Pihak kuasa hukum termohon eksekusi, Lydia Retnani dan Rinaldo, mengajukan protes agar pihak PN Malang tidak mrlakukan eksekusi karena adanya amar putusan yang berbeda dalam putusan No 60/Pdt.G/2024/PN Mlg. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong, saat Rinaldo mencoba mempertahankan rumah kliennya saat akan dilakukan pengosongan.

Panitera Muda (Pamud) Perdata PN Malang, Slamet Riduan, menjelaskan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Bahkan perkara telah melalui tahapan banding hingga kasasi.

“Pemohon eksekusi adalah Daniel Waluyo melawan Triandi dan kawan-kawan. Perkara ini berawal dari jual beli. Objek eksekusi seluas 270 meter persegi sudah atas nama Daniel Waluyo. Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap. Kami melakukan eksekusi ini berdasarkan penetapan dan surat tugas dari Ketua PN Malang,” ujarnya.

Terkait eksekusi ini, Slamet menjelaskan telah melalui tahapan Aanmaning dan konstatering. “Semua tahapan sudah kami lakukan. Terkait dengan perbeedaan putusan, nanti bisa disampaukan ke pihak yang berkopenten langsung. Kita eksekusi berdasarkan penetapan,” urainya.

Sementara itu, kuasa hukum termohon eksekusi, Lydia Retnani, mengaku sangat kecewa dan menolak dengan adanya eksekusi ini. “Kami menolak eksekusi ini. Tadi, Juru Sita PN Malang telah membacakan putusan No 60/Pdt.G/2024/PN Mlg. Namun yang dibacakan adalah putusan yang sudah dirubah dan kami indikasikan sebagai putusan palsu,” ujar Lydia.

Lydia menjelaskan tentang adanya amar putusan yang berbeda antara putusan No 60/Pdt.G/2024/PN.Mlg yang dia Downloud dari Dorektorat Mahkamah Agung dan putusan No 60/Pdt.G/2024/PN.Mlg pihak PN Malang.

Menurut keterangan Lydia bahwa amar putusan yang berubah adalah point ke-3. Dimana amar putusan yang telah di downloud dari Direktorat Mahkamah Agung adalah tentang akta kuasa menjual Nomer 141. Sedangkan yang dibacakan adalah akta menjual Nomer 1536.

Baca juga :

“Ternyata yang dibacakan akta 1536 yang sudah dirubah. Pihak eksekutor tetap melakukan eksekusi dengan mengginakan putusan yang diindikasi palsu. Tadi saya tawarkan pada semua yang hadir, silakan discan barcodenya. Ada barcode nya di situ. Ternyata pihak pengadilan, pihak eksekutor, tetap melakukan eksekusi,” tambah Lydia.

Pihaknya mengaku sudah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen otentik itu ke Polresta Malang, dua hari sebelumnya. Yakni terkait penggunaan dokumen palsu. “Saya akan gugat semua. Saya akan mengambil langkah hukum lain untuk membongkar yang namanya mafia peradilan. Karena perubahan akta otentik ini terjadi di pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Kuasa hukum pemohon eksekusi, Leo Permana, menyatakan eksekusi didasarkan pada penetapan nomor 22/Pdt.Eks/2025/PN Malang juncto putusan 60/Pdt.G/2024/PN Malang juncto 962/Pdt/2024/PT Surabaya, serta diperkuat putusan Kasasi Nomor 2138 K/ Pdt 2025.

Leo menjelaskan, kasus bermula saat kliennya, Daniel Waluyo, membeli rumah dari Triandi pada 2019. Pihak penjual disebut telah menerima pembayaran bertahap total Rp 1,3 miliar, meski nilai formal tercatat Rp 1 miliar.

Sebelum eksekusi, pihaknya mengaku telah menawarkan solusi damai dengan meminta uang dikembalikan. “Kembalikan uangnya, sertifikatnya kita kembalikan. Kan enak, namanya proses jual beli. Kita bahkan sudah tidak meminta bunga, termasuk biaya balik nama kami. Tapi ya namanya prinsipil, klien mempunyai hak masing-masing, sampai eksekusi hari ini” jelasnya.

Terkait tudingan putusan berbeda, Leo menyebut dokumen yang ditunjukkan termohon hanya salinan direktori putusan. “Apa yang beliau tunjukkan itu kan direktori putusan, itu bukan yang asli. Yang asli itu yang ada di akun e-Court atau e-Litigasi masing-masing yang harusnya didownload,” ujarnya.

