Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Bayu Ruswantoro, menjelaskan bahwa iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT dan RW dibiayai melalui mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD). Seluruh prosesnya, telah diatur melalui pendanaan desa yang berlaku dan dilaksanakan secara terstruktur.

“Perlindungan sosial bagi ketua RT dan RW adalah prioritas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan aman dan nyaman. Mereka memegang peran penting dalam menjaga kelancaran pelayanan publik di desa,” ujar Bayu, Sabtu (15/11/2025) tadi.

Baca juga :

Melalui BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya, para ketua RT dan RW memperoleh manfaat perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sehingga, peserta dapat bekerja lebih tenang sekaligus memberikan keamanan bagi keluarganya.

Bayu menegaskan, bahwa kebijakan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap mereka yang mengabdikan diri di tengah masyarakat. “Kami ingin para ketua RT dan RW merasa terlindungi karena mereka merupakan penghubung utama antara pemerintah dan warga,” tambahnya.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pendaftaran dan memastikan seluruh ketua RT dan RW menerima hak perlindungannya secara merata. Dengan mekanisme yang tertata, pelayanan publik di tingkat desa diharapkan berjalan lebih efektif, akuntabel dan berkelanjutan.

Kebijakan ini, memperkuat nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang dipegang Pemkab Lumajang, menjadikan perlindungan bagi ketua RT dan RW sebagai pondasi pelayanan publik yang aman, inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat. (kom/adi/gie)

Section Head Communication Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan, menyampaikan bahwa QR Code diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, seperti Pertalite, agar tepat sasaran. “Kami melaksanakan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi supaya tepat sasaran. Setelah sukses diterapkan pada solar, kami lanjutkan pada Pertalite,” kata Taufiq, saat dihubungi, Selasa (03/09/2024) tadi.

Sebelum sistem digital tersebut diterapkan, ujarnya, layanan distribusi BBM bersubsidi rentan terjadi human error (terjadi kesalahan manusia,red). Itu karena, melibatkan interaksi langsung antara konsumen dan operator.

“Dengan penggunaan QR Code ini untuk meminimalisir human error dalam proses distribusi BBM. Selain itu kami berharap hal-hal yang selama ini dikeluhkan masyarakat juga dapat diminimalisir,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut ditambahkannya, jika pertamina juga membuka pendaftaran QR Code subsidi tepat sasaran. Yakni di seluruh SPBU, di Kantor Pertamina Malang dan tempat publik lainnya. Itu dilakukan guna membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar secara mandiri.

“Beberapa Pemerintah Daerah juga mendorong untuk sosialisasi di level ASN dan juga membuka booth untuk masyarakat, sehingga bisa mengurus di situ. Mereka perlu membawa STNK, KTP, foto kendaraan tampak depan dan samping yang memperlihatkan nopolnya,” katanya.

Untuk penerapan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan QR Code, menurutnya akan mengikuti kebijakan dari pemerintah terkait. Taufiq optimis bahwa masyarakat yang dokumennya lengkap akan segera mendapatkan QR Code tanpa masalah.

Pertamina juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut dengan mendaftar secara sadar dan mengklaim, bahwa mereka berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. “Ini untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi, sehingga anggaran negara dapat digunakan dengan tepat,” imbuhnya. (rsy/sit)