Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dalam pembangunan yang bersumber dari APBN, itu harus memenuhi prinsip clear and clean. Apabila masih terdapat persoalan, maka penganggaran tidak dapat dilanjutkan.

“Kalau ada permasalahan, ya sudah. Padahal kemarin sudah selesai semua permasalahan, sudah tinggal pengalokasikan anggaran dan sudah ada persetujuan. Tinggal dimasukkan, tapi karena ada surat penolakan, ya sudah tidak masuk lagi di 2026,” terang Wali Kota Wahyu, Senin (26/01/2026) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, tambah Wali Kota Malang, Pemkot Malang tidak tinggal diam. Itu karena, pihaknya akan mengintensifkan sosialisasi dan pendekatan kepada para pihak terkait untuk membangun kesadaran bersama. Karena pembangunan Pasar Besar, adalah untuk kepentingan pedagang.

“Kami sudah berusaha bersama DPRD memberikan penjelasan. Tapi kalau masih seperti ini, dampaknya justru ke pedagang. Terus terang, saya kasihan,” katanya.

Masih menurut wali kota, bahwa untuk perawatan Pasar Besar, tetap akan dilakukan melalui APBD. Akan tetapi, anggaran itu tidak akan cukup, jika terjadi kondisi darurat atau kerusakan besar. Ke depan, Pemkot Malang akan menyiapkan sejumlah alternatif skenario pembangunan, mulai dari kerja sama dengan pihak ketiga hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Ada beberapa alternatif, tetapi kami Pemkot Malang tidak tinggal diam. Kami akan tetap mencari solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada untuk Pasar Besar ini,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepastian itu, disampaikan Wali Kota Wahyu, seusai paripurna dengan agenda ‘Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026’, Rabu (01/10/2025) tadi. “Untuk Rp 50 juta per RT, itu berlaku bagi semua RT di tahun 2026. Mekanismenya by program dan kegiatan. Itu sudah kita masukkan dalam KUA-PPAS,” kata Wali Kota Wahyu.

Tercatat, total anggaran insentif RT sebesar Rp 216,9 miliar dialokasikan untuk 4.081 RT di seluruh Kota Malang. Dengan rincian, Kecamatan Klojen menerima Rp 33,85 miliar, Blimbing Rp 47,9 miliar, Kedungkandang Rp 48,15 miliar, Lowokwaru Rp 40,95 miliar dan Sukun Rp 46,05 miliar.

Tidak hanya itu, program seragam gratis untuk siswa baru yang telah berjalan pada tahun 2025 juga akan diperluas cakupannya. Jika sebelumnya hanya berlaku untuk sekolah negeri, maka mulai tahun 2026 sekolah swasta juga akan mendapat bagian.

Baca juga :

“Untuk seragam gratis, tahun depan ada penambahan bagi sekolah swasta. Proyeksinya Rp 1 miliar untuk 1.000 siswa SD dan SMP swasta. Sedangkan sekolah negeri tetap dengan alokasi Rp 1 miliar untuk 2.000 siswa,” tambahnya.

Seragam gratis tersebut nantinya diberikan sebanyak dua stel per siswa. Tahun depan, bentuk seragam yang diberikan berupa kain siap pakai, sehingga orang tua bisa lebih fleksibel memilih penjahit.

“Karena kalau seragam dengan siap pakai nanti tidak cocok dengan ukuran siswa, ada yang kebesaran atau kekecilan. Sehingga kita bagikan berupa kain,” ucapnya.

Selain dua program tersebut, Wali Kota Wahyu bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, juga berkomitmen menuntaskan tiga janji politik lainnya. Yaitu, beasiswa pendidikan bagi 1.000 orang setiap tahun, penyelenggaraan 1.000 event setiap tahun, serta menyelesaikan persoalan mendasar di Kota Malang seperti kemacetan dan banjir. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa empat dari lima program tersebut, sudah masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025. Namun, untuk bantuan Rp 50 juta per RT, masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, sebelum direalisasikan.

“Yang Rp 50 juta per tahun untuk RT itu belum, nanti akan ada evaluasinya. Nanti kan itu ada tahapannya, harus kita buat Perwalnya dulu. Kami sosialisasikan, baru nanti bisa direalisasi di tahun selanjutnya,” kata Wahyu, Selasa (11/02/2025) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, banyak ketua RT yang mempertanyakan mengenai mekanisme pencairan dana tersebut. Namun, Wahyu menegaskan bahwa sistem yang akan diterapkan tetap aman dan terstruktur.

“Kami harus memastikan semua tahapannya berjalan dengan baik agar program ini efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Mantan Sekda Kabupaten Malang ini optimis, bahwa anggaran untuk RT tersebut nantinya dapat terealisasikan di APBD 2026. Dengan harapan nantinya dapat memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang secara langsung.

“Insyaallah nanti di tahun 2026 mampu terealisasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, jumlah RT di Kota Malang terdapat 4.081. Itu artinya, untuk merealisasikan program Rp 50 juta bagi setiap RT, setidaknya Pemkot Malang harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 204.050.000.000. (rsy/sit)

Dari target tahun 2024 yang diberikan Baznas Provinsi kepada Kabupaten Kediri sebesar Rp 4,5 miliar, Baznas Kabupaten Kediri mampu mengumpulkan sekitar Rp 7,4 miliar. Dengan capaian tersebut, ZIS yang disalurkan diwujudkan melalui berbagai program.

