 disiplin yang dipertandingkan. Terdiri atas 65 cabor induk dan beberapa cabang tambahan, termasuk cabor baru seperti pickleball.

“Beberapa cabor baru ikut menambah jumlah keseluruhan. Jadi, dari sisi penyelenggaraan, ini Porprov paling besar sepanjang sejarah,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

“Kami sudah bertemu dengan tim PT PLN Indonesia Power, untuk membicarakan rencana pembangunan PLTS di Banyuwangi. Pada prinsipnya, pemerintah daerah siap memberikan dukungan untuk kelancaran pembangunan tersebut. Apalagi, pembangunan PLTS ini termasuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN),” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (09/05/2025) tadi.

Tim PLN yang dipimpin oleh Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power, Aswindo, juga telah datang langsung ke Banyuwangi. Mereka bertemu langsung Bupati Ipuk dan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut, Kamis (08/09/2025) kemarin.

Bupati Ipuk menambahkan, PLTS di Banyuwangi merupakan bagian dari program pemerintah untuk peningkatan energi baru terbarukan, guna mendukung net zero emision yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060. “Pembangunan dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2025 dan ditargetkan selesai serta mulai beroperasi untuk menghasilkan listrik pada 2026. PLTS ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sementara itu, Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power, mengungkapkan pembangunan PLTS ini sudah masuk di dalam RUPTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. “PLTS di Banyuwangi ini akan jadi bagian dari PLTS land base terbesar di Indonesia,” ujar Aswindo.

PLTS tersebut, tambahnya, akan dibangun di lahan seluas 130 hektar milik PTPN I Regional 5, di Kecamatan Kalipuro. Banyuwangi memiliki tingkat iradiansi atau tenaga matahari yang sangat besar.

“Iradiansi atau tenaga matahari di Banyuwangi sangat besar, berdasarkan data penelitian yang sudah dilakukan selama 20 tahun kebelakang. Selain itu, dari sisi teknis lainnya seperti kematangan lahan juga menunjang,” terangnya.

Listrik yang diproduksi di PLTS Banyuwangi, ungkapnya, nanti masuk dalam sistem koneksi tegangan salur 150 KV Jawa Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik dua pulau tersebut. “Kami berterimakasih kepada Pemkab Banyuwangi yang mendukung dan memberi kemudahan pada pembangunan PLTS ini,” tambah Aswindo. (kom/bwi/gie)

Sebelumnya, anggaran belanja pegawai Pemkot Malang berada di angka Rp 992,2 miliar dan akan menjadi Rp 1,132 triliun di tahun 2025, atau bertambah Rp 140 miliar. Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa hal tersebut sudah diminimalisir, akan tetapi kebijakan pusat mengenai pengangkatan PPPK berdampak besar.

“Prinsipnya, belanja pegawai yang kontribusinya sangat tinggi adalah kaitannya dengan guru, honorer dan pengangkatan PPPK,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (08/11/2024) tadi.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), ditetapkan bahwa belanja pegawai daerah sebaiknya tidak melebihi 30 persen dari total APBD. Namun, menurut Iwan, target tersebut sulit dicapai di Kota Malang, terutama dengan tambahan kebutuhan dalam pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.

Baca juga :

“Keterbukaan ketersediaan lapangan kerja, penguatan dalam pendidikan ini menjadi konsen kami. Sehingga tidak bisa kami mencapai apa yang diharapkan 30:70 untuk belanja dan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendesak agar Pemkot Malang dapat menyusun pemetaan anggaran yang lebih cermat agar peningkatan belanja pegawai ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ditegaskannya, bahwa dalam hal ini pentingnya efisiensi perencanaan anggaran kepegawaian.

“Besar harapan kami, Pemkot Malang melakukan pemetaan lebih detail dan jeli. Karena belanja pegawai ini tidak bisa dialihkan dengan mudah, sehingga jangan sampai nanti ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi,” tegas Mia-sapaannya.

Diakhir, Mia berharap agar Pemkot Malang lebih responsif dalam mengimbangi kebijakan pusat terkait pengangkatan PPPK. Dengan proyeksi kenaikan anggaran tersebut, DPRD mendesak agar alokasi belanja pegawai tetap diupayakan berada dalam batas aman sesuai regulasi yang ada. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Erik, itu menyampaikan jika anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan prioritas yang terjadi di Kota Malang. Salah satunya, seperti penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Setelah KUA disepakati, nanti ada laporan Banggar yang disampaikan melalui paripurna. Setelah itu kita akan mengikuti fase tahapan berikutnya untuk finalisasi RAPBD,” kata Sekda Erik, Selasa (05/11/2024) tadi.

