Dalam keterangannya, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa Bansos ini untuk masyarakat Kabupaten Jombang yang terdata dalam PPKS dan PSKS. Pemberian bantuan ini, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga bahan Sembako menjelang Lebaran.

“Bansos yang diberikan kali ini berupa beras dengan jumlah 5 kg dan juga uang tunai sejumlah Rp 100 ribu dengan penerima sebanyak 3.636 orang,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkan Bupati Jombang, bahwa penerima Bansos pada 2025 lebih banyak dibandingkan tahun 2024. “Alhamdulillah, di tahun ini kuotanya meningkat dan di tahun yang akan datang kuotanya akan kami tambah lagi. Karenanya, mari saling berbagi kebaikan kepada sesama di Bulan Suci Ramadan, agar menjadi ladang amal bagi kita semua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, melalui Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Albarian Risto Gunarto, mengatakan bahwa pembagian Bansos yang dilakukan menyasar kepada PPKS dan PSKS di seluruh wilayah di Kabupaten Jombang. “Pembagian Bansos ini dilakukan secara bertahap kepada penerima. Pada hari ini atau Kamis, dilakukan di Pemkab Jombang secara simbolis. Kemudian nanti, akan dilanjutkan Selasa (25/03/2025) lusa, di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pemberian Bansos ini bertujuan untuk menjaga inflasi di Kabupaten Jombang. “Kami berharap, bantuan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Jombang, khususnya masyarakat kurang mampu,” tambahnya. (azl/gie)

Mengacu keterangan Bupati Trenggalek, beberapa waktu lalu, bahwa dirinya baru saja mengikuti zoom meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam kesempatan itu, KPK dan Kemensos mengingatkan terkait larangan penerimaan Bansos terhadap mereka yang berpenghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Tidak hanya itu, ASN juga dilarang menjadi penerima bansos. Sehingga, sesuai data yang ada, ada beberapa ASN yang nyatanya masuk sebagai penerima Bansos.

“Terkait adanya ASN di Trenggalek khususnya yang tercatat sebagai penerima Bansos, kita temukan ada 11 yang terdaftar. Namun semuanya sudah dicoret,” ucap Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek, Kamis (14/09/2023) siang.

Suami Novita Hardiny ini menegaskan, data adanya ASN yang tercatat sebagai penerima Bansos, diketahui setelah dilakukan skrining untuk validasi keakurasian sasaran penerimaan. Hal itu dilakukan, untuk mengoptimalkan upaya Pemerintah Daerah dalam penuntasan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu pada 2024.

Baca juga:

“Dari hasil penelusuran, ada 11 ASN itu tujuh diantaranya tidak pernah mengambil dan dua lainnya sudah mengembalikan Bansos yang pernah diterima,” imbuhnya.

Untuk 1 ASN yang mengambil Bansos, itu dahulu masih menjadi tenaga honorer. Dan yang menerima itu pun sebelum SK (Surat Keputusan) turun. Jadi, dahulunya honorer-honorer sebelum jadi pegawai negeri sipil. Saat ini, itu sudah kami usulkan agar 11 ASN itu dikeluarkan dari daftar penerima bantuan,” jelas Bupati Arifin.

Masih kata Bupati Arifin, validasi dan akurasi pendataan itu dinilai penting untuk menentukan sasaran penerima sehingga target nol kemiskinan ekstrem dapat terealisasi. Di Kabupaten Trenggalek, terdapat sekitar 4 ribu kepala keluarga (KK) atau sekitar 10 ribu jiwa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, fokus APBD 2024 akan lebih banyak pada program bantuan dan pelatihan-pelatihan soal peningkatan perekonomian. “Fokus anggaran kemiskinan ekstrem, sehingga nanti banyak Bansos dan pemberdayaan-pemberdayaan. Kami sudah zoom dengan KPK, diingatkan Bu Mensos tidak boleh ada penerimaan bansos bagi peserta dengan pendapatan di atas UMK. Di Indonesia ASN ada yang menerima bansos dan di Trenggalek 11 itu tadi,” paparnya.

Bapak tiga anak ini menambahkan, bahwa sejak era kepemimpinannya, pendataan penerima Bansos dilakukan secara terperinci dan update. Sehingga penelusuran data yang tidak tepat sasaran bisa segera diketahui.

“Saat ini petugas juga masih terus menyesuaikan data penerima Bansos di Kabupaten Trenggalek. Bahkan warga yang sudah meninggal dunia pun masih ada yang tercatat sebagai penerima Bansos. Makanya ini akan kita evaluasi dan update terus, agar data-data penerima bansos itu tepat sasaran,” terang Bupati Arifin. (mil/sit)

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, Adiek Imam Santoso, menjelaskan bahwa saat ini dinasnya sedang melakukan pendataan sektoral statistik ketenagakerjaan. “Hasil dari pendataan sektoral statistik ketenagakerjaan, itu mendapatkan data sementara angka pengangguran yang terhitung mulai Februari 2023 sampai Juni 2023 mencapai 2.443 jiwa,” terangnya, saat di ruang kerjanya, Jumat (28/07/2023) tadi.

Pendataan itu, menurutnya, dilaksanakan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu. Dimana tujuannya sebagai sasaran untuk penggunaan kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Baca juga :

Permasalahan utama di Kota Batu, ujarnya, adalah pengangguran yang termasuk program prioritas. Karena, untuk saat ini angka pengangguran terbuka di Kota Batu, mencapai 10 ribu lebih.

“Harapan kami, data yang kami dapat sebesar 2.443 jiwa pengangguran terbuka, itu menjadi data pendukung dari angka total 10 ribu sekian jumlah pengangguran Kota Batu. Dan, tentunya angka itu masih bisa berkembang yang batasannya hingga Agustus 2023,” paparnya.

Diketahui, bahwa berdasarkan data BPS pada tahun 2022, Kota Batu menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi. Terhitung, pengangguran di Kota Batu sebesar 8,43 persen atau sekitar lebih dari 10 ribu orang. (put/sit)