Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumbar dan Sumut mendapatkan atensi, dengan prioritas pada daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau. Dirinya menyampaikan, akses darat menuju beberapa wilayah di Aceh Tamiang, diperkirakan mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, Kemensos segera mengirim buffer stock logistik setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai Kamis (04/12/2025) pagi.

Bantuan logistik yang dikirim, tambahnya, antara lain seperti makanan siap saji, pakaian untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian dan tenda anak, matras, beras dan kebutuhan dasar lainnya. “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” kata Gus Ipul, Rabu (03/12/2025) tadi.

Pengiriman bantuan juga dilakukan melalui kapal yang dikawal langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo. Secara paralel, distribusi lewat udara juga disiapkan.

“Kita juga akan menggunakan helikopter yang disediakan BNPB untuk menyalurkan lewat udara,” tambah Gus Ipul.

Pola distribusi ganda, laut dan udara, lanjutnya, ini akan terus dioptimalkan untuk menjangkau kantong-kantong pengungsian yang masih sulit dicapai. Selain Kemensos dan BNPB, unsur TNI dan Polri, turut mengirimkan personel dan logistik. Sehingga penanganan berlangsung secara simultan.

Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, serta Polda dan unsur daerah lainnya untuk mempercepat penanganan. “Bupati (Aceh Tamiang) tadi melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara 2 kecamatan sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah,” ujarnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga melaporkan, bahwa total bantuan yang telah disalurkan hingga malam ini mencapai sekitar Rp 25 miliar, baik dalam bentuk Natura maupun dukungan operasional dapur umum. Dana tersebut, termasuk belanja bahan baku dan pembiayaan SDM.

Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dibangun bersama Dinas Sosial setempat yang tersebar di tiga provinsi. Selain itu, lebih dari 570 SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, mampu menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.

Menanggapi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan pembangunan Huntara dipimpin oleh Kepala BNPB. Prosesnya telah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan, yang dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemensos juga akan menyalurkan santunan untuk ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan bantuan Rp 5 juta bagi korban luka berat. Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun mata pencaharian. “Ini kerja bersama, sinergi dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 BNPB pada Rabu (03/12/2025) pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang. Selain itu tercatat 2600 warga mengalami luka-luka.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut berdampak pada jutaan penduduk di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatra Barat. Titik lokasi bencana tersebar di 50 kabupaten/ kota mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah dan jembatan rusak serta ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. (kom/sos/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting agar masyarakat memahami peluang dan manfaat program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah.

“Hari ini terbukti, respon masyarakat cukup baik. Karena sebagian belum memahami sepenuhnya tentang FLPP dan KUR sektor perumahan. Ini diharapkan bisa meningkatkan realisasi program FLPP di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya tidak menampik, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pembangunan rumah subsidi di Kota Malang. Karena harga tanah yang tinggi dan keterbatasan lahan.

“Memang tantangannya di situ, harga tanah di Kota Malang tinggi dan lahan terbatas. Tapi dengan adanya Kabupaten Malang dan Kota Batu, kita sepakat untuk memperkuat infrastruktur agar aksesibilitas antarwilayah semakin baik,” tuturnya.

Sehingga dalam hal ini menurutnya integrasi wilayah Malang Raya menjadi solusi. Agar para pekerja yang berdomisili di kabupaten tetap mudah beraktivitas di Kota Malang. “Kita akan fasilitasi semua. Jadi yang tinggal di Kabupaten Malang dan kerja di Kota Malang tidak perlu khawatir. Akses kota–kabupaten akan terus kita tingkatkan,” tambahnya.

Terkait keterbatasan lahan di perkotaan, Wali Kota Wahyu juga membuka peluang pengembangan hunian vertikal sebagai solusi masa depan. “Kalau ingin tinggal di kota, ya harus siap dengan konsep rumah vertikal. Ke depan, SLPP juga bisa diarahkan ke pembiayaan rumah susun. Di Kemayoran sudah ada dua tower yang menggunakan skema itu,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran KUR Perumahan oleh Menteri Perekonomian. Program tersebut, menyasar pelaku usaha di sektor perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Untuk sisi suplai, KUR ini bisa dimanfaatkan oleh pengembang, kontraktor atau pedagang toko bangunan dengan plafon antara Rp 5 hingga Rp 20 miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga lima persen,” lanjutnya.