Selain itu, menurutnya juga ada beberapa anggaran lain yang dapat mendukung program strategis lain. Seperti, Dispendukcapil dan Dinas Sosial P3AP2KB. Sehingga, diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pembangunan untuk Kota Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika alokasi anggaran APBD 2025 itu mencapai Rp 590 miliar. Dari jumlah tersebut Rp 300 miliar dialokasikan untuk gaji guru dan tunjangan, Bosnas, Bosda serta BOP.

“Karena jumlah guru yang negeri ada 3.600 sekian, tapi juga ada guru TK sekitar 2.600. Belum yang sekolah swasta juga ada bantuan BOP dan segala macamnya,” ujar Suwarjana.

Lebih lanjut Suwarjana juga menyampaikan, bahwa untuk anggaran operasional Disdikbud Kota Malang mencapai Rp 10 miliar. Itu digunakan untuk gaji 100 orang TPOK, biaya listrik, telepon, perjalanan dinas hingga biaya perawatan kantor dan dua museum.

“Kalau untuk program yang wajib hanya ATS itu saja. Kalau untuk pelatihan guru, mereka mengeluarkan sendiri dari dana sertifikasi 10 persen untuk peningkatan kemampuan,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Menparekraf Sandiaga mengatakan bahwa wisata kebugaran (wellness tourism) merupakan salah satu produk wisata yang sangat diminati oleh wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. “Ini merupakan fenomena pasca pandemi, di mana kita melihat bahwa ada peningkatan daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata kebugaran yang berdaya saing global,” kata Menparekraf Sandiaga.

Disampaikannya, bahwa hal ini tidak lepas dari kekayaan budaya serta produk-produk yang dimiliki Indonesia yang menunjang wisata kebugaran. Sebut saja rempah-rempah, jamu dan spa.

“Saya akan kedatangan dua tamu yang berkunjung ke Indonesia untuk pertama kali. Satu dari Inggris dan satu dari Timur Tengah, di mana dua-duanya datang ke sini karena tertarik ingin mencoba wellness tourism. Dua-duanya ingin mencoba jamu, ingin mencoba spa dan produk-produk kecantikan yang kita miliki,” ujar Menparekraf Sandiaga.

Karena itu, Menparekraf Sandiaga mengapresiasi penyelenggaraan Wellfest 2024, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia terutama wellness tourism. Wellfest 2024 juga diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat dan bugar bagi masyarakat juga wisatawan.

“Kita harapkan ini semakin mendorong kekuatan produk-produk kebanggaan kita, produk dalam negeri. Mari jadikan Indonesia sebagai episentrum global wellness tourism destination, dimana kita mendorong gaya hidup sehat dan bugar ya di Indonesia aja. Kita harapkan Wellfest 2024 ini sebagai langkah pembuka,” tambah Menparekraf Sandiaga.

Baca juga :

Pelaksanaan Wellfest 2024 sendiri, berlangsung di Central Park Mall mulai 2 hingga 4 Agustus 2024. Event ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan aktivitas seputar gaya hidup kebugaran serta produk kesehatan yang telah diawasi oleh BPOM.

Wellfest 2024 diisi 80 booth dari UMKM dan pelaku usaha dari kategori kecantikan dan perawatan tubuh, kesehatan, industri obat bahan alam, wellness lifestyle dan wellness tourism, dengan healthy workout yang akan menjadi pembuka kegiatan di pagi hari.

BPOM helpdesk pun hadir untuk memberikan konsultasi untuk masyarakat maupun pelaku usaha, selama event ini berlangsung.

Bersamaan dengan event ini, juga diselenggarakan ‘2nd Indonesia Health Tourism Exchange Forum (IHTEF) 2024’ yang mempertemukan 20 seller atau provider dari industri wellness Indonesia dengan 40 buyer dari industri pariwisata.

Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), L Rizka Andalusia, mengatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun tidak hanya itu, kesehatan juga harus didukung dengan kebugaran dan kecantikan.

“Keseimbangan antara pola hidup yang sehat, rutin berolahraga dan yang juga penting adalah mengonsumsi makanan yang aman dan bermutu, merawat kesehatan tubuh dan kecantikan, serta mengelola stres adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk mempertahankan kondisi tubuh kita agar tetap sehat dan bahagia. Inilah yang kita harapkan dari kegiatan Wellfest 2024 ini sehingga tujuannya dapat tercapai,” kata Rizka. (kom/par/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa akan mengintruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang untuk mengumpulkan para camat dan lurah. Tujuannya, agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar, termasuk para pendatang baru yang ada di sekitar wilayah masing-masing.

