Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa imunisasi campak diberikan dalam dua tahap. Yaitu, MR 1 pada usia 9 bulan dan MR 2 pada usia 18 bulan.

“CUC ini bertujuan mencari anak yang imunisasinya belum lengkap, baik MR 1 maupun MR 2, agar seluruh sasaran mendapatkan perlindungan optimal,” jelas Husnul, Senin (06/04/2026) tadi.

Menurutnya, angka 1.400 sasaran tersebut diperoleh setelah dilakukan verifikasi dari total sekitar 13 ribu anak usia 9–59 bulan di Kota Malang. Verifikasi dilakukan, untuk memastikan anak yang belum menerima imunisasi atau belum lengkap vaksinasinya.

Baca juga :

Untuk pelaksanaan CUC, dilakukan secara serentak di 16 puskesmas Kota Malang, dan kini memasuki masa puncak hingga 7 April 2026. “Sekarang sudah memasuki puncak pelaksanaan sampai besok. Kami berharap capaian bisa mendekati target minimal 95 persen,” ucapnya.

Lebih lanjut, secara nasional cakupan imunisasi campak mengalami penurunan sejak tahun 2019. Kondisi tersebut juga berdampak pada Kota Malang sehingga diperlukan percepatan melalui imunisasi kejar. Di lapangan, sejumlah tantangan masih ditemukan, mulai dari kendala transportasi hingga orang tua yang belum memberikan izin imunisasi kepada anaknya.

“Untuk sasaran yang tidak hadir, kami lakukan kunjungan rumah sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya vaksinasi campak,” katanya.

Dinkes Kota Malang juga mencatat terdapat 61 kasus suspek campak sepanjang tahun 2026. Seluruh kasus telah diambil sampelnya dan dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan. Husnul menegaskan, campak merupakan penyakit dengan risiko penularan tinggi dan dapat menimbulkan dampak serius apabila tidak dicegah melalui imunisasi.

“Pada kondisi paling berat, campak bisa menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengaku bila capaian di tahun 2025 belum maksimal. Hanya saja, pihaknya optimis bila target IKD masih dapat digenjot dan tercapai pada 2026, seiring semakin terbukanya dukungan dari instansi pengguna di tingkat pusat.

“Target 2025 memang 30 persen, dan realisasinya baru sekitar 17 persen. Mudah-mudahan di 2026 bisa tercapai, insyaallah,” ujar Lusi, Jumat (09/01/2025) tadi.

Salah satu upaya percepatan yang tengah didorong, ujarnya, adalah perluasan kerja sama dengan instansi pengguna, termasuk sektor perbankan. Disdukcapil Kota Malang telah melakukan koordinasi awal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar pemanfaatan IKD bisa benar-benar diterapkan di layanan perbankan.

“Harapannya nanti nasabah yang sudah menggunakan IKD tidak perlu lagi fotokopi KTP. Cukup menunjukkan IKD saja. Itu sebenarnya tujuan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Baca juga :

Selain kerja sama lintas instansi, strategi utama Disdukcapil dalam meningkatkan capaian IKD adalah layanan jemput bola. Aktivasi IKD tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan berbagai layanan administrasi kependudukan.

“Setiap warga yang mengurus layanan, baik akta kelahiran, perekaman KTP, maupun layanan lainnya, sebelum dilayani kami arahkan untuk aktivasi IKD dulu. Sekarang pintu masuknya seperti itu,” tambahnya.

Pola serupa juga akan diterapkan di block office dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Bahkan, Disdukcapil berencana mendorong kebijakan agar seluruh pengunjung MPP melakukan aktivasi IKD sebelum mendapatkan layanan, meski wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Malang, M Wahyu Hidayat, menjelaskan skema jemput bola di MPP akan diperkuat dengan penempatan petugas khusus di area depan layanan. “Nanti petugas bisa ditempatkan di depan, sebelum antrean. Jadi sambil antre, masyarakat bisa langsung aktivasi IKD. Di MPP kan banyak layanan seperti BPJS dan lainnya, potensinya besar,” ujarnya.

Untuk 2026, Disdukcapil menargetkan lonjakan signifikan capaian IKD, seiring regulasi dari pemerintah pusat yang semakin membuka ruang pemanfaatan IKD oleh instansi pengguna. Koordinasi dengan OJK menjadi langkah awal untuk mempercepat adopsi IKD di sektor layanan publik dan jasa keuangan.

“Mudah-mudahan ke depan ada kabar baik terus dari pusat, sehingga masyarakat semakin antusias menggunakan IKD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai. Hingga semester pertama tahun 2025, capaian realisasi investasi tercatat sudah mencapai Rp 1,6 triliun.

“Artinya, sekitar separuh dari target tahunan telah terpenuhi. Tentu capaian itu akan terus bergerak hingga akhir tahun, apalagi sejumlah proyek besar sedang dalam tahap penyelesaian. Kami masih kurang sekitar Rp 1,6 triliun lagi. Tapi kami optimis bisa tercapai,” kata Arif, Sabtu (25/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa kenaikan target investasi tahun ini, merupakan hasil evaluasi atas capaian tahun 2024. Saat itu, dengan target Rp 1,2 triliun, realisasi justru menembus Rp 2,8 triliun.

“Karena hal itu membuat Pemkot Malang menaikkan target investasi hampir dua kali lipat untuk tahun berjalan,” tambahnya.

Baca juga :

Disebutkannya, bahwa dari sisi komposisi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan porsi sekitar 70 persen, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sekitar 30 persen. “Dari total Rp 2,8 triliun tahun lalu, sekitar Rp 2,1 triliun merupakan PMDN, sedangkan PMA berkisar Rp 500–600 miliar. Tahun ini tren serupa, PMA kita masih di kisaran Rp 300 hingga 400 miliar,” katanya.

Sektor yang paling berperan dalam mendongkrak investasi di Kota Malang tetap berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diikuti oleh sektor properti, real estate dan perhotelan. Salah satu proyek yang disebut memberikan kontribusi besar adalah pembangunan hotel apartemen di kawasan Dinoyo, dengan nilai investasi sekitar Rp 400 hingga 500 miliar.

“Proyek tersebut ditargetkan rampung dan terealisasi pada akhir tahun 2025 ini,” lanjutnya.

Untuk mempercepat pencapaian target, Arif menyampaikan bahwa tim Disnaker PMPTSP secara rutin melakukan monitoring mingguan ke lapangan. Kegiatan tersebut, mencakup pengecekan kelengkapan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pendampingan bagi pengusaha yang mengalami kendala administratif.

“Setiap minggu kami turun langsung untuk memastikan pelaku usaha sudah melaporkan LKPM-nya. Kalau ada kendala, kami bantu penyelesaiannya,” imbuh Arif. (rsy/sit)