Leo juga menantang pihak termohon membuktikan klaim akta nomor 141 di persidangan. Menurutnya, tidak ada bukti kuat soal akta itu dalam fakta persidangan. Dirinya menilai langkah hukum baru termohon hanya mengulur waktu eksekusi.

Terkait aporan ke Polresta Malang atas dugaan penggunaan dokumen palsu, Leo mengaku tidak khawatir. “Sangat naif sekali kalau kita ini merubah putusan. Kami ini seorang lawyer, bukan hakim. Yang bisa merubah putusan itu hakim. Kalau nanti laporan mereka tidak terbukti, ya saya akan lapor balik atas pencemaran nama baik. Kami hanya menjalankan apa yang sudah menjadi putusan,” tambahnya. (gie)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa selama tahun 2025, tercatat adanya empat kasus kematian ibu dan 46 kematian bayi Balita di Kota Malang. Untuk kematian ibu yang masuk dalam indikator AKI, adalah kematian yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.

“Kalau kematian akibat faktor di luar proses kehamilan, seperti kecelakaan, tidak masuk dalam perhitungan tersebut. Dari evaluasi Dinkes, penyebab utama kematian ibu masih didominasi hipertensi dalam kehamilan, seperti preeklamsia dan eklamsia. Kemudian, perdarahan saat atau setelah persalinan,” ujar Husnul, Selasa (05/05/2026) tadi.

Sementara itu, kematian bayi lebih banyak dipicu kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta asfiksia atau gangguan pernapasan saat lahir. Menurutnya, sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah apabila kondisi kehamilan terdeteksi lebih dini dan ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Maka kami memperkuat sistem pendataan ibu hamil melalui metode kantong persalinan. Dengan berisikan data detail ibu hamil di setiap wilayah, mulai usia kehamilan, kondisi kesehatan hingga tingkat risiko persalinan,” ucapnya.

Baca juga :

Data tersebut, diklasifikasikan dalam kategori risiko rendah hingga risiko tinggi. Sehingga, tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi lebih cepat.

“Bidan wilayah dan puskesmas sudah memiliki data ibu hamil di wilayahnya. Dari situ diketahui mana yang berisiko tinggi dan harus mendapat pendampingan intensif,” katanya.

Husnul menjelaskan, risiko tinggi kehamilan terbagi menjadi dua kategori, yakni risiko yang tidak dapat diperbaiki seperti panggul sempit atau jarak kehamilan, serta risiko yang masih bisa ditangani seperti hipertensi maupun diabetes dalam kehamilan. Selain itu, kasus ibu hamil yang tidak terdeteksi sejak awal karena tidak melaporkan kehamilannya, juga masih sering ditemui. Kondisi tersebut kerap menyebabkan keterlambatan penanganan hingga berujung pada komplikasi persalinan.

“Ada yang memang tidak melapor atau tidak ingin diketahui kehamilannya. Bahkan ada yang baru terdeteksi menjelang persalinan,” imbuhnya.

Karena itu, pelibatan pemangku wilayah hingga tingkat RT dan RW terus diperkuat. Kader kesehatan, bidan wilayah, serta pengurus lingkungan diharapkan aktif melakukan pemantauan warga untuk memastikan tidak ada ibu hamil yang luput dari pengawasan layanan kesehatan. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hendak beraktivitas di luar rumah. Dirinya meminta, agar warga rutin memantau informasi prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Kami harapkan masyarakat selalu melihat rilis BMKG sebelum beraktivitas. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya menunda keluar rumah,” ujar Prayitno, Sabtu (24/01/2026) tadi.

Selain itu, Prayitno juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan mitigasi mandiri di lingkungan masing-masing. Beberapa potensi bahaya yang perlu diantisipasi antara lain pohon rawan tumbang, baliho, hingga atap seng yang mudah terlepas saat diterpa angin kencang.

Baca juga :

“Imbauan ini kami berikan, juga menyusul terjadinya lima kasus pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Malang akibat angin kencang pada hari ini, Sabtu (24/01/2026). Yakni di Jalan Jakarta–Simpang Ijen, Jalan Langsep, Janti, Jalan Sumbersari dan Karangbesuki,” tambahnya.

Dari lima lokasi tersebut, Jalan Simpang Ijen menjadi titik paling signifikan. Sebuah pohon dengan diameter sekitar 30 sentimeter tumbang dan menimpa kabel serta pagar rumah warga hingga menutup akses jalan.