Dari berbagai program yang ada, Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Hanindhito, mendorong Baznas untuk membuat program prioritas di tahun 2025. Program tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi persoalan seperti kemiskinan, kesehatan hingga pendidikan.

Program Baznas tahun 2025 ini, diharapkan bisa disinergikan dengan program yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kediri. Selain menghindari tumpang tindih program, masyarakat juga bisa lebih merasakan dampak dari sinergitas tersebut.

“Kalau (sinergi) program bisa dirembug dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), goalsnya adalah tidak hanya ASN pemkab, namun masyarakat merasa aman menaruh ZIS-nya di Baznas,” jelas Mas Dhito, seusai bertemu komisioner Baznas Kabupaten Kediri, Senin (20/01/2025) tadi.

Bupati yang akan berakhir masa jabatan di periode pertamanya tersebut, juga mengapresiasi kinerja Baznas Kabupaten Kediri. Menurutnya, Baznas Kabupaten Kediri terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, salah satu indikator meningkatnya kinerja Baznas tersebut diikuti dengan peningkatan pengumpulan ZIS. Pihaknya juga berharap, ke depan capaian ini bisa dipertahankan.

Baca juga :

“Baznas sudah melakukan lompatan luar biasa, sudah mulai hidup Baznasnya, pelaporannya sudah akuntable,” terang bupati muda berkacamata itu.

Mas Dhito juga menambahkan, sinkronisasi program daerah dengan Baznas sangat diperlukan. Pasalnya, hal tersebut dapat mempercepat pembangunan daerah.

Sebagai contoh, jika Pemerintah Kabupaten Kediri telah memberikan BPJS kepada tenaga pendidik seperti guru madin, Baznas dapat membuat program bantuan untuk mencover BPJS bagi marbot atau takmir masjid yang belum dicover oleh pemerintah daerah.

“Silakan diformulakan program-program di 2025 ini seperti apa,” kata Mas Dhito.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Kediri, Iffatul Lathoif, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini target ZIS Rp 4,6 miliar dengan skema penyaluran 60 persen untuk pemberdayaan. Hal tersebut, merupakan instruksi Baznas RI. Harapannya, pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kediri bisa ditingkatkan.

“Instruksi dari Baznas pusat, itu untuk distribusi 2025, komposisinya adalah 60 persen pemberdayaan dan 40 persen konsumtif,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, selama 2024 Baznas Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai program. Diantaranya pemberian sembako, bantuan untuk pedagang, beasiswa, penanganan stunting hingga melakukan Jumat Berkah dan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (pan/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor itu diharapkan nantinya dapat terealisasikan di tahun 2025 mendatang. Sebab, konsep penganggaran saat ini juga masih dalam proses.

“Besar harapan dari Pj Wali Kota Malang, yang mana memang sesuai dengan yang dihasilkan dari Rapat FLLAJ terkait dengan Hari Bebas Kendaraan. Apalagi, leading sektornya ini berada di DLH. Sehingga, harus saling berkoordinasi,” kata Rahman, Sabtu (06/07/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa konsep CFD sebelumnya, yaitu ada aktivitas untuk berjualan mulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sebagainya. Namun, untuk konsep Hari Bebas Kendaraan ini masih dalam tahapan pembahasan.

“Kami masih membahas detail, terkait dengan program dan konsepnya agar dapat memberikan sesuatu yang baru bagi warga Kota Malang dan tentu berbeda dengan CFD,” tambahnya.

Dalam penetapan Hari Bebas Kendaraan ini, menurutnya juga masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Surat Keputusan Wali Kota mengenai jadwal pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan. Diharapkan, nantinya dengan usulan Hari Bebas Kendaraan, dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, lebih bersih dan sehat.

“Ini adalah langkah awal. Kami berharap dengan adanya Hari Bebas Kendaraan ini bisa membawa dampak positif yang lebih besar daripada CFD,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

“Alhamdulillah, Pemkab Banyuwangi telah bertemu Kementerian ATR/BPN serta Kementerian PUPR untuk membahas pembangunan sisa jalur Pansela yang belum selesai. Terima kasih Menteri ATR dan Menteri PUPR, yang menugaskan tim untuk membahasnya. Ini menjadi harapan bersama masyarakat Banyuwangi dan insyaallah bisa terealisasi tahun ini,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (22/05/2024) tadi.

Jalur Pansela Jember-Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi, lanjutnya, mencapai total sekitar 99,18 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, sepanjang 68,08 km jalan telah terbangun. Itu artinya, sisa jalur yang belum terbangun hanya 14,1 km.

Baca juga :

Dari hasil rapat bersama kementerian terkait, terang Bupati Ipuk, jalur di Banyuwangi akan dilanjutkan pembangunannya apabila lahan telah siap. Untuk mempercepat proses penyiapan lahan jalur Pansela, Pemkab Banyuwangi telah melakukan beberapa hal. Antara lain, Banyuwangi telah mengajukan rangkaian persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan yang akan dibangun Jalur Pansela.

