Dalam sambutannya, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, menyoroti terkait jenjang karir di Pemerintah Kabupaten Kediri, yang jaraknya masih terlalu jauh. Pihaknya pun mengingatkan, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperhatikan regenerasi jenjang karier pegawai.

“Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik. Setelah ini, saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt (pelaksana tugas, red) supaya diisi sama yang difinitif,” kata Mas Dhito.

Adapun kepala BKPSDM Kabupaten Kediri, paparnya, kini dijabat Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri. Empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik, yaitu Subur Widono yang sebelumnya menjabat Camat Wates diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial. Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, diangkat menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mohamad Nizam Subekhi, yang sebelumnya menjabat Camat Pare diangkat Kepala Dinas Perhubungan dan Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Selain Kepala BKPSDM, dalam kesempatan itu Mas Dhito juga memberikan tugas bagi para kepala dinas lain yang baru saja dilantik. Seperti Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang diminta menangani kebocoran retribusi. Termasuk, Kadinsos diminta untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk kecepatan penyaluran bantuan sosial. Kemudian, Inspektor Kabupaten Kediri ditugasi untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Mas Dhito dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bagi para kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya, pun bakal melakukan mutasi kepada pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja.

“Kepada kepala OPD yang sedang menjabat, pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. (pan/sit)

Dikatakannya, bahwa tingkat keterisian penumpang Bus Trans Jatim ditargetkan bisa mencapai minimal 90 persen. Itu karena, wilayah Malang Raya dinilai menjadi pusat mahasiswa, pelajar hingga santri.

“Rute yang dirancang sudah sangat strategis. Kami juga melakukan re-routing angkot agar tidak saling mematikan, tapi saling menguatkan. Bahkan pengemudi dan pembersih bus direkrut dari sopir mikrolet,” ujar Nyono.

Selain sebagai transportasi murah, yakni Rp 5 ribu untuk umum dan Rp 2.500 untuk mahasiswa, Trans Jatim dinilai akan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Nyono mencontohkan kawasan Hamid Rusdi yang diperkirakan akan lebih ramai karena akses transportasi mudah dan terjangkau.

Baca juga :

“Pelajar bisa datang hanya dengan Rp 2.500. UMKM tidak tutup, karena pengunjungnya terjamin. Mereka bisa saja beli oleh-oleh onde-onde untuk keluarganya ketika akan pulang kampung ke Hamid Rusdi, nah konektivitas ini mendorong perputaran ekonomi yang cepat,” lanjutnya.

Selain itu, aplikasi Trans Jatim Ajaib 2.0 juga dinilai berperan penting, karena tidak hanya memberi informasi perjalanan, tetapi juga memiliki fitur pengiriman barang (Trans Jatim Ekspedisi), promosi destinasi wisata, hingga menyumbang PAD melalui iklan. Ke depan, Dishub Jatim memproyeksikan pengembangan dua koridor tambahan, yaitu koridor timur menuju Pakis dan Bandara Abd Saleh, serta koridor barat.

“Kalau fiskal memungkinkan, koridor selanjutnya akan dibuka di perubahan anggaran 2026,” imbuh Nyono. (rsy/sit)

Dalam hal ini, Agoes berharap agar penyambutan Porprov di Kota Malang bisa lebih semarak untuk menggenjot tingkat hunian secara menyeluruh. Apalagi, pihaknya juga telah mengirimkan daftar harga khusus ke Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang serta menyampaikan kesiapannya mendukung kebutuhan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

“Kami sudah mengirimkan list harga kamar spesial ke Disporapar dan para sales juga telah menghubungi kontingen dari berbagai daerah. Kami ajukan sekitar 20 hotel, dan saat ini beberapa hotel sudah mulai terbooking, terutama hotel-hotel kecil dan bintang tiga ke bawah,” kata Agoes, Sabtu (07/06/2025) tadi.

Namun, Agoes menyebut masih ada sekitar 25 hotel yang belum terisi penuh dan berharap agar nantinya bisa segera dimanfaatkan. Agoes menilai tingkat pemesanan bisa meningkat menjelang final atau kedatangan keluarga atlet serta pejabat yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung.

Baca juga :

“Dari hotel-hotel yang melapor ke saya, sudah ada lima yang terbooking, mungkin lebih, tapi yang lapor resmi baru lima. Kami berharap sisanya segera terisi,” lanjutnya

Terkait harga, PHRI menegaskan bahwa pihak hotel telah menyesuaikan dengan kebutuhan kontingen. “Ada yang asalnya Rp 500 ribu jadi Rp 200 ribu–Rp 250 ribu. Kami tetap berusaha mendukung efisiensi anggaran,” ucapnya.

Meski okupansi mulai tumbuh, Agoes menilai atmosfer penyambutan Porprov di Kota Malang masih kurang semarak. Dirinya berharap Pemkot Malang bisa menambah gebyar melalui pemasangan spanduk, umbul-umbul dan dekorasi lainnya di ruang publik seperti kawasan Kayutangan.

“Harusnya sudah terasa gebyar di kota ini. Kami di PHRI sudah diimbau dan saya sudah perintahkan teman-teman untuk pasang spanduk ucapan selamat datang kepada kontingen. Ini penting agar suasana Porprov lebih terasa. Yang jelas kami dari PHRI juga sudah siap mendukung penuh kegiatan Porprov ini,” imbuh Agoes. (rsy/sit)

Pemantuan secara berkala itu dilakukan, pada dua lokasi pangkalan tabung gas. Yakni, di PT Surya Adhi Lestari Kelurahan Ketami dan PT Lirboyo Insan Global Kelurahan Blabak.

Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), khususnya pelaku usaha SPBE. “Berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan Direktorat Metrologi, yang mana saat ini sedang mengumpulkan data pengujian LPG 3 kg sebagai bahan evaluasi dan analisa untuk menentukan pola pembinaan atau tindak lanjut yang sesuai untuk pelaku usaha SPPBE/SPBE,” katanya, Selasa (11/06/2024) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, bahwa penyiapan evaluasi dan analisa tersebut membutuhkan data hasil pengujian BDKT LPG 3 kg, yang dilakukan oleh petugas atau pengawas kemetrologian yang berada kabupaten atau kota. Di samping itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menjamin kenyamanan konsumen dan menegakkan tata tertib niaga.

“Monitoring ini kami lakukan rutin selain menindaklanjuti dari surat Kemendag, juga sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen utamanya dalam hal tabung gas elpiji ini,” ujarnya.

Dari hasil pemantuan, tidak didapati kecurangan-kecurangan pengisian volume tabung gas. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan monitoring secara berkala, guna memastikan semua tetap sesuai standardisasi. (kom/pan/sit)