Bantuan pangan berupa beras ribuan kilogram tersebut, diangkut belasan truk besar. Momentum ini, menandai dimulainya babak baru pendistribusian bantuan sosial hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Jember dan Bulog.

Bupati Fawait dalam pelaksanaan itu tidak hanya melepas armada secara seremonial. Karena tidak lama setelah truk berangkat, dirinya bersama Kepala Bulog Cabang Jember, M Ade Saputra, langsung bergerak menuju Kelurahan Kaliwates.

Di sana, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menunjukkan sisi humanisnya dengan melakukan kunjungan door to door. Mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut kemudian mendatangi rumah warga yang sakit atau lanjut usia yang tidak mampu datang ke kantor kelurahan untuk mengambil jatah bantuan. Langkah ini diambil, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.

Gus Fawait menyampaikan, bahwa penurunan jumlah penerima bantuan ini adalah sinyal positif turunnya angka kemiskinan di Jember. Dirinya beranggapan, bahwa semakin sedikit orang yang bergantung pada bantuan pangan, berarti semakin banyak warga yang sudah mampu mandiri secara ekonomi.

“Tujuan utama kita adalah menekan inflasi daerah dan meringankan beban harian masyarakat. Bantuan ini adalah bantalan agar harga pangan di pasar tetap stabil,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Keamanan dan ketepatan sasaran, ujarnya, menjadi prioritas. Bulog Jember telah menerapkan aplikasi khusus dan menyiagakan petugas di setiap kelurahan. Hal ini, bertujuan meminimalisir potensi salah sasaran.

Gus Fawait pun berpesan kepada warga, agar aktif bersuara jika menemukan kejanggalan. Melalui kanal pengaduan Wadul Gus’e, masyarakat diminta melaporkan jika ada warga yang benar-benar tidak mampu namun justru luput dari pendataan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bulog Jember, M Ade Saputra, membawa kabar yang cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi citra pembangunan daerah. Tercatat, total penerima bantuan pangan di Jember mencapai 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menariknya, angka ini menempatkan Jember sebagai kabupaten dengan jumlah penerima bantuan pangan terendah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Fakta ini, menjadi indikator penting bahwa kemandirian ekonomi masyarakat Jember mulai menguat secara bertahap.

Untuk alokasi periode Februari dan Maret ini, volume bantuan yang digelontorkan sangat besar. “Kurang lebih 8 ribu ton beras dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain itu, kami juga menyiapkan 1,8 juta liter minyak goreng yang siap didistribusikan,” jelas Ade Saputra.

Fokus awal penyaluran hari ini dipusatkan pada wilayah kota, yakni Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumbersari, sebelum merambah ke seluruh wilayah pelosok kabupaten. (rio/gie/adv)

Dalam sosialisasi itu, terungkap bahwa Jember menjadi kabupaten dengan tingkat kenaikan angka Penerima Bantuan Pangan (PBP) terendah di seluruh Jawa Timur. Data ini, bukan sekadar angka di atas kertas, karena bagi Gus Fawait, rendahnya pertumbuhan penerima bantuan pangan ini menunjukkan bahwa roda ekonomi di tingkat akar rumput Jember mulai berputar lebih kencang.

Sehingga, masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial pun semakin berkurang. “Ini adalah sinyal kuat bahwa angka kemiskinan kita sedang mengalami tren penurunan yang signifikan,” katanya, dalam sosialisasi kepada OPD, camat, hingga kepala desa.

Dalam sosialisasi itu, juga dihadiri langsung Kepala Bulog Jember, M Ade Saputra. Sementara dalam fokus utamanya, adalah memastikan bahwa bantuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat tersalurkan dengan mulus pada akhir Maret ini. Sedangkan teknis penyalurannya, dibahas secara mendalam agar tidak ada kendala di lapangan, mulai dari Gudang Bulog hingga ke meja makan warga yang membutuhkan.

Baca juga :

Salah satu poin menarik yang menjadi perbincangan, adalah rencana pemasangan penanda di rumah penerima bantuan. Berbeda dengan praktik di beberapa daerah yang terkadang memberikan label ‘miskin’ yang mencolok. Di sini, Gus Fawait memilih pendekatan yang lebih santun. Stiker yang akan dipasang, hanya akan bertuliskan ‘Bantuan Pangan’ disertai foto Presiden dan Kepala Desa setempat.

“Kami ingin data kami akurat untuk kepentingan sensus BPS, tapi menjaga martabat warga adalah prioritas utama. Tidak perlu label yang membuat warga merasa malu. Cukup penanda bahwa negara hadir memberikan dukungan pangan,” jelas Gus Fawait.

Langkah ini, pun dipuji karena menggabungkan efisiensi birokrasi dengan empati sosial. Pemkab Jember juga tidak bekerja sendiri. Sebaliknya, Satgas Pengentasan Kemiskinan telah dikerahkan, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi data hingga ke level desil 1 dan 2.

Dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, target besar pun dicanangkan. Yakni, menekan angka penduduk miskin hingga di bawah 200 ribu jiwa. Jika ini tercapai, maka Jember akan mencetak sejarah baru dalam satu dekade terakhir. (rio/gie/adv)

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan secara absolut dari 224.077 jiwa menjadi 216.076 jiwa. “Selama 10 tahun terakhir ini terendah. Tingkat kemiskinan turun secara konsisten dari 9,01 persen di tahun 2024 menjadi 8,67 persen di tahun 2025. Artinya ada penurunan sebesar 0,34 persen,” katanya, Rabu (17/09/2025) tadi.