Bupati Ipuk juga menjelaskan, ada tiga paket rencana pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun. Pertama, paket pembangunan ruas Kedunglembu-Malangsari 5,1 km. Kedua, ruas jalan Malangsari-Perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Ketiga, ruas jalan Senenrejo-Perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km.

Jika rampung tersambung hingga Kabupaten Jember, imbuhnya, Jalur Pansela akan menjadi akses baru bagi warga Banyuwangi. Dampak positifnya, wilayah Banyuwangi Selatan bakal lebih terangkat, terutama dari sisi ekonomi. “Perekonomian masyarakat di wilayah selatan Banyuwangi akan semakin tumbuh dan berkembang dengan kemudahan akses tersebut. Destinasi-destinasi wisata wilayah selatan juga akan lebih mampu menggaet minat wisatawan apabila jalur Pansela terwujud,” terang Bupati Ipuk.

Dirinya juga menegaskan, terhubungnya jalur yang menghubungkan Banyuwangi dengan Jember dan daerah-daerah lain di selatan Jawa, akan berdampak baik bagi perekonomian warga Banyuwangi. “Apalagi, Banyuwangi selatan menyimpan banyak potensi yang masih potensial untuk lebih dikembangkan,” ungkap Bupati Ipuk. (kom/gie)

Kepala Dinas Kebakaran Kota Batu, Supriyanto, mengatakan bahwa sebenarnya untuk rencana pembangunan pos pemadam kebakaran di titik kecamatan, sudah tidak ada permasalahan. Hanya saja, karena alokasi anggaran tidak diberikan, maka rencana itu untuk sementara urung.

“Rencana lokasi pembangunan pos pemadam kebakaran di dua kecamatan itu, sebenarnya sudah tidak ada masalah. Bahkan, titik-titik lokasinya juga sudah jelas. Namun karena alokasi, maka tidak bisa tahun ini,” kata Supri, disampaikan lewat ponselnya, Senin (20/11/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa rencana pembangunan pos pemadam kebakaran, ini masuk dalam PSD (Proyek Strategis Daerah) dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Batu tahun 2023-2026 Kota Batu. Hanya saja, untuk kebutuhan anggaran masih belum dimuncul. “Kebutuhan anggaran dari dua pos itu, masih belum bisa diketahui. Karena, saat usulan tahun 2022, anggaran perencanaan juga tidak direspon,” ujarnya.

Mengenai rencana itu, kata Supri, seperti keberadaan pos di Kecamatan Bumiaji, tentunya sangat dibutuhkan. Karena, nantinya juga akan ada hidrant di lokasi itu. Sementara untuk bangunan yang dibutuhkan, itu memiliki luas sekitar 200 sampai 400 meter dengan bangunan bertingkat.

“Tahun 2022 lalu, harusnya sudah perencanaan. Tapi waktu itu, tidak ada respon. Apabila perencanaan tahun 2022 direspon dan dianggarkan, maka tahun 2023 ini sudah dimulai pekerjaan fisik. Tapi yang jelas, tahun ini tidak terealisasi dan tahun 2024 juga belum diketahui apakah terealisasi atau tidak,” terangnya. (put/sit)

Perlu diketahui, bahwa Hari Jadi Kota Batu Ke 22 jatuh pada Selasa (17/10/2023) besok. Sementara, belum terealisasinya pembangunan di Kota Batu, disebabkan penganggaran dan peraturan yang berubah.

Mesrespon kondisi itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, menegaskan bahwa harus ada penyesuaian antara penganggaran dan peraturan yang baik sehingga tidak keluar dari jalur. “Di Hari Jadi Kota Batu Ke 22 ini, memang pembangunan di Kota Batu belum terealisasikan semuanya. Saat ini, baru sekitar 80 persen yang sudah terealisasi,” terang Asmadi, saat didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman dan Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto di Gedung DPRD, Kota Batu, Senin (16/10/2023) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, sisa 20 persen pembangunan yang belum terealisasi, harus diselesaikan melalui mekanisme lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Tentunya, pembangunan di Kota Batu harus diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Sisa anggaran yang ada, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya tercapai 100 persen,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD, Heli Suyanto, mengakui kinerja Pemkot Batu selama ini dinilai baik. Bahkan, salah satu mega proyek strategis sudah selesai pembangunannya hingga tahun ini juga sudah dimanfaatkan.

“Tahun ini, sebenarnya beberapa pembangunan sudah terealisasi. Dan, tahun ini progres pembangunan proyek strategis nasional juga sudah terselesaikan. Yaitu, Pasar Induk Among Tani yang sudah dioperasikan,” jelasnya.

Heli menambahkan, dari 20 persen pembangunan yang belum terealisasi salah satu di antaranya yaitu revitalisasi Stadion Gelora Brantas, kawasan Sport Center dan Alun-alun Kota Batu. “Kita berharap, dengan adanya kerjasama eksekutif dan legislatif program pembangunan Pemkot Batu bisa terealisasi secara keseluruhan,” tegasnya. (put/gie)