Sedangkan dari sisi permintaan, pelaku UMKM di sektor perumahan dan kawasan kota juga bisa mengakses pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga hanya enam persen. “Contohnya seperti di Kayutangan, rumah yang digunakan sebagai tempat usaha bisa dibiayai melalui skema ini. Ada lebih dari 17 bank yang menyalurkan,” ujarnya.

Secara nasional, target KUR sektor perumahan mencapai Rp 117 triliun untuk suplai dan Rp 13 triliun untuk permintaan. Pihaknya berharap, agar Malang Raya nantinya menjadi salah satu daerah dengan serapan tertinggi di Jawa Timur.

“Untuk FLPP sendiri, targetnya sekitar 300 unit di Kota Malang dan 1.600 unit di Kabupaten Malang. Hingga akhir tahun, kami dorong bisa tembus 4.000 unit,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa program KUR dan FLPP ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan rumah layak huni. “Ini adalah kebijakan pertama yang membuka akses KUR untuk sektor perumahan. Subsidi bunga lima persen diberikan selama empat tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi. Harapannya, bisa meningkatkan kapasitas produksi rumah subsidi,” ujarnya.

Heru juga mengungkapkan, realisasi program FLPP di Malang Raya saat ini telah mencapai sekitar 1.900 unit. Artinya, itu menjadikan wilayah Malang Raya terbesar kedua di Jawa Timur.

“Kami berharap Pemda juga proaktif membina para pengembang agar bisa menyediakan rumah subsidi yang berkualitas, dengan dukungan fasilitas perumahan yang layak bagi masyarakat, ASN, maupun pelaku UMKM,” imbuh Heru. (rsy/sit)

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, dalam keterangannya menjelaskan bahwa di wilayah operasional Daop 8 Surabaya terdapat KA bersubsidi yang beroperasi setiap hari dengan berbagai relasi.

Adapun KA PSO tersebut, diantaranya seperti KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen dengan tarif Rp 104 ribu. Kemudian, KA Probowangi relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, dengan tarif Rp 56 ribu, KA Tawangalun relasi Malang Kotalama – Ketapang, dengan tarif Rp 62 ribu. Selanjutnya, ada KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Lempuyangan, dengan tarif Rp 88 ribu dan KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, dengan tarif Rp 88 ribu.

Dijelaskannya, selama tahun 2024 total pelanggan KA PSO mencapai 1.022.411 pelanggan. Sementara itu, selama Januari 2025, jumlah pelanggan KA PSO tercatat sebanyak 85.728 pelanggan, mengalami kenaikan sebesar 2 persen atau meningkat 1.919 pelanggan, dibandingkan periode Januari Tahun 2024 sebanyak 83.809 pelanggan.

Adapun volume pelanggan KA PSO keberangkatan di Daop 8 Surabaya selama tahun 2024, yakni KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen, melayani 318.065 pelanggan, KA Probowangi relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, melayani 238.161 pelanggan, KA Tawangalun relasi Malang Kotalama – Ketapang, melayani 193.201 pelanggan. Kemudian, KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Lempuyangan, melayani 132.741 pelanggan dan KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, melayani 140.243 pelanggan.

Baca juga :

“Angka tersebut tentunya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi yang tetap memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan,” terangnya, Sabtu (15/02/2025) tadi.

Luqman Arif menambahkan, bahwa layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis. “Kereta api ekonomi bersubsidi di Daop 8 Surabaya ini menghadirkan pilihan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya, agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkualitas,” ujarnya.

Dengan adanya KA PSO, tambahnya, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman. Keberadaan KA PSO diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilewati KA serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

“Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil menengah dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain. Hadirnya kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan,” tambahnya.

Luqman Arif menekankan, walaupun KAI menghadirkan layanan KA dengan harga terjangkau, namun KAI akan selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan bagi pelanggan. “Dengan semangat Asta Cita, KAI berupaya menjadikan layanan transportasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Melalui KA PSO, KAI tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang terjangkau, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” papar Luqman Arif. (kom/sby/sit)