Di sisi lain, kondisi inflasi di Kabupaten Jember juga terkendali dengan cukup baik. Bahkan Regar menjelaskan, inflasi daerah pada Agustus 2025, tercatat sebesar 2,06 persen, atau lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur maupun nasional.

Data inflasi dari bulan ke bulan, tambahnya, terjadi tren deflasi sebesar 0,04 persen Agustus 2025 dibandingkan dengan Juli 2025 yang mencapai 0,34 persen. Situasi ini, dinilai memberi ruang gerak lebih luas bagi masyarakat untuk menjaga daya beli.

Baca juga :

Menurut Regar, capaian tersebut tidak lepas dari strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah, mulai dari penguatan sektor ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga dukungan investasi. “Pencapaian ini didukung oleh berbagai upaya, diantaranya pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Kemudian dukungan pemerintah melalui program-program yang menciptakan lapangan kerja seperti program padat karya, pemberdayaan usaha mikro kecil, pemberdayaan sektor pertanian, perkebunan, kopi, tembakau dan kakao, kemudian pemulihan pasar tradisional,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah daerah berfokus pada kebijakan pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, penguatan kelembagaan di desa, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur pedesaan, serta penguatan sektor pertanian. Regar juga menyebutkan, salah satu program yang berdampak langsung bagi masyarakat adalah program beasiswa.

“Hal ini cukup disyukuri karena dalam waktu 7 bulan Gus Bupati dan jajaran telah berhasil menurunkan kemiskinan dan mengendalikan tingkat inflasi Kabupaten Jember,” jelasnya.

Meski begitu, Regar mengingatkan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi di masa depan. “Tantangan utama kita ke depan adalah menjaga keberlanjutan penurunan ini, mengurangi kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, kami akan terus fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan memberikan akses bagi pelaku usaha kecil,” ungkapnya.

Dirinya memastikan seluruh data yang dipaparkan telah dihitung secara cermat oleh BPS menggunakan instrumen statistik resmi sehingga akurasinya terjamin. “Meneruskan pesan dari Gus Bupati, mohon doa pada masyarakat Jember. Kami akan terus berjuang untuk menuju Jember Baru, Jember maju yang masyarakatnya sejahtera dan kemiskinannya berkurang,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa penurunan itu menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Penurunannya itu, sebesar 0,35 persen.

“Dari angka 4,26 persen pada periode tahun 2023, menjadi 3,91 persen pada periode tahun 2024. Kalau dilihat dari grafik mulai tahun 2010 sampai 2024, angka kemiskinan 3,91 persen ini yang terendah,” kata Umar, Jumat (02/08/2024) tadi.

Menurutnya, ada beberapa faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan. Diantarnya, tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, kemudian intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran serta keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi.

“Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Umar juga menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada indeks kedalaman kemiskinan itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan pada indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Malang, Diah Ayu Kusumadewi, menyampaikan rasa syukur dan bahagianya karena kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Padahal sejak dua tahun lalu angka kemiskinan sebesar 4,37 persen, kemudian menurun menjadi 4,26 persen dan di tahun 2024 ini turun lagi menjadi 3,91 persen.

“Penurunan kemiskinan Kota Malang sudah berkurang banyak padahal garis kemiskinan mengalami kenaikan. Kesejahteraan semakin meningkat, kemudian tingkat kemiskinan semakin kecil. Ini terkecil sepanjang 10 tahun, bahkan 14 tahun ke belakang, ini paling kecil. Mudah mudahan dengan adanya PDKT-Sam, data tervalidasi dan terverifikasi, sehingga intervensi Pemkot Malang dari APBD semakin mengena pada sasaran,” imbuh Diah. (rsy/sit)

Masih berdasarkan data itu, Kota Batu menduduki peringkat ke 38 persentase penduduk miskin kabupaten atau kota di Jawa Timur. Garis kemiskinan Kota Batu tercatat sebesar Rp 613.985, perkapita perbulan atau bertambah Rp 49.975, perkapita perbulan. Angka tersebut, meningkat 8,86 persen dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Kota Batu, tercatat sebesar 7.100 orang atau menurun 950 orang dibandingkan tahun 2022, yang mencapai jumlah 8.050 orang.

Di samping itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, juga mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 menurun 0,29 point dibanding tahun 2022 sebesar 0,64 poin.

Baca juga :

“Tentunya, saya berharap dengan semakin pulihnya kinerja perekonomian daerah, maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” terang Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Jumat (10/11/2023) tadi.

Merespon kondisi itu, dirinyapun berharap agar semua untuk tetap fokus pada tiga sektor unggulan daerah. Yaitu pariwisata, pertanian dan UMKM. Karena, tiga sektor itu terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Batu.

“Capaian yang diperoleh Kota Batu ini merupakan kerja bersama kolaborasi seluruh elemen. Pemerintah akan selalu hadir untuk memastikan mereka yang kurang beruntung akan terpenuhi minimal kebutuhan dasarnya,” tambahnya.

Diketahui, terdapat lima kabupaten dan kota dengan angka kemiskinan terendah. Yaitu, Kota Malang 4,26 persen, Kota Surabaya 4,65 persen, Kota Madiun 4,74 persen dan Kabupaten Sidoarjo 5,0 persen. Sementara itu, angka kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Sampang sebesar 21,76 persen. Untuk rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 10,35 persen. (put/gie)