“Ada lima lokasi terdampak. Yang paling signifikan di Jalan Simpang Ijen karena pohon menimpa kabel dan pagar warga sampai menutup jalan,” katanya.

Prayitno memastikan, BPBD telah menyiagakan personel dan relawan guna mengantisipasi potensi dampak lanjutan dari cuaca ekstrem. Koordinasi juga dilakukan dengan seluruh camat di Kota Malang.

“Kami sudah berkoordinasi agar kelurahan tangguh dan relawan siaga di wilayah masing-masing. Sistemnya standby on call, jadi bisa langsung bergerak jika ada kejadian,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu menegaskan bahwa isu stunting tidak akan terdampak signifikan meski terjadi penyusutan anggaran. Dirinya menyebut, Kota Malang memiliki lebih dari 2 ribu anak yang masuk kategori potensi stunting. Sehingga, intervensi tetap harus dijalankan secara penuh.

“Stunting ini menjadi prioritas kami (Pemkot, red). Ada 2 ribu sekian, anak yang punya potensi stunting dan itu fokus kami. Kalaupun ada efisiensi, kami akan lari pada CSR,” ujar Wawali Ali.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Malang turut menggandeng berbagai elemen, mulai dari HIPMI Kota Malang, akademisi, hingga fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka akan dilibatkan dalam pendampingan, intervensi gizi, hingga penyusunan strategi penuntasan stunting.

“Harapannya 5 tahun ke depan, anak yang terdata sebagai potensistunting itu sudah bisa dihilangkan potensi stuntingnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengalokasikan 10 persen porsinya untuk ibu hamil, sebagai upaya memperkuat asupan gizi sejak dini.

“Di program MBG itu ada kewajiban 10 persen diberikan ke ibu hamil. Itu diarahkan untuk penuntasan stunting,” katanya.

Setiap kecamatan, nantinya akan menjadi titik fokus intervensi tahunan. Kecamatan yang dianggap paling efektif dalam menjalankan metode penanganan, akan dijadikan contoh bagi wilayah lain.

Lebih lanjut, untuk memperkuat percepatan, Pemkot Malang membuka jalur kolaborasi lintas sektor. Wawali Ali menyebut, bahwa berbagai kebutuhan yang tidak bisa dibiayai APBD dapat dibantu oleh Baznas Kota Malang, termasuk intervensi yang akan dilakukan dunia usaha dan akademisi.

“Dari Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, agar program kegiatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan agenda pemberantasan stunting. Dengan demikian, kampus, dunia usaha, organisasi sosial dan pemerintah bisa berjalan paralel dalam satu misi,” lanjutnya.

Wawali Ali menegaskan, bahwa crosscutting kebijakan ini penting untuk dilakukan. Agar mempercepat pengentasan stunting di Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Tim Penanggulangan Bencana kini berada dalam posisi siaga maksimal untuk memastikan keselamatan masyarakat. “Kami sudah mengaktifkan seluruh unit Tim Penanggulangan Bencana, mulai dari TRC, tim evakuasi, logistik, hingga dukungan kesehatan. Semua bergerak terkoordinasi mengikuti rekomendasi PVMBG,” ujarnya, Kamis (20/11/2025) tadi.

Tim Penanggulangan Bencana tersebar di beberapa titik rawan, terutama di wilayah yang berhadapan langsung dengan potensi awan panas, lahar dan guguran material di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Tim bertugas untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman, pos pengungsian siap digunakan, serta alat komunikasi darurat dalam kondisi aktif.

Yudhi juga menekankan, bahwa kepatuhan warga terhadap rekomendasi PVMBG merupakan langkah paling menentukan dalam mitigasi keselamatan. Rekomendasi tersebut, antara lain larangan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 20 km dari puncak, serta larangan berada dalam radius 8 km dari kawah.

“Tim di lapangan terus mengingatkan warga. Kami mohon semua pihak menjauhi sempadan sungai minimal 500 meter karena potensi lahar bisa muncul tiba-tiba, terutama saat hujan di hulu,” katanya.