“Mau itu orang-orang kos atau kontrak, ini bisa diperketat. Karena dari kejadian kemarin, itu sudah ada curiga dari masyarakat sekitar. Apalagi, pelaku yang kemarin itukan alibinya mengontrak rumah untuk dijadikan kantor Event Organizer (EO). Jadi, nanti akan kami perketat dan dicek perizinannya,” jelas Wahyu, Kamis (04/07/2024) tadi.

Menurutnya, modus operandi memang selalu berubah. Apabila, ketika sudah ketahuan maka akan dirubah. Hanya saja, langkah antisipasi dan koordinasi dengan pihak terkait akan selalu dilakukan.

Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa dengan adanya pabrik narkoba tersebut juga menjadi pelajaran penting. Menurutnya, dalam situasi setenang apapun, ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh untuk diabaikan.

Baca juga :

“Saya memang sangat kaget ada pabrik narkoba yang ada di Kota Malang. Tetapi ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Saya harapkan ke depannya bisa lebih peka,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Gadingkasri, Rendra Kurnia Wardana, menambahkan bahwa pabrik narkoba tersebut sebelumnya sudah dicurigai. Sebab, ada bau menyengat seperti ikan busuk, selama satu minggu terakhir sebelum dilakukan penggrebekan.

“Ada bau penyengat yang mencurigakan di cium oleh pihak kelurahan, tapi kemudian waktu dicari itu tidak ditemukan. Malah akan dilaksanakan kerja bakti, untuk mencari tau apakah di sungai sekitar tersebut, padahal itu juga sempat dibersihkan oleh Satgas Kecamatan,” ujar Rendra.

Lebih lanjut Rendra juga mengatakan, bahwa rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni. Karena pemilih rumah juga sudah meninggal dan diwariskan pada anaknya.

“Tetapi anak-anaknya itu tidak bertempat tinggal di situ dan itu dikontrakkan, tapi tidak lapor ke Pak RT. Pada saat ada yang mengontrak mengaku akan di buat kantor EO kepada pemilik rumah, hanya tidak laporan,” imbuh Rendra. (rsy/sit)

Dalam pengrebekan itu, petugas berhasil menangkap lima orang tersangka. Kelimanya, yaitu FP (21), DA (24), AR (21), YC (23) dan SS (28), semuanya warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun dugaannya, lima pelaku itu adalah yang telah memproduksi Ganja Sintetis, Extacy dan Xanax.

Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, mengatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan di Kota Malang adalah hasil pengembangan dari pengungkapan sebelumnya, atau di sebuah gudang penyimpanan yang berada di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan. Saat itu, petugas berhasil menangkap tiga kurir berinisial RR (23), IR (25) dan HA (24). Ketiganya, adalah warga Bekasi, yang dibekuk pada Sabtu (29/06/2024) sekitar pukul 14.30.

“Kami awalnya melakukan pengungkapan di gudang transit di Apartemen Kalibata City, dengan barang bukti yang ditemukan berupa tembakau sintetis dalam penguasaan tersangka HA. Berdasarkan keterangan tersangka dan bukti pengiriman, ditemukan fakta bahwa tembakau sintetis yang berhasil disita dengan berat total 23.712,2 gram bruto dan 394 gram serbuk putih kecoklatan yang diduga bahan baku tembakau sintetis tersebut dikirim dari Kota Malang,” kata Kabareskrim Polri.

Dari hasil pengembangan, tambahnya, dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang. Di rumah tersebut, ditemukan Clandestine Laboratory dan menangkap lima tersangka atas nama FP, AR, SS, YC dan DA.

Baca juga :

Di rumah kontrakan tersebut, paparnya, juga terdapat sebuah instalasi laboratorium yang berisikan alat-alat atau mesin-mesin seperti mesin pengaduk campuran (mixer), electric heater yang dilengkapi Thermostat, alat-alat destilasi (labu destilasi, pemanas, termometer, kondensor, konektor, statif adaptor, penampung, pembakar). Selain itu, juga ditemukan alat penyaring yang dilengkapi dengan pompa vakum, timbangan digital, mesin pencetak pil atau tablet, peralatan pendingin (freezer) dan berbagai bahan pembuat Narkoba.

