Bantuan itu, diberikan kepada warga yang rumahnya terdampak langsung oleh Gunung Semeru pada 19 November 2025. Peristiwa tersebut, menyebabkan sejumlah permukiman warga tertimbun material vulkanik berupa pasir dan batu hingga lebih dari 2 meter sehingga tidak lagi layak untuk dihuni.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, Isnugroho, menjelaskan bahwa bantuan Dana Tunggu Hunian yang disalurkan kali ini merupakan kelanjutan dari bantuan sebelumnya yang telah diterima warga terdampak langsung. “Sebanyak 84 KK yang menerima bantuan ini merupakan warga yang rumahnya terdampak langsung. Sementara warga yang sudah menempati hunian tetap di Desa Sumbermujur tidak lagi menerima DTH,” ujarnya saat di konfirmasi, Minggu (08/03/2026) tadi.

Pada tahap sebelumnya, warga telah menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan. Pada penyaluran Tahap II ini, pemerintah kembali memberikan bantuan dengan nominal yang sama selama 6 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga menerima total bantuan sebesar Rp 3,6 juta.

Melalui bantuan itu, diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara, seperti mengontrak rumah, sambil menunggu proses pembangunan hunian relokasi selesai. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mempercepat tahapan relokasi bagi warga terdampak. Bahkan hingga saat ini, tim teknis tengah melakukan survei lahan serta menyiapkan dokumen administratif sebagai bagian dari proses pembangunan hunian baru.

Baca juga :

Isnugroho juga mengingatkan masyarakat, agar tidak kembali menempati rumah lama yang telah tertimbun material vulkanik. Wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) III atau zona dengan tingkat kerawanan tinggi sehingga tidak diperuntukkan lagi sebagai kawasan permukiman.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi warga hingga proses relokasi benar-benar selesai. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi seluas sekitar 1,5 hektare di belakang balai desa yang akan digunakan untuk pembangunan hunian baru bagi masyarakat terdampak.

“Dana Tunggu Hunian akan terus diberikan sampai hunian relokasi benar-benar selesai dibangun,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga akan mengusulkan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat untuk merelokasi sekitar 135 kepala keluarga warga Dusun Sumberlangsep agar dapat menempati kawasan yang lebih aman. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan bencana yang terencana dan berkelanjutan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak erupsi Semeru mendapatkan kepastian tempat tinggal yang lebih aman di masa mendatang. (kom/adi/gie)

Perlu diketahui, hujan deras yang disertai angin kencang, terjadi di wilayah Kecamatan Tajinan, tepatnya di Desa Gunungsari, sekitar pukul 18.30. Akibat kejadian itu, sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang itu, menyebabkan enam unit rumah warga mengalami kerusakan sedang.

Baca juga :

Sementara sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat, Pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan bantuan kepada warga terdampak yang meliputi paket Sembako, selimut, terpal, family kit, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga Desa Gunungsari. Dirinya berharap, bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami turut prihatin atas musibah yang dialami oleh warga. Semoga bantuan yang kami serahkan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang rumahnya terdampak angin kencang dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa hari ke depan,” kata Bupati Sanusi

Lebih lanjut Bupati Malang juga mengimbau masyarakat, agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, serta selalu menjaga keselamatan diri dan keluarga. (pro/gie)

Sebanyak 43 KK menerima bantuan pada tahap ini, dengan rincian 33 KK berasal dari Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari dan 10 KK dari Desa Sumberwuluh. Seluruh penerima merupakan warga yang terdampak langsung aktivitas vulkanik Semeru dan masih membutuhkan dukungan tempat tinggal sementara. Masing-masing keluarga menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 6 bulan, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sewa atau biaya tempat tinggal sementara.

Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat terdampak. “Dana tunggu hunian ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama masa transisi menuju hunian tetap,” ujarnya.

Bupati Indah menambahkan, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya melalui pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara cermat di lapangan. “Kami ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Pemerintah akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berjalan tuntas,” tegasnya.

Baca juga :

Dusun Sumberlangsep menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak karena termasuk kawasan yang mengalami dampak cukup signifikan akibat aktivitas Semeru dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, warga dari Desa Sumberwuluh yang masuk dalam daftar penerima juga merupakan kelompok terdampak yang hingga kini masih berada dalam kondisi rentan.

Program DTH menjadi salah satu langkah strategis dalam penanganan pascabencana, khususnya untuk menjaga stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi keluarga terdampak. Dengan adanya kepastian bantuan selama 6 bulan, warga diharapkan dapat menjalani masa transisi dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terkait kebutuhan tempat tinggal.