Baca juga :

Tim Penanggulangan Bencana juga memperkuat edukasi publik melalui berbagai kanal resmi. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

“Dalam situasi seperti ini, informasi resmi adalah benteng pertama keselamatan. Kami mengimbau warga tidak menyebarkan kabar tanpa sumber jelas,” tambah Yudhi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan dukungan logistik, mobilitas relawan, hingga suplai kebutuhan dasar tetap tersedia di seluruh titik yang berpotensi menerima pengungsian. Kesiapsiagaan ini bertujuan memberi rasa aman, sekaligus menunjukkan bahwa mitigasi Semeru dilakukan secara terukur dan terencana.

“Kami ada di lapangan, kami bekerja untuk masyarakat. Selama warga mematuhi rekomendasi dan mengikuti arahan Tim Penanggulangan Bencana, keselamatan bisa kita jaga bersama,” tegasnya.

Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, PVMBG, relawan dan masyarakat, upaya perlindungan warga di lereng Semeru diharapkan berjalan optimal. Semeru memang aktif, namun dengan kedisiplinan dan kebersamaan, risiko dapat ditekan dan keamanan tetap terjaga. (kom/adi/sit)

“Kita khawatir terjadi kebakaran,” kata Pak Pri, salah seorang warga kepada memontum.com, Jumat (01/08/2025) tadi.

Banyaknya sepeda motor bertangki modifikasi yang melakukan pembelian berulang yang terdapat lubang pembuangan, sebagai sarana memindahkan BBM dari tangki motor ke jerigen berkapasitas rata-rata 35 liter, membuat warga berharap agar ada penertiban. Itu karena, nampak tengkulak berlalu lalang membeli di waktu siang hari.

“Mereka (tengkulak, red), bolak balik datang menggunakan motor dan meletakkan beberapa jerigen di tempat yang tidak jauh dari lokasi SPBU. Itu harusnya ditertibkan,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, pihak SPBU 55.673.18 JLT, Dicky S, menampik ketika ditanya media. Dirinya mengaku, tidak mengetahui aktifitas dari para tengkulak tersebut.

“Saya nggak tahu, pak. Karena dari SPBU tidak mengizinkan. Kecuali orang-orang mengisi, yang tangki motornya besar, kita ngasihnya seratus. Diizinkan ya sehari sekali, pak,” terangnya.

Dicky tak menutupi kedatangan tengkulak ke SPBU 55.673.18 JLT Lumajang, untuk membeli BBM berulang kali, akan tetapi kata dia memutar. “Datang awalnya ke shift A, lalu datang lagi ke shift B. Nah, itu kita ndak tahu, pak,” ungkapnya, sembari mengaku tidak melihat adanya CCTV.

Dicky mengatakan, bakal berkoordinasi dengan pemilik SPBU. “Ke operator kita tekankan sekali. Selanjutnya, silahkan cari di tempat lain. Sekalipun ada sanksi, nanti ke operator,” papar Dicky. (adi/sit)

Akibat dari kejadian ini, seorang pria atas nama Mari meninggal dunia. Sementara Markum, mengalami luka yang cukup parah. Bahkan menurut informasi, kondisi Markum tengah kritis kritis dan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit dr Haryoto Lumajang.

Menurut keterangan warga sekitar, Imam, bahwa kejadian bermula saat Markum mendapati Mari sedang memperbaiki motornya di sebuah bengkel di Dusun Krajan, Desa Tanggung. Keduanya bertemu lalu terlibat cek cok mulut, hingga kemudian berujung terjadinya carok menggunakan senjata tajam celurit.

Baca juga :

“Apa yang menjadi masalah, banyak yang tidak tahu. Tapi katanya, mereka berdua bertetangga. Satu luka di bagian perut sampai meninggal. Sementara satunya dalam kondisi sekarat dengan beberapa luka,” kata Imam.

Kasatreskrim Polres Lumajang, AKP Pras Ardinata, pada awak media mengatakan bahwa satu orang atas nama Mari, dilaporkan meninggal sesaat setelah tiba di rumah sakit dengan luka di bagian perut. Sementara Markum mengalami luka di tangan dan kepala.

Pihak kepolisian, lanjutnya, masih menyelidiki penyebab duel carok antara dua orang tersebut. “Kami masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Motif pastinya belum bisa kami pastikan,” ungkapnya. (adi/gie)

Bahkan, informasi dugaan ini sangat santer terdengar di lingkungan Pemkab Malang. Terutama, untuk posisi pejabat Plt Eselon II. Sedangkan untuk posisi Plt Eselon II yang dijabat Eselon III, justru sudah sesuai aturan yakni menerima TPP tingkat yang lebih tinggi.

