Penghargaan itu dianugerahkan, atas capaian Kabupaten Malang dalam pengembangan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi konkret dan berdampak bagi masyarakat. IGA sendiri menjadi ajang strategis bagi pemerintah daerah, untuk memperkuat pertukaran gagasan, menggali potensi, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di tingkat daerah.

Kabupaten Malang sendiri, sebelumnya juga tampil aktif dalam proses penilaian IGA 2025, dengan menghadirkan sejumlah inovasi unggulan. Diantaranya, aplikasi SiPanji (pajak digital) dan program Suling (Subuh Keliling untuk layanan publik). Inovasi-inovasi tersebut, berhasil membawa Kabupaten Malang memasuki tahap validasi lapangan oleh tim penilai pusat. Prestasi yang diperoleh di penghujung tahun ini, sekaligus melanjutkan capaian manis pada 2024, ketika Kabupaten Malang juga dinobatkan sebagai salah satu daerah paling inovatif.

Sementara penghargaan IGA 2025 sendiri, diterima langsung Bupati Malang, HM Sanusi. Sedangkan dalam momen itu, juga turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Akhmad Wiyagus yang mewakili Mendagri, jajaran pejabat Kemendagri, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah se-Indonesia.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam berinovasi. Dirinya menegaskan, bahwa hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah harus diumumkan kepada publik, agar menjadi acuan dan pemacu bagi daerah-daerah yang masih perlu meningkatkan skor indeksnya.

“Inovasi itu penting dalam kehidupan yang terus berkembang dinamis, termasuk dalam pemerintahan. Namun inovasi yang dihasilkan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Harapannya, inovasi dapat menciptakan sistem yang lebih baik. Saya ucapkan selamat kepada para penerima Innovative Government Award 2025,” katanya.

Ditambahkannya, pelaksanaan IGA yang telah dilaksanakan sejak 2007, merupakan bentuk apresiasi Kemendagri kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan pembaruan dan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui inovasi. Kegiatan ini, diikuti secara luring dan daring oleh seluruh kepala daerah serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

Proses penilaian IGA 2025, ujarnya, dilakukan melalui empat tahapan utama. Yakni penjaringan, pengukuran, penilaian, validasi lapangan, serta penetapan dan penganugerahan penghargaan. (pro/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (05/12/2024) tadi. Penghargaan itu, diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

“Alhamdulillah, komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Bupati Ipuk.

Dikatakannya, budaya inovasi terus didorong karena selama ini inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan. Termasuk, memperbaiki kualitas layanan publik dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Baca juga :

Setidaknya, ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, yang salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni Program Kanggo Riko, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini. Program Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp 2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Kanggo Riko sendiri, telah dirasakan manfaatnya oleh 6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Program Kanggo Riko.

Atas berbagai inovasi yang dilakukan, papar Bupati Ipuk, Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Diantaranya, pendapatan perkapita yang terus meningkat, pada 2022 sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp 58, 08 juta pada 2023.

PDRB daerah juga naik dari Rp 93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp 101,29 triliun pada 2023. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 7,34 persen pada 2022 menjadi 6,54 persen pada 2023. “Berbagai capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama, sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan masyarakat Banyuwangi,” imbuh Ipuk. (kom/bwi/gie)