Sementara barang bukti yang diamankan dari Malang, lanjutnya, diantaranya 1,2 ton MDMB-4en-PINACA (Ganja Sintetis), 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir pil Extasy, 40 kg bahan baku MDMB-4en-PINACA setara dengan 2 ton produk jadi. Sementara barang bukti Prekursor Narkotika 200 liter Prekursor yang dapat diproduksi menjadi 2,1 juta butir extacy, 21 kg Benzil Metil Keton (BMK) atau Penil-2-Propanon (P2P), 8,7 kg pipironil metil keton (PMK) atau 3,4 dimetilen dioksi fenil-2-propanon, 17 liter Aseton.

“Barang Bukti Non Narkotika yang berhasil diamankan, 6,7 natrium borohidrid, 80 liter Asam Klorida, 12 kg tepung perekat, 2 (dua) unit Mesin Pencampur (mixer planatary), 1 unit mesin pengeringan vakum (vacuum drying chamber), 1 unit mesin pemanas (electric heater with thermostat) selain itu tempat ini sudah beroperasi selama 2 bulan,” terangnya.

Para pelaku, ungkapnya, dikenakan Pasal 113 ayat (2) Subsider Pasal 114 Ayat (2) Subsider 112 Ayat (2), Juncto 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. “Pengungkapan ini adalah komitmen Polri untuk terus melaksanakan pemberantasan Narkoba guna menyelamatkan generasi muda dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, mengajak warga Jawa Timur untuk menjaga Jatim. “Saya berpesan kepada warga masyarakat Jawa timur mari bersama sama menjaga Jatim dari bahaya Narkoba,” ujarnya. (gie)

Tidak kurang, total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertifikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK). Presiden RI sendiri, berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada 5.000 orang penerima yang berasal dari 17 desa.

“Banyuwangi redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersama Forkopimda.

Presiden RI menjelaskan, bahwa sertifikat yang diterima para penerima manfaat program TORA ini merupakan sertifikat terbaru, yakni sertifikat elektronik. “Sertifikat yang terbaru seperti ini namanya sertifikat elektronik, kalau yang tebal itu sertifikat lama. Yang baru seperti ini. Ditulis bidang tanahnya, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semua di sini. Jadi ini sertifikat model baru, jangan dibandingkan dengan yang lama tebal,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan, sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah. Selain itu, sertifikat tersebut juga bisa memberi kemanfaatan ekonomi.

“Sertifikat ini bisa dijadikan agunan. Tapi pesan saya, kalau diagunkan gunakan untuk kebutuhan usaha. Jangan dipakai untuk konsumtif seperti beli motor baru, kulkas baru. Nanti setelah usahanya mendapat untung, boleh untuk membeli barang-barang,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diserahkan Presiden RI merupakan hasil program Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru), yang mana telah diamanatkan Presiden RI pada akhir 2023 untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya.

Baca juga :

Para penerima sertifikat kali ini adalah orang-orang pertama di Indonesia, yang menerima sertifikat hasil Redistribusi Tanah dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik. Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri AHY, menyerahkan sertifikat tersebut secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat dari 10 desa.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, atas terbitnya sertifikat tanah bagi warga Banyuwangi tersebut. Dengan memiliki sertifikat tanah, kini warga telah memiliki jaminan legalitas dan keamanan terhadap tanah yang dimanfaatkannya.

“Kini warga bisa tenang karena tanahnya kini sudah sah memiliki ketetapan hukum sebagai hak milik,” kata Bupati Ipuk.

Sebelumnya, masyarakat penerima sertifikat tanah merupakan mereka yang menempati menempati kawasan hutan turun temurun. Kemudian negara memberikan fasilitas kemudahan untuk hak milik perorangan melalui program redistribusi tanah.

“Kami mendorong warga agar memanfaatkan tanah untuk kegiatan yang produktif agar bisa menambah kesejahteraan bagi keluarga,” kata Bupati Ipuk.

Salah satu penerima sertifikat warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Santoso, mengaku bersyukur telah memiliki sertifikat tanah digital untuk lahan huniannya. Selama berpuluh tahun, dirinya bersama keluarga tinggal di hunian berukuran 14 meter x 25 meter yang berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tidak pasti.

Saat mengetahui adanya program pengurusan sertifikat, Santoso mengaku antusias. Butuh waktu sekitar delapan bulan, dirinya mengurus segala sesuatunya hingga terbitnya sertifikat. “Seluruhnya gratis. Alhamdulillah,” kata Santoso. (kom/sit)