Sekedar diketahui, untuk posisi Eselon II, ada dua pejabat yang menduduki jabatan setingkat. Yakni, Inspektorat (kepala, red) yang sekaligus Plt Asisten II. Kemudian, Asisten III yang sekaligus Dinas Komunikasi dan Informatika (kepala, red). Dua posisi jabatan definitif itu, diperoleh informasi menerima TPP sekitar Rp 27 juta.

Dari nominal TPP itulah, pejabat yang menduduki Plt mendapat tambahan atau dugaan pemborosan anggara sebesar 20 persen. Sehingga, selain mendapatkan TPP Rp 27 juta, juga mendapat tambahan plus 20 persen dari TPP pegawai itu sebagai Plt. Sementara khusus Diskominfo, diperoleh informasi untuk TPP sebesar Rp 25 juta, karena bukan reformasi birokrasi (RB).

Sedangkan untuk pegawai Eselon III yang menduduki Plt Eselon II, untuk besaran penerimaan TPP mengikuti besaran nominal yang lebih tinggi, atau hanya menerima TPP sebagai Plt Eselon II. Sehingga, ini berlaku untuk beberapa pegawai yang berstatus Plt di Eselon II.

Baca juga :

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat dikonfirmasi terkait masalah TPP, mengaku bahwa semua mengikuti prosedur yang berlaku. Seperti pegawai Eselon II menjabat Plt Eselon II, maka hanya mendapat satu kali besaran TPP. Sedangkan Eselon III menjabat Plt Eselon II, maka mendapat TPP setingkat lebih tinggi atau Plt Eselon II.

“Jadi Eselon III sebagai Plt Eselon II, itu TPP yang diambil yang tinggi. Sedangkan yang sejajar (Eselon II rangkap Plt Eselon II), ambil salah satu,” ujar Nurman, yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang itu, Senin (03/02/2024).

Disinggung tambahan TPP untuk pejabat eselon sama yang rangkap menjadi Plt, Nurman menegaskan bahwa harus mengambil salah satu. Karena kalau tidak, akan terlihat di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD, red).

“Yang jabatan sejajar, ambil salah satu. Kalau tidak, itu bisa diketahui di Badan Keuangan (BKAD, red),” ungkapnya.

Sekedar diketahui, akibat tidak kunjung turunnya rekomendasi Seleksi Terbuka (Selter) dari Kemendagri, membuat posisi Eselon II dan III di Pemkab Malang, banyak diisi oleh Plt. Termasuk, banyak pegawai definitif Eselon III, yang merangkap Plt di Eselon III atau Kepala Bagian (Kabag) hingga Camat.

Sementara, selama proses pengisian atau penempatan Plt di Pemkab Malang, sebagaimana diberitakan sebelumnya juga diduga mengkangkangi SE BKN. Baik itu mengenai masa jabatan Plt hingga pejabat dari luar lingkungan unit kerjanya. (sit)

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra, turut menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, kerusakan itu diduga kuat adanya unsur kesengajaan dari pelaku.

“Ini akan kami laporkan ke polisi, karena terlihat ada unsur kesengajaan. Pelaku di Taman Galunggung menggunakan kaki untuk merusak, sedangkan di Jalan Ijen pelaku menggunakan alat. Kejadian ini terjadi pada Senin (30/12/2024) dini hari,” ujar Laode, saat dihubungi, Selasa (31/12/2024) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, jika kerusakan di Taman Jalan Ijen ada tiga huruf yang dirusak, sementara di Taman Galunggung hampir semua huruf di rusak. Kerusakan itu, diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp 25 juta.

“Untuk di Taman Jalan Ijen diperkirakan Rp 5 juta, kalau di Taman Galunggung mencapai sekitar Rp 20 juta, karena disitu hampir semua dirusak,” ujarnya.

Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya merugikan pemerintah saja, tetapi juga masyarakat Kota Malang. Karena taman itu termasuk fasilitas umum yang seharusnya dapat dijaga bersama-sama. “Seharusnya masyarakat ikut menjaga fasilitas umum, bukan malah merusaknya secara brutal seperti ini,” tambahnya.

Di akhir, Laode menyampaikan bahwa untuk perbaikan tersebut akan ditunda hingga proses laporan ke pihak kepolisian selesai. Laode berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. “Kami berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas yang sudah disediakan demi kenyamanan bersama,” imbuh Laode. (rsy/sit)