Selain itu, dukungan hunian sementara juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menata kembali kehidupan sembari menunggu proses relokasi atau pembangunan hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Forkopimda berkomitmen mengawal seluruh tahapan pemulihan secara berkelanjutan dan terkoordinasi.

Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap keluarga terdampak mendapatkan perlindungan yang utuh, mulai dari masa darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi 43 keluarga penerima, bantuan ini menjadi penopang penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di tengah situasi pascabencana.

Melalui langkah yang terarah dan sinergi lintas sektor, Pemkab Lumajang berharap masyarakat terdampak Semeru dapat segera bangkit, pulih dan kembali menjalani kehidupan secara aman, layak dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (kom/adi/gie)

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD, Kholiq, Ketua Baznas Kabupaten Malang, Kepala OPD hingga Muspika. Sementara bantuan yang diberikan, meliputi paket Sembako, selimut, terpal, family kids dan lainnya.

Baca juga :

Sekedar diketahui, dalam kejadian itu membuat sedikitnya 16 unit rumah mengalami kerusakan. Termasuk, terjadinya sejumlah pohon tumbang, yang kesemuanya terkonsentrasi di wilayah Dusun Balong, Desa Rejoyoso.

Dalam kunjungan itu, Bupati Sanusi ikut prihatin dengan bencana yang telah merusak tempat tinggal warga terdampak. Dirinya berharap, agar bantuan yang diserahkan bisa langsung dipergunakan untuk kebutuhan hidup dalam beberapa hari ke depan.

“Bapak ibu banyak membaca sholawat dan istigfar ya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa, karena warga pasti ada sisi traumatiknya. Dan saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan,” kata Bupati Sanusi. (pro/gie)

Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa jumlah jukir di empat titik tersebut bervariasi. “Di sisi kanan ada empat titik. Di satu titik ada dua jukir, ada juga yang tiga,” ujar Rahmat, Senin (12/01/2026) tadi.

Terkait dengan nasib Jukir yang terdampak, Rahmat menyampaikan bahwa masih akan melihat perkembangan ke depan. Jika tersedia anggaran, Jukir akan diarahkan untuk tetap diberdayakan melalui skema yang disiapkan pemerintah daerah.

Baca juga :

“Kalau ada anggaran APBD, bisa kita pekerjakan. Kalau tidak, kita akan mencari mekanisme yang lebih soft, misalnya melalui kerja sama,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa seluruh jukir di kawasan Kayutangan saat ini telah diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sementara. Dalam penataannya sendiri, menurutnya telah disosialisasikan sejak 2024.

“Kita sudah informasikan sejak awal. Penataan ini bukan mendadak, tetapi sudah direncanakan,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)

Sejumlah bantuan tersebut, merupakan bentuk kehadiran Pemkot Malang dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan akibat terputusnya komunikasi dan dukungan ekonomi dari keluarga. Bantuan itu, difasilitasi melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Malang, yang beranggotakan perwakilan berbagai suku, adat dan latar belakang kebangsaan di Indonesia.

“Melalui FPK, kami mendapat laporan adanya mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana di Sumatera. Mereka kesulitan berkomunikasi dan tidak mendapatkan kiriman biaya rutin dari orang tua karena kondisi di daerah asal,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa Pemkot Malang sebelumnya telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana. Sedikitnya, ada 30 truk bantuan yang telah diberangkatkan melalui Bandara Abdul Rachman Saleh dan Pelabuhan Tanjung Perak. Bantuan yang terus mengalir tersebut, kemudian diarahkan sebagian untuk membantu mahasiswa terdampak di Kota Malang.

“Dari pendataan yang ada, total terdapat 122 mahasiswa yang terdampak. Hari ini yang hadir merupakan perwakilan dari mereka,” jelasnya.

Selain bantuan logistik, Wali Kota Wahyu juga membuka ruang komunikasi bagi mahasiswa untuk menyampaikan kebutuhan lainnya melalui FPK. Pemkot Malang, menurutnya akan berupaya menindaklanjuti setiap kebutuhan yang disampaikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

“Kami dari Pemkot Malang juga menggandeng Forum Rektor untuk memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa terdampak, salah satunya melalui kemungkinan pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT),” imbuhnya. (rsy/sit)

“Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat,” kata Ketua DPRD Okta, Minggu (07/12/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam pemantauan itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga menegaskan bahwa dengan koordinasi yang solid dan respons sigap, pemerintah memastikan proses evakuasi berjalan aman serta memprioritaskan perlindungan warga. “Langkah cepat ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, sekaligus mencari solusi terbaik bagi warga di tengah ancaman bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan terus memantau situasi di lapangan dan memberikan dukungan penuh bagi masyarakat terdampak. “Semoga Lumajang senantiasa dalam lindungan-Nya. Doa terbaik untuk kita semua, ” paparnya. (adi/sit)

Perhatian nyata dari berbagai pihak, itu menunjukkan bahwa kepedulian tidak berhenti meski bencana telah berlalu. Menjadi bukti nyata, solidaritas sektor swasta dan organisasi kemanusiaan terhadap warga terdampak.

Disampaikan Bupati Indah, bantuan ini tidak sekadar barang, tetapi menjadi simbol perhatian yang memberi rasa aman dan diperhatikan bagi warga yang masih membangun kehidupan pasca-erupsi. “Dukungan seperti ini memastikan warga tidak berjalan sendiri, sekaligus memberikan energi positif untuk melanjutkan pemulihan. Solidaritas seperti ini menjadi penopang moral yang sama pentingnya dengan bantuan fisik,” katanya.

Bantuan yang disalurkan bersifat terstruktur dan tepat sasaran, mencakup kebutuhan dasar, pendidikan dan ibadah. Dari sabun mandi, pasta gigi, sampo, handuk, hingga ember dan detergen, buku tulis, pensil, bolpoin, penggaris, tas, sepatu sekolah, serta sarung dan mukena dewasa. Setiap item, disesuaikan jumlahnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga secara efektif.

Baca juga :

Karena itu, Pemerintah Lumajang memastikan distribusi berjalan tertib sehingga setiap keluarga merasakan manfaat langsung, meminimalkan pemborosan dan menjaga ketertiban. Substansi utama dari pendekatan ini, adalah pemulihan yang menyeluruh, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga pendidikan, spiritual dan kesejahteraan sehari-hari.

Pemulihan pasca bencana, menurut Bupati Indah, membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. “Pemulihan tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Sinergi dengan sektor swasta dan organisasi kemanusiaan menjaga kesinambungan, memastikan warga tetap termotivasi dan mampu membangun hidup mereka kembali,” kata Bunda Indah.

Menurutnya, bantuan ini juga menjadi sarana penguatan ketahanan sosial dan moral masyarakat. Solidaritas yang ditunjukkan melalui aksi nyata membantu warga penyintas membangun kembali kehidupan mereka, sekaligus menjadi teladan bahwa tanggung jawab pasca bencana adalah kewajiban bersama.

Dengan kepedulian yang berkelanjutan, bantuan terstruktur dan koordinasi yang efektif, warga penyintas Semeru mendapatkan perlindungan, dukungan dan dorongan moral yang nyata. Bantuan ini menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial bisa menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan dan menghadirkan harapan bagi masyarakat terdampak. (kom/adi/gie)

Dalam tinjauannya itu, rombonhan juga menyalurkan bantuan sekaligus memetakan penyebab banjir yang merusak sedikitnya 19 rumah warga di kawasan tersebut. Menurut Wali Kota Wahyu, banjir dipicu hujan ekstrem yang turun merata di Kota Malang. Kondisi tersebut, membuat dua rumah warga jebol akibat kuatnya arus air.

“Ada rumah Satlinmas yang tembok rumahnya jebol dan istrinya sempat hanyut tapi bisa diselamatkan. Rumah kedua juga jebol sampai kamar mandinya hanyut,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai melakukan peninjauan.

Selain meninjau rumah terdampak, Wali Kota juga mengecek jembatan di RW 8, yang sempat dijebol warga demi mempercepat aliran banjir setinggi lebih dari satu meter. Tentu menurutnya, upaya penanganan itu tidak bisa dilakukan sepihak.

Baca juga :

“Ini sudah puluhan tahun terjadi. Makanya saya minta kesadaran masyarakat. Bangunan di atas saluran itu harus ditertibkan. Ini dampaknya kalau tidak sesuai ketentuan,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Wahyu memerintahkan DPUPRPKP untuk melakukan pemetaan ulang saluran. Selain itu, juga meminta Satpol PP agar menindak bangunan yang berada di atas drainase.

“Kami akan normalisasi, pasang pasir sak dan kerja bakti bersama warga. Pemerintah sudah berupaya, tetapi kesadaran masyarakat harus ada,” tegasnya.

Selain rumah terdampak, wilayah Letjen Sutoyo, Kedawung dan Sudimoro juga masuk pantauan Pemkot Malang. Wali Kota Wahyu menyebut telah mengirim alat berat untuk mengeruk endapan.

“Kemarin saya keliling naik motor saat hujan. Banyak sumbatan, bangunan berada di saluran dan sampah menumpuk. Itu penyebab air tidak bisa masuk ke saluran,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)